Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara sedangkan Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah anak stunting tertinggi di Indonesia. Stunting merupakan masalah multidimensional yang penanganannya memerlukan intervensi pada berbagai aspek, sehingga kebijakan penanganan stunting memerlukan keterlibatan berbagai aktor. Pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan penanganan stunting menggunakan kacamata policy network. Penelitian ini menggunakan dimensi policy network berupa actors and their perceptions of problem and solution, actors and their preferences, actors and ther tradable resources, actors and their strategies, specificrules of policy network, dan interactions sebagai kerangka teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Post-Positivist. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan persepsi antar aktor tidak menyebabkan terganggunya proses kebijakan maupun interaksi antar aktor yang terkait. Preferensi Pemerintah Kabupaten Bogor bukan dipengaruhi oleh persepsinya melainkan merupakan mandatori dari Pemerintah Pusat. Begitu pula dengan strategi dan turan yang mengatur proses berjalannya network kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bogor dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan sifatnya mandatori bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh aktor non publik. Terakhir, belum ada network yang menghubungkan seluruh aktor, termasuk pemerintah daerah, yang mewadahi interaksi antar aktor, terutama pemerintah daerah dengan aktor non pemerintah

---

Indonesia is the country with the second-highest prevalence of stunted children in Southeast Asia while Bogor Regency has the highest number of stunted children in Indonesia. Stunting is a multidimensional problem that requires intervention in various aspects so that the policy of stunting management requires the involvement of various actors. Implementation of stunting management policy in Indonesia can be seen by using a policy network framework. This study aims to analyse the implementation of stunting management policy using policy network framework. This study uses the dimensions of policy network in the form of actors and their perceptions of problem and solution, actors and their preferences, actors and their tradable resources, actors and their strategies, specific-rules of policy network, and interactions as a theoretical framework. This study uses Post-Positivist research methods. The results showed that the differences in perceptions among actors do not disrupt policy processes or interactions between actors. The preferences of the Bogor Regency Government are not influenced by their perception but rather are mandatory from the Central Government. So do the strategies and rules which rule the process of running a policy network of stunting management at Bogor Regency issued by the Central Government and is mandatory for the Bogor Regency. More, there are no written regulations yet that governing the actions of non-public actors. Lastly, there are no big network connects actors that accommodate interactions between actors, especially local governments with non-government actors

Abstrak :
Menghadapi perkembangan ekonomi di masa depan, arah kebijakan pembangunan transportasi pada GBHN 1999-2004 dan prinsip kebijakan pembangunan angkutan udara sangat mendukung kebijakan otonomi daerah, sebagai dasar pelaksanaan proses desentralisasi dalam peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur, dimana wilayah sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau tersebar perlu dukungan sarana pengangkutan bahkan perlu lebih dahulu dibangun, dalam hal ini adalah sarana angkutan udara mengingat kemampuan potensi sarana dan prasarana lebih dapat menjangkau daerah terpencil dan terisolasi. Penyelenggaraan jasa angkutan udara saat ini, sesuai sifat atau karakteristik umum angkutan udara lebih berfungsi sebagai sektor penyedia jasa pelayanan (the servicing sector) terhadap permintaan tersedia (existing demand) dampak kegiatan ekonomi dan kurang berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting sector) pada peningkatan permintaan potensial (potensial demand) dampak pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi. Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sektor penunjang pembangunan melalui keikutsertaan perusahaan angkutan udara niaga nasional. Pada pengoperasian dan pengelolaan terdapat banyak faktor penyebab sehingga belum mencapai tingkat efektivitas pelayanan sesuai harapan, antara lain yaitu berkurang jumlah armada dan terdapat aspek komersial dalam pengelolaan. Kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis menyebabkan jaringan struktur rute utama, rute pengumpan dan rute perintis sebagai rute penerbangan tersedia kurang berintegrasi lebih baik dalam pemenuhan kapasitas angkutan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan volume angkutan udara. Upaya dalam meningkatkan volume angkutan udara, adalah melalui pembaruan terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis agar terjadi integrasi lebih baik pada pola jaringan rute penerbangan dalam pemenuhan kapasitas angkutan pada rute utama dan rute pengumpan dimulai dari rute perintis sebagai sektor penunjang pembangunan dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan. Wujud pembaruan tersebut dapat diketahui, melalui langkah evaluasi terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk sistem angkutan udara, sebagai dasar guna melakukan langkah kajian terhadap konsep kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk pembaruan sistem angkutan udara melalui peningkatan pelayanan pada kegiatan ekonomi didasari oleh lebih menunjang upaya pemerataan pembangunan, dalam bentuk pembaruan kebijakan pola jaringan rute penerbangan di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Abstrak :
The purpose of this research is to identity the dynamic of policy process at village level, as well as the forms of the policy process itself. This qualitative research look four villages in Sub-district of Padang Cermin as purposive sampling. The research showed that the policy process at four villages represented a policy community because it was encauraged by their cultures, their common values and norms which expressed in their daily life.

Abstrak :
Penelitian pada disertasi ini bertujuan untuk mengivestigasi pengaruh dari kebijakan pemerintah terhadap inisiasi dan implementasi proyek dengan pendekatan empirik di industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dan dimotivasi oleh dua faktor utama sebagai berikut. Pertama adalah adanya "gap of knowledge" dalam penelitian di bidang manajemen. Pinto & Winch (2016) mengemukakan bahwa hubungan antara kebijakan pemerintah dengan keproyekan masih berupa 'black box' dan perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen stratejik. Penelitian terdahulu sebenarnya telah banyak membicarakan tentang kebijakan pemerintah dan keproyekan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan dengan pendekatan ekonomi, dengan asumsi bahwa keuntungan ekonomi dari suatu proyek akan menggerakkan pelaku bisnis untuk melaksanakan proyek tersebut. Pada kenyataannya, pelaku bisnis harus memahami bagaimana cara mereka menginisiasi dan mengimplementasikan suatu proyek agar dapat meraih keuntungan tersebut, dimana proses untuk memahami hal tersebut dapat diraih melalui pendekatan manajemen strategi. Selanjutnya, faktor lainnya yang memotivasi penelitian ini adalah proyek saat ini telah dipertimbangkan sebagai aktivitas stratejik untuk mencapai kepentingan pembangunan infrastruktur di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan sektor kelistrikan berbasis energi terbarukan guna mencapai target energi terbarukan sebesar minimal 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut. Berdasarkan motivasi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga area besar penelitian di bidang manajemen, yaitu: kewirausahaan (entrepreneurship), manajemen strategi (strategic management) dan proyek manajemen (project management). Dari hasi studi literatur dibangun sebuah model penelitian yang terdiri dari enam variabel penelitian dan sepuluh hipotesis. Keenam variabel penelitian itu adalah: (1) kebijakan pemerintah (government policies); (2) orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation); (3) akumulasi dan akusisi sumber daya (resource accumulation and acquisition); (4) kapabilitas jejaring (network capability); (5) kapabilitas manajemen proyek (project management capability); dan (6) persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Model penelitian ini diujikan pada industri pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan dengan unit analisis perusahaan Independent Power Producer (IPP). Responden dari penelitian ini adalah direktur dan manajer IPP. Terdapat 122 IPP yang berkontribusi mengisi kuesioner pada penelitian ini. Namun demikian, hanya 117 kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hanya tujuh hipotesis yang didukung dengan data. Selanjutnya, tiga hipotesis ditolak. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah (government policies) tidak mempengaruhi orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation), dan orientasi ini juga tidak mempengaruhi kapabilitas manajemen proyek (project management capability). Yang paling mengejutkan adalah analisis model menunjukkan bahwa kapabilitas manajemen proyek (project management capability) tidak berpengaruh terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Akhirnya, keterbatasan dari penelitian ini menekankan akan pentingnya penelitian di masa mendatang untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya selain IPP, menganalisis isu pada masing-masing jenis energi terbarukan, dan menganalisis lebih jauh tentang peran kapabilitas manajemen proyek (project management capability) terhadap persepsi kinerja investasi (perceived investment performance). Lebih jauh lagi, studi komprehensif tentang bagaimana IPP menghadapi keterbatasan pasar monopsoni sangat dianjurkan oleh penelitian ini. ......This study aims to empirically investigate the influence of government policies on the initiation and implementation of the project in renewable energy based power generation industry in Indonesia. The study is critical and motivated by two main factors. The first factor is a theoretical gap. There is a gap of knowledge in management literature. Pinto & Winch (2016) argue that there is still "a black box" on the relationship between government policies and project. They argue that research is needed to investigate the black box through the strategic management perspective. This study finds that previous research on government policies and project have been conducted mostly by using the economic perspective. The assumption on those research is that the business players will take economic opportunities when the projects produce benefits. However, to gain those benefits, the business players have to understand how the government policies influence the process of project initiation and implementation. It is argued that the process can be investigated through the strategic management approach. Another factor that motivates this study is the current phenomena where projects are needed as strategic activities in world's infrastructure development, including in Indonesia. The government of Indonesia has set the target renewable energy share of minimum 23% in the national energy mix by 2025. Power generation projects from renewable energy sources are expected to contribute more in achieving the target. Based on those motivations, this study integrates three main areas of research in the management field as follow: (1) entrepreneurship; (2) strategic management; and (3) project management. Based on the literature review, a model is developed which consists of six variables and ten hypotheses. The variables are: 1) government policies; (2) entrepreneurial orientation; (3) resource accumulation and acquisition; (4) network capability; (5) project management capability; and (6) perceived investment performance. The model is tested in the renewable energy based power industry where Independent Power Producers (IPPs) act as the units of analysis. The respondents are directors and managers of IPPs. There are 122 IPPs contributing in this study by filling the questionnaires. However, there are only 117 questionnaires used in the data analysis. Results show that only seven hypotheses are supported by the data. The analysis shows that government policies do not influence the entrepreneurial orientation, and the orientation do not influence the project management capability. Surprisingly, project management capability do not influence the perceived investment performance. Finally, future studies are needed related to performance measurement which should involve other stakeholders in projects, and specific project issues for each renewable energy source. Future studies are also expected to further analyse the role of project management capability in performance. Finally, this study calls for comprehensive study on how IPPs face the limitation on monopsony market.

Abstrak :
Due to rapid social change, the government does not have enough resources to manage urgent situation such as natural disasters.....

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi. ......This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic.