Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, menghindari persaingan harga yang tajam yang akan merugikan pelaku usaha dan menghilangkan pesaing (di luar kelompoknya), yaitu antara lain dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha di Indonesia ada yang belum menyadari bahwa perjanjian penetapan harga dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka tidak mempunyai pilihan kecuali harus membeli barang dan atau jasa yang tersedia di pasar dengan satu harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga serta pendekatan hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Obyek penelitian ini adalah putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga tahun 2003 dan 2005. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang telah diputuskan KPPU, ada perjanjian yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, serta perjanjian penetapan harga yang bersifat horisontal dan vertikal. Selain itu pelaku usaha pada umumnya menggunakan asosiasi di bidang usaha sejenis untuk melakukan perjanjian penetapan harga, agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam beberapa perkara perjanjian penetapan harga ada peran pemerintah dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, agar tidak bertentangan dengan hukum persaingan maka pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Abstrak :
Skripsi ini mengeksplorasi perbandingan antara pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dan Belanda, dengan mempertimbangkan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan membandingkan peraturan dan kebijakan harga BBM di kedua negara tersebut. Metode ini melibatkan studi pustaka melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan KPPU, laporan dari badan seperti OPEC, dan literatur akademis. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa pengaturan harga BBM oleh pemerintah seringkali berdampak pada minimnya persaingan, walaupun membawa stabilitas harga jangka pendek untuk konsumen. Sebaliknya, Belanda menerapkan model pasar bebas, dimana harga BBM ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mendorong persaingan yang lebih kuat di antara perusahaan BBM, tetapi dapat menimbulkan fluktuasi harga yang signifikan bagi konsumen. Penelitian ini juga mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam pengaturan harga BBM untuk meningkatkan persaingan usaha dan kestabilan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pengaturan harga BBM dan hukum persaingan usaha berinteraksi dan mempengaruhi ekonomi suatu negara. ......This thesis explores the comparison between the regulation of fuel prices in Indonesia and the Netherlands, considering the competition law. This research uses a normative juridical research method to review and compare the regulations and policies of fuel prices in both countries. This method involves literature studies through the collection of secondary data from various sources, including legislative regulations, court and KPPU decisions, reports from bodies like OPEC, and academic literature. The study reveals that government regulation of fuel prices often leads to minimal competition, even though it brings short-term price stability for consumers. In contrast, the Netherlands applies a free-market model, where fuel prices are determined by supply and demand in the market. The research results show that this model encourages stronger competition among fuel companies, but it can cause significant price fluctuations for consumers. This research also tries to provide recommendations to the Indonesian government in fuel price regulation to improve business competition and long-term economic stability. This research is important to understand how the regulation of fuel prices and competition law interact and influence a country's economy.