Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah lepas pantai adalah kekayaan Bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia. Hal ini akan menciptakan pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong pertumbuhan usaha setempat, menjamin alih ketrampilan, pengetahuan dan teknologi, melindungi serta merehabilitasi lingkungan alam untuk pembangunan Indonesia selanjutnya. GBHN menegaskan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Untuk itu, pemerintah melakukan kerjasama dalam bentuk Kontrak Karya dengan investor asing dengan sasaran untuk optimasi pendapatan Negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan perubahannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kebijakan fiskal adalah satu kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kondisi perekonomian (sebagai stabilisator perekonomian). Kontrak karya yang sudah ada dari tahun 1967 generasi I dan sampai saat ini sudah memasuki generasi VIII. Kontrak karya tersebut memiliki peraturan perpajakan khusus (lex spesialist). Pada setiap kontrak karya tersebut pemerintah memberikan fasilitas perpajakan. Hal ini dikarenakan keunikan sektor pertambangan dan untuk meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu perlakuan khusus yang diberikan adalah tentang pengalihan pengeluaran sebelum Perusahaan Kontrak Karya didirikan. Biaya yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek kontrak karya, dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening Perusahaan sebagai unsur biaya dengan syarat pengeluaran tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan disetujui oleh Direktorat Pajak. Agar perusahaan Kontrak Karya dapat memaksimumkan keuntungan dari pengalihan tersebut, maka pemerintah sebaiknya memberikan keterangan yang lebih rinci tentang ketentuan di atas dan prosedur yang tepat dan menjamin bahwa ketentuan tersebut pasti. Metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan bidang pertambangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku mengenai dan yang berhubungan dengan perpajakan pertambangan dan menggunakan data-data sekunder dan Laporan Audit kantor Akuntan Publik, Indonesian Mining Association, Laporan Pertambangan. Dari hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran sebelum perusahaan didirikan yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan proyek Kontrak Karya tidak terkena pajak sepanjang biaya-biaya tersebut belum dibiayakan/dicostkan di perusahaan yang mengeluarkan biaya tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas untuk menganalisis formulasi kebijakan perlakuan perpajakan pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui evaluasi PMK 210 / PMK.010 / 2018 yang dicabut sebelum ketentuan tersebut diimplementasikan. Penelitian ini juga mendukung analisis desain kebijakan perlakuan perpajakan pada e-commerce yang dapat ditampung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan PMK 210 / PMK.010 / 2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Aspek yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada akhirnya tidak tepat dalam penyusunan peraturan ini yang dikeluarkan untuk protes dari pemangku kepentingan. Protes berlanjut hingga PMK 210 / PMK.010 / 2018 dicabut oleh Menteri Keuangan sebelum dapat diimplementasikan. Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari ini dan ketentuan yang telah diterapkan di negara lain dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi persyaratan perpajakan e-commerce untuk diterapkan di masa depan. Pemerintah dapat memberikan kepastian dan keadilan untuk perlakuan pajak e-commerce dengan menerbitkan pedoman untuk menganalisis perlakuan perpajakan untuk e-commerce juga Singapura, dan mengeluarkan undang-undang baru seperti Cina sebagai dasar hukum yang jelas dalam upaya mengembangkan ketentuan perlakuan pajak untuk e-commerce salah satunya adalah upaya mengumpulkan data tentang e-commerce.

---

ABSTRACT
This study discusses to analyze the formulation of tax treatment policies on trade transactions through electronic systems (e-commerce) through the evaluation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 which was revoked before the provisions were implemented. This study also supports the analysis of tax treatment policy design in e-commerce that can be accommodated in Indonesia. This research uses qualitative. The results showed that the formulation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 had gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies, and policy determination. However, there are still shortcomings in its implementation. The aspects that form the basis of policy making are ultimately inappropriate in the formulation of this regulation issued for protest from stakeholders. The protest continued until PMK 210 / PMK.010 / 2018 was revoked by the Minister of Finance before it could be implemented. The government needs to learn from this and the provisions that have been applied in other countries in designing policies that can accommodate e-commerce taxation requirements to be applied in the future. The government can provide certainty and fairness for e-commerce tax treatment by issuing guidelines for analyzing tax treatment for e-commerce as well as Singapore, and issuing new laws such as China as a clear legal basis in efforts to develop tax treatment provisions for e-commerce wrong one of them is collecting data about e-commerce.