Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keppres No. 33 Tahun 2000 telah memberikan perizinan pengoperasian bagi maskapai penerbangan, sehingga memunculkan berbagai perusahaan maskapai penerbangan berjenis Low-Cost Carrier yang menawarkan jasa angkutan penumpang dan kargo. Hal ini berimbas pada peningkatan persaingan di pasar bersangkutan. Persaingan tersebut acap kali dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan anti persaingan untuk dapat mempertahankan penguasaan pangsa pasar bersangkutan, dimana salah satunya dilakukan melalui praktik diskriminasi untuk menghalangi atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing. Maka, melalui Penelitian ini Penulis memiliki tujuan untuk menganalisis pembuktian praktik diskriminasi serta pelaksananaan denda yang ditetapkan oleh KPPU terhadap pelanggar Hukum Persaingan Usaha. Permasalahan tersebut terdapat pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020, yang sejatinya mencoba membuktikan keterlibatan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, dan PT Lion Express dan penangguhan pelaksanaan sanksi denda bagi Terlapor yang memang terbukti melakukan tindakan praktik diskriminasi akibat kesepakatan perjanjian pemberian kapasitas kargo eksklusif sebesar 40-ton per hari kepada PT Lion Express pada rute Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno- Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Pada pokoknya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai penangguhan pelaksanaan denda, melainkan hanya pemberian kelonggaran proses pembayaran denda saja. Dalam menganalisis permasalahan ini, Penulis melakukan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif dengan memberikan pemahaman mengenai praktik penetapan kapasitas kargo, dan menganalisis syarat pembuktian Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut, serta memberikan saran agar pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditingkatkan dan ......Presidential Decree No. 33 of 2000 has given operating permission for Airlines in Indonesia, which resulted in bringing out plenty of new Low-Cost Carrier Airlines that offer passenger and cargo transportation services. This matter has caused an impact on the increase of competition in the relevant market. The competition itself frequently being used as a reason for the company to conduct an anti-competition practice to maintain control of the relevant market shares, one of them is through discrimination practice in order to prevent or to eliminate competitors. Therefore, in this research, the writer aims are to analyze the proof of discrimination practices and the implementation of fines that have been settled by KPPU against the violators of competition law. The issues can be found in KPPU's Verdict Number 07/KPPU-I/2020, which are trying to prove the involvement of PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, and PT Lion Express and the suspension of execution of fines towards the companies that are found guilty of discrimination practice as a result of the agreement to give exclusive cargo's capacity as much as 40-ton per days to PT Lion Express on the route from Hang Nadim Airport heading to Soekarno-Hatta Airport, Halim Perdana Kusuma Airport, Juanda Airport, and Kualanamu Airport. Fundamentally, Law No. 5 of 1999 doesn't accommodate rules about the suspension of fines execution, however, it does regulate of giving some loose in terms of how the payment process will be conducted. In the analysis of these issues, the author uses normative-juridical based research through a qualitative approach by giving further understanding about cargo capacity determination and analyzing the evidentiary requirement of Article 19 letter D Law No. 5 of 1999 on the verdict, as well as providing suggestions to enhance the implementations of Law No. 5 of 1999 and maintains a deterrent effect through the imposition of fines

Abstrak :
Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia dinilai KPPU merupakan penerapan praktek diskriminasi terhadap 301 PPIU lainnya karena dalam Program Wholesaler ini PT Garuda Indonesia hanya melayani reservasi kepada 6 PPIU saja. KPPU memutus bahwa PT Garuda Indonesia melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Kemudian mengenai pokok permasalahan, Skripsi ini membahas mengenai tiga permasalahan. Pertama, Bagaimanakah menentukan cakupan Pasar Bersangkutan dan Penguasaan Pasar dalam pasar umroh ini, sebagai framework analisis dilakukannya Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana tujuan dan mekanisme Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia sehingga KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan dari Program Wholesaler, apakah benar program ini menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulisan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 karena tidak adanya Praktik Diskriminasi yang menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran dari penulis seharusnya KPPU lebih cermat menentukan cakupan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, menurut pendapat penulis KPPU telah keliru dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan karena tidak memperhitungkan seluruh pemain dalam pasar. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka penentuan penguasaan pasar juga tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. ......The Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia is considered by KPPU to be an application of discriminatory practices against other 301 PPIUs because in this Wholesaler Program PT Garuda Indonesia only serves reservations to 6 PPIUs. KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Then regarding the main problem, this thesis discusses three problems. First, how to determine the scope of the relevant market and market control in this umrah market, as an analytical framework for the implementation of discriminatory practices in the wholesaler program held by PT Garuda Indonesia.Second, regarding the purpose and mechanism of the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia so that KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Third, regarding the impact of the Wholesaler Program, is it true that this program causes Monopolistic Practices and/or unfair business competition. In writing this thesis using a normative juridical research method with a law approach. The writing uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of the study found that the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia did not violate the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 because there were no Discriminatory Practices that gave rise to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition. The suggestion from the author is that KPPU should be more careful in determining the scope of the relevant market in the a quo case, in the author's opinion KPPU has made a mistake in determining the scope of the relevant market because it does not take into account all players in the market. With this error, the determination of market control is also invalid, resulting in doubts about the proof of violation of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima sehingga dapat dikatakan telah melakukan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha? Kedua, apakah pertimbangan Putusan KPPU mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah sesuai dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui kesesuaian Putusan KPPU dalam perkara persetujuan perpanjangan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha. Skripsi ini berkesimpulan, mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana seharusnya pengadaan diatas nilai pagu Rp. 50.000.000 harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, namun dalam pertimbangan putusan KPPU, PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dinyatakan bersalah dengan pertimbangan yang tidak memahami mengenai administrasi pengadaan tender. Pertimbangan mengenai administrasi tender yang dijabarkan dengan tidak baik tersebut menyebabkan pertimbangan yang tidak baik juga dalam menjabarkan unsur praktek diskriminasi. sehingga praktik diskriminasi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak dijabarkan dengan baik dalam pertimbangan Majelis Komisi KPPU.

---

ABSTRACT
The matter of discussion in this thesis would be about two main issues. First, it discuss about how the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima can be qualified has done the practice of discrimination. The second issue would be about the discussion regarding the consideration of KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima; whether it has fit with doctrine and the theory of competition law. Using the literature research method, this thesis aiming in finding the congruity between the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away with the ruling policy. The other aim is to find the congruity in KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away and the doctrine and theory of competition law. The conclusion of this thesis claims that the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away isn?t congruence with Keppres Number 80 Year 2003 that stated that the procurement with the value higher than Rp50.000.000 supposed to be done with the mechanism with public tender. Although KPPU convict PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima, but it didn?t base its consideration with the right reason on public tender administration. Considerations regarding the administration of public tender that are not well described lead to a bad consideration in describing the elements of discrimination practice as well. In result, the discrimination practices that have done by PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima are not well described in the consideration of KPPU assembly.

Abstrak :
Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan transaksi bijih nikel di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) Logam akibat dari selisih perbedaan hitungan kadar nikel yang dilakukan oleh perusahaan surveyor. Permasalahan tersebut diduga muncul akibat dari penunjukan langsung satu perusahaan surveyor, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), untuk perusahaan-perusahaan smelter di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Maka, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi praktik diskriminasi yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada penunjukan Anindya sebagai surveyor untuk perusahaan-perusahaan smelter di IMIP. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus penunjukan Anindya sebagai surveyor, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, serta memberikan saran berupa rekomendasi agar dibuatnya pengaturan pedoman serta lembaga pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan swasta. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah terpenuhi dan terbukti adanya praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terhadap penunjukan Anindya sebagai surveyor di kawasan IMIP. ......The urgency of downstream mineral mining commodities, especially nickel, began with the enactment of Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, which was last amended by Law no. 11 of 2020 on Job Creation, which has a mission to encourage a shift in mineral management, namely from upstream to downstream. As a result, the Government encourages the acceleration of smelter construction in facilitating nickel downstream. However, the problem is that in the practice of nickel trading, there are still smelter companies that carry out nickel ore transactions below the Metal Mineral Reference Price (HPM) due to differences in the calculation of nickel levels carried out by surveyor companies. The problem is suspected to have arisen because of the direct appointment of a surveyor company, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), for smelter companies in the Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Therefore, the author discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential for discriminatory practices that are prohibited by Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition on the appointment of Anindya as a surveyor for smelter companies at IMIP. In analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a qualitative approach, in which the author describes the case of Anindya's appointment as a surveyor, then analyzes it based on the provisions of business competition law through the elements of Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999, as well as providing suggestions in the form of recommendations for the establishment of guidelines and supervisory agencies for the procurement of goods and/or services by private companies. The results of the research by the author are fulfilled and proven there is discriminatory practices in accordance with Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999 on the appointment of Anindya as a surveyor in the IMIP area.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kasus pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia terhadap Netflix yang telah diputuskan sengketanya oleh KPPU melalui Putusan KPPU No. 08/KPPU-1/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian berbasis bahan pustaka dan wawancara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kesesuaian tindakan pemblokiran tersebut dengan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha mengenai praktik diskriminasi. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kesesuaian justifikasi yang diberikan oleh Telkom Indonesia atas tindakan pemblokiran terhadap Netflix dengan UU Persaingan Usaha serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Telkom Indonesia sebagai Internet Service Provider (ISP). Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia didasarkan oleh alasan ketidaksesuaian konten yang disediakan Netflix dengan norma yang ada di Indonesia (terdapat unsur pornografi) serta belum adanya kerja sama antara Telkom Indonesia dan Netflix berkaitan dengan penyediaan jasa internet. Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia memenuhi unsur-unsur dari Pasal 19 huruf D UU Persaingan Usaha. Tindakan tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat karena memunculkan barrier to entry bagi Netflix sebagai platform OTT dalam pasar bersangkutan pengguna Telkom Indonesia. Justifikasi yang diberikan oleh Telkom Indonesia atas tindakan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai (ISP) dan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Netflix sebagai platform OTT belum dapat diwajibkan untuk melakukan sensor karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban platform OTT untuk melakukan sensor melalui Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. Adanya batasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan platform OTT dapat mencegah terjadinya bentrokan seperti yang terjadi antara Telkom Indonesia dengan Netflix. ......This thesis discusses the case of the blocking action taken by Telkom Indonesia against Netflix, which was resolved by the KPPU through KPPU Decision No. 08/KPPU-1/2020. The research method used is normative juridical by conducting research based on library materials and interviews. The issues discussed in this thesis include the conformity of the blocking action with the elements in Article 19 letter d of the Antitrust Law regarding discriminatory practices. This thesis will also discuss the justification provided by Telkom Indonesia for the blocking action against Netflix in relation to the Business Competition Law, as well as the authority, main duties, and functions of Telkom Indonesia as an Internet Service Provider (ISP).  Telkom Indonesia's blocking action was based on the reasons that the content provided by Netflix was not in accordance with existing norms in Indonesia (contained elements of pornography) and the lack of cooperation between Telkom Indonesia and Netflix concerning the provision of internet services. The blocking action taken by Telkom Indonesia fulfills the elements of Article 19 letter d of the Antitrust Law. This action causes unhealthy business competition by creating a barrier to entry for Netflix as an OTT platform in the relevant market for Telkom Indonesia users. The justification provided by Telkom Indonesia for this action is not in accordance with its main duties and functions as an ISP and violates the provisions of Article 19 letter d of the Antitrust Law. Netflix as an OTT platform cannot yet be required to conduct censorship as there is no specific implementing regulation governing the obligation of OTT platforms to conduct censorship through the Indonesian Film Censorship Board (LSF). The existence of clear legal boundaries for the operation of OTT platforms can prevent conflicts like the one that occurred between Telkom Indonesia and Netflix.