Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyrakat seringkali menyelundupkan hukum dengan membuat dua buah perjanjian yang mana hanya perjanjian pertama yang diketahui oleh umum, sedangkan perjanjian kedua disembunyikan atau hanya diketahui oleh para pihak dalam perjanjian. Perjanjian seperti ini dikenal dengan nama perjanjian simulasi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganilisis keabsahan perjanjian simulasi yang dibuat berulang, akibat hukum dari perjanjian simulasi yang berulang, serta tanggung jawab notaris dalam membuat perjanjian simulasi yang berulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian simulasi yang dibuat berulang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian simulasi yang berulang ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab (kausa) yang halal karena dalam perjanjian simulasi yang tercipta adalah kausa yang palsu. Dalam kasus pada Putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/PDT/2017/PT YYK ini, para pihak menandatangani pengikatan jual beli tetapi kehendaknya adalah utang piutang yang dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat simulasi dengan bentuk kausa yang palsu. Hal ini mengakibatkan akta yang dibuat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Sesuai dengan Pasal 84 UUJN, Notaris yang bertanggungjawab terhadap perjanjian simulasi yang dibuat berulang tersebut dapat dimintai tangung jawab biaya, ganti rugi, dan bunga.

---

The community often contravenes the law by making two agreements in which only the first agreement is known by the public, while the second agreement is hidden or only the parties to the agreement know. This agreement is known as the simulation agreement. This research aims to analyze the validity of the simulation agreement repeatedly made, the legal consequences of the agreement, and the notary's responsibility in making the agreements. This study uses descriptive analytical research method, using a normative juridical approach aims to describe or give an overview of the researched object by examining the existing secondary data in the law field as library data, using qualitative methods. This study concludes that the simulation agreement made repeatedly does not meet the legal requirements of the agreement,thus the agreement is invalid and unbinding the parties. This recurring simulation agreement does not meet the objective conditions of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code, namely the lawful cause, because the simulation agreement had a false cause. In this case, the parties signed an agreement to buy and sell but the intention was loan categorized as a simulated agreement with a false causa. This results the deed made is null and void and has no legal force so the agreement isinvalid and it does not bind the parties. In accordance with Article 84 of Notary Act (UUJN), the Notary who is responsible for the recurring simulation agreement can be held responsible for costs, compensation, and interest."

"Dibuatnya Perjanjian Simulasi karena adanya perbedaan antara pernyataan dengan apa yang sebenarnya diinginkan, dibuatnya perjanjian simulasi tentunya karena adanya penyimpangan hukum dan ingin mengambil keuntungan dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut, seperti halnya pada saat melakukan jual beli agar dalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) para pihak membuat perjanjian sebelumnya agar memalsukan keterangan dengan menyesuaikan Harga Transaksi dengan Harga Pasar (NJOP) yang pada kenyataannya Nilai transaksi (NPOP) Jauh lebih besar dari Nilai NJOP, Oleh karena itu Permasalahan yang dijadikan pada penelitian ini ialah Bagaimanakah Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimanakah Mekanisme penentuan Pajak Terutang dalam akta Jual Beli apabila terdapat perbedaan data yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. hasil dari penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan demi memenuhi kebutuhan penelitian ini, adapun simpulan dari tesis ini PPAT tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena PPAT Hanya mengkonstatir apa yang diinginkan oleh pihak kecuali dalam hal ini PPAT ikut membantu para pihak makan PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban, selain itu penentuan Pajak terutang dalam akta jual  beli kantor pajak hanya melihat kebenaran materiil pada alat bukti dan apabila kantor pajak dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada alat bukti maka kantor pajak memiliki kewenangan mengubahnya ke keadaan yang sebenarnya.

---

The Simulation Agreement was made because of the difference between the statement and what was actually wanted, the simulation agreement was made of course because of legal irregularities and wanted to take advantage of the legal actions carried out, such as when making a sale and purchase so that in the payment of Taxes on Acquisition of Land Rights and Building the parties made a previous agreement to falsify the information by adjusting the Transaction Price to the Market Price which in fact the transaction value is much greater than the NJOP value. Land Deed Maker Official and what is the mechanism for determining the Tax Payable in the Sale and Purchase Deed if there are differences in the data obtained. The research method used in this thesis is normative juridical with descriptive research typology. the results of this study were taken from library materials and also interviews with parties who could be asked for information in order to meet the needs of this research, as for the conclusions of this thesis PPAT cannot be held accountable because PPAT only checks what the parties want except in this case PPAT helping the parties to eat PPAT can be held accountable, in addition to determining the tax payable in the deed of sale and purchase the tax office only looks at the material truth on the evidence and if the tax office can prove that there is a difference in the evidence, the tax office has the authority to change it to a state that actually."

"Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu yang terlarang. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian yang mengandung kausa palsu terlarang menjadi batal demi hukum dan notaris yang terlibat dijatuhi sanksi pidana serta dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan paham mengenai perjanjian simulasi beserta kausanya sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Simulation agreements can occur when there is a deviation between will and statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, even though in fact both of them are recognized that there are no legal consequences of legal actions that occured. The problems that raised in this study are about the validity of the deed in which there are fake causes and legal consequences for the notary who involved in making of deed with fake causes. This study uses the library method by collecting secondary data. Case analysis was conducted on the Decision of the Pekanbaru High Court Number 166 / Pid.B / 2016 / PT.PBR regarding the notary who involved in the making of agreement with fake causes.

The conclusion of the study is the deed that contain prohibited fake causes is null and void and the notary who involved in making of deed with prohibited fake causes get criminal sanctions and may get administrative sanctions, also sanctions from the organization of the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand about the simulation agreement and the causal so can be certain in making of deed whether the deed is true and does not conflict with the law."

"ABSTRAKPeristiwa perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah berupa sertipikat tanah yang kemudian dibuatkan akta jual beli sering terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan karena kebutuhan akan dana sebagai modal usaha. Salah satu pihak dengan unsur kesengajaan menyalahgunaan keadaan melanggar kesepakatan yang dibangun. Dimana hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pokok dibuat untuk menutupi perbuatan hukum akta jual beli yang dianggap sebagai perjanjian simulasi. Hal inilah yang menyebabkan pembuatan akta tersebut mengandung perbedaan maksud dan tujuan. Seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/PDT/2018/PT.YYK. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis akta yang mengandung perbedaan maksud dan tujuan para pihak. Penelitian ini mengidentifikasi Akta Jual Beli Nomor 141/2018 dikategorikan sebagai akta simulasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implikasi yuridis dari akta jual beli yang mengandung perbedaan maksud dan tujuan beralasan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yakni ditemukannya unsur cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan serta akta tersebut terbentuk dari hubungan hukum hutang piutang yang disembunyikan (perjanjian simulasi). Selain itu, kategori yang mencakup unsur-unsur dari perjanjian simulasi terpenuhi dalam akta jual beli tersebut yaitu perihal hubungan hukum yang disembunyikan berupa hutang piutang dan keadaan yuridis dari akibat hukumnya disembunyikan yakni peralihan hak atas yang merupakan akibat dari pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan akta jual beli yang dibuat menjadi dan layak untuk dibatalkan.

---

ABSTRACTEvents of the loan agreement with land collateral in the form of a land certificate which then made a sale and purchase certificate often occur in the community. This happens because of the need for funds is venture capital. One party intentionally misused the situation in violation of the agreement that was built. Where the legal relationship of the debt receivable agreement which is the principal agreement is made to cover the legal deed of sale and purchase deemed as a simulation agreement. This is what causes the making of the deed contains different intents and purposes. Like the case contained in the Decision of the Yogyakarta High Court Number 126/PDT/2018/PT.YYK. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. This study analyzes the juridical implications of the deed which contain different intents and purposes of the parties. This study identifies the Sale and Purchase Deed Number 141/2018 categorized as a simulation deed. This research concludes that the juridical implications of the sale and purchase deed which contain different intents and purposes are reasonable because the agreement is not fulfilled, namely the discovery of a defect in the form of misuse of the situation and the deed is formed from the legal relationship of hidden debt and receivables (simulation agreement). In addition, the category that includes the elements of the simulation agreement is fulfilled in the sale and purchase agreement, namely the legal relationship that is hidden in the form of accounts payable and juridical conditions due to the hidden legal consequences, namely the transfer of rights to those resulting from the making of the sale and purchase certificate. Based on this matter, the deed of sale and purchase is made to be invalid and eligible to be cancelled."

"Studi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggungjawab notaris/PPAT mengenai akta simulasi yang dibuatnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta akibat hukum terhadap jaminan kredit yang dilakukan atas dasar perjanjian simulasi dengan studi kasus putusan pengadilan negeri Wonogiri Nomor: 16 /Pdt.G/2019/PN Wng. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris/PPAT yang membuat perjanjian simulasi dihadapannya dapat dimintakan beberapa macam pertanggungjawaban antara lain meliputi tanggungjawab secara perdata, tanggungjawab secara pidana, serta tanggungjawab administrasi dan mengenai jaminan kredit yang diberikan debitur tetap sah dan mengikat karena pembuatan Akta Jual beli berkaitan dengan objek yang menjadi jaminan kredit tidak berkaitan dengan hukum.

---

This study was conducted to analyze and identify the responsibilities of a notary/PPAT regarding the simulation deed he made in terms of the laws and regulations as well as the legal consequences of credit guarantees made based on a simulation agreement with a study case of the Wonogiri court decision Number: 16 /Pdt.G/2019 /PNWng. The research method used is normative legal research by utilizing a statutory approach, an analytical approach and a case approach. From the analysis of the study, it explains that the Notary/PPAT who made a simulation agreement in front of Notary/PPAT could be asked for several kinds of responsibilities consist of civil liability, criminal responsibility, and administrative responsibility and regarding credit guarantees given by the debtor, it remains valid and binding because the making of the Sale and Purchase Deed is related to the object. which is a credit guarantee that is not related to the law."

"Tesis ini ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum perjanjan simulasi yang terjadi dalam kasus jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang dimulai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris H. T. A. SH. pada tanggal 03 Seotember Nomor 11 Tahun 2010 i yang diiikuti dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan Nomor 1471/2010 sesuai duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2253/K.Pid/2012 Dan (2) kewenangan kewajiban dan ,larangan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta pada kasus tersebut dan apa sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.Penelitian ini bersifat Normatif yaitu mengkaji hukum secara teoritik dan normative yang lazim di kenal dengan law in books. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi perjanjian simulasi terhadap terdakwa/ M. G alias AOK dalam kasus tersebut adalah mengadili terdakwa/ M. G alias AOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penipuan" dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.(2) Kewenangan , kewajiban dan larangan Notaris yang merangkap PPAT, yaitu S. B. SH.,SpN dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat Akta Jual Beli tersebut telah melanggar pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan tidak hadirnya para pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN sehingga pembuatan Akta Jual Beli tersebut dinyatakan tidak benar dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Profesi Notaris.

---

This thesis aims to determine (1) the legal implications covenant simulation in the case of the sale and purchase of land rights object that begins with the Deed of Sale and Purchase Agreement before a Notary H. T. A. SH. date 03 Seotember 2010 with No. 11 that followed by the Sale and Purchase Deed done by Notary who doubles PPAT, S. B. SH.,SpN on 26 October 2010 with the No. 1471/2010 in accordance sitting judges case and consideration in deciding the case on The Supreme Court decision No. 2253 / K.Pid / 2012 And (2) the authority and obligation, prohibition concurrent Notary in making Deed in such cases and what sanctions can be imposed against him in the event of such violation. This study is the Normative including reviewing theoretical and normative law commonly known by the law in books.The results showed that (1) Implications of simulation agreement against the accused / M. G alias AOK is to hear the defendant / M. G alias AOK has been proven legally and convincingly to have committed the crime of "fraud" and impose sanctions imprisonment for 3 (three) year. (2) the authority, obligations and restrictions that doubles Notary PPAT, namely S. B. SH.,SpN in carrying out his post to make the Sale and Purchase Deed has been violated article 101 Regulation of the Minister of State Agrarian / Head of the National Land Agency Number 3, 1997 the absence of the parties in the front of of Notary who doubles PPAT, S. B. SH.,SpN so that the Deed of sale and purchase of the stated incorrect and such breach constitutes a serious violation and may be penalized in accordance with the Act and the Code Notary Notary Profession ethics."

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tidak memilikikekuatan hukum atau tidak mengikat apabila mengandung kausa yang terlarang,palsu, atau tidak mengandung kausa. Namun, pasal ini tidak mengatur penjelasanlebih lanjut terhadap kata kausa atau sebab. Selain itu, terhadap kausa yang palsu,kerancuan juga rawan timbul karena persetujuan dengan kausa/sebab yang palsumerupakan persetujuan yang secara kasat mata merupakan persetujuan yang sah,sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi kausanya tersebut. Apalagi kausamerupakan salah satu syarat sah sahnya perjanjian yang objektif, yang mana apabilatidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, hukum harus dapat memperjelas ketentuan tersebut terutama untuk kepastian hukum dalam praktiknya. Tulisan ini akan menganalisa lebih mendalam terhadap masalah-masalah tersebut berdasarkan doktrin dan putusan-putusan pengadilan di Indonesia dengan metode penelitian yuridisnormatif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menurut doktrin, dan putusan-putusan pengadilan, meskipun telah terdapat kesamaan pendapat akan perbedaan antara kausa dan motif, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat mengenai penafsiran kausa itu sendiri. Perbedaan pendapat ini pun juga mempengaruhi disparitas penafsiran kausa dalam putusan-putusan pengadilan, sehingga seringkali menyebabkan penerapan huknumya menjadi kurang tepat.

---

As stipulated in Article 1335 of the Indonesian Civil Code, an agreement shall not

be enforceable or binding when its cause is forbidden, false, or does not exist.

However, the provision does not further elaborate the meaning of the word cause.

In addition to that, for fraudulent causes, it is prone to arise confusion since

agreements with fraudulent causes in plain sight are often seen as valid agreements,

so it is not as easy to identify the causes. Moreover, cause is one of the legal

requirements an agreement and is an objective condition, where if this is not fulfilled it will result an agreement as null and void. Therefore, to avoid that, the law itself must clarify the provisions, especially for legal certainty in practice. This paper will analyse further on this matter based on doctrine and court decisions in Indonesia with a research method of juridical-normative and descriptive. According to the research, based on doctrine and court decisions, although there has been a common opinion about the distinction between causes and motives, there has been no consensus for the exact meaning of cause itself. This difference of opinion also affects to the disparity of “cause” interpretation in court decisions, which often results an improper application of law."

"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian simulasi yang dibuat secara notariil. Penelitian ini mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian serta akibat dari perjanjian simulasi bagi akta jual beli yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif kualitatif yang melakukan analisis terhadap suatu masalah dihubungkan dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti, dengan merujuk kepada peraturan terkait, serta untuk memberikan saran atas permasalahan yang diteliti.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai bagian dari perjanjian simulasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab (kausa) yang halal karena dalam perjanjian simulasi yang tercipta adalah kausa yang palsu karena adanya perbedaan kausa antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak dengan apa yang dituangkan oleh para pihak dalam bentuk perjanjian. Selain itu dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 785 K/Pdt/2012 ini, perjanjian simulasi juga dibuat atas dasar keadaan memaksa dan penipuan, sehingga perjanjian simulasi ini juga tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu adanya cacat terkait kata sepakat yang diberikan oleh para pihak. Hal ini mengakibatkan akta jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli ini juga menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

---

This research analyzes the legality of a sale purchase deed, which is executed based on a sale purchase committment agreement as a simulation agreement made in public form or notary deed. This research identifies the validity of a sale purchase committment agreement, whether it satisfies the requirements of the legality of an agreement, as well as the impact of simulation agreement to sale purchase agreement executed based on a sale purchase committment agreement, related to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012. This research is using prescriptive qualitative research method, which is analyzing a problem by using the applicable and existing legal norms, aiming to obtain a comprehensive description of a problem, by referring to related laws and regulations, and also to give an advice for such problem.This research concludes that a sale purchase committment agreement, which is made as a part of a simulation agreement, does not satisfy the requirements of an agreement, and as a result it is not valid and is not binding the parties to the agreement. The sale purchase committment agreement does not satisfy the objective requirement of an agreement, which is the permitted cause (kausa yang halal), because a simulation agreement leads to a fictitious cause, as there will be a difference between what is intended by the parties and what is actually written under the agreement. In addition, pursuant to Supreme Court Decision No. 785 K/Pdt/2012, the simulation agreement under this decision is made under a fraudulent condition, and therefore this simulation agreement does not satisfy the subjective requirement of an agreement, which is consent of the individuals who are bound thereby. Consequently, the sale purchase deed executed based on the sale purchase committment agreement, will be invalid and not bind the related parties."

"Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaian maupun kesengajaan Notaris. Contoh kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan guna melancarkan niatnya untuk menguntungkan diri sendiri Notaris melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi dengan akta palsu, dimana pihak dalam akta tersebut tidak menghendaki perbuatan jual beli atas tanah miliknya. Pelanggaran tersebut terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh Notaris di Sleman sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2016/PT.YYK yang telah melanggar Pasal 378 jo. 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peranan Notaris dalam pelaksanaan utang piutang yang berubah menjadi jual beli, perlindungan hukum terhadap para pihak akibat adanya kasus penipuan yang dilakukan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam melakukan penipuan membuat akta sebagai perjanjian simulasi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa Notaris menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan penipuan dengan membuat perjanjian simulasi yang causa nya terlarang. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris dan melaporkan kepada kepolisian. Akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris, bentuk tanggung jawab Notaris yaitu dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif. Perlunya pengawasan secara lebih intensif terhadap Notaris dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang lebih tegas.

---

Notary is required to be responsible for the deed which he has made, especially if the deed is defective due to negligence or intent Notary. Examples of violations committed by a Notary in the performance of her position of making a deed that is not desired by the parties and in order to launch his intention to benefit himself Notary commits fraud by making a simulation agreement with a fake deed, where the party in the deed does not want the sale and purchase of his land. The offense is in the case of a Notary in Sleman as it appears in the High Court of Yogyakarta Decision Number 41 PID 2016 PT.YYK which has violated Article 378 jo. 55 paragraph 1 of the Criminal Code. The role of a Notary in the execution of accounts receivable payable that turns into a sale and purchase, legal protection against the parties due to fraud cases made by Notary and the responsibility of Notary in making fraud make deed as a simulation agreement. The research conducted is analytical descriptive with normative juridical research method with qualitative data analysis.

Based on the results of research can be stated, that the Notary misuses his authority by committing fraud by making a simulation agreement causa its forbidden. The aggrieved party may indemnify the Notary and report to the police. As a result of the violation committed by a Notary Public, the form of liability of a Notary is to be subject to civil, criminal or administrative sanctions. The need for more intensive supervision of Notary and law enforcement with more assertive sanctions."

"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat apabila mengandung kausa yang terlarang, palsu, atau tidak mengandung kausa. Namun, pasal ini tidak mengatur penjelasan lebih lanjut terhadap kata kausa atau sebab. Selain itu, terhadap kausa yang palsu, kerancuan juga rawan timbul karena persetujuan dengan kausa/sebab yang palsu merupakan persetujuan yang secara kasat mata merupakan persetujuan yang sah, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi kausanya tersebut. Apalagi kausa merupakan salah satu syarat sah sahnya perjanjian yang objektif, yang mana apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, hukum harus dapat memperjelas ketentuan tersebut terutama untuk kepastian hukum dalam praktiknya. Tulisan ini akan menganalisa lebih mendalam terhadap masalah-masalah tersebut berdasarkan doktrin dan putusan-putusan pengadilan di Indonesia dengan metode penelitian yuridis-normatif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menurut doktrin, dan putusan-putusan pengadilan, meskipun telah terdapat kesamaan pendapat akan perbedaan antara kausa dan motif, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat mengenai penafsiran kausa itu sendiri. Perbedaan pendapat ini pun juga mempengaruhi disparitas penafsiran kausa dalam putusan-putusan pengadilan, sehingga seringkali menyebabkan penerapan huknumya menjadi kurang tepat.

 

---

As stipulated in Article 1335 of the Indonesian Civil Code, an agreement shall not be enforceable or binding when its cause is forbidden, false, or does not exist. However, the provision does not further elaborate the meaning of the word cause. In addition to that, for fraudulent causes, it is prone to arise confusion since agreements with fraudulent causes in plain sight are often seen as valid agreements, so it is not as easy to identify the causes. Moreover, cause is one of the legal requirements an agreement and is an objective condition, where if this is not fulfilled it will result an agreement as null and void. Therefore, to avoid that, the law itself must clarify the provisions, especially for legal certainty in practice. This paper will analyse further on this matter based on doctrine and court decisions in Indonesia with a research method of juridical-normative and descriptive. According to the research, based on doctrine and court decisions, although there has been a common opinion about the distinction between causes and motives, there has been no consensus for the exact meaning of cause itself. This difference of opinion also affects to the disparity of “cause” interpretation in court decisions, which often results an improper application of law.

 

Key Words: Causa, Cause, Fraudulent Cause, Simulation Agreement, Pretense Agreement, Obligation, Null and Void.

 

"