Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu bentuk keputusan bisnis pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain (akuisisi). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam perspektif hukum persaingan usaha. Terdapat beberapa hal dalam hukum persaingan usaha yang harus diperhatikan diantaranya adalah dampak pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara, menilai apakah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait dibawahnya, serta mengetahui apakah terdapat kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha atas pengambilalihan saham PT Pertagas oleh PT PGN berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar iklim persaingan yang sehat tetap terjaga. Persaingan yang sehat menciptakan keuntungan bagi seluruh pihak, yakni konsumen, pelaku usaha, serta negara. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai sumber bacaan, serta wawancara. Pada akhir penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketentuan hukum persaingan usaha. Selain itu, tidak ada kewajiban notifikasi yang harus dilakukan pelaku usaha karena keduanya telah merupakan perusahaan terafiliasi. ......One form of business decision that can be taken by a business actor to increase effectivity and efficiency is acquisition. The focus of this thesis is about the acquisition PT Pertamina Gas (Pertagas)s shares conducted by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) in the perspective of business competition law. There are number of things in business competition law that must be considered including impacts of acquisition, assessing whether the acquisition is in accordance with Law Number 5 Year 1999 and related regulation below, and is there any follow-up action that should be taken by the business actor in accordance with Indonesia business competition law. These are very important to be considered in order to keep a fair competition. Fair competition will create benefits for all parties, namely consumers, business people, and the state. The author uses legislation, books and journals as sources of reading, and also interviews to write this thesis. At the end of this study, the authors conclude that acquisition of PT Pertamina Gas (Pertagas)s shares by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) is not a violation of the provisions of business competition law. There is also no obligation to make a notification because the two companies already affiliated.

Abstrak :
ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengaruh direktur independen, komisaris independen dan pejabat eksekutif tertinggi nonkeluarga terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam grup afiliasi di Indonesia. Selain itu, penelitian juga menggunakan ukuran dewan direksi, auditor independen big four, ukuran perusahaan, usia perusahaan, rasio utang dan pertumbuhan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari direktur independen dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan, namun ditemukan bahwa pejabat eksekutif tertinggi nonkeluarga berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the impact of independent director, independent commissioner and non-family CEO on firm value of group-affiliated firms in Indonesia. This study also uses board size, independent auditor Big Four, firm size, firm age, debt ratio and growth as control variables. The result of this study found that independent director and independent commissioner has no significant impact on firm value, but non-family CEO significantly affect firm value.

Abstrak :
Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku umum menganggap suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki kewajiban perpajakan yang terpisah. Di lain pihak, secara ekonomi suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan entitas ekonomi tunggal karena semua sumber daya yang dimiliki berada di bawah pengendalian perusahaan induk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dari penerapan konsep entitas terpisah di Indonesia dan kendala yang mungkin timbul dari penerapan konsep entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pajak penghasilan serta untuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan bagi grup yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan konsep entitas terpisah pada kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi di Indonesia menimbulkan beberapa kendala di antaranya terkait dengan netralitas, kemudahan administrasi, biaya kepatuhan, serta pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penerapan entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan juga dapat menimbulkan beberapa kendala dalam menentukan taxable unit dan tax base. Indonesia dapat menerapkan kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan dengan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi kendala yang timbul dari penerapan konsep entitas terpisah serta kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala baru bagi sistem perpajakan. ...... Income tax policy that generally applied treats a group of affiliated companies consist of several companies that have a separate tax obligations. On the other hand, a group of affiliated companies constitute a single economic entity because all its resources are under the control of the parent company. The purpose of this study was to determine the constraints of the application of separate entity doctrine in Indonesia and constraints that might arise from the application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation as well as to determine the income tax policy for the group of affiliated companies as a single entity are most likely to be applied in Indonesia. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the application of the separate entity doctrine on income tax policy for group of affiliated companies in Indonesia raises several problems which are related to neutrality, ease of administration, cost of compliance, and monitoring fulfillment of tax obligations. The application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation can also pose several challenges in determining its taxable unit and tax base. Indonesia can apply income tax policy for a group of affiliated companies for tax purposes by considering whether the policy can overcome the constraints arising from the application of a separate entity doctrine, and the policy does not give rise new problems for the system of.

Abstrak :
Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tidak jarang metode tersebut dilaksanakan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam kasus ini yaitu tidak selaras dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang melarang penggunaan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui seleksi. Artinya metode penunjukan langsung dari BUMN ke Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dilarang. Dalam kasus ini juga diduga terjadi praktik monopoli, di mana PT Y menunjuk langsung Z sebagai pemasok gas turbin berdasarkan hasil comparative study. Padahal Z bukanlah satu-satunya penyedia, bahwa masih terdapat Penyedia lain yang juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan cepat sekalipun sifat pekerjaan mendesak. Tentunya penunjukan langsung ini berpotensi menimbulkan isu persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

The direct appointment method in the procurement of electricity infrastructure from PT PLN to its Subsidiaries (PT X) which was forwarded to its Affiliates (PT Y) to accelerate the Development of Electricity Infrastructure by building a Mobile Power Plant (MPP) is part of State-Owned Enterprise (SOE) Synergy as mandated by the Regulation Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. PER-05/MBU/2008 concerning the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises and amended by PER-15/MBU/2012. This Direct Appointment Method is used because it has a number of advantages, including being efficient, speeding up the procurement process and the certainty of completing work. However, it is not uncommon for these methods to be implemented not in harmony with other laws and regulations, as in this case that is not harmony with Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services which prohibits the use of Service Providers affiliated with development for public use without going through selection. This means that the method of direct appointment from State-Owned Enterprise, to State-Owned Enterprise’s Subsidiaries and State-Owned Enterprise’s Affiliated company is prohibited. In this case, a monopolistic practice is also suspected, where PT Y directly appoint Z as the gas turbine supplier based on the results of a comparative study. Whereas Z is not the only provider, there are still other providers who are also able to do the project quickly despite the nature of the urgent work. Of course this direct appointment has the potential to cause unfair business competition issues as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.