Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai praktek penggunaan "Merek Terdaftar" sebagai keywords dalam pemanfaatan search engine (mesin pencari) untuk mengoptimalkan fungsi website dalam perdagangan elektronik (e-commerce) ataupun pemanfaatan media periklanan seperti Google Adwords. Adanya itikad tidak baik pelaku terhadap merek yang dimiliki oleh pesaing dan karena belum adanya aturan khusus terkait praktek penggunaan Merek sebagai Keywords di dalam praktik optimasi website, dikhawatirkan memicu pihak-pihak lai1mya untuk melakukan hal yang sama dalam bisnis perdagangan online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Yuridis yang meliputi Undan-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun aturan-aturan lainnya yang terkait. ......This thesis discusses the practice of using "Registered Mark" as keywords in the search engine to optimize the function of website in electronic commerce ( ecommerce) or the utilization of advertising media like Google Adwords. The existence of bad faith of an entrepreneur towards any brand owned by the competitor and the lack of regulation which governs the practice of using the brand as keywords in website optimization practices, concern to trigger other parties to act similar in online trading business. The research method used in this study is the normative juridical which includes the Law of the Republic of Indonesia No.5 of 1999 Concerning the Ban On Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications, Law No. 8 of 1999 Concerning the Consumer Protection, as well as other related rules.

Abstrak :
Persaingan curang merupakan fenomena yang kerap ditemui dalam dunia perdagangan. Konvensi Paris mengatur mengenai persaingan curang dan mewajibkan negara peserta untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap tindakan persaingan curang. Indonesia sebagai negara peserta dari Konvensi Paris belum mengatur persaingan curang secara khusus dan komprehensif dalam undang-undang. Berbeda halnya dengan Korea Selatan yang juga merupakan negara peserta Konvensi Paris mengatur persaingan curang dalam undang-undang yang dinamakan Unfair Competition Prevention Act (“UCPA”). Pengaturan persaingan curang sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek terhadap tindakan persaingan curang dalam bidang merek. Melalui penelitian yuridis-normatif, peneliti menganalisis hubungan antara persaingan curang dengan merek, khususnya unsur persaingan curang pada pelanggaran merek. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibentuk Undang-Undang Persaingan Curang di Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pelaku usaha sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Paris. ......Unfair competition is a phenomenon that is often encountered in the world of trade. Paris Convention regulates unfair competition and requires participating countries to provide effective protection against unfair competition. Indonesia as a participating country of the Paris Convention has not specifically and comprehensively regulated unfair competition in its national law. In contrast, South Korea, which is also a participating country of the Paris Convention, regulates unfair competition in an act called the Unfair Competition Prevention Act (“UCPA”). The regulation of unfair competition is very necessary to provide protection to trademark owners against acts of unfair competition in the field of trademarks. Through juridical-normative research, the researcher analyzes the relationship between unfair competition and trademarks, especially the element of unfair competition in trademark infringement. The results suggest that it is necessary to establish an Unfair Competition Act in Indonesia in order to provide more effective protection to business owners as mandated by the Paris Convention.

Abstrak :
ABSTRAK
Tidak adanya pengaturan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang disebut sebagai tindakan persaingan curang yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek terkenal dalam pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengakibatkan munculnya masalah peniruan merek asing terkenal yang menyebabkan kerugian pada pemilik merek asing terkenal tersebut. Bangsa Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Good/TRIPs). Akan tetapi ketentuan ini memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepada majelis hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas itikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undangundang merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnya pembuktian adanya asas itikad tidak baik juga harus didahului dengan pembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merek dan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang. Sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

---

ABSTRACT
The absence of regulation stipulating what actions constituting unfair competition contained in the explanation of article 4 and the inadequate criteria of well- known mark which is stipulated in article 6 of Law Number 15 of 2011 concerning Trademark conduce to arousing a problem of imitation of foreign well- known mark that causes disadvantage to the owner of foreign well- known mark. Indonesia is subject to several international instruments such as (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Good/TRIPs). However, this provision gives freedom to each member state to stipulate and regulate fame of a trademark in their respective country. Therefore, determining the fame of a trademark eventually is left to panel of judges. Basically the protection of well-known mark can apply the principles of bad faith to an applicant who registers his/her brands dihonestly because of membonceng, imitating, or tracing the fame of the trademark that cause disadvantage to another party or arousing condition of unfair competition, deceiving or misleading the consumers. However proving the existence of bad faith is also a very hard job because it must be associated with proving the existence of the equation substantially or wholly which Law on Trademark has not clearly and completely regulated. Furthermore, proving the bad faith principles must be preceded by proving the fame of the trademark. Therefore, there must be clear rules governing the fame of a trademark and the imitation trademark resulting in unfair competition. So that disputes relating to pemboncengan well-known marks can be solved or avoided wherever possible.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji prospek perlindungan kekayaan intelektual pada kemasan makanan yang sudah memiliki hak desain industri. Permasalahan dalam tesis ini berisi penjabaran atas hak desain industri dan merek yang dimiliki masing-masing kemasan produk ?Pia Legong? maupun ?Pia Janger? sehubungan dengan kasus desain industri kemasan Pia Janger terhadap Pia Legong, analisis Putusan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014 mengenai desain industri atas kemasan Pia Legong yang dilanggar hak esklusifnya oleh Pia Janger, prospek penggunaan Persaingan Curang yang dilakukan Pia Janger dalam Kasus desain industri atas kemasan kotak Pia Legong. Penelitian ini bersifat yuridis normatif normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan dan analisis datanya melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dari data-data yang terkumpul berdasarkan metode analisis kualitatif. Hak merek dan hak desain industri yang dimiliki oleh Pia Legong dan hak merek yang dimiliki oleh Pia Janger akan dianalisis menggunakan reward theory sebagai landasan perlindungan kekayaan intelektual. Terjadi kekeliruan Dalam Putusan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan Pia Janger bersalah melanggar hak desain industri atas kemasan Pia Legong. Pelanggaran hak desain industri menurut Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri ialah membuat secara identik barang yang dilindungi hak desain industri. Karena Pia Janger tidak membuat kemasan yang identik dengan hak desain industri terdaftar atas kemasan Pia Legong, maka tidak terjadi pelanggaran desain industri menurut UU Desain Industri. Berikutnya akan dianalisis ketidakrelevanan pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi yang menggunakan konsep merek, merek terkenal, dan persamaan pokoknya pada kaedah merek serta asas kebaruan pada kaidah desain industri. Kemudian dibahas prospek penggunaan ketentuan persaingan curang pada Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata dalam melindungi desain kemasan suatu produk makanan populer dari para kompetitornya yang meniru tidak secara identik namun sudah merugikan bagi produsen produk populer yang ditiru kemasannya. ...... This thesis reviews the protection of intellectual property rights on the food packaging which has industrial rights design. The issues discussed in this thesis contains the elaboration of industrial design and trademark rights owned by "Pia Legong" and ?Pia Janger?, in connection with the industrial design dispute case of Pia Legong over Pia Janger; the analysis of Cassation Decision no. 18/K/Pdt.Sus-HKI/2014 on industrial design of Pia Legong packaging exclusive rights which was violated by Pia Janger; and the prospect of using unfair competition on the case of industrial design violation done by Pia Janger to Pia Legong. This research is conducted normatively using case approach. Data collecting and analysis is carried out through library research and employ secondary data. Conclusion will be drawn from the collected data based on qualitative analysis method. Trademark rights and industrial design rights owned by Pia Legong and trademark rights owned by Pia Janger will be analyzed using reward theory as a basis for intellectual property protection. There has been a mistake in the cassation decision no. 18/K/Pdt.Sus- HKI/2014 which state that Pia Janger is proven guilty in violating the industrial design rights of Pia Legong packaging. According to Article 9 paragraph 1 of the Industrial Design Act, industrial design rights violation involves the action to identically copy the product which is protected by industrial design rights. Since Pia Janger did not fabricate identical copy of Pia Legong packaging, there are no violation in accordance with the Industrial Design Act. Furthermore, analysis will be made on the irrelevance of the consideration of the judge on the Cassation Decision which used trademark concepts, famous mark, and substantial similarity on the trademark regulation as well as the principle of novelty in industrial design regulation. This thesis will also analyze the prospect of using unfair competition on Article 382 bis KUHP and Article 1365 KUH Perdata in protecting packaging design of a popular food product from its competitors who produce non-identical copies yet inflicting financial loss.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua domain hukum ini terlihat saling bertentangan satu sama lain namun sebenar nya kedua domain hukum ini bersifat komplementer dan saling mengisi satu sama lain untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni efisiensi sistem perekonomian. Dengan menganalisis hubungan hukum antara konsepsi HKI bidang merek dengan hukum persaingan usaha dan menganalisis perlindungan hukum yang di berikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek serta menganalisa implementasi pasal 50 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khusus nya perjanjian lisensi di harap kan agar kasuskasus yang menyangkut perjanjian lisensi dapat berkurang. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan lisensi merek dalam kaitan nya dengan praktik persaingan usaha tidak sehat. ......This thesis discusses about the synchronization between the rule of law and conception of the brand with the IPR (Intellectual Property Rights ) field in Competition Law as set in the article 50 letter b of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Both the legal domain is seen in conflict with each other but actually his second this legal domain is complementary and complement each other for the harmony of the legal system itself that is the efficiency of economic systems. By analyzing the legal relationship between the conception of the brand with the IPR field of competition law, and analyze the legal protection that is given to the actions of the trademark registration unfair business practices in the areas of brand, and then analyze the implementation of article 50 letter b of LawNo.5 of 1999 its special licensing agreement expected it to cases involving the licensing agreement can be reduced. Therefore in this thesis has also been discussed on case studies relating to license its brand in connection with unfair business practices.