Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan tentang Polisi Dalam Penegakan Hukum Perjudian Sabung Ayam (Kasus di Kampung Ambon). Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di Kampung Ambon yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polsek Metro Cengkareng. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang ditujukan terhadap penanganan perjudian sabung ayam di Kampung Ambon. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Polsek Metro Cengkareng dalam melakukan penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di Kampung Ambon lebih memilih penegakan hukum dalam rangka peace maintenance, yakni mengutamakan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat daripada penegakan hukum berupa law enforcement, yakni penindakan hukum atas dasar undang-udang dan peraturan-peraturan yang berlaku semata-mata. Tindakan diskresi yang dipilih oleh Polsek Metro Cengkareng ini menimbulkan dampak negatif berupa adanya penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian anggotanya berupa pungutan liar di lokasi perjudian. Penyimpangan yang terjadi ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kebijaksanaan Polsek Metro Cengkareng serta kewenangan yang dimilikinya, akan tetapi peranan dari penyelenggara perjudian yang berusaha untuk mencegah adanya penindakan hukum terhadap pelaku perjudian juga memberi andil yang cukup besar. Hal ini terlihat pada saat terjadi hubungan antara petugas dengan penyelenggara perjudian, yakni adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbalan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukan. Meskipun sebenarnya penyimpangan oleh anggota tersebut telah diketahui oleh Pimpinannya, namun tetap saja dipertahankan tanpa adanya sanksi atau tindakan yang tegas dari pimpinannnya. Sampai batas-batas tertentu yakni selama tidak ada keluhan atau laporan pengaduan dari masyarakat, penyimpangan tersebut memang sengaja dibiarkan. Akan tetapi apabila sudah melampaui batas dan sudah sangat meresahkan warga masyarakat, maka penyimpangan tersebut akan diberi sanksi atau hukuman."

"Keberadaan preman dalam masyarakat Jakarta merupakan permasalahan yang meresahkan karena tindakan-tindakannya merupakan perilaku menympang berupa kejahatan jalanan. Korban mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah kebawah, khususnya di Tanah Abang telah terbentuk kelompok-kelompok preman yang didasarkan atas etnis seperti: Irian,Timor-Timur, Madura, Banten, Betawi, Batak dan Ambon. Mereka telah dikenal dan ditakuti masyarakat pencari nafkah di Tanah Abang, daripada berurusan dengan mereka lebih baik memenuhi permintaan mereka, sehingga urusan cepat selesai. Hal ini berulang dalam waktu yang cukup lama sehingga merupakan kebiasaan dimana seakan masyarakat pencari nafkah yang halal mempunyai kewajiban untuk memenuhi keamanan mereka dan mereka seakan ada "gentlement Agreement" latar mereka sehingga sulit untuk menungkapkan untuk dijadikan kasus di kepolisian.Kineja Polsek Tanah Abang dalam menanggulangi masalah preman masih belum proaktif tetapi masih bersifat reaktif bahkan belum fokus. Penanganannya masih konvensional. Dari waktu ke waktu masih sama saja, semasa terintegrasi dalam ABRI dan semasa kemandiriannya. Kemampuan Polsek belum diukur dengan seksama (dengan di audit) sehingga belum dapat diperhitungkan apakah Polsek memiliki kemampuan yang cukup untuk dihadapkan pada ancaman gangguan atau beban tugas yang dihadapi. Dari data kriminalitas di Polsek Tanah Abang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahannya pun kurang efektif. Pencurian dan pencurian dengan pemberatan mewarnai kriminalitas di wilayah ini. Potensi pencegahan kejahatan ada pada masyarakat, dengan indikator kenaikan angka kriminalitas menunjukkan bahwa potensi yang ada belum/kurang dibina dan diarahkan ke upaya pencegahan. Kebijaksanaan "Community Policing" telah dikeluarkan dari MABES POLRI tapi implementasinya tidak tampak.Mengacu pada pengalaman negara-negara yang menghadapi masalah kejahatan terorganisasi (organized Crime), maka kegiatan kejahatan terorganisasi telah eksis di Tanah Abang seperti pemerasan, pelacuran, perjudian, perdagangan narkoba dsb. Dengan kinerja Polsek yang ada dewasa ini dihadapkan pada perkembangan kejahatan di Tanah Abang (jenis dan kuantitasnya), maka transformasi kelompok preman menjadi kejahatan terorganisasi adalah memungkinkan.Untuk mencegahnya perlu ada studi yang mendalam mengenai penerapan Community Policing untuk menghimpun potensi masyarakat mencegah proses transformasi tersebut, agar mampu mengajak masyarakat untuk memolisikan diri perlu hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Sehingga perlu digalakkan kegiatan "Public Relation" dalam arti yang lebih luas guna membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Setelah hubungan baik maka akan mudah menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan pencegahan kejahatan (Crime Prevention)."

"Kebijakan penertiban tukang ojek sebagai keputusan pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, merupakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan pimpinan birokrasi yang lebih rendah. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang lahir akibat adanya kebijakan dari pimpinan birokrasi yang lebih tinggi, kebijakan tersebut dapat diinterpretasi lain pada tingkat pelaksana, akibat adanya kewenangan diskresi yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif dengan metode penelitian etnografi. Pengamatan difokuskan pada manajemen operasional tingkat Polres, tindakan, ungkapan, perasaan anggota pelaksana penertiban, juga tukang ojek yang menjadi sasaran penertiban, masyarakat dan asal usul sepeda motor ilegal. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kapolda secara berjenjang kebawah menjadi acuan kesatuan bawahannya untuk menentukan kebijakan dan strategi, hingga teknis pelaksanaannya. Kapolres menginterpretasi kebijakan Kapolda dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang menyebabkan kebijakan itu timbul. Pada akhirnya Kapolres menggunakan kewenangan diskresi sebagai kebijakan dan strategi tingkat Polres. Demikian pula Kapolsek ketika mengacu kebijakan dan strategi Kapolres, dia melihat kondisi permasalahan di daerahnya. Pelaksanaan diskresi itu pada akhirnya menimbulkan peluang pada tingkat pelaksana untuk menginterpretasi lain kebijakan pimpinannya, yaitu kesempatan untuk korupsi. Kesimpulan yang diambil yaitu kesatuan bawah ketika menginterpretasi kebijakan kesatuan atas, dipengaruhi oleh keadaan lingkunan permasalahan berkaitan dengan kebijakan itu, sehingga digunakan kewenangan diskresi. Adanya kewenangan diskresi tersebut, dapat menimbulkan interpretasi lain akibat adanya peluang melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi polisi."

"Kerugian negara merupakan salah satu dampak dari terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi tersebut masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode PKN di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan Policeman Theory yang menekankan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud atau kecurangan. Penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga lebih menitikberatkan pada penggalian fenomena PKN yang terjadi di BPK. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen putusan pengadilan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan melakukan wawancara dengan para pejabat dan Pemeriksa Investigatif BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK secara signifikan telah memenuhi ekspektasi tugas auditor menurut Policeman Theory dalam mendeteksi kecurangan. Pemilihan metode PKN BPK yang beragam dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan kecurangan didasari pertimbangan penilaian penyimpangan yang terjadi dalam kasus korupsi, ketersediaan bukti yang cukup dan tepat, serta kondisi objek PKN. Metode PKN yang digunakan oleh pemeriksa investigatif BPK dan sudah diterima dalam pengadilan antara lain Pokok Plus Bunga, Total Loss, Net Loss dan Real Cost.

---

State losses are one of the effects of fraud/corruption in managing state finances. The Method of Calculating State Losses (PKN) used in calculating state losses due to a corruption case is still diverse and has not been standardized. This study aims to evaluate the application of the PKN method in the Supreme Audit Board (BPK). The research framework uses Policeman Theory which emphasizes the auditor's responsibility to detect fraud or fraud. The study uses a qualitative research methodology with a case study approach so that it focuses more on exploring the phenomenon of PKN that occurs at BPK. The study was conducted by collecting data in the form of documents on court decisions on corruption cases that have permanent legal force (inkracht) and conducting interviews with BPK investigative officials and investigators. The results showed that the BPK had significantly met the expectations of the auditor's duties according to Policeman Theory in detecting fraud. The choice of various BPK PKN methods in calculating state losses caused by fraud is based on the assessment of irregularities that occur in cases of corruption, the availability of sufficient and appropriate evidence, and the condition of PKN objects. The PKN method used by BPK investigative investigators and already accepted in court includes Principal Plus Interest, Total Loss, Net Loss and Real Cost."