Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda. Tesis ini membahas pengaruh dari pembatalan keputusan menteri tersebut dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi pembatalan keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.Hasil penelitian in menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai pelayan publik, harus memberikan pelayanan publik demi mewujudkan good governance tanpa melupakan asas-asas pemerintahan yang baik AAUPB . Pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara penyiaran dalam melakukan usaha meskipun beluum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Pemerintah diperkenankan untuk membuat peraturan kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum. Selain itu, Pemerintah juga harus segera melakukan revisi pada Undang-Undang Penyiaran sebagai dasar penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

---

Currently, there is a new technology in the field of broadcasting that is broadcasting digitalization where there is a change of broadcasting system from analog to digital. So the government needs a multiplexing organizer as the organizer of the infrastructure. After the issuance of the stipulation, a lawsuit arose regarding the implementation because there is no adequate legislation so that the implementation of digitalization of broadcasting is delayed. This thesis examines the effect of the cancellation of the ministerial decree and analyzes the efforts that have been made and should be undertaken by the Government towards the cancellation of the decision. The research method used is normative research with historical approach, and case approach.The results of this study indicate that the Government as a public servant, must provide public services in order to realize good governance without forgetting the principles of Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB . The government should also provide legal certainty for broadcasters in conducting business even though there is no legislation governing regulations, so the Government is permitted to make policy rules to fill legal vacuum and at the same time provide legal certainty. In addition, the Government should also immediately revise the Broadcasting Act as the basis for broadcasting in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembagapemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintahundang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintahundang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalampenelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidakatas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentukperaturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Selanjutnya, bagaimanakedudukan produk hukum yang ditetapkan oleh LPNK tersebut dalam sistemperundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianhukum yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembedaankewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undangdengan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangdalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah karena atribusikewenangan, sebagai dasar konstitusional yang bersifat formal, hanya dapatdimiliki oleh badan, lembaga, atau komisi yang diberi kewenangan oleh UUD1945 atau undang-undang. Dengan demikian, hanya LPNK yang dibentukberdasarkan perintah UUD 1945 atau undang-undang lah yang memilikikewenangan membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNKtersebut. Sedangkan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangbukan merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturanperundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan bukanmerupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan peraturankebijakan (beleidsregel) yang mengikat umum secara tidak langsung. Untuk itu,perlu dilakukan pencerahan kembali bagi kementerian dan LPNK mengenaisistem perundang-undangan Indonesia yang membatasi badan-badan apa sajayang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini jugamenyarakankan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dengan tegas materimuatan jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam Pasal 8 ayat(1) agar tidak semua materi muatan pengaturan dituangkan dalam bentukperaturan perundang-undangan dan diundangkan ke dalam Berita NegaraRepublik Indonesia

---

ABSTRACTThis research aims to analyze about any difference of the non-ministerialgovernment institutions (LPNK) constructed by the government under commandof act with the non-ministerial government institutions under non-mandatorydecree by act to formulate legislation. Questions of this research are what is thereasons of the under non-mandatory LPNK which has not the authority to makeregulations, and what is the status of the law products made by such LPNK in theIndonesian legislation system? This research is a normative juridical law methodThe results of this research show that reasons of differences between mandatoryLPNK and non-mandatory LPNK to formulate legislation are regard to theproblem of required attribution of authority as constitutional consideration formaking regulations is formally conferred by the Constitution of 1945 or an act toany board, institution, or commission. This means that only the mandatory LPNKhas exclusively authorized to make legislation, while the non-mandatory LPNKestablished by the government without order of the act is non-authorizedinstitutions. By this reason, the legal status of legislative products of the nonmandatoryLPNK are not kind of legislations referred to Article 8 paragraph 1 ofthe Act Number 12 of 2011, but only should be deemed as any kind of policy rules(beleidsregels), which has indirectly legally binding force. It is needed, therefore,to support legal awareness activities for the ministries and LPNK with regard tothe doctrine of Indonesian legislative system concerning to what institutions canbe conferred the attribution of authority of making regulations. Result of thisresearch also recommend for the Act Number 12 of 2011 to describe in detailswhat the legal substance can be included according to the Article 8 paragraph 1,in order to understand that not all legal substances can be drafted as regulationsand published in the State Bulletin of the Republic of Indonesia"

"Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang tepat untuk menguji peraturan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka digunakan untuk mencari kejernihan mengenai peraturan kebijakan dan selanjutnya menentukan lembaga pengadilan mana yang tepat untuk melakukan pengujian. Pemerintah sebagai badan hukum publik memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai eksekutif dan administrator. Fungsi eksekutif dijalankan berdasarkan kewenangan atribusi dan delegasi. Sedangkan, fungsi administratif dijalankan berdasarkan kewenangan diskresi. Peraturan kebijakan merupakan salah satu tindakan hukum pemerintah sebagai administrator. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat, peraturan kebijakan hanya berlaku kepada bawahan dari pejabat yang mengeluarkan. Di Indonesia, peraturan kebijakan telah diuji melalui 3 (tiga) jenis peradilan, yakni Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Negeri. Ketiga peradilan tersebut pun menyatakan peraturan kebijakan sebagai kompetensi absolut didasarkan bentuk, norma hukum, dan pejabat yang mengeluarkan. Berdasarkan teori perundang-undangan, pengujian peraturan kebijakan yang memiliki norma hukum umum - abstrak serta tidak diundangkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Maka, seyogyanya, peraturan kebijakan tidak disamakan dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan tata usaha negara.

---

This thesis discusses the appropriate court to test policy rules. The research uses the juridical-normative method which was carried out by means of a literature study used to seek clarity on policy rules and then to determine which court institution was appropriate to conduct the test. The government as a public legal entity has 2 (two) functions, namely as executive and administrator. Executive functions are exercised under the authority of attribution and delegation. Meanwhile, administrative functions are carried out based on discretionary authority. policy rules are one of the government's legal actions as administrators. Unlike regulations that apply to the public, policy rules only apply to subordinates of the issuing official. In Indonesia, policy rules have been reviewed through 3 (three) types of courts, namely the Supreme Court, the State Administrative Court, and the District Court. All said courts state that policy rules are absolute competencies based on forms, legal norms, and issuing officials. Based on the theory of ‘perundang-undangan’, policy rules that have general-abstract legal norms and are not promulgated are the authority of the District Court. Therefore, policy regulations should not be equated with ‘peraturan perundang-undangan’ and the government decision to administration."