Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan isi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadi permasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian baku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian baku KPR Bank Panin. Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantor Bank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan perjanjian baku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metode wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin. Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis perjanjian yang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalah dengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya perjanjian baku ini.

---

Standard agreement as one of the types of agreements which are often used because it is considered effective by the consumer often cause various problems associated with legal protection for the parties involved in it because they do not have the opportunity to negotiate the content of clauses in it. In this thesis, the problem is in terms of any clauses that should not be contained in Credit House Loan agreements to incur losses and position are not balanced between the parties, how the binding force of the standard agreement of Credit House Loan made by Bank Panin and how to breach the settlement performed by one party in default of Credit House Loan Agreement Panin Bank. Based on the interest the writer, then conducted research at the office of Panin Bank Head Office in Bandung. This research was conducted with normative method, in which the writer examines and see the application of legal rules relating to the granting of credit by using standard agreements based on the principles of the agreement in Civil Law to be associated with the principles of banking. Research is also done with the interview method, with the aim to know the procedures for granting credit, lending requirements and the datas of Loan Home given by the Bank Panin. This standard agreement is very difficult to remove as one type of agreement that is always used with an effective excuse. In order to give legal protection to the debtor, then that can be done is to continue to deliver improvements and monitor the course of this standard agreement.

Abstrak :
Perjanjian baku dalam penjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klasusul yang cenderung baku sehingga debitur hanya disuguhi dua pilihan yaitu menolak atau menerima pernjanjian baku tersebut. Masalah yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah; Bagaimana bentuk dan isi perjanjian baku yang selama diterapkan oleh tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, apakah perjanjian perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit ketiga bank di atas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaiama praktek dan implementasi perjanjian baku ketiga bank tersebut. Dengan pendekatan yuridis normative, dimana penulis menitikberatkan penelitiannya pada hukum positif dan data kepustakaan disertai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan oleh penulis di Tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, maka penulis menganalisis data di atas dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum dalam prosentase ataupun angka. Setidaknya ada dua kegunaan dalam penelitian ini secara praktis yakni memebrikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan secara teoritis yaitu sebagai koreksi perihal berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klausul yang isinya sebagai pengalihan tanggung jawab bank kepada debitur, sehingga memberatkan debitur, karenanya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Abstrak :
Perjanjian baku merupakan perjanjian yang banyak digunakan dalam bidang bisnis. Namun pada prakteknya penggunaan perjanjian baku seringkali mengabaikan asas keseimbangan para pihak serta sulit untuk menemukan pengaturan yang mengatur mengenai batasan penggunaan perjanjian dengan bentuk baku di Indonesia sehingga banyak terjadi perkara terkait dengan penggunaan perjanjian baku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 20/Pdt.G/2021/Pn.Pwt Dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 122/Pdt.G/2018/Pn.Gpr . Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori asas keseimbangan. Berdasarkan metode penelitian serta teori yang penulis gunakan, penulis menemukan bahwa dalam praktek bisnis di Indonesia masih banyak ditemukan perjanjian baku yang tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Dalam putusan pengadilan, hakim bahkan tidak mempertimbangkan mengenai keseimbangan para pihak sehingga hakim terkesan berpihak kepada pihak yang lebih kuat dalam perjanjian baku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan saran agar pemerintah melakukan intervensi dengan membuat peraturan khusus mengenai pembuatan dan pelaksanaan perjanjian baku di Indonesia dan memaksimalkan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku agar pelaksanaan perjanjian baku di Indonesia tetap mengutamakan asas keseimbangan. ......Standard agreements are agreements that are widely used in the business field. However, in practice, the use of standard agreements often ignores the principle of balance between the parties and it is difficult to find regulations that regulate the limits on the use of standardized agreements in Indonesia. Therefore, many cases found related to the use of standard agreements. In this study, the author uses a normative juridical research method, by analyzing the Purwokerto District Court Decision Number 20/Pdt.G/2021/Pn.Pwt and the Kediri District Court Decision Number 122/Pdt.G/2018/Pn.Gpr. The theory used to support this research is the theory of the principle of balance. Based on the research method and theory that the author uses, the author finds that in business practice in Indonesia there are still many standard agreements which do not reflect the principle of balance in the agreement. Based on the analysis of the decision which author has done, it was found that the judge did not even consider the balance of the parties so that the judge seemed to be siding with the stronger party in the standard agreement. Based on these, this study provides suggestions for the government to intervene by making specific regulations regarding the establishment and implementation of standard agreements in Indonesia and optimizing the function of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in supervising standard agreements hence the implementation of standard agreements in Indonesia will always prioritizes the principle of balance.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan konsumen atas perjanjian baku tiket masuk parkir kendaraan, perlindungan konsumen dapat terjadi dalam penerapan perjanjian baku pada tiket masuk parkir kendaraan jika perjanjian baku tersebut telah mentaati hal-hal atau atau aturan-aturan yang tertuang dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku. Penelitian dengan membandingkan peraturanperaturan yang ada terkait masalah perlindungan konsumen, peraturan daerah yang mengatur usaha perparkiran, serta ketentuan dalam hukum perdata dilakukan agar dapat dinilai tiket masuk parkir kendaraan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pandangan-pandangan terhadap penyelesaian kasus di badan peradilan juga di lakukan dan diteliti agar dapat menemukan penerapan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pengkajian hukum normatif untuk memahami fakta-fakta dan penjelajahan buku-buku serta putusanputusan dari badan peradilan. Hasil penelitian ini diperoleh suatu pandangan sudah sejauh mana bentuk perlindungan konsumen yang ada pada perjanjian baku tiket masuk parkir kendaraan dan periunya pengkaijian ulang peraturan daerah yang mengatur masalah perparkiran serta perlunya peran serta pemerintah dalam pengelolaan parkir. ...... This thesis is about to protect the consumen from the new standard agreement of parking regulation, the consumen protection can arise if only the implemented of the new standard agreement for parking regulation is along with the officiate standard agreement for parking regulation. Survey conduct by comparing the rules related to consumen protection, District law and Private Law to obtain the certainty that the parking regulation has fulfilled the standard to protect the consumen. This Thesis also combined judgement and opinion that arise from the cases to find out how this regulation was implemented by public. This survey also applied the normative law examination, books and the law decisions to understand the fact related to this regulation. As a result, this thesis conclude an opinion how far was the implementation of this standard and the necessary to re-examine the district law related to parking regulation, also the necessity for the government to play their role in parking-control.

Abstrak :
Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar (bargaining position) para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Adapun pokok permasalahan dari karya tulis ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, dan akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, serta peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian baku, namun masih terdapat klausula-klausula yang memberatkan pihak debitur hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan pengadilan 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, dimana debitur merupakan pihak yang kalah, dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit bank, dibutuhkan peran notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang mengadakan perjanjian serta notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah saksama dan tidak memihak terhadap klausula-klausula yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut. ......In an agreement, there is one principle, that is freedom of contracts, in which both parties position are balanced. But in standard agreement, the bargaining positions of both parties are not balanced. While the standard contract, the parties bargaining positions are not balanced, the consumer faced with a choice. The subject matter of this paper is how the arrangement of standard agreement based on legislation is linked to the principle of freedom of contract, and the legal consequences of the existence of standard agreement in credit agreement deeds made by creditor and debitor as in Decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, as well as the role of notary in standard clauses in bank credit agreement. The method used in this study is normative juridical research method, which is descriptive in origin based on secondary data, analyzed qualitatively. Based on the results of the study even tough there have been several provisions regarding the standard agreement, but there are still clauses that burden the debitor, it can be seen by the court decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, where the debitor is the losing party, in the case of making a bank credit agreement deed, it takes the role of the notary to provide legal counselling to the parties who entered into the agreement as well as the notary in the conduct of the election must be thorough and impartial to the clauses stated in the credit agreement.

Abstrak :
ABSTRAK Aspek Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak antara lain dari pihak regulator yang berkeinginan agar tercipta sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatnya pemberdayaan Konsumen dan tumbuhnya kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan konsumen yang diharapkan tercipta dari pelaku usaha jasa keuangan adalah terkait dengan perjanjian baku antara Bank dengan nasabahnya. Perjanjian baku dimana klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh Bank, di dalam praktek telah lazim dilakukan. Calon Nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausulklausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat calon nasabah tidak dapat menjadi nasabah Bank. Salah satu risiko dalam pembuatan perjanjian baku antara Bank dengan nasabah ialah adanya pihak yang mempermasalahkan atau menganggap bahwa perjanjian baku yang dibuat bersifat berat sebelah dan mengandung klausula yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku yang dibuat tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan yang secara jelas dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai standar perjanjian baku yang seharusnya dipergunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum. Analisa permasalahan berisikan analisa penulis terhadap implementasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di BNI dan perjanjian baku antara BNI dan Nasabah dalam kaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dilakukan dengan menganalisa penerapan ketentuan hukum khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam penulisan disimpulkan bahwa BNI perlu menyesuaikan perjanjian baku yang dibuat sehingga dapat memenuhi aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelaku usaha jasa keuangan, maka perlu ditetapkan suatu standar perjanjian baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha jasa keuangan dengan keterlibatan regulator dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan.

---

ABSTRACT Consumer Protection in financial services sector aspect has gained attention from various parties including the regulator who willing to create a reliable system of Consumer protection, to increase Consumer empowerment and to develop Financial Services Institution awareness about the importance of Consumer protection in order to increase society trust to financial services sector. One of the consumer protection which is expected to be created from financial services institutions is the standard contract between the Bank and the consumer. The standard contract which has standard clauses prepared by the Bank is common in banking practice. The Prospective Consumer only has a choice to accept all the clauses in that contract or to refuse the clauses, in part or in whole, but with the consequence that the prospective consumer will not be the consumer of the Bank. One of the potential risk of the standard contract between the Bank and the Consumer is the presence of a party who considered that the standard contract has unfair clauses and contains clauses that unreasonably onerous the other party in the contract, so that the standard contract between the Bank and the Consumer does not meet the consumer protection aspect. On the other side, there is not any clear guidance yet for the Bank in respect of the standard contract that should be used. The research is used on this writing is a normative judicial method, so that the approach conducted by the writer is by searching the principles of law in general. The analysis of the issues contain the writer analysis on the implementation of consumer protection in financial services sector in BNI and the standard contract between BNI and the Customer in relation to consumer protection in financial services sector, by analyzing the application of legal provision, particularly Regulation of Financial Services Authority on Consumer Protection Sector Financial Services. In the writing is concluded that BNI is necessary to adjust the existing standard contract between BNI and its customer so that the contract will meet the consumer protection aspect. Futhermore, to increase the customer trust to the financial services institution, the standard contract which applicable for all the financial services institutions is necessary to be determined by the involvement of regulators and all the financial services instutions.

Abstrak :
Pada awalnya leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan untuk penyediaan barang modal, namun dalam perkembangannya dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha misalnya mobil, motor. Hal tersebut dikarenakan belum ada pegaturan yang jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud barang modal dalam leasing. Kegiatan leasing pada PT. Federal International Finance dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam perjanjian tersebut terdapat pencantuman klausula-klausula baku yang dirasa memberatkan konsumen antara lain mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak, mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa, mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru dan/atau tambahan, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan pembebanan hak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian mengenai isi, bentuk dan letaknya. Upaya hukum bagi konsumen apabila menemukan hal tersebut berdasarkan UUPK ada dua yaitu: penyelesaian melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Dan akibat hukumnya apabila terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK , maka klausula baku tersebut batal demi hukum. Hingga saat ini pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK masih tetap ada, bahkan pelaku usaha menerapkan prinsip ?take it or leave it? terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku tersebut.

Abstrak :
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak. Secara teoretis yuridis perjanjian baku ini tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian ini dapat diterima dan dibenarkan karena dibutuhkan masyarakat. Masyarakat modem yang futuritif dan pragmatis memandang perjanjian baku sebagai jalan keluar dari sistem perdagangan yang murah dan cepat. Mereka akan lebih bisa menerima keberadaan perjanjian tersebut dan tidak menganggap perjanjian tersebut rnerupakan suatu yang merugikan kepentingan mereka. Aspek perlindungan konsumen adalah usaha yang dilakukan untuk rnelindungi konsumen dari kerugian yang diderita akibat pemakaian barang dan jasa, termasuk pencantuman klausula baku. Aspek perlindungan konsumen itu biasanya menyangkut hal-hal yang sensitif dan rawan apabila terjadi secara masal. Dalam praktek sehari-hari, banyak terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan para pemakai barang dan jasa seperti barang yang cacat, penipuan iklan, penghapusan tanggung jawab pengusaha, atau jasa yang tidak dilaksanakan semestinya seperti keterlambatan, pembatalan dan penundaan. Sementara ganti kerugian atas hal-hal tersebut sama sekali tidak ada. Sejalan dengan semakin berkembangnya perjanjian baku maka berkembang pula kebutuhan masyarakat akan adanya hukum di bidang perlindungan konsumen. Kita telah memiliki UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun undang-undang yang telah berlaku sejak 3 tahun lalu itu sama sekali belum menunjukkan keefektifannya. Hal ini menjadi pertanda bahwa hukurn yang ternyata hanya bagus dalam segi formalnya saja, tetapi secara materiel tidaklah dapat diharapkan. Masyarakat masih belum banyak memaharni keberadaan undang-undang ini sehingga mereka masih saja seperti dulu, tidak mau mefnpersulit diri untuk melakukan konflik secara terbuka kepada pengusaha atau produsen atau pelaku usaha. Salah satu akibatnya adalah karena mekanisme penyelesaian sengketa masih hares melalui pengadilan yang selama ini dikenal tidak adil dan berburuk citra. Gawatnya, masyarakat lebih mernilih diam dan rnenganggap rusaknya suatu barang, kadaluarsa suatu produk atau keterlambatan jasa pelayanan merupakan hal biases di dunia bisnis dan perdagangan. Tidak ada upaya mereka untuk mengadu atau menuntut ganti kerugian atas hal-hal tersebut.