Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Ria Farida Ariyanti, author
Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rika Yuristia Mardhiyah, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembaga
pemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintah
undang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah
undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam
penelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak
atas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk
peraturan perundang-undangan atas nama...
2016
T45624
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ndaru Hidayatulloh, author
Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang tepat untuk menguji peraturan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka digunakan untuk mencari kejernihan mengenai peraturan kebijakan dan selanjutnya menentukan lembaga pengadilan mana yang tepat untuk melakukan pengujian. Pemerintah sebagai badan hukum publik memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
