Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program pensiun saat ini dirasakan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan pegawai yang penting dan mendesak. Sementara metoda pendanaan program pensiun yang selama ini dikenal (pay-as-you-go) dirasakan sudah tidak memadai lagi. Metoda pendanaan yang lebih baik perlu diapresiasi. Tugas akhir ini membahas pendanaan program pensiun dengan metoda pembebanan aggregate (aggregate cost method). Pembahasan meliputi pengertian dan urgensi program pensiun, beberapa fungsi aktuaria yang berkaitan serta istilah-istilah dalam program pensiun. Tugas akhir ini juga menyajikan ilustrasi perhitungan nyata program pensiun utama.

Abstrak :
Walaupun sudah lama akrab ditelinga masyarakat khususnya pengawai negeri, peraturan penyelenggaraan program pensiun yang komprehensig baru diundangkan pada tahun 1992 melalui UU No. 11 Tentang Dana Pensiun. Skripsi ini berusaha ikut memasyarakatkan seluk beluk Dana Pensiun terkhusus aspek perpajakannya kekalangan akademisi. Dasar yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atas semua peraturan yang berhubungan dengan Dana Pensiun dan studi atas pendapat para pakar mengenai penyelenggaraan program pensiun di Indonesia. Dampak positif dan negatif dari peraturan peraturan tersebut diulas disini. Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994, iuran pensiun yang disetor oleh peserta dan memberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan bagi peserta bukan merupakan obyek pajak, sedangkan bagi badan Dana Pensiun penerimaan iuran ini juga bukan merupakan penghasilan kena pajak. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 hasil investasi Dana Pensiun berupa: bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada bank di Indonesia serta SBI; bunga dari obligasi dan deviden dari saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia debebaskan dari pajak penghasilan. Hasil investasi diluar bidang diatas tetap obyek pajak penghasilan. Fasilitas diatas sebenarnya hanyalah fasilitas penundaan pajak karena saat pembayaran manfaat pensiun peserta akan dikenakan pajak. Mengingat fungsi strategis Dana Pensiun, fasilitas diatas sudahlah tepat yang masih menjadi ganjalan adalah masih dikenakannya pajak atas hasil investasi diluar bidang yang dikecualikan, ini akan mengakibatkan pajak ganda. Penghapusan semua pajak saat mobilisasi dana merupakan saran utama pada skripsi ini, pajak hanya dikenakan saat demobilisasi dana, dengan ini diharapkan hilangnya pajak ganda, mempercepat mobilisasi dana tersedia untuk manfaat pensiun yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Abstrak :
Program pensiun telah menemukan wadahnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (LN Tahun 1992 Nomor 37, TLN Nomor 3477). Melalui Undang-Undang Dana Pensiun, Pemerintah menetapkan kelembagaan Dana Pensiun sebagai wadah penyelenggaraan program pensiun dan mengatur praktik penyelenggaraan program pensiun serta hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Praktik penyelenggaraan program pensiun tersebut berlandaskan asas-asas pokok yang terdiri atas (1) asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, (2) asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, (3) asas pembinaan dan pengawasan, (4) asas penundaan manfaat, dan (5) asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Namun kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Penerapan asas-asas pokok Undang-Undang Dana Pensiun bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri. Sekalipun sudah ada kemudahan bagi perusahaan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun, namun perusahaan belum diwajibkan untuk mengikut-sertakan karyawannya dalam program pensiun. Akibatnya, tujuan utama dana pensiun untuk memberikan kesinambungan penghasilan pada hari tua sulit diwujudkan. Sementara itu, klausul-klausul yang terdapat di dalam Undang-Undang Dana Pensiun belum mengatur secara spesifik hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta. Akibatnya, banyak persoalan yang berkaitan dengan hak peserta menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum. Diperlukan campur tangan Pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara dana pensiun dan peserta, misalnya dalam penetapan hak ahli waris atas manfaat pensiun, dan perlindungan bagi janda-janda dalam pembagian manfaat pensiun.

Abstrak :
Tesis ini meneliti formulasi program pensiun untuk jaminan sosial nasional yang berskema program pensiun manfaat pasti sehingga dengan formulasi yang ada maka dapat dihasilkan besaran manfaat pensiun yang memadai bagi penerima manfaat pensiun untuk hidup layak. Dengan menggunakan pendekatan baik The Basic Satisfaction Level BASAL maupun The Replacement Ratio RR diperoleh tingkat akrual untuk formulasi manfaat pensiun adalah sebesar 2,1 dan 2,0 . Tingkat iuran pensiun yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jaminan pensiun tersebut dengan menggunakan metode pembiayaan fully funded jika menggunakan metode Projected Unit Credit adalah sebesar 20,2 dari gaji dan dengan metode perhitungan aktuaria Attained Age Normal sebesar 20,3 dari gaji. Namun dengan mempertimbangkan adanya program pensiun lain di Indonesia yang dapat melengkapi penghasilan masa pensiun untuk dapat hidup layak maka tingkat akrual yang dapat dipertimbangkan dalam formulasi mafaat pensiun pada jaminan pensiun dapat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,0 dengan tingkat iuran yang diperlukan berkisar antara 5,0 hingga 10,1 dari gaji.

---

This thesis examines the formulation of the pension benefits for national social security which using defined benefit pension program and with the formulation results it can produce an adequate amount of retirement benefits for pensioners to live a decent retirement. By using the approach of The Basic Satisfaction Level BASAL and The Replacement Ratio RR obtained formulations accrual rate for pension benefits is 2.1 and 2.0 . Pension contribution rates required to meet pension obligations by using the financing method of fully funded using the projected unit credit actuarial cost method is amounted to 20.2 of the salary and using the Attained Age Normal actuarial cost method is amounted to 20.3 of salary. However, taking into account the presence of other pension programs in Indonesia that can supplement retirement income to be able to live a decent then the accrual rate that can be considered in the formulation of pension benefit on a social security plan can range between 0.5 to 1.0 with the contribution rates required ranged from 5.0 to 10.1 of salary.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi saham dan iuran normal yang optimal yang dapat meminimumkan variasi jumlah pendanaan berdasarkan return aset dan tingkat mortalitas yang dinamis. Pada penelitian ini, aset dialokasikan ke pasar saham, karena investasi di pasar saham dapat meningkatkan variasi pendanaan yang menyebabkan tingginya risiko penurunan dana dan juga kekurangan dana dalam membayar manfaat pensiun kepada peserta Model optimisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model dimana fungsi objektif adalah fungsi objektif kuadratik. Saham yang digunakan pada penelitian ini adalah saham SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA dan ANTM, selain itu untuk tingkat mortalitas menggunakan data probabilitas kematian pegawai negeri sipil wanita dengan rentang usia 52 tahun sampai 60 tahun pada tahun 2008 sampai 2015. Dengan menggunakan model optimisasi tersebut didapatkan proporsi saham SMRA sebesar 6.59%, untuk saham PWON sebesar 19.42%, untuk saham GGRM sebesar 3.54%, untuk saham INTP sebesar 7.32%, untuk saham UNTR sebesar 8.03%, untuk saham UNVR sebesar 18.87%, untuk saham BBTN sebesar 16.71%, untuk saham PTBA sebesar 6.51%, untuk saham SCMA sebesar 9.07%, dan untuk saham ANTM sebesar 3.94% serta didapatkan iuran normal yang dibayarkan setiap tahun sebesar Rp 20,976,310.

---

This study aims to determine the model for optimal stocks allocation and normal contribution that can minimize the funding variation based on stocks returns and dynamic mortality rates in a Defined Benefit Pension Plan. In this study, assets are allocated to the stock market, as investments in the stock market can increase funding variations that lead to high risk of decreasing funds as well as lack of funds in paying pension benefits to participants. The optimization model used in this study is a model in which objective function is a quadratic objective function. The stocks used in this study were SMRA, PWON, GGRM, INTP, UNTR, UNVR, BBTN, PTBA, SCMA and ANTM, in addition to mortality rates using probability death data of female civil servants with age ranges from age 52 to 60 in 2008 to 2015. By using the optimization model, the proportion of SMRA is 6.59%, PWON is 19.42%, GGRM is 3.54%, INTP is 7.32%, UNTR is 8.03%, UNVR is 18.87%, BBTN is 16.71%, PTBA is 6.51%, SCMA is 9.07%, and ANTM is 3.94% and also normal contribution is Rp 20,976,310.

Abstrak :
Penulisan Tugas Akhir ini ingin mengetahui : ?Model program pelatihan apa yang sesuai bagi peserta P.P.D.S di perusahaan "X". Sebagaimana diketahui, pemsahaan X di Jakarta merupakan salah satu cabang dari pemsahaan X yang berpusat di Amerika. Sehohrmgan dengan perubahan kebijakan bisnisnya yang berlaku di perusahaan X di seluruh dunia, maka pimpinan puncak perusahaan X tersebut bermaksud melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya. Langkah yang dilakukan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi mereka juga turut memikirkan masa depan peserta P.P.D.S. Ide mendirikan program "0utplacement" (suatu tempat yang rnenyediakan program pelatihan dan konseling untuk pesena P.P.D.S) ditujukan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mempersiapkan mereka, baik secara fisik maupun psikologis, untuk hidup mandiri. Pada kenyataannya program ?outplacement' di perusahaan X ini tidak sepenuhnya memenuhi keinginan perusahaan karena tidak semua peserta P.P.D.S. memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan disini. Disisi lain, berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil bahwa peserta P.P.D.S membutuhkan program pelatihan yang bisa mengembangkan diri dan mengembangkan keterampilan wira usahanya. Sesuai dengan judul dari Tugas Akhir ini, penulis mengusulkan : Program pelatihan 'Tangguh' bagi peserta P.P.D.S di perusahaan ?X?. Dalam penyusunan program pelatihannya sendiri harus mempertimbangkan :
1. Ciri khas perusahaan.
2. Ciri khas budaya setempat dimana perusahaan ini berada
3. Situasi lingkungan yang berpengaruh terhadap karyawan.
4. Kebutuhan peserta P.P.D.S dalam rangka menunjang keinginannya untuk bisa mandiri. Dalam membahas masalah ini digunakan beberapa teori mengenai program pensiun dini, program 'outplacement' dan penyusunan program pelatihan berikut mengenai hal-hal apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pemandu. Melalui kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan P.P.D.S di perusahaan X, diketahui bahwa adanya kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan tersebut bukan hanya pada pemilihan topik pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, tetapi juga pada perencanaan pemberlakuan P.P.D.S secara keseluruhan. Selain itu komitmen dari pihak manajemen juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan program ini.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban atas program Tunjangan Hari Tua THT dan program pensiun PNS, serta menganalisis prosedur yang tepat dalam pengakuan kewajiban dan beban tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Kesimpulan dari penelitian adalah pemerintah mengakui kewajiban dalam program THT PNS pada periode saat terjadinya kondisi penyebab munculnya kewajiban tersebut dan pemerintah mengakui kewajiban atas program pensiun sebesar akumulasi Iuran Dana Pensiun IDP . Prosedur pengakuan kewajiban dan beban atas program THT dan program pensiun perlu disesuaikan dengan kebijakan akuntansinya. ...... This study aims to analyze the appropriate accounting policies in the recognition of liabilities and expenses on the civil servant old age benefit program, pension program and to analyze the appropriate procedures. This research is a descriptive research with case study method. The conclusion of this study is that the government recognizes liabilities in the civil servant 39 s old age benefit program in the period during which the condition causes the liabilities to occur and the government recognizes the liabilities for the pension program as the accumulated contributions of the Pension Fund. The procedures for recognizing obligations on civil servant old age benefit program and pension plans need to be adjusted to their accounting policies.