Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Subprime mortage crisis happened in the united states had effected many parties. Index of shares traded in the U.S Stock exchanges dropped significantly, followed by default in credit granted in the housing sector, and decreased in value of Aset Back Securities in the financial market....

Abstrak :
Asuransi islam menjadi salah satu pilihan bagi umat islam untuk menjalankan kegiatan perekonomian dalam semangat ajaran islam .Konsep asuransi ini berada dalam jalur pemikiran sistem ekonomi islam.Praktek asuransi islam telah lama diselenggarakan di negara-negara islam, misalnya Sudan. Model asuransi islam diperkenalkan di Indonesia melalui Asuransi Islam Takaful (AIT). Pembentukan AIT diprakarsai oleh Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia di bantu Departemen Keuangan, Asuransi Tugu Mandiri dan sejumlah perorangan.Munculnya asuransi islam ini dilatarbelakangi adanya keragua-raguan terhadap mekanisme asuransi yang berkembang disebut sebagai asuransi konvensional.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perjanjian jual beli karbon kredit pada skema Clean Development Mechanism (CDM) yang tidak dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur mengenai perjanjian jual beli karbon kredit. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat konsep perjanjian jual beli karbon kredit dalam tinjauan hukum perdata Indonesia, baik aspek hukum perikatan dan juga aspek hukum kebendaan. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya perjanjian karbon kredit telah sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Karbon kredit sebagai sebuah komoditas yang diperjualbelikan juga dianggap sebagai benda tanpa warkat yang penyerahannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan. ...... This thesis discusses about carbon credit purchase agreement on Clean Development Mechanism (CDM) scheme which unknown in Indonesia?s private law. Indonesia?s private law do not regulate about carbon credit purchase agreement. From that background situation, this thesis concern about legal aspects in carbon credit purchase agreement, including contract law and property law aspects. These problems are discussed using library research methods, and conclude that basically carbon credit purchase agreement has compatibility with Indonesia?s contract law. Carbon credit as a tradeable commodity are known as a scripless rights and used book entry settlement for the transfer of the rights.

Abstrak :
At the end of twentieth century there were acquisitions dominated business transaction whithin national scale and also international scale.....

Abstrak :
This article is shaped on the empirical facts of domestic violences phenomenon and many local peoples who have not be acquainted with the conceptions of domestic violences_ The author is launching suggestion to doing socialitation through Law No. 23 year 2004, regarding Elimination through Domestic Violence in integrally and institutionally methods. By the socialization then will be reconstructed the new order of social norms which can be convicted that the domestic violences is not in spousal only but has become public spheres. Also that domestic violences is as mis-conduct that needs to be criminalized. In the author thoughts it has broken rules of human rights that has been promulgated in amended UUD l 945, Law No.7 year 1984 on the Ratification Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women and Law No. 23 year 2004 it self.

Abstrak :
World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berdasarkan pada sistem liberalisme untuk mewujudkan perdagangan bebas. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1994 ini adalah organisasi penerus General Agreement on Tariffs and Trade yang sebelumnya menjadi organisasi interim. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna tidak luput dari ketentuan perdagangan. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam hukum Islam meliputi prinsip Ilahiah, keadilan, kejujuran, kebebasan yang terbatas, antharadin, persamaan, dan halal dan bermanfaat. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO terdiri dari most-favoured nation treatment, national treatment, reciprocity, freer trade, fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Dengan meninjau prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO dari perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang sesuai dan bertentangan, serta terdapat pula prinsip-prinsip hukum yang tidak diatur di dalam ketentuan WTO. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang sesuai dengan ketentuan syari'ah adalah national treatment, freer tradef fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam ketentuan syari'ah. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah adalah most-favoured nation treatment, reciprocity, dan freer trade. Prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, antharadin, dan kebebasan yang terbatas, prinsip-prinsip hukum perdagangan yang tidak diatur dalam ketentuan WTO adalah prinsip ilahiah, halal dan bermanfaat, dan antharadin.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai dana investasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuan makroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial dan melaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi aset keuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMF pada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negara peserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles and Practices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomi lntemasional -

---

ABSTRACT
This thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investment funds or arangements, owned by the general government. Created by the general govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, or administer assets to achieve financial objectives, and employ a set of investment strategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principles facilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ing and drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi; subject is studied in Intemational Economic Law's perspective.