Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
In this brief we will address the measure of managing public procurement taking into consideration cultural,corporate and organizational specificities, with a sustainable development strategy in mind. When such toolsare used in conjunction, the efficiency of production applications is increased. Further research should focuson the investigation of foreign markets for industrial and state businesses’ public procurement, includingprivate law state-owned companies, as well as on developing a mechanism to evaluate public procurement thattakes economic, social, and environmental factors into account. Finally, we need to be aware that integratingcultural factors when dealing with public procurement is fundamental when it comes to leadership issues.Underpinning leadership is an ability to comprehend people, their values, and characteristics, and how thesefactors may correct and adapt public procurement methodology.

Abstrak :
Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. ......In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law. In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services.

Abstrak :
Supplier Relationship Management (SRM) telah menjadi salah satu proses bisnis utama dalam Supply Chain Management (SCM) yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, dalam pengadaan publik perhatian terhadap SRM masih terbatas baik dari sisi pengelolaan maupun sistem/infrastruktur. Di sisi lain, nilai ekonomis pengadaan publik sangat besar dan beragam sehingga membutuhkan jumlah penyedia yang banyak dengan kualifikasi yang multisektor. Kondisi ini berpotensi lembaga publik tidak dapat mengoptimalkan tujuan pengadaannya yakni peningkatan efisiensi, tata kelola yang baik dan berkesinambungan. Tujuan tesis ini adalah melakukan analisis hubungan kausal antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi implementasi Supplier Relationship Management (SRM) dalam pengadaan publik. Selain itu juga, merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dan metode Delphi untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama. Ekstraksi yang dihasilkan dilanjutkan dengan analisis hubungan kausal antar faktor dengan metode Fuzzy Dematel. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan permintaan pendapat para ahli untuk merumuskan strategi peningkatan implementasi SRM. Dari hasil penelitian diperoleh informasi terdapat 6 (enam) faktor utama yang dominan yang mempengaruhi implementasi SRM yaitu pengembangan supplier, praktik manajemen yang baik, kemampuan teknologi informasi, tekanan kelembagaan eksternal, kompetensi dan kapasitas supplier serta kolaborasi dan integrasi. Selanjutnya beberapa rekomendasi strategi dihasilkan untuk peningkatan implementasi SRM. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil keputusan di lembaga publik dalam meningkatkan implementasi SRM. ......Supplier Relationship Management (SRM) has become one of the main business processes in Supply Chain Management (SCM) that supports the achievement of organizational goals. However, in public procurement, attention to SRM is still limited, both in terms of management and systems/infrastructure. On the other hand, the economic value of public procurement is very large and varied, so it requires a large number of suppliers with multi-sectoral qualifications. This condition could make public institutions unable to optimize their procurement objectives, which are increasing efficiency, governance and sustainability. The purpose of this thesis is to analyze the causal relationship between the main factors that influence the implementation of Supplier Relationship Management (SRM) in public procurement. In addition, formulating strategies that can be applied in the management of these factors. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) and the Delphi method to identify the main factors. The resulting extraction is continued by analyzing the causal relationship among factors using the fuzzy dematel method. Subsequently, literature studies and requests for expert opinion are conducted to formulate strategies for improving SRM implementation. From the research results obtained information that there are 6 (six) main dominant factors that influence the implementation of SRM, namely supplier development; good management practices; information technology capabilities; external institutional pressure; supplier competence and capacity; and collaboration and integration. Furthermore, several strategic recommendations are generated for the improvement of SRM implementation. This research can be a reference for decision makers in public institutions in improving SRM implementation.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan PPB, menganalisis penerapan indikator, menganalisis faktor, aktor yang mempengaruhi penerapan PPB, dan terakhir merumuskan kebijakan terkait implementasi indikator PPB. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara pelaku PBJ pemerintah di bidang bendungan untuk mengetahui tingkat kepentingan indikator dan pemeriksaaan dokumen pengadaan untuk menilai penerapan indikator pada saat ini. Pada penelitian ini dihasilkan sejumlah 64 indikator berkelanjutan, analisis penerapan indikator pada saat ini, faktor dan aktor yang mempengaruhi penerapan PPB serta rumusan kebijakan yaitu Model PPB yang memperhatikan dampak setiap proses dan hasil dari proses tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator yang diatur dalam suatu regulasi dan panduan operasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan PPB di bidang bendungan dengan menerapkan Model PPB secara bertahap. ......The construction of dam infrastructure is one of the government's main programs in supporting food security. The construction of the dam is carried out through a process of public procurement of goods/services. One of the efforts to minimize the negative impact of this procurement on social, economic, and environmental aspects is the implementation of the Sustainable Public Procurement (SPP). The problem to address in this research is that there are no SSP indicators in dam construction, resulting in not optimally reducing the negative social, economic, and environmental impacts of dam construction in Indonesia. This study aims to formulate social, economic, and environmental indicators for SPP, analyze the application of indicators, analyze factors, actors that influence the implementation of SPP, and finally formulate policies related to the implementation of SPP indicators. The research was conducted using a quantitative approach with questionnaires and interviews with government procurement actors in the dam sector to determine the level of importance of indicators and examination of procurement documents to assess the current implementation of indicators. In this study 64 sustainability indicators were produced, analysis of the current application of indicators, factors and actors that influence the implementation of SPP and policy formulation, namely the SPP Model which pays attention to the impact of each process and the results of the process on the economy, social and environment with regulated indicators and operational guide. The conclusion of this study is that it is necessary to improve the implementation of SPP in the dam sector by applying the SPP Model in stages.

Abstrak :
This guide looks at the basic requirement of the directives on public procurement issued by the European Union, as well as the UK regulations that have incorporated the directives into UK legislation. This is not a legal text book: instead it aims to offer architects a straight forward guide to what to expect when competing for work subject to the EU procurement rules.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan agar tercapai tugas dan fungsinya dalam periode waktu tertentu. Untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pemerintah memiliki kepentingan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. UI sebagai institusi pendidikan negeri belum melaksanaan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan dengan maksimal karena penilaian aspek infrastruktur dalam UI GreenMetric mengalami penurunan 7% sejak tahun 2014 dan UI tidak menetapkan target pelaksanaannya dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 untuk melakukan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di UI. Secara teoritis, pengadaan barang dan jasa berkelanjutan adalah pengadaan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui teknik pengumpulan data dengan survei dan wawancara kepada pelaksanaa pengadaan barang dan jasa di UI. Penelitian ini menemukan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di UI menekankan pada aspek lingkungan, serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) menjadi faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di UI terlaksana dengan baik dan dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, RKAT, informasi, UI GreenMetric, ketersediaan barang, regulasi, dan kompetensi pelaksana pengadaan. ...... Public procurement is an activity that provides public goods and services with a reasonable price to support government duty in a period of time. In terms of achieving SDGs, Government has a responsibility to procure sustainably. UI has not implemented sustainable public procurement effectively as found in infrastructure aspects has decreased 7% since 2014. Furthermore, UI has no specific target in strategical plan for implementating it. Therefore, this research aims to analyze the implementation and influencing factors of sustainable public procurement in UI. Theoretically, sustainable public procurement is procurement that consider economical, environmental, and social aspects. This research utilized quantitative approach with survey and interview as data collecting method. This research found that UI focus on environmental aspect. Also, the consideration of annual budget is the most influencing factor in sustainable public procurement. In conclusion, Sustainable public procurement in UI has already well-implemented that was influenced by regulation, annual budget, manager’s policy, information, goods supply in market, and the competencies of officers.

Abstrak :
ABSTRAK Sistem pengadaan publik secara elektronik (SPSE) memliki peran penting untuk menunjang ketersediaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Penggunaan SPSE pada belanja negara masih berada di bawah target prioritas nasional dengan efisiensi di bawah 10%. Praktik korupsi di sektor pengadaan menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi saat ini, merancang perbaikan proses bisnis, dan perbaikan sistem informasi SPSE yang dapat meminimalkan korupsi dan meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan. Metode Business Process Re-engineering (BPR) dan Structured System Development (SSD) digunakan dalam penelitian ini. BPR dilakukan melalui pemodelan dan simulasi proses saat ini (As-Is) dan proses perbaikan (To-Be) menggunakan perangkat lunak iGrafx. SSD dilakukan dalam empat tahap, yaitu pembuatan entity relationship diagram (ERD), tabel relasional, use case diagram, dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini menghasilkan tiga pilihan skenario perbaikan SPSE yang mampu memenuhi variabel voice of customer (VOC) yang berbeda, karena perbedaan solusi untuk meminimalkan korupsi. Simulasi model ketiga skenario juga menghasilkan waktu layanan yang berbeda untuk setiap skenario. Kombinasi skenario BPR best practice dan sistem informasi merupakan skenario terbaik dengan tingkat penurunan waktu sebesar 40% dari 17 hari menjadi 10 hari dan memenuhi keseluruhan variabel VOC, yaitu efisiensi dan efektivitas proses, kelengkapan, akurasi, dan timeliness data, integrasi, transparansi dan akuntabillitas dalam proses pengadaan publik. Model sistem informasi dengan metode SSD dirancang untuk mendukung proses bisnis perbaikan dengan mengadopsi model To-Be skenario ketiga yang merupakan skenario terbaik dari hasil penelitian.

---

ABSTRACT Electronic government procurement system (E-GP) has an important role to support the availability of goods and services in government activities. The use of E-GP is still below the national target with efficiency less than 10%. Corruption practices in procurement sector has become a challenge in the midst of government efforts to improve the procurement process efficiency. This study aims to analyze the E-GP current conditions, design business process improvements, and E-GP information systems improvements that is able to minimize corruption and improve efficiency in the procurement process. Business Process Re-engineering (BPR) and Structured System Development (SSD) methods are used in this study. BPR is performed by modeling and simulating current and proposed processes using iGrafx software. SSD in this study consists of four stages; the creation of entity relationship diagram (ERD), relational tables, use case diagram, and data flow diagram (DFD). This study provides three choices of E-GP improvement scenarios that are able to fulfill different VOC variables, due to different solutions to minimize corruption. The simulation of the three scenario models also produce different cycle times for each scenario. The combination of BPR best practice and information system is the best scenario with cycle time reduction of 40% from 17 days to 10 days and fulfills the VOC variables of process efficiency, effectiveness, data completeness, accuracy, and data timeliness, integration, transparency and accountability in the public procurement process. The information system model using SSD method is designed to support business process improvement by adopting the third scenario model which is the best scenario from the research results.

Abstrak :
E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.

---

Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE. ......Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE.