Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Earley, Pete
Pasar Minggu, Jakarta: Elsam, 2006
345 EAR wt (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Syafvan Rizki, author
Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S266
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Imam Turmudhi, author
Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap whistleblower kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian tesis ini adalah penelitian ualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative dengan disain deskriptif analisis. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya whistleblower kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28724
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sigit Artantojati, author
Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika justice collaborators tidak mendapat perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi justice collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yang ada. Lembaga Perlindungan Saksi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30356
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Maria Yudithia Bayu Hapsari, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas konsep dan ketentuan tentang justice collaborator dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif. Kedudukan Agus Condro Prayitno sebagai justice
collaborator dalam kasus korupsi pada Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank
Indonesia Tahun 2004 dibahas sebagai bahan analisis dalam skripsi ini. Dari hasil
analisis diperoleh kesimpulan bahwa...
2012
S42445
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Frensita Kesuma Twinsani, author
Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimanakah perlindungan saksi/korban/pelapor dalam perspektif HAM; apakah hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan saksi/korban/pelapor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan bagaimanakah upaya menanggulangi hambatan-hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi dengan memakai metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15065
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rinto Tri Hasworo, author
Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Alasan penulis mengambil tema tentang perlindungan korban dan saksi adalah karena penulis melihat pentingnya peran korban dan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, terutama dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia. Peran perlindungan korban dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21963
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Prabowo Hario Tri Cahyo, author
ABSTRAK
Penulisan dari tugas karya akhir ini membahas mengenai Program perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK terhadap Justice Collaborator tindak pidana korupsi. Program tersebut dijalankan oleh LPSK sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melindungi Justice Collaborator agar ia dapat bersaksi di pengadilan. Melalui tahapan ndash; tahapan perlindungan seperti...
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Andreas Lucky Lukwira, author
Filosofi utilitarianisme melihat adanya manfaat dari upaya pemberian hukuman. Baik manfaat untuk pelaku kejahatan, maupun bagi masyarakat. Pemenjaraan, pada awalnya, merupakan salah satu upaya agar penghukuman bisa memiliki manfaat. Namun pemenjaraan dalam perkembangannya justru menimbulkan dampak buruk bagi pelaku kejahatan. Mazhab deinstitusionalisasi menjadi jawaban atas kritik terhadap mazhab penghukuman sebelumnya,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
