Hasil Pencarian

Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query

Putusan pengadilan yang melanggar asas ultra petitum partum (studi kasus putusan perkara Waduk Kedung Ombo)

Universitas Indonesia, 2007

S22052

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Himpunan putusan-putusan pengadilan negeri. Jilid I dan II semester I dan II

Jakarta: Departemen Kehakiman, 1982

347.02 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Teguh Wicaksono Saputra, author

Penerapan Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Putusan Pengadilan = The application of principle of equality of contract and principle of freedom of contract in court decisions

Sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat membuat atau menutup kontrak yang dikehendakinya secara bebas. Asas kebebasan berkontrak ini memiliki implikasi yang luas dalam aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga apabila asas kebebasan berkontrak ini tidak dibatasi dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29261

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Endang Kumolosari, author

Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan peninjauan kembali (studi kasus putusan MA No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002

Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Teddy Cipta Lesmana, author

Status kepemilikan barang bukti setelah adanya putusan pengadilan (Studi putusan kasus illegal logging putusan no. 427/Pid.b/2012/PN.Tsm dan putusan no. 710/Pid.B/2011 /PN.Mkt = The ownership status of evidence after being the court verdict (The study verdict of illegal logging criminal act cases. Verdict No. No. 427/Pid.Sus/2012/PN.Tsm and verdict No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt

Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan barang bukti setelah putusan pengadilan, studi putusan kasus illegal logging Putusan No. 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm dan Putusan No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. Selain itu penulis juga menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang...

Universitas Indonesia, 2014

S53674

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2015

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016

657.3 PUS l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Intan Puspa Juita, author

Tunjangan nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Salah satu kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak seorang istri adalah pemberian nafkah yang berlangsung tidak hanya selama dalam perkawinan, tapi juga Pasca perceraian. Namun, walaupun sudah ada peraturan Yang mengaturnya, yakni Unang-undang NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap saja masih terjadi. kasus-kasus pelanggaran terkait nafkah istri pasca perceraian....

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2008

S21386

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Nandira Sekar Guamaharani, author

Menjaminkan tanah berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) yang cacat hukum sebagai perbuatan melawan hukum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 237/Pdt.G/2001).

Dalam kegiatan pinjam meminjam (pemberian kredit), jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi Kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh Debitur. Jaminan yang umumnya dikehendaki dalam praktek adalah yang berbentuk jaminan kebendaan berupa tanah berdasarkan pertimbangan nilai benda jaminan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT),...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008

S24559

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Riki Susanto, author

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22483

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Denny Kurniawan, author

Sahnya proses pengalihan hak atas tanah sebagai jaminan pelunasan hutang tanpa adanya perjanjian pengikatan jaminan tertulis (analisis kasus putusan PN Bogor nomor 35/Pdt.G/2006/PN.BGR)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pengikatan jaminan berupa hak atas tanah diatur melalui lembaga Hak Tanggungan. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah disertakan Badan Pertanahan Nasional dalam Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2006/PN.BGR ikut dijadikan sebagai Turut Tergugat dan diperintahkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak serta keputusan Pengadilan yang menyatakan sah...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24705

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian