Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPersaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapipara pengusaha dalam mencapai tujuannya, memperoleh laba yang sebesar-besarnya danmenguasai pasar untuk mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut.Untuk itu diperlukan hukum yang mengatur rambu-rambu yang harus ditaati secarapreventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain, agarhukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang termasuk pula tindakan hukumterhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang.Mengapa Sengketa Perdata dibidang rahasia dagang menjadi wewenang pengadilan negeridan bukan menjadi wewenang pengadilan niaga sebagaimana di atur di Undang-Undang dibidang-bidang HKI lainnya, Mengapa HKI (khususnya Rahasia Dagang) dikecualikan dariUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, Bagaimana pandangan hakim dalam kasus Ali Tjandra Sutjipto yangdimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 335/Pid B/1995/PN Sby tanggal 24September 1986 jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1497.K/Pid/1987, tanggal 10September 1993, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Penulisan Tesis inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sengketa perdata rahasia dagang menjadikewenangan pengadilan negeri karena rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran danJangka waktu perlindungan rahasia dagang yang tidak terbatas, mengakibatkan tidakdiperlukannnya penyelesaian sengketa yang cepat dan efesien. HKI mempunyai hakeksklusif yang mengakibatkan HKI dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999, tetapi walaupun dikecualiakan HKI tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Kasus dalam Ali Tjandra Sutjipto, hakim berpendapatAli Tjandra tidak melakukan tindakan pidana seperti yang di dakwakan jaksa penuntutumum."

"Rahasia dagang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang semakin populer di kalangan pengusaha. Rahasia dagang dapat diberikan perlindungan sepanjang informasi tersebut terjaga kerahasiaannya dan tidak diungkapkan ke publik. Walaupun begitu, dalam kenyataannya pemilik rahasia dagang mau tidak mau harus mengungkapkan informasi kepada karyawan untuk menunjang kegiatan usaha. Biasanya, dalam suatu perjanjian kerja akan disertakan klausula non-disclosure dan non-competition. Namun, masih terdapat kasus di mana terjadi dugaan penyalahgunaan rahasia dagang oleh mantan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan rahasia dagang dan efektivitas klausula non-competition dalam kasus dugaan penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan perusahaan kosmetik di Indonesia dan Amerika Serikat. Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Tinjauan ini ditujukan untuk membahas isu hukum yang ada dalam rahasia dagang serta pentingnya perlindungan hukum terhadapnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya beban pembuktian dalam proses persidangan serta klausula non-competition dinilai hanya efektif dalam jangka waktu tertentu saja. Klausula ini hanya merupakan upaya dan tidak bisa menjamin terjaganya aspek kerahasiaan. Sedangkan, mantan karyawan akan selalu membawa pengetahuan tersebut dan bisa kapan saja mengungkapkan informasi tersebut. Namun, hendaknya perjanjian disepakati dengan asas berkeadilan untuk menjamin kesejahteraan karyawan agar tidak melanggar hak untuk bekerja.

---

Trade secrets are an increasingly popular form of intellectual property among entrepreneurs, providing protection as long as the information remains confidential. However, business operations often necessitate the disclosure of such information to employees, typically managed through non-disclosure and non-competition clauses in employment agreements. Despite these measures, there are still instances where former employees are accused of misusing trade secrets. This study aims to analyze the protection of trade secrets and the effectiveness of non-competition clauses in cases of alleged misuse by former employees in cosmetic companies in Indonesia and the United States. Using doctrinal research methods, this study examines the legal issues surrounding trade secrets and underscores the importance of robust legal protections. The findings highlight the critical role of the burden of proof in court proceedings and reveal that non-competition clauses are only effective for a limited time. These clauses are only efforts to maintain confidentiality but do not guarantee it, as former employees may still disclose the information. However, agreements should be made based on the principle of fairness to ensure employee welfare and prevent violations of the right to work."

"Perlindungan atas informasi rahasia atau lebih dikenal dengan istilah rahasia dagang, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang tersebut sangat singkat dan padat,dibandingkan peraturan perundangan di bidang HKI lainnya. Akibatnya berpotensi untuk menimbulkan berbagai intepretasi dan ketidakjelasan bagi pelaku industri di lapangan. Fakta menunjukkan, perlindungan atas rahasia dagang ini menjadi semakin penting akhir-akhir ini sejalan dengan perkembangan trend bisnis yang menuju ke arah bisnis yang berbasis informasi.Informasi yang dirahasiakan menjadi aset perusahaan yang penting dan harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan saingan bisnisnya. Permasalahan muncul akibat pengaturan perlindungan rahasia dagang dalam undang-undang yang tidak cukup memadai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari kalangan industri tentang bagaimana bentuk nyata dari melindungi sebuah informasi rahasia,dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari persaingan curang, dsb. Pengelolaan Rahasia Dagang menjadi kebutuhan dan sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan, industri, atau pelaku bisnis lainnya, sebab banyak keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh. Salah satunya adalah sang pemilik suatu rahasia dagang dapat mencegah penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh rahasia dagang tersebut melalui cara-cara yang tidak layak.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan didukung dengan data yang relevan. Hasilnya, dikaji dari aspek hukum ekonomi perlindungan atas Rahasia dagang merupakan aset bisnis yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari persaingan curang. Sementara, kegiatan sosialisasi tentang Rahasia Dagang harus terus menerus dilakukan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk lebih memperjelas ,pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang perlu diusulkan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya."

"Rahasia sunyi: Gerakan Lesbian Indonesia"' demikian judul tulisan ini Apakah gerakan yang di maksud oleh penulis? dan mengapa dikatakan sebagai rahasia sunyi"?. Dalam menganalisis perjuangan kaum lesbian di Indonesia, penulis mengacu pada periodisasi waktu dengan mendefinisikan gerakan sebagai serangkaian aksi dan peristiwa yang berjalan dalam satu kurun waktu atau kebijakan (Soukhanov, 1996:1182)....."

"ABSTRAKtesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang notaris saat pemeriksaan atau peradilan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatan untuk merahasiakan minuta kata atau surat-surat yang melengkapi akta tersebut. dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adakah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan lampiran-lampirannya telah isampaikan oleh penggugat dalam pemeriksaan an peradilan. artinya pemohon akta kepada notaris berkenan membuka isi akta itu dalam peradilan."