Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rokok adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu andalan bagi pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta penerimaan negara dalam bentuk pungutan cukai. Tidak dapat dipungkiri suatu iklim industri yang baik sangat membutuhkan suatu persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha yang akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahwa untuk membina dan mengawasi industri rokok di Indonesia, Pemerintah telah menciptakan suatu instrumen pengaturan berupa penetapan Golongan Pabrik Rokok, Penetapan Golongan Tarif cukai, dan Penetapan Harga Jual Eceran, dimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006. Pokok permasalahan dalam tulisan ilmiah ini mengapa industri rokok di Indonesia cenderung tercipta struktur pasar yang oligopoli. Apakah struktur pasar oligopoli pabrik rokok jenis SKM bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri rokok. Diharapkan dari penelitian ini peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat lebih memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang mengawasi peredaran cukai sehingga penerimaan negara melalui mekanisme cukai dapat juga menjadi lebih maksimal. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tujuan pengenaan cukai terhadap rokok pada dasarnya adalah untuk menekan peredaran dan penggunaan barang kena cukai agar masyarakat dapat lebih hidup sehat. ......Tobacco is one of the most rapidly developing industry in Indonesia in fact has giving major contribution on national developing to the country for many years through human resources demand in huge number and national revenue through excise tax obligation. It’s undeniable that well industry practice needs fair business competition among their subject of industry which would gave big advantage to the national and international level. That to construct and control Indonesian tobacco industry, government has stipulated the regulation by the Ministry of finance Decree Number: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006 to divide different treatments tobacco manufacturer with classify group of the capability, group of Retail Sale Price, and Group of Excise Tariff. The main of subject problem on this script are why Indonesian tobacco industry has tend inclination into oligopoly market structure, Is oligopoly market structure of Machine Cigarette be in contradiction with fair business competition principle according Act Number 5 year 1999, and how Directorate General of Customs and Excise pay their role to encourage fair business competition in tobacco industry. Through this research hopefully that Directorate General of Customs and Excise as the only governing institution that given authorize to controlling examination excise tax, could maximize their role to collect excise tax in order to fulfill revenue of the state. Beside of that, the research could give information and knowledge that the main purpose subject of excise on tobacco product is to press down and to restrict distribution and consumption of excise goods that cause health problem to the society.

Abstrak :
ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian di Indonesia? Bagaimana penyelenggaraan perkeretaapian umum di Negara Amerika Serikat dan Negara Inggris serta perbandingannya dengan Negara Indonesia? Bagaimana upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.

Hasil penelitian menyatakan pemerintah menugaskan pihak swasta hanya untuk membangun prasarana perkeretaapian saja, sedangkan untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana telah ditunjuk PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia adalah dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, maka penunjukan harus melalui prosedur lelang.

---

ABSTRACT The operation of public railway facilities and infrastructure is carried out by the Business Entity as an organizer, both individually and through cooperation. This means that private companies also have the same opportunities as PT KAI in the operation of railroad facilities and infrastructure. The problem in this study is how to implement railroad infrastructure and facilities in Indonesia? How is the implementation of public railways in the United States and the United Kingdom and its comparison with Indonesia? What are the efforts to realize healthy business competition in the implementation of public railway infrastructure and facilities by the private sector in Indonesia?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study stated that the government assigned the private sector only to build railway infrastructure only, while for the implementation of facilities and infrastructure PT. Indonesian Railways as in Presidential Regulation Number 83 of 2011 and Presidential Regulation Number 55 of 2016. This shows injustice for legal entities such as limited liability companies managed by the private sector to also be able to carry out public rail infrastructure and facilities. Therefore, in the effort to realize justice in the implementation of public railway infrastructure by the private sector in Indonesia, in every procurement and operation of public railroad facilities and infrastructure, the appointment must be through an auction procedure.

 

Abstrak :
Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metode rule of reason dan mengacu kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 5/1999 sebagai acuan minimal KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Organizing a tender is one of the activities that must contain the value of fair competition. In the practice, there was one case where the tender for the project in the Ogan Komering Ulu District Public Works Department was suspected for conspiracy activities in order to regulate and determine the winning bidder. Commission for the supervision of business competition, as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to take action against any alleged unfair business practices, play an important role in this case. However analyzing the facts in this case, the Commission seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 / 1999. The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in analyze every alleged case of conspiracy.