Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi semiotik yang dilakukan pada film karya sutradara Garin Nugroho yang berjudul Bulan Tertusuk Ilalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tiga hal yang berhubungan dengan proses semiosis yang terjadi pada penyampaian pesan dalam film: tanda yang dipergunakan untuk mengemas makna krisis tradisi dalam masyarakat modernisasi dalam film, beserta motif dibalik penyampaian pesan oleh sutradara dalam membuat film. Permasalahannya, apakah Garin Nugroho menunjukkan adanya krisis tradisi dalam masyarakat melalui simbol-simbol Budaya Jawa yang dipergunakannya. Permasalahan ini termasuk kajian Ilmu Komunikasi karena terdapat suatu proses penyampaian pesan (message; oleh pengirim pesan (sender) terhadap penerima (receiver) . Penelitian semiotik ini menggunakan dua teori utama Peirce untuk Analisis Semiotik dalam film Bulan Tertusuk Ilalang dan dari Charles Sanders sistem tanda Kenneth Burke untuk menganalisis motif komunikator untuk membuat film yang begitu sarat tanda namun sekaligus dengan narasi yang minimum. Melalui Analisis Semiotik Peirce ditemukan bahwa Nugroho dalam mengemas pesan dapat dilihat dalam kode sinematis dan non-sinematis/ dimana hubungan antara tanda yang dipergunakan Garin kodeindex atau sutradara menggunakan dalam budaya Jawa untuk tanda dan obyeknya dapat berbentuk iconr symbol. Dalam sinematografinya, konsep-konsep yang dikenal mengungkapkan pengaruh budaya itu dalam masyarakat. Melalui Analisis Pentad Burke, diketahui tujuan (purpose) Garin Nugroho sebagai agent yang hendak menunjukkan adanya krisis pada tradisi Jawa terhadap masyarakat yang telah dipengaruhi modernisasi. Purpose ini direpresentasikan oleh act berupa penggunaan simbolsimbol dalam Budaya Jawa yang menunjukkan bentuk kekuasaan yang mengekang pada tradisi Keraton-Solo beserta konflik yang terjadi sebagai akibat dari tradisi ini. Beberapa contoh bentuk kekuasaan yang mengekang tersebut adalah metode pengajaran yang kaku dan keras oleh Waluyo sebagai guru sanggar kesenian, serta Ayah Ilalang yang selalu harus menghukum dengan melukai. Dengan menganalisis film yang mengangkat hubungan antara Bulan, Ilalang dan Waluyo sebagai guru mereka berdua, terlihat bahwa simbol-simbol Budaya Jawa yang dipergunakan cara sebagai tanda-tanda dalam film menggambarkan tradisi yang bersifat mengekang dan mengalami krisis sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang hidup didalamnya."

"ABSTRAKAntisaris toxicaria (J.FGmel.) Lesch. Which is known as a poisonous plant from Moraceace, has many benefits by traditional communities in some areas where use it some areas where use it to hunt, bark cloth, wood (timber) and as medicinal purpose. A. toxicaria have seeds that are recalcitrant in nature. Seeds were storage in seed Bank of Bogor Botanical Gardens. Seeds still shown viable with storage time of up to 1 year, spghnum moss medium and room temparature 15-18 C/RH 55-65%."

"Tren penjualan otomotif di Indonesia yang selalu meningkat sejak tahun 1990-an membuat persaingan penjualan mobil di Indonesia semakin sengit. Terutama dalam pasar mobil segmen Multi-Purpose Vehicle yang merupakan segmen paling laris manis di dalam pasar mobil Indonesia. Oleh karena itu diperlukannya manajemen siklus hidup produk yang baik dalam produk otomotif demi dapat bertahan atau bahkan menguasai pangsa pasar Multi-Purpose Vehicle di Indonesia. Objek penelitian adalah MPV Model A dan MPV Model B yang merupakan Multi-Purpose Vehicle yang menguasai pasar mobil Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perhitungan product line extension, perhitungan product line innovation, Uji-t (t-test), Uji Korelasi (Pearson Index), dan Importance-Performance Analysis. Hasil penelitian ini adalah usulan strategi manajemen siklus hidup produk otomotif dalam segmen Multi-Purpose Vehicle dengan tujuan mempertahankan atau bahkan menguasai pasar penjualan mobil di Indonesia. ......Since 1990, the ever-increasing sales trend of automobiles in Indonesia has made the competition atmosphere much fiercer, particularly for Multi-Purpose Vehicle, the car segment with the highest sales in Indonesia's automobile market. Therefore, a product life cycle management of automobiles is demanded to secure current position in market or further, to lead the market. This research uses MPV Model A and MPV Model B as a study case for Multi-Purpose Vehicle. Methods deployed are the computation of product line extension, the computation of product line innovation, t-test, Person Index Test, and Importance-Performance Analysis. Results are used to formulate product life cycle management strategies for automobiles of Multi-Purpose Vehicle aimed secure current position in market or further, to lead the market."

"Perubahan penggunaan lahan dari hunian menjadi industri dan pergudangan di kelurahan Kamal dan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan yang keluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, yaitu tidak sesuainya kodisi eksisting dengan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW) Kecamatan Kalideres yang telah ditetapkan (Perda 6/1999). Kondisi tersebut seakan-akan menunjukkan ketidak konsistenan Pemda DKI Jakarta dalam menata suatu wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan. Beberapa aspek yang berpengaruh dalam penggunaan lahan tersebut di antaranya adalah aspek aksesibilitas daerah tersebut ke terminal, pelabuhan dan bandara, dan kegiatan di kawasan yang saling berdekatan (neighbourhood) serta aspek harga properti pergudangan dan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari harga lahan/bangunan (Property price), aksesibilitas (accessibility) dan kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood) kepada terjadinya perubahan penggunaan lahan dari hunian menjadi industri dan pergudangan di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Metode penelitian yang adalah dengan menggunakan survey kepada 41 responden pemilik bangunan gudang, dan metode analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor harga lahan/bangunan (property price), aksesibilitas (accessibility) dan kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood penggunaan lahan dari hunian menjadi industri dan pergudangan di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood) merupakan faktor penyebab utama/dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di kelurahan Kamal dan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres. Jakarta Barat.Perubahan pola pemanfaatan lahan di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur sangat ditentukan dengan keterkaitan antar kegiatan wilayah (aglomerasi). Indikasinya dapat dilihat bahwa di Kelurahan Kamal dan Tegal Alur sedikit sekali ditemukan lahan hunian dan lahan kosong, lahan yang ada sudah padat dengan Universitas Indonesia kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri dan pergudangan.Hal ini dikarenakan lahan yang berfungsi untuk industri dan pergudangan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang berfungsi hunian. Saran penelitian adalah (1) Jika Pemda DKI Jakarta akan melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayahnya, agar lebih memperhatikan faktor kegiatan di kawasan yang berdekatan (neighbourhood) dengan wilayah tersebut; (2) Pemda DKI Jakarta agar mempertimbangkan keberadaan bangunan pergudangan di Kelurahan Kamal & Tegal Alur yang tidak sesuai dengan RTRW mengingat banyaknya tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya dari keberadaan gudang-gudang tersebut; (3) Terhadap wilayah lain yang memiliki karateristik yang sama dengan wilayah penelitian yang berpotensi menimbulkan permasalahan serupa, seperti di Kelurahan Kapuk dan Cengkareng Barat. Kecamatan Cengkareng. Jakarta Barat, Pemda DKI Jakarta harus lebih ketat melakukan pengawasan dan penertiban bangunan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; (4) penelusuran variabel lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan seperti faktor geografis, faktor kebijakan pemerintah dan faktor hukum pertanahan.

---

The changing purpose of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres Jakarta Barat showed the violence against the law which was issued by Pemda DKI Jakarta, which was the disparity between existing condition and Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW) of Kecamatan Kalideres which had been established as Perda 6/1999. This such condition was likely showing the inconsistency of Pemda DKI Jakarta in managing certain areas comply with established RRTRW. Several aspects which had influences in using areas were accessibility to terminal, seaport, and airport, and activities within close areas (neighbourhood), and also the cost of warehouses and other industrial cost. This research was aimed to analyze the influence of cost of land and building (property prices), accessibility, and activities within close areas (neighbourhood) toward the changing usage of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. 41 respondents?the warehouses owners, were particitipated in this study by employing survey method. Multiple regression analysis was used to test hypotheses.Results showed that (property prices), accessibility, and activities within close areas (neighbourhood) toward the changing usage of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres. Jakarta Barat. From the three factors of variable research, activities within close areas (neighbourhood) is a domain factor toward the changing usage of residential areas to industrial and warehouses areas in Kelurahan Kamal and Tegal Alur. Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.The changing purpose of land in Kelurahan Kamal and Tegal Alur activities within close areas to support agglomeration. This indication saw that Kelurahan Kamal & Tegal Alur only few housing and land are used, that land full with activities of industries and warehouses. This condition of the object are used to industries and warehouses to support high-economics land not housing function. Suggestions can be proposed as follow: (1) neighbourhood should be considered if Pemda DKI Jakarta decide to review Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Pemda DKI Jakarta should consider the existence of warehouses in Kelurahan Kamal & Tegal Alur which not comply with RTRW since there are so many Universitas Indonesia vi labours granting their lives from those warehouses; (3) in the case of areas which have similar characteristics with research areas which have potential to create similar problems, such as Kelurahan Kapuk and Cengkareng Barat.Kecamatan Cengkareng.Jakarta Barat, Pemda DKI Jakarta should place tighter control and building management comply with regulations; (4) tracing to find another variables which influence changes of land usage such as geographical factor, government policy factor, and land law/regulation factor."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. ......The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice. Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Penelitian mengenai keragaman mikroalga epifitik di Ciliwung wilayah perbatasan Depok sampai Jakarta Selatan telah dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2017. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan keragaman epifitik pada setiap lokasi penelitian dan hubungan dengan parameter lingkungan di setiap lokasi penelitian. Sampel diambil secara purpose random sampling agar dapat mempresentasikan hasil penelitian.Hasil identifikasi sampel diperoleh 28 jenis mikroalga epifitik dengan 5 divisi terdiri atas divisi Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta, Rhodophyta dan Euglenophyta. Frekuensi kehadiran mikroalga epifitik berkisar antara 163-606 jenis mikroalga. Frekuensi kehadiran jenis mikroalga tertinggi pada lokasi pertama yaitu Jembatan Panus dibandingkan dua lokasi lain, sedangkan frekuensi kehadiran jenis mikroalga terkecil di lokasi 3 yaitu TB. Simatupang.

---

Research on analysis The diversity of Epiphytic microlagae in Ciliwung of border Depok until Jakarta Selatan was conducted on Agustus and December 2017. The aims of this study was to describe the uniformity of epiphytic miroalgae from research site and the relationship of environmental parameters at each research sites. Samples were taken purposive random sampling.

The indentification result of sample obtained 28 spesies, 5 division consist of divisions of Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta, Rhodophyta and Euglenophyta.The presence frequency of epiphytic microalgae ranges from 163 to 606 cells. The highest frequency of presence of microalgae type in the first location is Panus Bridge compared to two other locations, while the smallest type of microalgae presence at location 3 is TB. Simatupang."

"KPBU merupakan salah satu skema pengadaan infrastuktur publik yang melibatkan swasta dengan alokasi risiko diantara para pihak terkait. Project finance merupakan salah satu mekanisme pembiayaan KPBU. Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang meminjam dana dari IBRD Bank Dunia, sehingga terikat dengan General Conditions for IBRD Financing yang salah satu ketentuanya mengatur terkait negative pledge. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait regulasi dan mekanisme pembiayaan proyek KPBU dengan skema project finance dan kaitannya dengan WBNP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. KPBU menggunakan skema BOT, dimana SPV bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek selama masa konsesi. Project finance sendiri merupakan skema pembiayaan KPBU yang menjadikan SPV sebagai pihak peminjam dana dengan sistem limited recourse. Project finance belum diatur secara spesfik dalam hukum Indonesia, namun pelaksanaanya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait perbankan, agunan, dan pelaksanaan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Klausul negative pledge Bank Dunia mengatur bahwa dalam hal terdapat peletakan kepentingan jaminan di atas aset publik terkait utang dengan pihak ketiga (tanpa persetujuan Bank Dunia), akan memberikan IBRD Bank Dunia kepentingan jaminan yang sama dan pro rata atas aset yang bersangkutan. Klausula tersebut memiliki keterkaitan dengan status jaminan proyek dan kedudukan kreditor senior pada project finance, dimana project finance dapat menjadi skema pembiayaan alternatif untuk menghindari keberlakuan negative pledge Bank Dunia. Pendefinisian aset publik yang sangat luas dalam General Conditions for IBRD Financing harus dispesifikasi dan project finance dapat dikecualikan dari keberlakuan negative pledge Bank Dunia.......PPP is one of the schemes used in public project procurement which is involving the private sector with risk allocation between the related parties. As Indonesia is one of the member countries of the IBRD loan program, it is subject to General Conditions for IBRD Financing which one of the provisions is the negative pledge. This research would solve the problem regarding regulation and mechanism of the project finance and its connection to World Bank Negative Pledge. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. PPP is applying a BOT scheme, where SPV is liable for the project’s financing, construction, and operation risk during the concession period. Project finance is a PPP financing scheme in which SPV is the party of the financing agreement with a limited recourse system. Project finance is not yet regulated specifically in Indonesia and the implementation is subject to the law and regulations regarding banking, securities, and the application of credit and finance for commercial banks. World Bank Negative Pledge Clause stipulates that any lien created on any public assets without World Bank consent, those assets will equally and ratably secure IBRD Loan Payments. The clause is having a correlation with the project collaterals, securities status, and senior lender standing in the project finance, where the presence of project finance is the alternative scheme to avert the effectuation of negative pledge to the public infrastructure financing. For recommendations, the broad scope of public asset definition ought to be specified and the project finance could be stipulated as the negative pledge exceptions for the foreign investor certainty."