Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis kesenjangan antara proses produksi produk baru saat ini dan masa depan pada produk baru di PT DKM dan untuk mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan karyawan dalam mengolah produk baru di PT DKM. Dan juga untuk member pengertian kepada pemilik UKM tentang job description dan job requirement. Business coaching dilakukan melalui wawancara dan analisis terstruktur, dilakukan di PT DKM dengan tujuan membantu memecahkan masalah gap pada keterampilan / kekurangan karyawan dalam proses produksi produk baru. Temuan menunjukkan bahwa dengan deskripsi pekerjaan dan persyaratan kerja, akan mempersiapkan karyawan di bidang produksi produk baru melalui pelatihan dan efektif untuk membantu mengembangkan kompetensi dankinerja karyawan di lapangan. Keterbatasan penulisan ini adalah pelatihan tersebut hanya diterapkan untuk karyawan PT DKM di bagian produksi saja.Tesis ini menambah literature analisis pekerjaan dan proses pengembangan karyawan di Usaha Kecil Menengah UKM di Indonesia dengan menggunakan dan menerapkan konsep pelatihan di perusahaan secara langsung.

---

ABSTRACTThis thesis is aimed to analysis the gap between current and future production process of new product in PT.DKM and to identify the competency and skills that is needed with purpose to train and develop employees capability in processing new product in PT.DKM. And also to provide understanding to the owner of SMEs about job description and job requirement Business coaching, through structured interviews and analysis, was conducted in PT. DKM to help solve the employee rsquo s gap skill problem deficiency in the processes of generate new product. The findings show that with the job description and job requirement, will prepare employees in the field of production for new products through trainings and effective to help develop the employees rsquo competency and performance in the field. The limitation of this paper is that the training was only applied for PT. DKM rsquo s employees in production section only.The paper adds to the literature of job analysis and employee development process in Small Medium Enterprises SMEs in Indonesia by directly using and applying the concept of training in the company."

"Tenaga keria di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk den perkernbangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan keria. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, make masalah tenaqa kerie dan lapanqan kane juga melanda perkembanqan desa. Untuk men qatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerla. Dalam kenyataannya masih ada kesenjanqan antara upaya dan hasil yang dicapai dafam pelaksanaan kebijakan tersebut. lniIah yang menarik kami untuk mencoba menqadakan suetu anahsis tentang kebihakan tenaga kane khususnya tenaga kerta pedesaan denqan mengambil kasus di pulau Jawa. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat diqunakan sebaqai alat untuk menqindikasikan dan membandinqkan antara kebijakan yang sedang benlaku denqan berbaqal kemunqkinan perkembanqan situasi dan kondisi masyarakat pedesean sekarang ml. Kebijakankebijakan tentana tenaqa kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan keputusan pemerintah Iahnnya. Data tentanq ketenagakerjaan penulis himpun dan Biro Pusat Statistik ( BPS ); denqan memilih dan memilah-milah data ketenaqakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanakan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas clan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. lroninya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya clan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar. Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN clan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C. LESTIARINI. Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa mi adalah karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 ( tiga ) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan clan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia ), (2) penyediaan lapangan kerja, clan (3) penyebaran tenaga kenja. Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya Iainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi pemenintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut."

"ABSTRAKDalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan dalam bekerja dan berusaha, dibutuhkan pengaturan syarat kerja dalam suatu hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Meskipun PKB merupakan bentuk pengaturan syarat kerja berlandaskan kesepakatan, jumlah perusahaan yang telah membuat PKB masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan (PP). Dikarenakan PKB yang menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga yang berada di tengah dua kepentingan tersebut diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pembuatan PKB di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini hubungan industrial, perjanjian kerja bersama, serikat pekerja, serta teori nilai publik dari Moore guna meninjau upaya dilakukan oleh Direktorat Persyaratan melalui aspek kapasitas operasional, dan legitimacy and support. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja guna meningkatkan pembuatan PKB diwujudkan melalui pelaksanaan program dialog sosial, bimbingan teknis, training of trainers (TOT), serta penyediaan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSA). Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut masih mengalami beberapa kendala, diantaranya serikat pekerja (SP) yang bersifat radikal, sikap denial yang ditunjukkan oleh calon peserta program, dan lemahnya sanksi yang diberikan saat terdapat perusahaan yang membuat PKB dengan kualitas lebih rendah dari undang-undang mengenai syarat kerja.

---

ABSTRACTIn order to create industrial peace among workers and companies, the arrangement of work requirements in industrial relations of every companies is necessary. Collective Labor Agreement (CLA) is an agreement reached by negotiations between workers union and companys delegation, which discuss both rights and duties. However, despite CLA is a form of arrangement of work requirements, the amount of the companies that have made CLA is still very far compared to the number of companies that implement company regulations. Because CLA involves both parties relation, therefore Governments presence as their third party and/or mediator is needed. This study aims to describe the efforts made by the Directorate of Work Requirements of the Ministry of Manpower in increasing the making of CLA in Indonesia. The theory used in this research are industrial relations, CLA, trade unions, and Moores public value theory to review efforts made by the Directorate of Requirements through aspects of operational capacity, and legitimacy and support. This study uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results of this study shows that the efforts made are realized through the implementation of a social dialogue program, technical guidance, training of trainers (TOT), and providing services through one-stop integrated services. In its implementation, these programs still experience several obstacles such as radical unions (SP), denial attitudes shown by prospective program participants, and weak sanctions given when there are companies that make the PKB with a quality lower than the law concerning work conditions."