Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pajak Reklame Di Kota Tangerang ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya penurunan penerimaan Pajak Reklame di Kota Tangerang dan mengevaluasi kebijakan pajak reklame ditinjau dari kriteria kebijakan pajak yang baik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Tangerang dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebijakan larangan pemasangan reklame rokok, kebijakan larangan pemasangan reklame di bahu jalan, kemudian kebijakan mengenai waktu sewa reklame yang masih tahunan, prosedur pengurusan IMB yang masih rumit. Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan antara lain sistem perizinan online yang diharapkan memangkas waktu dan menyederhanakan prosedur yang ada. Pihak DPKD juga terus menggali potensi pajak yang terdapat di Kota Tangerang seperti di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menertibkan reklame liar dan reklame yang telah habis masa berlaku.

---

ABSTRACT The study entitled Evaluation of Advertising Tax Policies in Tangerang City propose to analyze the reduction in Advertising Tax revenues in Tangerang and evaluate the advertisement tax policy in terms of the criteria of a good tax policy. The approach taken in this research is qualitative by conducting in-depth interviews. The results showed that there was a reduction in advertisement tax revenue in Tangerang City due to many factors, including the prohibition policy on the installation of cigarette billboards, prohibition policy  on the installation of billboards on side of the road, then the policy regarding the rental time of billboards is still annual, IMB procedure that is still complicated. Improvements have been made, including online authorize systems that are expected to cut time and simplify existing procedures. DPKD also continues to explore the potential of taxes found in Tangerang City such as in the Soekarno Hatta International Airport area, as well as increasing taxpayer compliance by regulating illegal billboards and billboards that have expired.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pedoman pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard serta mengukur dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang dengan pedoman yang telah disusun. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Rancangan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang menghasilkan 7 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama yang diklasifikasikan ke dalam empat perspektif BSC. Dari 12 IKU yang ditetapkan, terdapat 5 IKU yang melampaui target, 2 IKU sesuai target, 3 IKU tidak dapat dihitung, dan 2 IKU yang tidak tercapai. Dengan menerapkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard diharapkan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang lebih komprehensif, koheren, seimbang dan terukur.

---

This research aimed to develop performance measurement guidelines with Balanced Scorecard approach and to measure and evaluate the performance of the Inspectorate of Tangerang City with guidelines that have been prepared. This research used qualitative method approach to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. This study used the balanced scorecard approach developed by Kaplan and Norton. The design of performance measurement with Balanced Scorecard approach at the Inspectorate of Tangerang City produced 7 strategic objectives and 12 key performance indicators classified into four balanced scorecard perspectives. Of the 12 KPIs specified, there are 5 KPIs that exceed the target, 2 KPIs as targeted, 3 KPIs cannot be counted, and 2 KPIs are not achieved. By implementing performance measurement with balanced scorecard approach, is expected that performance measurement on the implementation of monitoring tasks within Tangerang City Government is more comprehensive, coherent, balanced and measurable.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT
ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan para pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan SSA di Kota Bogor. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah masyarakat Kota Bogor dan juga pihak lain yang berkaitan dengan pembuat serta pelaksana kebijakan SSA di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan SSA dapat mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bogor menurut pandangan pemangku kepentingan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian akan menyarankan apakah kebijakan SSA sebenarnya perlu dilanjutkan atau tidak. Kata kunci:Kemacetan, evaluasi kebijakan, Sistem Satu Arah SSA

---

ABSTRACT
This thesis discusses how stakeholders view for the evaluation of one way system policy in Bogor City. Stakeholders in this case are the people of Bogor City as well as other parties related to one way system policy makers and implementers in the city of Bogor. The purpose of this research is to know whether one way system policy can overcome congestion problem in Bogor City according to stakeholder 39 s perspective. This research is a quantitative research with descriptive design. The results of the study will suggest whether one way system policy in Bogor City should actually proceed or not. Key words stagnancy, policy evaluation, one way system

Abstrak :
PT. Jakarana Tama didirikan pada tanggal 20 Juni 1980, bergerak di sektor industri makanan, minuman dan tembakau khususnya memproduksi makanan mie instant, bumbu, produk makanan kaleng dan teh, berlokasi di Jakarta sedangkan pabriknya terletak di Medan dan Ciawi Bogor. Sejak awal operasinya senantiasa berupaya untuk meningkatkan omzet penjualannya secara bertahap melalui pengembangan produk yang disesuaikan dengan selera konsumen dan kekuatan modal kerjanya. Volume modal kerja perusahaan selama 7 tahun terakhir (1996 sampai dengan 2002) kecenderungan naik, yang didominir oleh perkembangan piutang usaha dan persediaan, sejalan dengan perkembangan penjualan yang mencapai rata-rata kenaikan sebesar 46,62 % per tahun. Sedangkan kenaikan tertinggi. Dasar penelitian ini melihat perkembangan penjualan selama 7 tahun terakhir yang meningkat, sejalan dengan mengingkatnya modal kerja atau aktiva lancar yang didominir oleh perkembangan piutang dagang dan persediaan, tetapi sebaliknya sales margin nya cenderung menurun, kecuali tahun 2001. Tujuan peneliti ini adalah untuk melakukan analisis/ kajian terhadap pendanaan modal kerja perusahaan selama periode penelitian. Dengan penelitian dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan modal kerja. Hasil kajian adalah merekomendasi kepada perusahaan mengenai kebijakan pendanaan modal kerja yang optimal dalam pengembangan usahanya dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT. Jakarana Tama, dengan tahapan melalui : 1. Bacaan berbagai macam yang mempunyai kaftan dengan permasalahan penelitian, serta laporan keuangan periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. 2. Wawancara dan diskusi dengan lima orang pejabat PT. Jakarana Tama meliputi Presiden Direktur, Deputy Presiden Direktur, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional dan kepala keuangan. 3. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Wicaksana Overseas International Tbk meliputi Presiden Direktur dan Direktur Pemasaran. 4. Wawancara dan diskusi dengan dua orang pejabat PT. Barokah Inkopontren meliputi Direktur Utama dan Direktur produksi. 5. Wawancara dan diskusi dengan sepuluh orang analis dan pengelola kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dari hasil analisis cash flow untuk periode tiga tahun mendatang menunjukkan bahwa proyeksi tahun 2003 tidak diperlukan tambahan modal kerja. Sedangkan untuk tahun 2004 dan tahun 2005 masih dibutuhkan tambahan modal kerja yaitu masing-masing tahun 2004 sebesar antara Rp.10.192 juta sampai dengan Rp. 37.345 juta, dan pada tahun 2005 sebesar antara Rp.26.361 juta sampai dengan Rp. 76.850 juta, yang dapat dipenuhi dan modal sendiri atau pinjaman bank. Dari hasil analisis rasio, proyeksi tiga tahun mendatang nampak bahwa tingkat likuiditas perusahaan di atas 200 % bila tambahan modal kerja dipenuhi dengan modal sendiri. Bila tambahan dana dipenuhi dengan pinjaman bank likuiditasnya di atas 175 %. Tingkat profitabilitas ( ROE) di atas 23,34 % bila dipenuhi dari modal sendiri. Sedangkan bila dipenuhi dari pinjaman bank mencapai ROE di atas 25,35% (lebih tinggi). Profit margin di atas 3,90 %, bila dipenuhi dengan pinjaman bank di atas 3,48 %. Tingkat efisiensi dari persediaan dan pengumpulan piutang relatif sebanding antara kedua sumber dana yaitu berturut-turut sebesar 10 % dan 9 %. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada perusahaan agar kekurangan dana modal kerja sebagai pendukung atas rencana kerja di kemudian hari dengan peningkatan penjualan yang optimal dan perolehan laba yang optimal pula dapat dipenuhi dari pinjaman bank mengingat ROE dapat dicapai pada tingkat yang optimal dan pinjaman dapat memberikan kontribusi pada return on equity, sehingga ROE > R01. Implikasi dari solusi diatas yaitu perusahaan harus lebih selektif dalam memilih bank yang akan dijadikan partner usaha baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih terkendali, efektif dan efisien serta tepat waktu.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas terutama produk manufaktur, dimana kriteria keberhasilan dalam memasuki persaingan global adalah tuntutan kualitas yang tinggi, harga yang bersaing dan waktu penyerahan yang tepat. Kunci untuk memenuhi kriteria tersebut adalah kemampuan dalam penguasaan iptek dan kemampuan litbang dalam melakukan inovasi teknologi maupun teknik produksi.


Kebijaksanaan iptek sejak PJPT I menetapkan sasaran untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek guna menunjang kebutuhan peningkatan teknologi produk maupun teknik produksi di sektor industri.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan iptek dengan memilih studi kasus pengembangan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mengingat PUSPIPTEK adalah merupakan realisasi program operasional kebijaksanaan iptek nasional guna mencapai sasaran yang dicanangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah potensi yang ada khususnya. sumberdaya, program serta kelembagaan iptek yang ada sudah memadai dan didayagunakan secara optimal didalam menunjang industrialisasi.


Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan studi dokumentasi. Data lapangan diperoleh melalui observasi langsung ddan wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumen mencakup kebijaksanaan, peraturan, laporan teknis dan informasi tertulis lain yang berkaitan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil kebijaksanaan iptek, membandingkan kesesuaian serta seberapa jauh penyimpangan dari tujuan yang dicanangkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasana penelitian, pengembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia dikawasan PUSPIPTEK cukup berhasil. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan PUSPIPTEK terlihat belum efektif dan efisien, dan hasil kegiatan operasional meliputi jasa teknik, penelitian dan pelatihan masih jauh daripada memadai. Hal tersebut terjadi akibat pendayagunaan sumberdaya belum optimal oleh karena kurangnya koordinasi, promosi, informasi ke pihak pemakai teknologi (sektor industri) dan adanya kendala dalam sistim perbendaharaan negara. Sedangkan pada tingkat nasional kebijaksanaan iptek belum banyak berperan dalam menarik minat industri untuk menanam modal pada kegiatan ristek. Kebijaksanaan iptek dinilai masih dalam taraf pengembangan sisi suplai saja dan hasil yang diharapkan masih belum memadai.

Penelitian ini antara lain merekomendasikan agar di kawasan PUSPIPTEK diterapkan satu manajemen terpusat yang menangani masalah promosi kemampuan riset dan pengembangan, pemasaran pelayanan jasa teknis penelitian dan pelatihan, promosi paten yang ditemukan, publikasi internal maupun eksternat, agar semua potensi yang ada di PUSPIPTEK dapat didayagunakan secara optimal. Sedangkan untuk lingkup nasional perlu dilakukan usaha agar terbentuk pola kemitraan antara industri dengan litbang, sehingga kebutuhan industri akan jasa teknik maupun hasil penelitian dapat secepatnya diantisipasi oleh lembaga litbang, dan dilain pihak program penelitian yang dilakukan litbang lebih berorientasi pasar.

Abstrak :
[Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Kota Tua di Jakarta. Jakarta sebagai ibukota negara memiliki suatu kawasan Kota Tua seluas ± 334 ha yang dulunya merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan pada tiga masa kekuasaan, dimulai dari masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, masa penjajahan Portugis, dan masa penjajahan Belanda. Tingginya nilai budaya dan sejarah di kawasan tersebut merupakan potensi pariwisata yang baik, oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan revitalisasi Kota Tua Jakarta yang dimulai sejak masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1970. Namun proses revitalisasi kawasan tersebut dianggap masih belum memenuhi harapan. Pada tahun 2014 revitalisasi dicanangkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua Jakarta dan diselenggarakan kerjasama pemerintah-swasta melalui konsorsium JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, dan menganalisis evaluasi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan post-positivis. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu implementasi kebijakan revitalisasi Kota Tua Jakarta masih belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya kebijakan revitalisasi Kota Tua Jakarta antara lain karena status kepemilikan bangunan-bangunan yang beragam antara pribadi, swasta/BUMN, dan Pemprov DKI Jakarta. Sedikitnya bangunan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta membuat proses revitalisasi terhambat, ditambah lagi belum adanya leading sector dan minimnya SDM maupun anggaran dari Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua Jakarta sebagai pengelola kawasan tersebut. Namun dilakukannya kerjasama pemerintah-swasta dengan keberadaan konsorsium JOTRC merupakan upaya yang baik dalam melakukan percepatan pembangunan di kawasan Kota Tua. Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian antara lain implementasi badan otorita yang mengelola kawasan Kota Tua Jakarta secepatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DKI Jakarta no. 36 tahun 2014, pelibatan ahli cagar budaya dalam setiap pemugaran di kawasan Kota Tua sehingga tidak merusak atau menghilangkan nilai historis bangunan tersebut, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan Kota Tua. ......This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the region is a potential for tourism, therefore, the local government make the revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private/state-owned enterprise, and local government plus the absence of leading sector and the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate the development in that area. Some suggestions from this research are immediate implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in development of the Old City area so as not to damage the historical value of the building, and empowerment of local communities. This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the region is a potential for tourism, therefore, the local government make the revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private/state-owned enterprise, and local government; plus the absence of leading sector and the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate the development in that area. Some suggestions from this research are immediate implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in development of the Old City area so as not to damage the historical value of the building, and empowerment of local communities.;This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the region is a potential for tourism, therefore, the local government make the revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private /state-owned enterprise, and local government; plus the absence of leading sector and the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate the development in that area. Some suggestions from this research are immediate implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in development of the Old City area so as not to damage the historical value of the building, and empowerment of local communities., This research discusses the evaluation of policy implementation of the revitalization of the Old Town area in Jakarta. Jakarta as the capital of the country has an Old Town area of ± 334 ha which was once the center of economic activity and government for three reigns, starting from the reign of Prince Jayakarta, the Portuguese colonial period, and the Dutch colonial period. The high value of the culture and history of the region is a potential for tourism, therefore, the local government make the revitalization of Jakarta old town area, which began during the reign of Governor Ali Sadikin in 1970. However, the process of revitalization of the area still has not met expectations. In 2014 revitalization proclaimed back with the issuance of the Peraturan Gubernur no. 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kota Tua and held public-private partnership through a consortium called JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corp.). The objective of this research is to analyze the factors that influence policy implementation of revitalization of the old city area, and analyzing the evaluation of policy implementation of revitalization of the region. The method used in this research is qualitative method with post-positivist approach. Results of this of this research is that the implementation of the Jakarta Old Town revitalization policies is still ineffective. Factors that influence the implementation of the policy is because of the ownership status of the buildings which vary between personal, private /state-owned enterprise, and local government; plus the absence of leading sector and the lack of human resources and the budget of the Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua as the area manager. But the establishment of JOTRC as a form of publicprivate partnership for revitalization of Jakarta old town is a good effort to accelerate the development in that area. Some suggestions from this research are immediate implementation of autonomous body that manages the old city area as mandated in Pergub no. 36 tahun 2014, the involvement of cultural heritage experts in development of the Old City area so as not to damage the historical value of the building, and empowerment of local communities.]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan investment allowance dan pengurangan PPh dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini untuk 1 Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia 2 Menganalisis efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan keadilan dari fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 3 Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 4 Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif kriteria evaluasi menurut Dunn.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat penanaman modal bukan hanya dari segi fiskal, namun juga dari non-fiskal seperti infrastruktur, SDM, SDA, kepastian hukum, kondisi ekonomi dan politik serta pangsa pasar. Pemberian fasilitas perpajakan berupa investment allowance dan pengurangan PPh menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria ketepatan dan keadilan. Namun belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas. Hambatan dari pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan oleh pemerintah terdiri dari hambatan internal maupun eksternal dari pelaksana kebijakan. Atas hambatan yang ada pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melakukan deregulasi, debirokratisasi, meningkatkan koordinasi dan pelayanan bagi investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis elaborates on the evaluation on government policy of granting income tax facility investment allowance and income tax deduction to boost investment in Indonesia. The research aims at 1 analyzing the factors influencing capital investment in Indonesia 2 analyzing effectiveness, efficiency, sufficiency, fairness and responsiveness of the investment allowance and income tax deduction facilities 3 analyzing the barriers that occur from the implementation of investment allowance and income tax deduction facility policy and 4 analyzing the efforts undertaken by the government to maximize the performance of investment allowance and income tax deduction facility. This research applies qualitative method and Dunn 39 s descriptive evaluation criteria.The research shows that the factors influencing investors 39 interest for conducting capital investment are not only associated with fiscal aspects, but also the non fiscal ones, such as infrastructure, human resources, natural resources, legal certainty, economic and political condition, as well as market. The granting of tax facility in form of investment allowance and income deduction has already met the criteria of appropriateness and fairness according to Dunn 39 s policy evaluation. However, it has not yet met the criteria of effectiveness, efficiency, sufficiency and responsiveness. The implementation of corporate income tax facility by the government is constrained by both internal and external barriers from policy maker 39 s side , to address which challenges, the government has been undertaking several efforts such as deregulation, de bureaucratization, as well as improvement of coordination and service for investors to invest in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud serta perangkat evaluasi atas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa konsep kebijakan pengendalian risiko fraud yaitu fraud risk management dari KPMG, fraud risk control plan dari BPKP, serta Global Ethics Integrity Benchmark. Literatur lain yang digunakan adalah kebijakan pengendalian risiko fraud yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan mengkombinasikan beberapa kerangka tersebut, penelitian ini menghasilkan 1 kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud yang lebih komperehensif bagi Kementerian Keuangan. Konsep kerangka kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun rancangan kebijakan pengendalian fraud secara komperehensif, mencakup kebijakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan fraud. Penelitian ini juga menghasilkan 2 perangkat untuk melakukan evaluasi kebijakan pengendalian risiko fraud pada Kementerian Keuangan. Perangkat evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai kecukupan kebijakan dan implementasi atas kebijakan pengendalian risiko fraud. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan dapat membuat upaya pengendalian risiko fraud menjadi semakin efektif dan dapat meminimalkan potensi terjadinya fraud.

---

ABSTRACT
This research aimed to develop the framework for fraud risk control policy and the tool to evaluate the adequacy and implementation of fraud risk control policy. This research used qualitative method to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. In doing so, this research combines three fraud risk control policy concepts fraud risk management by KPMG fraud risk control plan by BPKP and Global Ethics Integrity Benchmark. Fraud risk control policy, currently used by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is also analyzed. Combining these frameworks, this research resulted in a more comprehensive concept of Fraud Risk Control Policy that can become a reference for Ministry of Finance for creating a more comprehensive fraud control policy, especially on fraud prevention, detection and response policies. This research also provide tools for evaluating fraud risk control policies. These tools can be used to evaluate the adequacy of policies and the implementation of fraud risk control policies. By implementing these tools, is expected that fraud risk control policies become more effective and the numbers of fraud decreased.

Abstrak :
Pendahuluan: Pemerintah Prvinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 Tentang Pos Komando Oksigen. Pos komando oksigen dibentuk untuk mengatasi kedaruratan oksigen pada puncak covid-19 varian delta di Jawa Barat Juli-September 2021. Evaluasi menjadi sangat penting sebagai pembelajaran dalam rangka mempersiapkan penanganan kebutuhan darurat oksigen medis dimasa depan. Tujuan: Mengevaluasi implementasi pelaksanaan pos komando oksigen berdasarkan tugas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 tentang Pos Komando oksigen khususnya pada puncak varian delta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Evaluasi Keputusan Teoritis William Dunn. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen. Hasil: Penelitian menunjukkan pos komando oksigen menjalankan tugas dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi, sudah terbangun komunikasi yang baik didalam pos komando oksigen, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dengan mitra di luar posko. Aspek sumber daya, sudah terpenuhi staf dan diberikan kewenangan, anggaran yang tersedia cukup memenuhi kebutuhan fasilitas dilapangan. Aspek struktur birokrasi berjalan cukup optimal, mekanisme yang dibuat sangat detail dan koordinasi rutin. Aspek disposisi diimplementasikan dengan baik. Pada evaluasi tugas penyusunan rencana kebutuhan yang berjalan sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengendalian pendistribusian dengan menunjuk BUMD adalah pilihan tepat dengan hasil 12,44 ton/hari oksigen cair dan kepemilikan 1.634 tabung oksigen. Pengkoordinasian dan pensikronan yang dilakukan harus membangun kesamaan pemahaman tentang oksigen sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menghambat koordinasi. Pos komando membentuk sekretariat/gudang dengan pengelolaan informasi terpusat pada layanan Pikobar Provinsi Jawa Barat sudah tepat sesuai dengan amanat peraturan gubernur. Monitoring yang dilakukan juga cukup baik dan sebaiknya melibatkan mitra diluar pos komando oksigen agar juga dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini kedaruratan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pos komando oksigen melaksanakan tugas dengan baik. ......Introduction: The Provincial Government of West Java has issued Governor of West Java Decree Number: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 concerning Oxygen Command center. An oxygen command center was formed to deal with oxygen emergencies at the peak of the Covid-19 variant of the delta in West Java July-September 2021. Evaluation is very important as lesson learning to prepare for handling emergency medical oxygen needs in the future. Purpose: Evaluate the implementation of the implementation of the oxygen command post based on the tasks contained in the Decree of the Governor of West Java Number 443/Kep.350-BUMD AND INVESTASI/2021 concerning the oxygen command post, especially at the peak of the delta variant. Methods: This research is a non-experimental research with a qualitative case study approach which is expected to answer research questions. This study uses the theoretical approach of George C. Edward III's Policy Implementation Model and William Dunn's Theoretical Decision Evaluation. The methods used in data collection were in-depth interviews with informants and document review. Result: The research shows that the oxygen command center does its job well but not optimal. In the aspect of communication, good communication has been established within the oxygen command center, more consistent communication is needed with partners outside the command center. In the aspect of resources, staff have been fulfilled and given authority, the available budget is sufficient to meet the needs of facilities in the field. The aspect of the bureaucratic structure runs optimally, the mechanism is made very detailed and routine coordination. The disposition aspect is well implemented. In evaluating the task of preparing a needs plan that is running well enough, seen from the availability of data to prepare a needs plan, distribution control by appointing a BUMD is the right choice with a yield of 12.44 tons/day of liquid oxygen and ownership of 1,634 oxygen cylinders. The coordination and synchronization that is carried out must build a common understanding of oxygen so that there are no communication errors that hinder coordination. The command center to form a secretariat/warehouse with centralized information management on the West Java Province Pikobar service is appropriate in accordance with the mandate of the governor's regulations. The monitoring carried out is also quite good and it is better to involve partners outside the oxygen command center so that they can also find out the current situation and condition of oxygen emergencies. So it can be concluded that the oxygen command center carried out its duties properly.