Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dans un monde plein de differents media, comme la Télévision, la Radio, les Magaziflesi la Publicité exterireure, l?attention des consommateurs est influenc par beaucoup de produits qui font de la publicité dans les media de masse. Quelque fois on est paralysé quand on regarde une publicité, on est influence par sa creativité. C?est tout le defi du Media-Planner pour que le message délivré puisse atteindre la cible determinée. U a besoin de la méthode systematique pour determiner quel media utiliser, comment lé utiliser, quand et ou lé utiliser.

Cet rapport voudrait expliquer la situation et la methode de travail d?un Media-Planner. L?etape de travaille commence par la comprehension de Client- Brief qui constitue le premier objectifs marketing, selon cet objectif media- planner faire la media-strategi constirué de media-objectifs et Media-Vehicule. Pour faire le media objectifs et la Media-Vehicule, le Media-Planner doit determiner clairement la definition de la cible media, baseé sur la caracteristique du produit et le Client-Brief. En suite il doit decider quel media doit etre utilisé sans oublie la carateristique de la cible media, de produit et de marketing- objectifs. Si la decision a été prise, le Media-Planner doit determiner la fréquence convenable pour une publicité pour influencer l?action d?achat des consommateurs et la situation concurentielle dans le media. Quand la decision concernant la fréquence est etablie, le Media-Planner doit penser la durée de la publicité et le medium utilisé, il doit aussi assigner le budget pour chaque media convenable pour que des consommateurs est rappelent et comprennent les messages. Le point important est la decision basée sur le Client-Brief et Media- Strategie.

Une travail comme celui du Media-Planner a besoin de liaison proche avec le secteur marketing, par exemple il doit avoir des données comme le nombre d?achat, la situation concurentielle, les caracterisliques du produit, etc.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal pertanggungjawaban pertanggungjawaban seorang perencana konstruksi terhadap kegagalan bangunan bila dikaitkan dengan perjanjian konstruksi yang mengikatnya.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya terdapat 3 hubungan hukum yang mungkin terjadi terhadap perencana konstruksi dalam suatu kontrak konstruksi dan dalam ketiga hubungan hukum tersebut tercipta konsekuensi hukum yang berbeda-beda baik dalam kaitannya dengan tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab menurut Undang-Undang terkait dengan kegagalan bangunan yang terjadi. ......This research aims to determine the construction planner liability in construction contracts regarding construction failure if that liability is associated with the construction contract that binds them. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that basicly there are 3 possibilities of legal relationship that might bind the construction planner in a construction contracts and from those 3 create a different liabilities towards their contractual responsibilities and statutory responsibilities in a construction failure cases.

Abstrak :
ABSTRAK
Melalui televisi konsumen tidak hanya menikmati program-program televisi yang disajikan melainkan juga memperoleh informasi. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan melalui televisi adalah iklan. Dari seluruh media yang ada, televisi merupakan media terefektif bagi pengiklan untuk mengkomunikasikan produk / Jasa nya kepada target pasar. Kenyataan membuktikan bahwa di kota besar di Indonesia terdapat 80% pria dan wanita dan seluruh penduduk, menonton televisi.

Berbagai pesan atau informasi mengenai produk / jasa perusahaan direncanakan sedemikian rupa agar dapat diterima oleh target pemirsa yang tepat. Berkaitan dengan perencanaan tersebut, perusahaan umumnya menggunakan biro iklan. Di dalam biro iklan terdapat media planning department yang terkait dengan proses mendesain sebuah perencanaan periklanan baik waktu maupun media yang tepat. Para media planner di dalam membuat suatu perencanaan media di televisi mengacu pada angka rating.

Setiap program televisi dapat diukur jumlah pemirsanya melalui suatu alat yang dinamakan people meter. Alat inilah yang menghimpun data kepemirsaan televisi yang akhirnya menghasilkan suatu angka rating program. Jika pengiklan hendak mengkomunikasikan produk / jasa yang ditawarkan ke sebanyak mungkin orang, maka seorang media planner akan menempatkan iklan perusahaan pada program yang ratingnya tinggi. Perusahaan yang juga dinamakan sebagai pengiklan dalam konteks ini, menginginkan agar produk / jasa dapat dikomunikasikan dengan efektif kepada target pasarnya.

Rating televisi dianggap sebagai satu-satunya dasar untuk membantu media planner dalam mencari dan menentukan program yang tepat bagi produk / jasa pengiklan. Di sisi lain rating tersebut mengandung banyak pertanyaan khususnya mengenai keabsahan angka rating. Pertanyaan tersebut umumnya berkisar mengenai metode riset. jumlah sampel dan validitas rating serta banyak hal lainnya. Oleh karena itu perlu dievaluasi sampaì seberapa jauh para media planner memanfaatkan angka rating yang diperoleh dengan kondisi dimana rating televisi tersebut masih dianggap mengandung banyak kekurangan dan kritìk.

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kegunaan rating televisi bagi media planner. Disamping itu, penelitian ini ingin memperoleh gambaran mengenai penilaian para Media planner terhadap rating serta manfaat yang diperoleh melalui analisis rating.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating yang diartikan sebagai jumlah rumah tangga atau orang yang ditarget untuk sebuah program, jaringan. stasiun atau komersial khusus, Pengembangan dan konsep tersebut di Iengkapi dengan ulasan analisis rating beserta rnanfaatnya masing-masing. Analisis tersebut secara garis besar dapat dipilih berdasarkan analisa penonton. analisa program dan analisa jangkauan. Berbagal kritik dan pendapat banyak pihak, memberikan gambaran yang lebih Iengkap untuk memahami keadaan rating televisi dalam penggunaannya.

Metode penelitian diakukan dengan menggunakan dua tahap riset yaitu riset eksploratori dan riset deskriptif. Salah satu cara yang dilakukan dalam riset eksploratori adalah melakukan in-depth interview dengan media planner dari pihak AC Nielsen Indonesia Metode pengumpulan data yang digunakan adalah self-administered survey. Evaluasi rating diukur pada skala ordinal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan analisa asosiatif dengan menggunakan SPSS v.10.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa para media planner pada dasarnya memiliki pengetahuan yang baik terhadap metode pengujian rating. alat ukur yang digunakan, perhitungan rating dan survei kepemirsaan televisi Tingkat pengetahuan tersebut lebih dipengaruhi oleh karakteristik individual. Responden juga mengetahui dengan baik penggunaan alat analisis rating namun mereka merasa kurang puas dengan rating televisi. Sementara itu, tingkat pengetahuan media planner mengenai alat analisis rating lebih dipengaruhi oleh TV AdSpend yang ditangani. Rating masih dianggap sebagai satu-satunya alat terbaik (saat ini) yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan media di televisi.

Beberapa saran diberikan kepada AC Nielsen, media planner dan pengiklan, AC Nielsen diharapkan dapat mengedukasi pengiklan agar tidak mendasarkan keputusan beriklan hanya dengan melihat program berating tinggi. Dalam proses itu, AC Nielsen juga perlu memberikan penjelasan mendalam mengenai keberadaan rating terniasuk metode pengujian, perhitungan dan sebagainya. Adopsi teknologi terbaru dalam survei kepemirsaan televisi dapat semakin mempermudah biro iklan dalam merencanakan media di televisi.

Media planner hendaknya lebih berkonsentrasi pada tujuan media yang jelas agar perencanaan yang dibuatpun benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan oleh pengiklan, Biro iklan sebaiknya juga berfungsi sebagai fungsi kontrol dan media buyer harus dapat menilai kesesuaian antara karakteristik program dengan karakteristik produk atau jasa yang akan dikomunikasikan kepada target konsumen. Profil target pemirsa sangat penting dalam perencanaan media termasuk media televisi.

Para media planner, pengiklan serta perencana program di stasiun televisi semakin cermat menanggapi adanya pergeseran preferensi konsumen. Cara yang dapat dilakukan adalah membentuk bagian riset kepermirsaan secara internal yang akhirnya, membantu perencanaan media dengan Iebih efektif dan menjawab kebutuhan pengikian.

P3I sebagai lembaga periklanan yang mengelola keberadaan organisasi perikianan di Indonesia, diharapkan dapat mendorong dan mengusulkan kepada pemerintah. Usulan tersebut berupa suatu upaya untuk berdirinya sebuah lembaga riset kepemirsaan televisi lain agar survei kepemirsaan televisi dapat dipertanggungiawabkan dan menjadi masukan yang berarti bagi insan periklanan di Indonesia.

Abstrak :
Inefisiensi pada aktivitas dalam proyek konstruksi menciptakan pemborosan. Penelitian ini berfokus padaidentifikasi faktor-faktor pemborosan dari aktivitas dalam proyek konstruksi. Kemudian membentuk desain penerapan lean construction tools sebagai sarana meminimalkan pemborosan waktu proyek konstruksi perumahan di PT XYZ. Tujuan dari penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi tanggapan terhadap faktor-faktor pemborosan yang dapat terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi perumahan di PT XYZ untuk selanjutnya dilakukan penerapan manajemen proyek konstruksi dengan pendekatan lean construction. PT XYZ merupakan perusahaan subkontraktor proyek konstruksi yang jasa pekerjaanya dominan pada proyek konstruksi perumahan dengan skala kecil dan menengah. Waktu penyelesaian proyek menjadi faktor signifikan dalam penentuan keberhasilan proyek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan pertanyaan tertulis dan wawancara mendalam dengan beberapa responden. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 aktivitas yang tepat dikategorikan sebagai faktor pemborosan waktu dalam pelaksanaan proyek konstruksi perumahan. Dengan membentuk desain penerapan Last Planner System penghematan waktu dapat dihasilkan selama 3 hari dari total 120 hari kalender. Hasil penelitian juga menunjukkan kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip lean construction menunjukkan nilai 3.5 dari skala 5 hal tersebut mengindikasikan prinsip-prinsip tersebut telah dinyatakan dalam setiap proyek namun jarang diterapkan dalam proyek yang dikerjakan ......Inefficient construction project operations produce waste. This research focuses on the identification of waste factors from activities in construction projects. Then form a design to apply lean construction tools to minimize the waste of time for housing construction projects at PT XYZ. This study aims to produce recommendations for responses to waste factors that can occur in housing construction projects at PT XYZ for further implementation of construction project management with a lean construction approach. PT XYZ is a construction project subcontractor whose work services dominate small and medium-scale residential construction projects. Project completion time is a significant factor in determining project success. This research is qualitative research with a case study approach. Data were obtained by written questions and in-depth interviews with several respondents. The results showed that four activities were rightly categorized as time-wasting factors in the implementation of housing construction projects. By designing the implementation of the Last Planner System, time savings can be generated for three days out of a total of 120 calendar days. The results also show the company's readiness to implement lean construction principles, showing a score of 3.5 out of 5, indicating that these principles have been stated in every project but are rarely applied in their projects.

Abstrak :
Konstruksi ramping atau lean construction adalah filosofi manajemen yang mulai populer dan efektif untuk menangani permasalahan dan meningkatkan performa proyek konstruksi. Dalam implementasinya, Last Planner System atau LPS menjadi alat implementasi komprehensif yang paling banyak diketahui dan diterapkan. Walaupun demikian, masih banyak hambatan bagi organisasi-organisasi lain untuk mengimplementasikan LPS pada proyek mereka. Masalah ini salah satunya berakar dari kurangnya pemahaman yang berar terhadap konsep LPS serta praktiknya. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan pembelajaran aktif LPS menggunakan prinsip serious game simulasi digital. Penelitian ini akan mencakup proses identifikasi dan pengembangan permainan simulasi dengan keluaran berupa sebuah permainan simulasi digital LPS yang terverifikasi oleh pakar untuk dapat membantu meningkatkan pemahaman partisipan dalam pembelajaran Last Planner System sebagai pemenuhan tujuan dari pembelajaran aktif. ......Lean construction has been a popular management philosophy in undertaking issues and improving construction projects’ performance. In its implentation, Last Planner System or LPS becomes the most well-known and widely-used comprehensive tool. Despite that, many other organizations still refrained from implementing LPS in their projects. The underlying issue is argued to be the poor understanding of LPS concept and practices. Therefore, this research contributes to the development of an active learning tools of LPS using a digital simulation serious game. This research will cover the process of identification and development of the simulation game with the output of an expert-verified game that could help with the teaching of LPS as the main goal of the active learning method.

Abstrak :
The intersection between geography and law is a critical yet often overlooked element of land-use decisions, with a widespread impact on how societies use the land, water, and biodiversity around them. Land Use and Society, Third Edition is a clear and compelling guide to the role of law in shaping patterns of land use and environmental management. Originally published in 1996 and revised in 2004, this third edition has been updated with data from the 2010 U.S. Census and revised with the input of academics and professors to address the changing issues in land use, policy, and law today. Land Use and Society, Third Edition retains the historical approach of the original text while providing a more concise and topical survey of the evolution of urban land use regulation, from Europe in the Middle Ages through the present day United States. Rutherford Platt examines the "nuts and bolts" of land use decision-making in the present day and analyzes key players, including private landowners, local and national governments, and the courts. This third edition is enhanced by a discussion of the current trends and issues in land use, from urban renewal and demographic shifts in cities to the growing influence of local governance in land use management. Land Use and Society, Third Edition is a vital resource for any student seeking to understand the intersection between law, politics, and the natural world. While Platt examines specific rules, doctrines, and practices from an American context, an understanding of the role of law in shaping land use decisions will prove vital for students, policymakers, and land use managers around the world.

Abstrak :
Perencanaan kesehatan merupakan hal penting yang merupakan awal dari berbagai fungsi manajemen. Keluaran mutu perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak masih belum baik. Kemampuan para perencana juga masih belum cukup mendukung. Studi ini meneliti proses perencanaan dalam kerangka pendekatan sistem untuk mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi. Metode penelitian adalah kualitatif, dilakukan dengan wawancara mendalam dan didukung dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan membutuhkan perbaikan, karena tahapannya belum sesuai dengan teori. Belum ada petugas yang mendapat pelatihan perencanaan dan penganggaran secara khusus. Struktur Urusan Perencanaan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral belum berjalan seperti yang diharapkan. Telaah dokumen menunjukkan terdapat inefisiensi antara program. Ditambah dengan kekakuan administrasi memperberat inefisiensi. Pemerataan (equity) telah tampak dalam telaah dokumen seperti pelayanan bagi keluarga miskin dan barang barang-barang publik. Kelangsungan JPKM sulit bertahan. Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pontianak didominasi oleh Pusat. Pada tahun 1999/2000 pembiayaan Pusat berkisar 88%, sedangkan Daerah hanya 11,89% terdiri dari 2,21% APBD tingkat II dan 9,68% dari APBD tingkat I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2,76 milyar rupiah. Dana jaring pengaman sosial (JPS) membiayai sektor kesehatan sebesar 1,547 milyar rupiah. Bila diberlakukan konsensus Bupati mengenai pembiayaan kesehatan adalah 15% dari PAD, berarti pembiayaan kesehatan saat desentralisasi akan sangat menurun. Bandingkanlah dengan nilai pembiayaan saat ini. Bagaimana dapat mencapai dana seperti saat ini bila hanya megharapkan dari PAD saja. Mekanisme pembiayaan pra upaya dan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan selayaknya dijadikan sebagai sumber pendanaan. Pembiayaan pra upaya merupakan pilihan terbaik untuk mendanai sektor kesehatan. Dalam rangka rnenghadapi desentralisasi, Kepala Dinas telah melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Bupati pun telah menunjukkan perhatiannya kepada sektor kesehatan. Untuk merebut Dana Alokasi Umum (DAU) petugas Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta DPRD, antara lain dengan memaparkan pentingnya pembiayaan bagi sektor kesehatan. Analisis situasi kesehatan berdasar data, haruslah disertai dalam advokasi tersebut. Perencanaan kesehatan berbasis data (evidence based health planning) akan dapat menggambarkan berapa besar dana yang diperlukan. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah haruslah memprioritaskan pada pelayanan bagi keluarga miskin dan hal yang berdimensi keadilan sosial (social justice) seperti barang-barang publik. Untuk itu sebaiknya dibikin suatu piagam saling pengertian untuk rnemilih kegiatan yang diprioritaskan serta jaminan atas pembiayaannya. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan bagi keluarga miskin merupakan prioritas tinggi agar tercapai pemerataan (equity) pelayanan kesehatan. Untuk memperbaiki perencanaan, peneliti menyarankan sebagai berikut : pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) bagi para perencana, meningkatkan eselon Urusan Perencanaan, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah dan Bappeda dalam proses P2KT agar mempunyai persepsi yang sama dalam perencanaan kesehatan, serta melibatkan peneliti, ahli survei, ahli ekonomi kesehatan terutama dalam analisis situasi, penentuan prioritas, penilaian pilihan dan penyusunan program dan anggaran. Daftar bacaan : 54 (1984-2001)

---

Analysis of The Annual Health Planning in The District Health Office of Pontianak, Kalimantan Barat Province, During The Fiscal Year 1999/2000.Health planning is one of the most important functions, which have to be done first before doing the other management functions. The quality health planning output in the District Health Office (DHO) of Pontianak is still low. The capability's health planner in DHO of Pontianak is not good enough. This study was conducted to research process of health planning in a view of systemic approach frame for anticipating decentralization era. The qualitative method by using in-depth interview is used in this study. It is complemented by document observation. The result is that the process of the health planning in DHO of Pontianak needs more improving. Their steps are not in accordance with the theory of health planning. The causes are no officials have trained health planning and budgeting specifically. The structure of planning subdivision not in accordance with the workload. The mechanism of cooperation between cross program and cross sectoral do not function. The document observation result is inefficiency between programs. Budget absorption failure caused by restraint or inflexibility finance mechanism more weight inefficiency. Equity has been contained in document, just like poor family health services and public goods. Sustainability of managed care is difficult to be implemented. The composition of public finance is dominated by the central government. District figure for fiscal year 1999/2000 that approximately 88% of total government expenditure for health at district level, cone from the central government, and just about 2,21 % from the district income and expenditure budget and 9,68% from the province income and expenditure budget. District government revenue is 2,76 billion Rupiahs. Social Safety Net contributes 1,547 billon Rupiahs. According to District Head's consensus, local government health spending will be approximately 15% district government revenue. If this consensus is realized, public health spending will be reduced drastically. Compare with health expenditure this time; come from central and province budget 20,399 billion Rupiahs plus SSN 1,547 billion. How to afford the budget for health spending, if we just rely on district government revenue. It means we must strive for the public financing through pre payment mechanism, and rationalization user charge. For anticipating decentralization era, the head of DHO of Pontianak has advocated to Local Government. District Head has showed full attention in health sector. In order to get General Allocation Fund (GAF) so District Health Officials (DHOs) must have avocation capability to local government, other institution and local legislative body for introducing the importance of financing health services. Evidence based in analysis of the health situation must accompany avocation. Evidence based health planning is the way of finding out how much money will be needed. With restrictive budget, DHO and local government must priority the activity of program that has paradigm social justice and distributive justice (include public goods). So the local government must take the memorandum of understanding to choose the priority activities programs and convince that its financing is secure. Providing basic package and services for the poor are occupied on the high list of priorities to ensure equity. In order to produce a qualified health planning, the planning process requires considerable attention to the quality of human resources (planner) that need improving by training about integrated health planning and budgeting (IHPB). The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in DHO of Pontianak needs straightening in accordance with the workload and output of health planning; the cooperation between cross program and cross sectoral needs supporting by using the authority of local government. The other important things are better for local government and its planning (Bappeda) to involve them in IHPB process (cross sectoral institute), in order to have a same perception in the health planning, DHOs collaborative with other institution must arrange the strategic planning for directing the future activities; recruitment patterns and developing decision making guidelines (the strategy) that based on situational analysis. Meanwhile it is better for DHO of Pontianak to involve surveyor, surveillance epidemiology expert and health economic expert especially in analysis of the health situation, the priority setting, option appraisal and programming-budgeting. References : 54 (1980-2001)

Abstrak :
Dalam medan yang cukup sulit diperlukan sistem quadcopter yang mempunyai kemampuan manuver, pemetaan, pendeteksi rintangan, dan objek yang dapat mengakses area yang cukup sulit. Penelitian ini membahas tentang pendeteksian rintangan menggunakan ORB-SLAM3 dan OctoMap, stabilisasi quadcopter menggunakan kontrol PID, dan pendeteksian bagian tubuh manusia menggunakan YOLOv8 dalam satu sistem untuk menciptakan sistem quadcopter yang dapat mendeteksi keberadaan manusia dan juga rintangan dalam melakukan proses Search and Rescue (SAR) yang pada tahap ini dilaporkan hingga implemetasi ketiganya saja. ORB-SLAM3 digunakan untuk proses pemetaan dan pendeteksi rintangan yang menghasilkan pointcloud dari ekstraksi fitur dan juga estimasi pose kamera pada quadcopter Pointcloud yang dihasilkan dari proses ekstraksi fitur digunakan untuk merekonstruksi rintangan. agar dapat mengikuti lintasan tersebut kemudian sekaligus dapat melakukan pelacakan objek. Dari hasil pelatihan model YOLO v8 didapatkan mAP sebesar 95% menunjukkan kinerja keseluruhan yang tinggi dalam deteksi objek di berbagai kelas. ......In a challenging field, a quadcopter system with maneuvering, mapping, obstacle detection, and access to difficult areas capabilities is essential. This research focuses on obstacle detection using ORB-SLAM3, OctoMap, quadcopter stabilization using PID control, and human body part detection using YOLOv8 in a unified system to create a quadcopter system capable of detecting both human presence and obstacles during Search and Rescue (SAR) operations. ORB-SLAM3 is utilized for mapping, generating point clouds from feature extraction and camera pose estimation on the quadcopter. The point cloud produced from feature extraction is employed to reconstruct obstacles, allowing the quadcopter to follow paths and simultaneously track objects. The YOLOv8 model achieved an mAP of 95% after training, demonstrating high overall performance in detecting objects across various classes.