Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi penyebaran sumur pompa air tanah. Dan melihat peran air tánah dalam peningkatan produksi pangan. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Dimana saja penyebaran sumur pompa di Lembah Brantas Tengah sebelah Kanan. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. (3) Bagaimana perkembangan produksi padi dan palawija pada daerah-daerah yang dipengaruhi oleh sumur pompa ajr tanah sebelum dan sesudah ada sumur pompa tahun 1971 dan tahun 1983, jika kita lihat wilayah tanah usaha. Biasanya di bawah ketingian 25. meter tanah per tanian, tetapi sebagian tidak dengan irigasi, antara lain pada daerah penelitian di atas ketinggian 50 sampai 150 meter. Tanah sawah dapat disuburkan, dengan adanya dibangun sumur pompa untuk mengairi sawah-sawah yang kekurangan air pada waktu musim kemarau panjang. Jika kita lihat pada rotasi crop, musim hujan jatuh pada bulan Desember sampi bulan April, bulan Mei sampai bulan Nopember terdapat musim kemarau panjang. Sumur pompa dipergunakan bulan Mei sampai bulan Nopember. Pada waktu musim tanam sebelum ada sumur pompa, mulai pertengahan bulan Desember sampai pertengahan bulan April ditanam padi, bulan Mei sampai bulan Juli dltanan palawija, bulan Agustus sampai bulan Nopember tidak ditanam apa-apa (bero). Sesudah ada sumur pompa, pada bulan Nopember sampai bulan Februari ditanam padi, bulan Maret sampai bulan Mei ditanam padi, bulan Juli sampai pertengahan bulan Oktober ditanami palawija.

Abstrak :
Permasalahan pangan yang dialami Indonesia ialah sulitnya petani pangan dalam melakukan ekspansi produksi dan mendapatkan modal kerja dari lembaga keuangan, karena komoditas pertanian dinilai sebagai komoditas yang tinggi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pinjaman modal kerja dan faktor-faktorlainnya terhadap produksi pada sub-sektor tanaman pangan. Studi penelitian menggunakan data sekunder per kuartal dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia untuk menganalisa pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan pada periode tahun 2002 hingga tahun 2016. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda (OLS), ditemukan bahwa pinjaman modal kerja, pertumbuhan sub-sektor perkebunan, tenaga kerja sector pertanian, dan inflasi memiliki pengaruh terhadap produksi sub-sektor tanaman pangan secara signifikan.

---

Indonesia is currently dealing with problems in food and agricultural sector, such as product expansion for farmers and capital loan from financial institutions, because agricultural sector considered as the risky commodity. The objective of this study is to exercise the influence of capital loan and other factors of food crop production sector. Data was collected from Indonesian Statistics Agency (BPS) and Indonesian Central Bank (BI) to analyze food crops production in 2002-2016 periods. Using Ordinary Least Square regression, the main result shows that capital loan, plantation production sector, agricultural sector labor, and inflation significantly affect the food crops production in Indonesia.

Abstrak :
Pati adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa, terdiri atas amilosa dan amilopektin. Pemanfaatan pati asli masih sangat terbatas karena sifat fisik dan kimianya kurang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara luas. Pati tahan cerna (resistant starch/RS) merupakan fraksi pati yang tahan terhadap hidrolisis oleh enzim pencernaan amilase serta perlakuan pulunase secara in vitro. RS merupakan produk pati termodifikasi dan terbagi menjadi empat tipe, yaitu RS1, RS2, RS3, dan RS4. Proses produksi RS bergantung pada tipe pati yang akan dihasilkan, yang meliputi modifikasi fisik, kimia, dan biokimia. Masing-masing proses produksi tersebut akan memengaruhi karakteristik RS yang dihasilkan. RS memiliki nilai fungsional untuk fortifikasi serat, mengurangi kalori, dan mengoksidasi lemak. Berdasarkan proses produksi, karakteristik, nilai fungsional, maupun alternatif pemanfaatannya, RS memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai produk pangan fungsional bagi kesehatan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen. Pengawasan penting dilakukan oleh suatu organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai, terutama di bidang industri makanan dan minuman. Pengawasan di bidang industri makanan dan minuman penting untuk menjaga mutu dan keamanan dari pangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dari Kementerian Perindustrian, yaitu di Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Kementerian Perindustrian mengenai pelaksanaan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) makanan dan minuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam penerapan CPPOB terdiri atas empat tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengawasan, tahap pengolahan data, dan tahap tindak lanjut dan belum maksimal karena dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT. Sucofindo (Persero) dan tindak lanjut yang diberikan,yaitu pembinaan dan sanksi kurang ditegakkan dalam penerapan CPPOB ini.

---

ABSTRACT
Monitoring is one of the management function. Monitoring has to be done by an organization so that it is goals can be reached as well, especially on food and drink section. Monitoring is very important keep and maintain the quality and safety of the food. The main purpose of this reasearch is to analyze the implementation monitoring process of the Good Manufacturing Practices Guidelines by Ministry Of Industry on the Small And Medium Industry in the food and beverage sector. Qualitative approach was used in this reasearch and data was collected from in-depth interview. The research result shown that monitoring in the GMP processes can be divided in four stages. The first stage is preparation, then controlling or monitoring stage, data processin stage, and no further stage and monitoring is not maximal to do because it is done by the third party, which is PT. Sucofindo (Persero), and the development all the way sanctions have not been enforced well still to this GMP application.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan bioteknologi untuk menghasilkan produk rekayasa genetik dalam bidang pangan, dikarenakan kekhawatiran atas ketidakmampuan petani tradisional menghasilkan pangan yang cukup diakibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kegiatan alih fungsi lahan dan lainnya. Penemuan tersebut diharapkan dapat membatu produsen pangan khususnya petani melalui bibit GMO, untuk dapat meningkatkan produktifitas dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus penggunaan GMO banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan manusia yang kemudian akan merugikan petani. Dengan keadaan seperti ini, prinsip kedaulatan pangan sebagai prinsip sistem pangan yang diadopsi di Indonesia, harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu terpenuhi hak dasarnya atas pangan dan juga memberikan perlindungan bagi petani-petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap proses produksi hingga distribusi terkait penggunaan GMO yang ditinjau dari prinsip kedaulatan pangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa penggunaan GMO belum mewujudkan kedaulatan pangan baik bagi konsumen maupun produsen. Untuk itu, Pemerintah sebelum memberikan izin edar produk GMO, harus bertindak lebih hati-hati dalam membuat kebijakan atas ketidakpastian atas dampak dari penggunaan GMO.

---

ABSTRACT
The use of bio technology produces genetically modified foods, started with human needs to fulfill their basic rights of food, due to concern the inadequacy of traditional farmers produces enough food caused by some factors such as population growth, climate change, land use change and others. This finding is expected to help food producers especially traditional farmers with GMO seeds to help increase their productivity and improve their profits. However in certain cases, the use of GMO seeds caused many adverse effects to environment and human s health which then harming these farmers. With this situation, the principle of food sovereignty as the principle of food system that is adopted by Indonesia, should be applied to ensure that every individuals has their basic rights of food fulfilled and also to protect farmers to produce foods in accordance with potential local resources. This thesis tries to study normatively law protection of food production process in relation to distribution to the use of GMO seeds from the perspective of food sovereignty principle. The result of this research show us that the use of GMO has yet to realize proper food sovereignty to both of consumers and producers. Thus, before authorizing GMO products, the government should act more carefully in making policy on the uncertainty of the impact of the use of GMO.

Abstrak :
Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya perlu dibarengi dengan peningkatan investasi pada berbagai sektor di perekonomian. Indonesia merupakan negara agraris yang bertumpu pada sektor pertanian perlu meningkatkan pengembangan sektor pertanian agar sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta dapat menjadi pendorong peningkatan perekonomian di Indonesia baik secara nasional maupun daerah. Dengan hal tersebut, pemerintah berencana melakukan pembangunan investasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate diberbagai wilayah di Indonesia. Salah satu pembangunan investasi pemerintah pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan sebagai proyek percontohan bagi investasi Food Estate lainnya di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis dampak yang diberikan oleh investasi Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate terhadap perekonomian makro dan industri halal yaitu sektor makanan dan minuman halal di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis tabel Input-Output Kalimantan Tengah 2016 untuk dapat memberikan gambaran dampak yang dihasilkan oleh investasi Food Estate tersebut. Dalam penelitian ini menemukan bahwa investasi Food Estate di Kalimantan Tengah secara positif berpengaruh terhadap peningkatan Output, Nilai Tambah Bruto dan Pendapatan rumah tangga diperekonomian makro serta peningkatan pada sektor makanan dan minuman halal di Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan literature ekonomi regional di Indonesia, pengembangan industri halal secara regional dan rekomendias kebijakan praktis di Kalimantan Tengah. ......Increasing economic growth is the ideals and goals to be achieved by a country. The Indonesian government continues to make various efforts and policies to increase the level of economic growth both nationally and regionally. Increasing economic growth certainly needs to be accompanied by increased investment in various sectors of the economy. Indonesia is an agricultural country that relies on the agricultural sector. With this, the government plans to invest in Food Production Center Areas (KSPP) or Food Estates in various regions in Indonesia. One of the government investment developments in the Food Production Center Area (KSPP) or Food Estate is in Central Kalimantan Province which is used as a pilot project for other Food Estate investments in Indonesia. This study will analyze the impact given by the investment in the Food Production Center (KSPP) or Food Estate on the macro economy and the halal industry, namely the halal food and beverage sector in Central Kalimantan. This study uses an analysis of the 2016 Central Kalimantan Input-Output table to be able to provide an overview of the impact generated by the Food Estate investment. In this study, it was found that Food Estate investment in Central Kalimantan had a positive effect on increasing output, gross added value and household income in the macro economy as well as increasing the halal food and beverage sector in Central Kalimantan. This research is expected to contribute to improving regional economic literature in Indonesia, regional development of the halal industry and practical policy recommendations in Central Kalimantan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas Suku Dinas Kesehatan adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Peran dan fungsi Apoteker di suku dinas kesehatan berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari pelayanan kesehatan, termasuk sarana dan tenaga kesehatan. Kegiatan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan pada tanggal 4-22 Januari 2016. Tugas khusus berjudul Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Produksi Pangan Olahan Mie Keriting Merk X. Hasil pemeriksaan tugas khusus tersebut didapati hampir semua kegiatan yang dilakukan tidak sesuai Cara Produksi Pangan yang Baik untuk industri rumah tangga.

---

ABSTRACT
The primary role of Health Departments is to cultivate and develop public health. The role and function of Aphotecary in health department are to guidance, supervision, and control of health care, including health care facilities and personnel. PKPA activities in the Health Department West Jakarta Administration conducted on January 4th to 22nd 2016. The specific Assignment titled Coaching, Monitoring and Controlling Activities of Noodle Curly Brand X Food Production Facilities. The results showed almost all activities not in accordance with Food Good Manufacturing Practice for home industry.

Abstrak :
Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun. ......Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year.