Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor 2 PK/PDT.SUS/2013 yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. MNC Sky Vision (Indovision). Kasus ini diawali oleh Indovision yang melaporkan dugaan persaingan usaha tidak sehat mengenai perjanjian lisensi hak siar liga inggris musim 2007-2010 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU mengeluarkan putusan yang dirasa pihak Indovision tidak adil, maka atas putusan tersebut Indovision mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang ditolak dengan alasan Indovision sebagai pelaku usaha Pelapor tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU. Selain itu, perolehan perjanjian lisensi yang dimaksud tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang seharusnya dan dianggap memiliki sifat antipersaingan usaha yang dilarang oleh Undang-undang Persaingan Usaha.

---

Indonesian Supreme Court release a decision No. 2 PK/PDT.SUS/2013 which declined the judicial review submitted by PT. MNC Sky Vision (Indovision). This case was initiated by Indovision who report allegations of unfair competition regarding license agreement in English league season 2007-2010 broadcasting right to the Commission for the supervision of Business Competition (KPPU). KPPU issued a decision that seemed unfair, Indovision filed an objection against the decision to the District Court, Appeal and Review to the Supreme Court that rejects with the same ground which Indovison don’t have the capacity to raise objection against the Commission’s decision. In addition, the license agreement acquisition is not executed in a proper procedure and considered to have anti-competitive nature that is prohibited by the Competition Act."

"Skripsi ini membahas awal mula kemunculan beserta implementasi gerakan Copyleft yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan hukum Hak Cipta yang berlebihan, dimana pelaksanaan hukum Hak Cipta tidak lagi melindungi sebagian maupun keseluruhan dari tujuan utama perlindungan Hak Cipta. Tujuan utama perlindungan ciptaan dimaksud yaitu dengan melindungi aspek investasi pada suatu ciptaan, dan mendorong terjadinya iklim inovasi di tengah masyarakat. Gerakan Copyleft dimaksud merupakan suatu sistim distribusi ciptaan yang pertama kali muncul berdasarkan prinsip Free Software sebagai tanggapan terhadap timbulnya proprietary software. Kemudian copyleft dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian lisensi yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan ciptaan tanpa adanya pembatasan-pembatasan untuk sebagaimana yang diatur dalam perjanjian lisensi Hak Cipta pada umumnya.

---

This Thesis analyze the origin and the implementation of copyleft movement which came out as a result of excessive copyright enforcement, where such enforcement has no longer protect the primary concerns of Copyright protection partially and/or as a whole. The primary concerns of copyright protection are to protect the investment aspect on creation, and stimulating innovative condition among society. Copyleft movement originated first according to the free software principal as a response to proprietary software. Therefore copyleft movement is furthermore manifested through the form of license agreement which enables beneficial conduct of a creation without restrictions as mentioned inside copyright licenses in general."

"Di dalam Industri Teknologi Informasi, doktrin anticircumvention memberikan perlindungan terhadap hambatan-hambatan teknis yang diterapkan Pemilik Platform dalam closed platform technology untuk menghindari kompetisi. Skripsi ini membahas mengenai akibat dari doktrin anticircumvention yang diterapkan Apple, sebagai pemilik platform teknologi, melalui klausula anticircumvention dalam perjanjian lisensi perangkat lunak iOS (iOS EULA), terhadap kebebasan yang dimiliki konsumen dalam pasar aplikasi iOS Device dan akibatnya terhadap persaingan usaha. Penelitian dilakukan dengan menganalisis akibat teknis dari klausula anticircumvention dalam iOS EULA, kemudian menganalisis akibat teknis tersebut berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didapati bahwa klausula anticircumvention menyebabkan konsumen terkunci di dalam pasar aplikasi iOS Device yang dikuasai Apple dan hal tersebut menimbulkan potensi pelanggaran persaingan usaha berupa penyalahgunaan monopoli, monopsoni, dan penguasaan pasar oleh Apple.

---

The anticircumvention doctrine in Information Technology Industry provides legal protection towards technological barriers applied by Platform Owner of closed platform technology to avoid competition. This thesis aims to elaborate the aftermath of anticircumvention doctrine applied by Apple through anticircumvention clause in iOS end user license agreement (iOS EULA) on the customer's freedom of choice in iOS Device Application market and its aftermath on the competition.

This research are done by analyzing technical effects caused by anticircumvention clause in iOS EULA and analyzing those technical effects according to Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices. This thesis concludes that customers are locked in iOS Device application market that is controlled by Apple and it brings potencies of antitrust law infringement in the form of monopoly, monopsony, and market controlling abuse done by Apple."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law?

This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights."

"Persaingan Usaha dan Hukum Kekayaan Intelektual. Hubungan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah prespektif ekonomi dari hukum. Dikarenakan kedua sector hukum memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian, tentunya keduanya akan bersinggungan dalam praktek. Pada dasarnya, Hukum Kekayaan Intelektual memberikan hak ekslusif untuk memonopoli dan mengeksploitasi karya seorang pemegang hak dan berdasarkan hak tersebut seseorang dapat mentrasfer hak mereka melalui Perjanjian Lisensi. Pada umumnya, ada dua tipe Perjanjian Lisensi, yakni: Lisensi wajib dan Lisensi kontraktual. Lisensi Wajib adalah lisensi yang mengimplementasi Hak Kekayaan Intelectual yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Direktorat Jeneral melalui pendaftaran, sedangkan Lisensi Kontraktual adalah lisensi yang dilakukan berdasarkan hokum perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Lisensi Kontraktual ini terdiri atas lisensi eksklusif, non-ekslusif, dan lisensi silang. Lisensi-lisensi tersebut dapat dinilai melalui Hukum Persaingan Usaha mengenai kesehatan persaingannya terhadap kompeititor-kompetitor lain pada pasar. Maka, timbul isu mengenai apa lisensi tersebut dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat pada pasar.

---

This thesis is an analysis regarding the relationship between Competition Law and Intellectual Property law. This relationship can be seen from many perspectives, one of them being the economic perspective of the law. As both sectors of law have an important role in the economic system, surely the two may intersect in practice. In its essence, Intellectual Property Law gives the right to monopolise and exploit one's creation and by virtue of this right one may be able to transfer his/her Intellectual Property Right to another by way of a License Agreement. Generally, there are two types of License Agreements, namely: compulsory licenses and contractual licenses. A compulsory license is a license that implements an Intellectual Property Right which has been granted on the basis of a decision by the Directorate General via application, whereas a Contractual License is a license done on a basis of Contract Law between the Licensor and Licensee. Furthermore, Contractual Licenses comprises of exclusive, non-exclusive, and cross licenses. Such licenses can be assessed by means of Competition Law to review its pro-competitiveness against the right holder's business competitors. Thus, an issue of whether said licenses may impose anti-competitive effects towards the market rises."

"Notaris diberikan sebagian kewenangan menjalankan fungsi publik di bidang keperdataan yaitu membuat akta yang bersifat asli dan pembuktiannya sempurna. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya perjanjian lisensi, khususnya merek. Inti yang menjadi isu dari pembuatan perjanjian lisensi merek adalah bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian lisensi merek dan bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini mengatur peran dan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya, termasuk menjelaskan konsep suatu akta notaris. Hasil yang diharapkan untuk diperoleh sebagai pengetahuan konsep notaris berperan dan bertanggungjawab dalam pembuatan perjanjian lisensi.

---

Notary public is authorized by government to give service in civil law to make aunthentic deeds. Licensing Agreement on intellectual property is one among other deeds that notary public make, particularly on trademark. Issues on this authority are how to make licensin agreement and how law on Notary Office in Indonesia regulate notary public’s duties and responsibilities on making licensing agreement, also to accommodate the true concept of deeds. Outcome of research is expected to learn their duties and responsibilities on making licensing agreements."

"Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2014) dan tata caranya secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pasal 83 UU Hak Cipta 2014 menetapkan bahwa “jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.” Meski demikian, tidak terdapat penjelasan apa pun dalam peraturan perundang-undangan dengan siapa yang dimaksud pihak ketiga dalam konteks kewajiban pencatatan perjanjian lisensi. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dilakukan riset dan analisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Dengan merujuk pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg dan berbagai putusan pengadilan lainnya yang melibatkan PT Inter Sports Marketing, tesis ini menganalisa makna dan rasio pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dan pertimbangan hakim terhadap akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dan FIFA. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Adapun perjanjian lisensi terhadap karya siaran pertandingan sepak bola sebagai hak terkait yang telah dicatatkan akan mendapatkan legalitas sebagai suatu dasar, bagi penerima lisensi yang menunjukkan kepemilikannya atas suatu ciptaan, untuk melarang pihak lain atau pihak ketiga untuk menggunakan karya cipta tertentu secara tanpa izin dengan tujuan komersial.

---

The obligation to record copyright licence agreements is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law 2014) and the procedures are specifically regulated in Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Recording of Intellectual Property Licence Agreements. Article 83 of the 2014 Copyright Law stipulates that "if the licence agreement is not recorded in the general register as referred to in paragraph (1), the licence agreement shall have no legal effect on third parties." However, there is no explanation in the legislation as to who is meant by third parties in the context of the obligation to record licence agreements. In connection with this, it is necessary to conduct further research and analysis on the legal consequences to third parties of licence agreements related rights that are not recorded in the general register of copyright licence agreements. By referring to Decision No. 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg and various other court decisions involving PT Inter Sports Marketing, this thesis analyses the meaning and ratio of provisions regarding the legal consequences of related rights licensing agreements that are not recorded in the general register of copyright licensing agreements and the judge's consideration of the legal consequences of not recording the licensing agreement between PT Inter Sport Marketing and FIFA. The writing of this thesis uses normative research methods with secondary data as the data source. The licence agreement to the broadcasting work of football matches as a related right that has been recorded will get legality as a basis, for the licensee who shows its ownership of a work, to prohibit other parties or third parties to use certain copyrighted works without permission with commercial purposes."

"Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi Merek Dagang (Trademark Licensing Agreement) kedudukan pihak pemberi lisensi ilicensor) tidak pernah luput dari usaha pelanggaran merek dagang oleh pihak tertentu berupa pemalsuan dan pembajakan merek dagang miliknya secara melawan hukum (onrechtmatigedaad). Hal ini sangat merugikan pihak licensor dari segi penurunan kualitas barang yang menggunakan merek dagangnya maupun segi pendapatan (royalty) atas lisensi yang diberikan. Upaya perlindungan hukum bagi licensor diwujudkan dalam bentuk antara lain : perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk tertulis atau akta otentik, kewajiban pendaftaran merek dagang, dan adanya pengendalian mutu (guality control) yang dilakukan oleh pihak licensor terhadap merek yang dilisensikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (normative research) yang menghasilkan data sekunder dari berbagai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan tesis maupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah hukum serta bahan hukum tertier dari yurisprudensi kasuskasus merek dagang terkenal yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewisjde). Guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak licensor, diberikan perlindungan bersifat preventif maupun represif dari usaha pihak lain/ketiga yang melakukan pelanggaran atas merek dagang secara melawan hukum (onrechtmatigedaad)."