Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan sertifikasi serta upayaupaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja layanan sertifikasi ISPO. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mix method) dengan menggunakan metode sequensial explanatory. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, dan observasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan lima dimensi pengukuran kepuasan pelayanan pelanggan yakni dimensi berwujud (tangible), keandalan (reliability), kecepatan (responsiveness), kepastian (assurance) dan keempatian (emphty). Unit analisis dalam penelitian ini adalah personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi ISPO pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO, serta personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Jumlah unit analisis pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO adalah tiga puluh Sembilan (39) orang yang mewakili perusahaan, dan lima puluh empat (54) orang personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Teknik analisis data menggunakan analisis Important Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO terhadap kinerja pelayanan sertifikasi ISPO menunjukkan puas, dengan nilai tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja lima dimensi pelayanan sebesar 80,72%. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO antara lain masalah legalitas kebun (Hak Guna Usaha/HGU dan perizinan), sumber daya manusia dan teknis operasional. Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sertifikasi ISPO antara lain melakukan perbaikan aspek organisasi dan sumber daya manusia, mencari solusi atas hal-hal yang selama ini menjadi kendala dalam sertifikasi antara lain mempercepat proses pengurusan HGU dan redesain kawasan, serta mempertegas regulasi dalam keorganisasian ISPO. ...... This study aims to determine the level of important and performance certification of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), the constraints faced by oil palm plantation companies in conducting certification and efforts that can be done to improve the performance of ISPO certification services. This research is mix study, using sequential explanatory method. Quantitative data collection techniques through a closed questionnaire with Likert scale and open questionnaire, where as qualitative research using structure depth interview. In addition, the researchers also conducted literature study and observation. For the quantitative study, researchers used the five dimensions of satisfaction measurement services the tangible dimension (tangible), reliability (reliability), speed (responsiveness), certainty (assurance) and emphaty (emphty). The unit of analysis in this study is that the personnel responsible for ISPO certification on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO, and personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. The number of units of analysis on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO are 39 people who represent the company, and 54 personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. Data were analyzed using analysis of Important Performance Analysis (IPA). The results showed that the level of satisfaction of palm oil plantation companies that have received ISPO certificate against certification service performance ISPO show satisfied, with the value of the degree of correspondence between the important and the performance of the five dimensions of service amounted to 80.72%. Constraints faced by palm oil plantation companies who have made efforts ISPO certification, among others, the legality of the garden (HGU and licensing), human resources and technical operational. Efforts can be made to improve service performance ISPO certification among others make improvements and organizational aspects of human resources, find solutions for things that become obstacles in the certification include speeding up the process to obtain the concession and redesigning the area, as well as reinforce the regulation in ISPO organization.

Abstrak :
PT SAM adalah perusahaan yang merencanakan akan membangun perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Ha. yang terintegrasi dengan pabrik pengolahannya. Untuk itu perlu adanya kajian kelayakan yang meIiputi: aspek teknis dan teknologi, aspek pemasaran, aspek finansial, aspek lingkungan hidup, aspek ekonomis dan aspek manajemen. Secara teknis dan teknologis pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Ha dan pabrik pengolahannya dengan kapasitas 60 Ton TBS/Jam, yang akan dikembangkan oleh PT SAM layak untuk diimplementasikan. Lahan yang akan dikembangan berdasarkan analisis kesesuaian lahan memungkinkan untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Analisis pemasaran menunjukkan adanya permintaan dunia yang semakin lama semakin meningkat terhadap produk kelapa sawit. Disamping itu kebutuhan dalam negeri juga makin lama makin meningkat, sehingga dilihat dari segi pemasaran provek ini layak untuk dilaksanakan. Analisis keuangan atas proyek ¡ni dibuat enam skenario. Skenario satu sampai tiga merupakan turunan skenario pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan pabrik pengolahannya. Sedangkan skenario empat sampai enam merupakan turunan skenario pembangunan perkebunan kelapa sawit saja. Keenam skenario tersebut semuanya Iayak secara finansial dengan hasil sebagai berikut: 1. skenario Pertama, dengan tingkat bunga pinjaman komersial sebesar 19% dan bunga pinjaman PBSN sebesar 12% diperoleh NPV (discount rate sebesar cost of capital) sebesar Rp 74.715,8 juta dan IRR sebesar 22,09%. 2. Skenarlo Kedua, dengan tíngkat bunga pinjaman komersial dan bunga pinjaman PBSN sebesar 10%, diperoleh NPV (discount rate sebesar cost of capital) sebesar Rp 99.067,3 juta dan IRR sebesar 24,33%. 3. Skenario Ketiga, dengan tingkat bunga pinjaman komersial dan bunga pinjaman PBSN sebesar 20% diperoleh NPV (discount rate sebesar cost of capital) sebesar Rp 70.932,4 juta dan ERR sebesar 21,53%. 4. Skenario Keempat, dengan tingkat bunga pinjaman komersial sebesar 19% dan bunga pinjaman PBSN sebesar 12%, diperoleh NPV (discount rate sebesar cost of capital) sebesar Rp 16.572,2 juta dan IRR sebesar 17,49%. 5. Skenario Kelima, dengan tingkat bunga pinjarnan komersial dan bunga pinjaman PBSN sebesar 10% diperoleh NPV (discount rate sebesar cost of capital) sebesar Rp 16.380,8 juta dan IRR sebesar 17.50%. 6. Skenario Keenam, dengan tingkat bunga pinjaman komersial dan bunga pinjaman PBSN sebesar 20% diperoleh NPV (discount rate sebesar cost of capital) sebesar Rp 10.976,7 juta dan IRR sebesar 16,59%. Untuk analisis proyek dan sisi ekonomi terlihat bahwa dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 output manfaat ekonomi dengan finansial sama besarnya. Hal ini dikarenakan perkebunan belum mulai menghasilkan. Namum mulai tahun ke-6 sampal dengan tahun ke-25, terlihai bahwa manfaat ekonomi proyek lebih besar dibandingkan dengan manfaat finansial dan proyek itu sendiri. Pembangunan dan pengoperasian proyek PT SAM akan keadaan ruang lingkungan awal, biogeofisik, kimia maupun ekonomi dan budaya. Analisis dampak lingkungan yang dilakukan menyatakan bahwa proyek perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya dapat diimplementasikan dengan treatment tertentu untuk mereduksi dampak negatif yang ada sehingga aman bagi Iingkungan hidup. Secara manajemen terlihat bahwa membangun pabrik pengolahan yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit secara finansial keuntungannya jauh lebih besar. Disamping itu lebih menjamin pasokan bahan baku bagi pabrik pengolahan. Sedangkan pada sisi yang lain memberikan jaminan kepastian bahwa hasil panen dan perkebunan akan terserap semuanya. Secara keseluruhan dilihat dari aspek teknis dan teknologi, aspek pemasaran, aspek finansial, aspek lingkungan hidup, aspek ekonomis maupun aspek manajemen, rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 Ha yang terpadu dengan pabrik pengolahannya oleh PT SAM sesuai dengan skenario pertama, layak untuk diimplementasikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mempertahankan manfaat ekosistem hutan dengan berbagai fungsinya, diperlukan suatu valuasi yang bersifat komprehensif dan terintegratif. Disamping itu, valuasi terhadap manfaat dari fungsi ekosistem hutan harus menganut prinsip nilai asuransi (insurance value). Tujuan penelitian ini (1) Menghitung total nilai Manfaat bersih sekarang (NPV) kelayakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten. (2) Menghitung total nilai manfaat ekosistem hutan di Kabupaten Melawi (3) Menemukan model penentuan luas optimum areal perkebunan kelapa sawit pada suatu kawasan ekosistem hutan Hasil penelitian mendapatkan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak feasible untuk dilakukan dengan cara melakukan konversi terhadap ekosistem hutan. Jika hal ini dilakukan maka akan menimbulkan dampak kerugian lingkungan yang sangat signifikan dengan nilai NPV negatif sebesar Rp (248.349.067.033.000,-). Sementara itu analisis manfaat biaya mempertahankan ekosistem hutan adalah positif yaitu sebesar Rp 38.563.349.907.000,-. Berdasarkan analisis suitabilitas menunjukkan bahwa dari total pencadangan areal perkebunan pada kawasan hutan seluas 234.348 ha, maka yang dapat dikonversikan untuk lahan perkebunan kelapa sawit hanya seluas 31.498 ha dan yang tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan seluas 202.850 ha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konversi ekosistem hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dalam batas-batas tertentu di Kabupaten Melawi masih dapat dilakukan dengan syarat bahwa penentuan kelayakan luas areal perkebunan kelapa sawit harus menggunakan Indeks Ky. Indeks Ky adalah merupakan suatu indeks kompromi yang mengakomodasi 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan lingkungan (ekologi), keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, indeks ini juga mendasari pada konsep pengelolaan sumbedaya hutan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip standar minimum yang aman ( safe minimum standar). Sehingga Indeks Ky ini dinamakan juga dengan Social, Economy and Environment Compromise Indeks (SEECI). Hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan HHCA yang dilakukan di wilayah studi (Kabupaten Melawi) telah mendapatkan Indeks Ky sebesar 6,4401. Dengan menerapkan angka Indeks Ky ini, analisis suitabilitas terhadap total pencadangan areal perkebunan pada kawasan hutan di Kabupaten Melawi seluas 234.348 ha menemukan bahwa hanya 31.498 ha yang dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, dan 202.850 ha tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan. Dengan komposisi ini, nilai kerusakan akibat konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dapat diimbangi manfaat mempertahankan kawasan ekosistem hutan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial dapat dicapai.

---

ABSTRACT
To maintain the benefits of forest ecosystems with a variety of functions, we need a valuation that is comprehensive and terintegratif. In addition, the valuation of the benefits of forest ecosystem function must adhere to the principle of insurance (insurance value). The purpose of this study (1) Calculate the total net present value of benefits (NPV) Feasibility of oil palm plantations in the district. (2) Calculating the total value of the benefits of forest ecosystems in the District Melawi (3) Finding the optimum model for determining the area of oil palm plantations in an area of forest ecosystem. The results find that the activities of oil palm plantations is not feasible to be done by way of conversion of forest ecosystems. If this is done it will cause environmental impacts are very significant losses with a negative NPV of USD (248.349.067.033.000, -). Meanwhile, the cost benefit analysis is positive to maintain the forest ecosystem that is Rp 38,563,349,907,000, -. Based suitabilitas analysis showed that of the total provisioning plantations on 234,348 ha of forest area, then that can be converted to oil palm plantations covering an area of only 31 498 ha and will be retained as an area of 202,850 ha of forest area. The conclusion of this research is the Conversion of forest ecosystems to serve as oil palm plantations within certain limits in the District Melawi still can be done on condition that the determination of the feasibility of oil palm plantation area must use the Index Ky. Ky Index is an index of compromise that accommodates 3 (three) pillars of sustainable development is environmental sustainability (ecological), social sustainability and economic sustainability. In addition, this index also underlies the concept of management of forest resources towards the fulfillment of the principle of prudence (prudential principle) and the principle of minimum standards of safe (safe minimum standards). So the index is called Ky also with Social, Economy and Environment compromise Index (SEECI). The result using the approach HHCA conducted in the study area (District Melawi) has gained Ky. index of 6.4401. By applying this Ky index numbers, analysis suitabilitas of the total plantation area in the reserve forest area in the district covering an area of 234,348 ha Melawi found that only 31 498 ha which can be converted into oil palm plantations, and 202,850 ha will be retained as forest area. With this composition, the value of damage caused by conversion of forests into oil palm plantations can offset the benefits of maintaining forest ecosystem area. Thus the concept of sustainable development by creating a balance environmental, economic and social development can be achieved.

Abstrak :
Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukan impor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result of this study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environment and social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector.

Abstrak :
Mata pencaharian masyarakat adat sebagai peladang berpindah (shifting cultivation) menjadi dasar tcrbentuknya wilayah teritorial didalam daerah masyarakat adat. Dengan demikian wilayah genealogis dan teritorial merupakan kesatuan sosial politik yang membentuk kesatuan integrative. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekcdar bemilai ekonomis namun mempunyai hubungan magis dengan kehidupan dan menyangkut harga diri mereka. Masuknya Pcrusahaan Perkebunan Kelapa Sawit ke wilayah masyarakat adat tclah mcmbawah dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tclah merusak tatanan kehidupan masyarakat dari hal kepemilikan tanah maupun pola kchidupan masyarakat. Tulisan ini mencoba incnggambarkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat akibat pcmbangunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajak terkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai substansi dari objek BPHTB, apakah merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasan hak, jika merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak maka dasar pengenaan pajak hanya berdasarkan atas nilai dasar tanah, jika merupakan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, maka dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai dasar tanah ditambah dengan nilai investasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the determination of the tax base on the property right tax in palm plantation. This research using explanative research and qualitative approach. The results of this study conclude that in determining the tax base related to BPHTB in oil palm plantations need to be reviewed first about the substance of the object BPHTB, whether it is a grant of new rights as a continuation of the release of rights or granting new rights outside the release of rights, if it is granting new rights as continuation of the disposal of the right then the tax base is only based on the value of the land, if it is a grant of a new right outside of the disposal of the right, then the tax base is based on the value of the land plus the investment value.

Abstrak :
Hubungan kemitraan sebagai salah bentuk hubungan kerjasama antara pekebun kelapa sawit dengan perusahaan sebagai pemilik modal dan teknologi didasarkan pada suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit. Dalam implementasinya banyak terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hubungan ini. Notaris sebagai pejabat pembuat akta memiliki fungsi pengawasan yang dapat menutup peluang terjadinya kecurangan dengan cara menciptakan atau membuat perjanjian yang baik dengan pertimbangan-pertimbangan akibat hukum yang muncul dari perjanjian. Oleh karena itu sebaiknya perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit dibuat dihadapan notaris agar tercapai keseimbangan dalam hubungan kemitraan perkebunan kelapa sawit. ......Partnerships as one form of cooperative relations between oil palm planters with the company as the owners of capital and technology is based on an agreement known as the plasma core partnership agreement palm oil plantations. In the implementation of fraud by many companies in this relationship. Notary as an official deed maker has a supervisory function that could cover the possibility of fraud by creating or making good agreement with considerations of legal consequences that arise from the agreement. Therefore should the oil palm plantation partnership agreement made before a notary in order to achieve a balance in the partnership of oil palm plantations.

Abstrak :
Studi tentang konflik tanah ini dilakukan terhadap program pembangunan perkebunan pola kemitraan antara PT. Gatra Kembang Paseban dengan masyarakat di Mersam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekebun rakyat menjadi lebih baik. Masyarakat menyerahkan tanahnya kepada perusahaan untuk dibangun kebun kelapa sawit. Sementara itu, perusahaan selain membangun kebun, juga berkewajiban untuk membantu petani dalam alih teknologi, pengolahan dan pemasaran hasiI. Namun, kenyataannya program ini sampai kini belum dapat mencapai tujuan tersebut.

Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terlambatnya proses konversi lahan, membengkaknya biaya pembangunan dan pemeliharaan kebun, dan pemahaman konsep kemitraan yang belum sama antara petani dengan perusahaan dan pemerintah. Adapun yang menjadi kajian disini adalah masalah konflik tanah.

Untuk memahami bagaimana konflik tanah tersebut terjadi, dilakukan suatu kajian mengenai teori-teori tentang konflik yang dibangun oleh para sosiolog seperti Marx, Simmel, Coser dan Dahrendorf. Menurut Coser, konflik adalah suatu petjuangan diantara dua atau lebih kelompok terhadap nilai, status, kekuasaan dan sumber daya yang langka. Kontlik yang teijadi dibedakan atas dua yaitu konflik yang bersifat manifest dan konflik yang bersifat laten. Konflik yang bersifat manifest ini dibedakan pula menjadi konflik yang terbuka dan ada pula yang tertutup. Dalam konflik yang bersifat manifest ini, dapat dilihat lamanya konflik tersebut berlangsung, dan kerasnya konflik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pertimbangannya adalah konflik tanah yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat hanya dapat diketahui melalui penelusuran kembali proses terjadinya konflik dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat konflik. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai konflik yang terjadi, digunakan informan kunci. Kemudian dengan metode pengumpulan data snowlball sampling didapat responden berikutnya.

Dari penelitian dilapangan diketahui bahwa konflik tanah dalam pembangunan perkebunan pola kemitraan di Mersam ini telah berlangsung sejak awal pembangunan tahun 1994 sampai sekarang dengan berbagai macam bentuk, intensitas dan kualitasnya. Konflik tersebut terjadi selain antara perusahaan dengan masyarakat, juga terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat meliputi hilangnya lahan petani yang telah diserahkan untuk dibangun kebun kepada perusahaan, berkurangnya lahan yang akan diterima petani diluar potongan 30 %, penggusuran kebun karet rakyat walaupun tidak ikut program, kelemahan administrasi pemsahaan mengenai data pemilik dan luas lahannya sehingga terjadi perbedaan data antara data awal, data ekspose dan data topografi. Sementara konflik diantara masyarakat meliputi konflik dalam keluarga yaitu tidak adanya kesepakatan dalam keluarga untuk ikut PIR Kernitraan, pembagian tanah yang tidak adil, diantara anggota keluarga, terjadinya jual beli tanah keluarga sementara pembagian tanah diantara anggota keluarga belum jelas/selesai, penguasaan tanah keluarga cenderung oleh salah seorang anak, dan konflik tanah karena penggunaan nama anggota keluarga atau orang lain untuk mendaftarkan tanah. Selain itu konflik tanah antara masyarakat dengan masyarakat meliputi konflik tanah yang terjadi karena tumpang tindihnya lahan, kontlik tanah karena penjualan sebidang tanah yang berulang-ulang, konflik tanah karena pembukaan hutan. Hingga tahun ke- 7 ini, petani belum mengetahui dimana kebun yang akan menjadi milik mereka.

Dari hasil temuan dilapangan tersebut dan kemudian dianalisa secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa konflik tanah pada pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Gatra Kembang Paseban tersebut disebabkan oleh masalah pengadministrasian tanah yang kurang baik, makin terbatasnya tanah hutan yang dapat dibuka, dan munculnya kesadaran masyarakat akan hak atas tanah. Bila dilihat dari waktu terjadinya konflik maka dapat dikatakan konflik telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemimpin formal maupun informal yang mampu menyelesaikan konflik, sulitnya tercapai kesepakatan pemecahan masalah diantara pihak-pihak yang berkonflik, banyaknya tujuan dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu bila dilihat dari intensitas terjadinya kontlik maka dapat dikatakan bahwa konflik tersebut relatif keras, karena adanya keterlibatan emosional, tidak realistisnya konflik, dan adanya ketidaksamaan dalam penguasaan tanah.

Abstrak :
[ABSTRACT
A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level.;A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective.

The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level.;A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level.;A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level.;A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level., A number of studies have examined the relationship between the oil palm plantation area and the poverty alleviation. Most of this study are conducted based on local research and, mainly, do not involve econometrics analysis to find the relationship. Palm oil is one of commoditiesthat is widely produced in Indonesia that makes this country the world leader of palm oil producers. With the large amount of oil palm plantation area in Indonesia, then it may have an effect on economic growth,which may relieve the poverty. Using panel data set of 33 province in Indonesia between 2006 and 2012, this paper tries to examine the effect of oil palm plantation on poverty alleviation in Indonesia.Moreover, this paper also aims to examine factors that may affect the expansion of oil palm plantation. In order to answer this objective, descriptive analysis is employed to discuss the determinant of oil palm expansion. Whereas, pooled OLS, fixed effect panel data model and random effect panel data model are employed in this paper, to asnwer the main objective. The results shows that govenment intervention is more likely to influence the expansion of oil palm plantation. Meanwhile, demand for palm oil product may have impact on the expansion in Indonesia. Empirical findings show that oil palm plantation has negatively significant effect on the number of poor people. This means that increasing oil palm plantation area may reduce the poverty level in Indonesia. In addition, regional per capita income, education, access on electriciy and population size also have negative relationship with the poverty. Mostly, the result supports the empirical evidence that an increase of the variables may reduce the poverty level.]