Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Organization-Public Relationship (OPR) merupakan konsep public relations yang menunjukkan peran utama public relations adalah menjalin dan memelihara hubungan baik dengan publiknya. Dalam pelayanan jasa transportasi udara, PT Angkasa Pura II dan maskapai penerbangan melakukan hubungan kerja sama dan pembinaan hubungan baik dapat meningkatkan kedekatan hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan OPR yang dilakukan public relations melalui cara pembinaan hubungan dan mengetahui outcome dari pelaksanaan OPR. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis, pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi studi kasus. Metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan OPR telah dilakukan public relations PT Angkasa Pura II dan outcome yang dihasilkan secara keseluruhan cukup baik yang memberikan kepuasan dan kepercayaan maskapai penerbangan.

---

Organization-Public Relationship (OPR) is the concept of public relations that indicate the primary role of public relations is to establish and maintain good relations with the public. In air transportation services, PT Angkasa Pura II and airlines do a cooperative relationship and fostering good relations can improve their relationships. The purpose of this study is to determine the implementation of OPR conducted by public relations through fostering relationships and knowing the outcome of the implementation of the OPR.

This study uses post positivism paradigm, descriptive qualitative approach using case study strategy. Data collection methods used are in depth interview, observation, and documentation study. The result showed that the implementation of the OPR has been conducted by public relations of PT Angkasa Pura II and overall outcome is good enough to give satisfaction and trustworthiness in airlines."

"Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK.

---

This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard."

"Sejak publikasi buku International Relations on Film karya Robert W. Gregg pada tahun 1998, muncul sebuah tren analisis film dalam HI. Oleh karena itu, pola analisis film dalam HI perlu ditinjau lebih lanjut dalam sebuah tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan melacak pola analisis film dalam Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini merujuk ke 68 bahan bacaan utama, yang terdiri dari 8 buku dan 60 artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature meta-analysis dimana penulis mengumpulkan detail-detail dari berbagai macam literatur dengan topik film dalam HI dan kemudian menyatukan hasilnya. Lewat metode tersebut, penulismengelompokkan literatur-literatur tersebut ke dalam lima kategori utama, yaitu: 1) Film sebagai Alat Pedagogi HI, 2) Film sebagai Objek Analisis HI, 3) Genre Film dalam Analisis HI, 4) Analisis Kawasan Industri Film Global, dan 5) Bahasan Minor dalam Analisis Film HI. Tulisan ini berusaha melihat perdebatan, konsensus, dan celahpenelitian dalam literatur film HI. Penulis menarik kesimpulan bahwa film memiliki relevansi yang semakin berkembang dalam ilmu dan praktik HI. Terlepas dari relevansi yang makin berkembang tersebut, penulis menilai bahwa film masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menjadi tradisi analisis yang kuat.

---

Since the publication of Robert W. Gregg`s International Relations on Film book in 1998, there has been a trend of film analysis in IR. Therefore, the pattern of film analysis in IR needs to be further reviewed in a literature review. This paper aims to map and track the patterns of film analysis in International Relations. This literature review refers to 68 main reading materials, consisting of 8 books and 60 journal articles. The research method used is the literature meta-analysis method in which the reseracher collects details from various

kinds of literature then unifies the results. Through this method, the literatures mentioned are grouped into five main categories, namely: 1) Film as an IR Pedagogy Tool, 2) Film as an Object of IR Analysis, 3) Film Genres in IR Analysis, 4) Analysis of the Global Film Industries, and 5) Minor Discussions in IR Film Analysis. This paper attempts to see the debate, consensus, and research gaps in IR film literatures. The author draws the conclusion that film has a growing relevance in IR. Despite the growing relevance, film still has a long way to go to become a strong analysis tradition."