Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlakuan istimewa terhadap LinkAja yang merupakan aplikasi penyedia jasa dompet digital (e-Wallet) yang dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara selaku anak perusahaan BUMN pada aplikasi layanan milik BUMN sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 mengindikasikan terjadinya suatu praktek diskriminasi. Pada aplikasi MyPertamina, hingga tanggal 28 Oktober 2022, LinkAja menjadi e-Wallet satu-satunya. Kemudian, pasca ditambahkannya OVO pada tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada 1 November 2022 sebagai pilihan e-Wallet dalam aplikasi MyPertamina, terdapat ketentuan pembayaran yang hanya dapat diakses bagi pembayaran BBM non subsidi. Sedangkan, dalam hal penggunaan e-Wallet LinkAja pada aplikasi MyPertamina, konsumen dapat mengaksesnya baik untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi. Hal yang serupa juga terjadi pada aplikasi FlyGaruda yang merupakan aplikasi pemesanan tiket pesawat Garuda Indonesia secara daring yang juga menjadikan LinkAja sebagai e-Wallet satu-satunya. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang tinjauan yuridis terhadap perlakuan istimewa kepada LinkAja dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda yang dikaitkan dengan sinergi BUMN dan klasifikasi pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk yuridis normatif melalui identifikasi dan analisis teori, serta peraturan yang berkaitan dengan dugaan praktek diskriminasi dalam aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda terhadap penggunaan e-Wallet LinkAja berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Simpulan dalam skripsi ini adalah perlakuan istimewa terhadap LinkAja dalam layanan aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda patut diduga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak termasuk dalam pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, sebaiknya e-Wallet non BUMN lainnya juga turut serta diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan LinkAja pada aplikasi layanan BUMN terkait. Sehingga, sinergi BUMN dapat terlaksana beriringan bersama prinsip persaingan usaha yang sehat dengan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lainnya. ......Special treatment for LinkAja, which is an e-Wallet service provider application managed by PT Fintek Karya Nusantara as a subsidiary of BUMN on BUMN-owned service applications as stipulated in the Minister of BUMN Circular Letter Number SE-3/MBU/08/2019 indicates the occurrence of a discriminatory practice. On the MyPertamina application, until 28 October 2022, LinkAja is the only e-Wallet. Then, after the addition of OVO and GoPay as e-Wallet option in the MyPertamina, there is a provision for payment which can only be accessed for non-subsidized BBM payments. Meanwhile, in terms of using the LinkAja on the MyPertamina, consumers can access it for subsidized and non-subsidized fuel payments. The same thing happened to the FlyGaruda, which also makes LinkAja the only e-Wallet. This thesis aims to provide an analysis of the juridical review of the preferential treatment for LinkAja in the MyPertamina until 28 October 2022 and the FlyGaruda which is associated with BUMN synergy and the classification of exceptions to the application of Law Number 5 Year 1999. This research will be carried out in a normative juridical form through identification and theoretical analysis, as well as regulations relating based on the provisions of competition law. The conclusion in this thesis are the preferential treatment of LinkAja in the MyPertamina and FlyGaruda services should be suspected to be a form of violation of Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 and is not included in the exception to the enforcement of the law. Therefore, it is preferable that non BUMN e-Wallet are also given the same opportunity and treatment as LinkAja in related BUMN applications. Thus, BUMN synergy can be carried out in tandem with the principles of fair business competition while continuing to provide equal opportunities for other business actors.

Abstrak :
Persaingan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari dunia usaha, bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dapat terhindar dari persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha. Persaingan dalam dunia usaha dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha itu sendiri, hal ini dikarenakan persaingan dapat memicu pelaku usaha untuk memberikan inovasi dan kualitas terbaik dalam menjalankan usahanya, dan dampak positif bagi konsumen/masyarakat adalah terciptanya pilihan produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang bersaing di dalam pasar produk barang dan/atau jasa tersebut. Namun persaingan tidak hanya memberikan dampak positif bagi dunia usaha, pada prakteknya tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan curang atau tidak dibenarkan dalam usahanya memperoleh keuntungan, seperti menguasai pasar sehingga iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat menghilangkan/mengeleminasi pesaing dalam bisnis dan/atau usahanya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pembuktian yang dilakukan KPPU dalam kasus praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU kepada oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terbukti melakukan praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Pembuktian yang telah KPPU lakukan dalam proses penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 telah melewati tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan KPPU tersebut, mulai dari tahapan penentuan pasar bersangkutan hingga tahapan analisis pelanggaran yang kemudian dikorelasikan dengan alat-alat bukti yang didapatkan selama proses penelitian dan penyelidikan. Kemudian Pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU dalam putusannya kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) dirasa kurang tepat dalam hal besaran denda yang dijatuhkan, hal ini dikarenakan dalam berbagai macam pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif dalam pelanggaran hukum persaingan usaha mengatur mengenai mekanisme dalam penghitungan besaran denda yang dijatuhkan KPPU kepada pelanggar hukum persaingan usaha. ......Competition is an inseparable part of the business world, for business actors in running their business cannot avoid competition among business actors. Competition is carried out to gain profits in running a business. Competition in the business world can have a positive impact on the business world itself, this is because competition can trigger business actors to provide innovation and the best quality in running their business, and a positive impact for consumers/society is the creation of a choice of goods and/or services that have the best quality at competitive prices in the market for these goods and/or services. However, competition does not only have a positive impact on the business world, in practice there are not a few business actors who commit fraudulent or unjustified actions in their efforts to gain profits, such as controlling the market so that the business competition climate becomes unhealthy and can eliminate competitors in business and/or his efforts. This study will examine the evidence carried out by the KPPU in the case of discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina by PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, the imposition of fines imposed by the KPPU on PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. who are proven to have practiced discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina have been in accordance with the applicable laws and regulations.

The results of this study state that, the evidence that KPPU has carried out in the process of completing the Alleged Violation Report (LDP) conducted by PT. Garuda Indonesia (Persero) with reference to KPPU Regulation Number 3 of 2011 has passed the stages regulated in the KPPU regulation, starting from the stage of determining the relevant market to the stage of analysis of violations which is then correlated with the evidence obtained during the research and development process. investigation. Then the imposition of fines imposed by KPPU in its decision to PT. Garuda Indonesia (Persero) is deemed to be inappropriate in terms of the amount of fines imposed, this is because in various regulations regarding the imposition of administrative sanctions in violation of business competition law, it regulates the mechanism in calculating the amount of fines imposed by KPPU on violators of business competition law.