Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum berarti kegiatan yang mempunyai cakupan luas dan kompleks berhubungan dengan berbagai aspek termasuk ekonomi. kesejahteraan umum yang berkaitan dengan ekonomi diatur lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945."

"Skripsi ini membahas mengenai struktur permodalan koperasi syariah. Apakah struktur permodalannya sama dengan koperasi konvensional. Modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Selain modal tersebut modal koperasi syariah juga dapat berasal dari hibah modal penyertaan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ketentuan peraturan perundang undangan serta modal pinjaman yang berasal dari Anggota Koperasi lainnya dan atau Anggotanya Bank dan lembaga keuangan lainnya Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Diadakan pula analisis mengenai kemungkinan penggunaan zakat infak dan sedekah sebagai modal koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut penulis juga menambahkan serangkaian wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara struktur dan komposisi permodalan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Terkait dengan penggunaan zakat infak dan sedekah sebagai modal koperasi syariah hal itu dapat dilakukan UU Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat didistribusikan dengan syariat Islam. Menurut ajaran Islam zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Apabila dana zakat infak dan sedekah digunakan sebagai modal koperasi syariah maka dana tersebut masuk dalam modal koperasi syariah sebagai komponen ldquo sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ketentuan peraturan perundang undangan rdquo Infak dan sedekah juga dapat dimasukkan sebagai komponen ldquo hibah rdquo dalam struktur permodalan koperasi syariah.

---

This thesis discusses about the capital structure of sharia cooperation whether composition and capital structure similar to conventional cooperation. Sharia cooperation capital consists of Primary Deposit and Cooperation Capital Certificate Sharia cooperation capital also from grant participation capital other legitimate sources that do not conflict with Basic Budget and or legislation provision and loans capital get from members other cooperation and or other members banks and other financial institutions issuance of bonds and other debt securities and or Government and Local Government. There was also an analysis of the possibilities use of zakat infaq and charity as the capital of sharia cooperation. The method used in this research is juridical normative which is based on secondary data. To support and complement the secondary data the Author also added a series of interviews with relating sources to the issues in this research.Based on these results it is concluded that there is no fundamental differences between the structure of capital for conventional cooperation and sharia cooperation. Associated with the use of zakat infaq and charity as sharia cooperation capital it can be done Zakat Management Act set that zakat must be distributed based on Islamic Law According to Islamic Doctrine zakat can be utilized for productive activities in order to poor handling and improving the quality of people. Zakat utilization for productive activities can be done if mustahik basic needs are fulfilled If zakat infaq and charity are used as capital of sharia cooperation the funds get in the capital of sharia cooperation as a component of ldquo other legitimate sources that do not conflict with Basic Budget and or legislation provision rdquo Infaq and charity may also include as ldquo grant rdquo within the structure of sharia cooperation."

"Bank sebagai lembaga kepercayaan harus dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Dalam meniiai tingkat kesehatan suatu bank, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan bank yaitu Permodalan, Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas dan Likuiditas. Kelima faktor in; disebut juga konsep CAMEL (Capital, Asssets, Management, Earnings, Liquidity).Dalam kesempatan ini, penulis mencoba rnenyusun suatu 'Model' yang berbasis komputer dan selanjutnya disebut sebagai Model Camel. Dengan model ini diharapkan perhitungan tingkat kesehatan bank akan dapat lebih mudah, cepat dan akurat hasilnya. Adapun parameter dan kriteria yang digunakan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia. Sebagai objek penelitian, penulis mengambil Laporan Bulanan Bank 'X' untuk periode bulan Januari 1997 sampai Desember 1997. Klasifikasi tingkat kesehatan bank dibagi dalam 4 (empat) keiompok yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.Berdasarkan hasil evaluasi atas faktor permodalan diketahui CAR Bank 'X' untuk bulan Januari s/d Desember 1997 berkisar antara 20,7% s/d 43% (batas minimal sehat 8%). Dari aspek Aktiva Produktif menunjukkan rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dalam periode Januari s/d Desember 1997 berkisar antara 0,46% s/d 1,15% (batas maksimal sehat 3,5%). Sedangkan nilai kredit aspek manajemen selama periode Januari s/d Desember 1997 berkisar antara 75 s/d 83 (batas minimal sehat 80). Adapun dari faktor rentabilitas menunjukkan ROE yang dicapai berkisar antara 2% s/d 5,4% (batas maksima! sehat 1,5%) dan yang terakhir faktor likuiditas menghasilkan LDR (Loan Deposit Ratio) berkisar 45% s/d 83,9% (batas minimal sehat 90%).Dengan Model Camel tersebut, maka hasil evaluasi tingkat kesehatan Bank 'X' secara keseluruhan menghasilkan Nilai Faktor Kredit berkisar antara 90 s/d 95 untuk periode Januari s/d Desember 1997. Hal ini menunjukkan bahwa Bank 'X' memperoleh predikat 'Sehat' selama tahun 1997 (batas sehat minimal Nilai Faktor Kredit 80).Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 tidak menyebabkan tingkat kesehatan bank ini turun, karena pada saat itu bank ini beium terlalu banyak melempar kredit dan justru kelebihan dana yang kemudian di tempatkan pada pasar uang dengan tingkat bunga yang tinggi sehubungan dengan tingginya Sertifikat Bank Indonesia.Hasil dari Model Camel ini dapat memberikan masukan atas faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari kelima aspek tersebut. Namun demikian menurut hemat penulis terdapat beberapa rasio lainnya yang perlu ditambahkan karena dapat berpengaruh pada kinerja bank yaitu : Rasio pendapatan bunga dalam penyelesaian terhadap hasil bunga; Debt Equity Ratio (DER); Return On Equity (ROE) dan Reserve Requirement Ratio (RRR) atau Giro Wajib Minimum (GWM)."

"Pertumbuhan kredit bank merupakan indikator keberhasilan bank dalam fungsinya sebagai intermediary yang menyalurkan dana penghimpunan pada masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut biasanya diiringi juga oleh peningkatan resiko kredit yang dicerminkan dari kerugian kredit. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kerugian kredit tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit, total kredit, dan rasio permodalan terhadap peningkatan kerugian kredit tahun berjalan pada bank umum konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas (independent) yaitu Kerugian Kredit pada Setahun Sebelumnya (Previous Loan Loss), Pertumbuhan Kredit dengan jeda 1-4 tahun sebelumnya (Loan Growth), Total Kredit (Total Customer Loan), Rasio Permodalan (Equity-to-Total Assets), Perbedaan Kelompok Bank (Specialization dummies), dan Kondisi Makroekonomi Tahun Terkait (Country-year dummies). Selain itu, penelitian juga menggunakan satu variabel terikat (dependent) yakni Kerugian Kredit pada Tahun Berjalan (Present Loan Loss). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 bank umum konvensional yang ada di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2006 - 2011. Pengujian dilakukan dengan metodologi panel data analisis dengan pendekatan random effect. Penelitian ini memberikan hasil temuan bahwa Kerugian Kredit pada Setahun Sebelumnya (Previous Loan Loss), Pertumbuhan Kredit dengan jeda 1-4 tahun sebelumnya (Loan Growth) dan Kondisi Makroekonomi Tahun Terkait (Country-year dummies) memiliki pengaruh terhadap Kerugian Kredit pada Tahun Berjalan (Present Loan Loss) Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Loan Growth is often regarded as an indicator of the success of the bank as financial intermediaries but it is usually associate with credit risks which can be projected by Loan Loss. This study aimed to determine the effect of Previous Loan Loss, Loan Growth, Total Customer Loan, and Equity-to-Total Assets to the increasing in conventional bank?s present loan loss. This Study uses independent variables: Loan Loss in the previous year, Loan Growth with lag 1-4 years earlier, Total Customer Loan, Equity-to-Total Assets, Specialization dummies and Country-year dummies that represent macroeconomic condition and the dependent variable used is Present Loan Loss. Total sample used in this study is 60 conventional banks data in Indonesia period of 2006-2011 and uses data analysis methodology random effects data panel approach. Result of this study was found that Loan Losses in the previous year, Loan Growth with lag of 1-4 years, and Country-year dummies has an influence on Present Loan Loss conventional banks in Indonesia."

"Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut.

---

Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements."

"Identitas Perusahaan (Corporate Identity) merupakan faktor yang penting dan menjadi pendukung bagi kemajuan setiap organisasi atau perusahaan. Pada peruaahaan berbentuk koperasi, identitas perusahaan ini lebih penting lagi karena di dalamnya terkandung potensi perilaku oportunistik (opportunistic behavior). Perkembangan den pengembangan Jenis-jenis koperasi di Indonesia, primer maupun sekunder, tidak terarah dan tidak jelas. Terdapat puluhan Jenis koperasi dengan sebutan (nomenkiatur) yang bermacam-macam. Tetapi, hampir semuanya tidak menunjukkan dengan jelaa Jenisnya, bisnis (utamanya), siapa anggotanya, kompetensinya dan lain-lain. Dengan kata lain, koperasi-koperasi di Indonesia belum memiliki identitas koperasi (cooperative identity). Atas dasar itulah, perlu dilakukan penelitian pada berbagai tingkatan koperasi, baik tingkat primer maupun sekunder dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi bagian dart proems pembentukan identitas koperasi. Penelitian ini dilakukan pada tingkat lokal dengan mengambil obyek pada koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Ada tiga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, apa latar belakang pembentukan koperasi-koperasi primer di Kotamadya Bandung. Kedua, sejauhmana keeratan hubungan (kohesifitas) koalisi antara anggota-koperasi. Ketiga, bagaimana keterlibatan dan Tanggapan Anggota dalam Proses Pembentukan Identitas Koperasi Koperasi. Penelitian dilengkapi dengan analisis perbedaaan antara cooperative identity dengan corporate culture perusahaan swasta dan analisis tantangan dan prospek pengembangan identitas koperasi. Penelitian den pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada pengelola koperasi sebanyak 12 orang dan penyebaran angket kepada 55 orang anggota koperasi. Data dianalisis balk secara kualitatif dengan hasil berupa kalimat/kata (etatemen) maupun secara kuantitatif dengan hasil berupa angka-angka. Untuk menentukan kecenderungan apa yang teriadi dart data kuantitatif dinilai dengan menggunakan modus. Temuan penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:Pertama, koperasi didirikan tidak atas alas an kepentingan bisnis anggota-anggotanya serta tidak mencerminkan kepentingan bisnis anggota-anggotanya. Bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi tidak terkait dengan bisnis-bisnis anggota-anggotanya. Dengan kata lain, bisnis koperasi dengan anggotanya berjalan sendiri-sendiri, tidak saling menunjang atau membesarkan. Bergayut dengan temuan di atas, pada umummnya anggota koperasi adalah bukan pelaku bisnis. Seseorang yang tidak pernah berkecimpung atau bertindak sebagai pelaku bisnis, dalam dirinya tidak akan terjadi pembentukan pengetahuan atas pengalaman praktek sehari-hari (ideocyncratic knowledge). Dengan kata lain, para anggota koperasi tidak memiliki ideocyncratic knowledge. Kedua, Kohesifitas koalisi antara anggota dengan koperasinya bersifat longgar (rendah). Longgarnya keeratan (kohesifitas) ini tidak menunjang tumbuhnya semengat berkoperasi (cooperative spirit). Hal ini disebabkan oleh entry barier anggota koperasi rendah. Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi tanpa melihat latar belakang profesi bisnisnya maupun perilaku ekonomiknya. Demikian juga exit barier anggota koperasi rendah. Setiap anggota dapat dapat masuk atau keluar dengan mudah. Rendahnya exit barier ini karena rendahnya biaya inisiasi dan tidak adanya transaksi epesifik Akibatnya perilaku loyalis anggota koperasi (loyalty behavior) sulit untuk dibangun. Ketiga, Koperasi tidak memiliki norma-norma social sebagai alat untuk mencegah perilaku oportunistik. Peraturan yang ada sebatas sebatae Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah distandarisasi oieh Kantor Departemen Koperasi dan PPK yang tidak mencerminkan nilai-nilai social. eetempat. Penelitian menemukan sejumlah kasue yang menunjukkan perilaku perilaku yang bersifat oportunsitik. Munculnya perilaku ini mencerminkan belum tumbuhnya rasa saling percaya (trust) sesama anggota koperasi. Dengan melihat sejumlah faktor pembentuk identitas koperasi (cooperative identity) seperti tidak tumbuhnya ideocyncratic knowledge anggota, cooperative spirit, trust, serta loyalty behavior maka dapat disimpulkan bahwa identitas koperasi pada koperasi primer tersebut belum terbentuk. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Pertama, perlu mengevaluaei kembali Jenis-jenis koperasi serta perlu ditetapkan nomenklatur yang menoerminkan kegiatan bisnis dan kompetensinya. Kedua, perlu ditetapkan syarat-syarat keanggotaan (entry point) untuk setiap koperasi, khususnya syarat keanggotaan sebagai pelaku bisnis. Ketiga, adanya aturan kebijakan dari otoritas perkoperasian (pemerintah) berupa public goods untuk menetapkan den menegaskan jenis koperasi yang mencerminkan kegiatan bisnis dan syarat-syarat keanggotaannya."

"Penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan pelepasan Capital Conservation Buffer (CCB) yang berlatar belakang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menggunakan metodologi Difference-in-Differences (DID), studi ini bertujuan untuk mengetahui efek dari kebijakan pelepasan CCB terhadap pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mulai dari periode kuartal pertama tahun 2019 hingga kuartal kedua tahun 2022. Dataset yang digunakan, mencakup berbagai metrik kinerja bank (variabel microbanking) dan variabel makroekonomi. Temuan menunjukkan bahwa pelepasan CCB secara signifikan meningkatkan pertumbuhan kredit selama resesi. Hal ini membantu mengatasi penurunan ekonomi dengan memungkinkan bank untuk mempertahankan atau meningkatkan distribusi kredit. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang peran regulasi modal bank selama periode resesi ekonomi dan memberikan bukti empiris yang mendukung efektivitas regulasi yang bersifat relaksasi modal bank, dalam mempertahankan penyaluran kredit selama krisis keuangan.

---

This study investigates the impact of the Capital Conservation Buffer (CCB) release policy against the backdrop of the economic recession due to the COVID-19 pandemic. Using the Difference-in-Differences (DID) methodology, this study aims to determine the effect of the CCB release policy on banking credit growth in Indonesia from the first quarter of 2019 to the second quarter of 2022. The dataset used includes various bank performance metrics (microbanking variables) and macroeconomic variables. The findings indicate that the release of the CCB significantly increased credit growth during the recession. This helped mitigate the economic downturn by enabling banks to maintain or increase credit distribution. This study enhances our understanding of the role of bank capital regulations during economic recessions and provides empirical evidence supporting the effectiveness of capital relaxation regulations in sustaining credit distribution during financial crises."