Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris dengan melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJN dalam Pasal 3 dan Pasal 17. Pelanggaran pelaksanaan jabatan ini diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Papua tetapi tidak ditindak lanjuti dengan tegas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang; mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah; dan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Metode penelitian berupa yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara dengan informan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam prakteknya masih dilanggar oleh notaris dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara jabatan notaris dengan jabatan yang dirangkapnya; Optimalisasi kinerja pengawasan dan pembinaan dari Majelis Pengawas Daerah masih kurang karena alasan administratif mutasi jabatan, dan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan aktanya terdegradasi. Temuan penelitian bahwa diperlukan mekanisme yang tepat dalam pemilihan organ Majelis Pengawas Notaris dan diperlukan landasan penegakkan hukum yang kokoh dalam pengawasan sehingga kinerja MPD dalam pengawasan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab; MPD perlu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap notaris dan bagi notaris hendak memiliki kesadaran penuh bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang mulia sehingga Notaris harus menjalankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab.

---

This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by UUJN in Article 3 and Article 17 and Ethical Code of Notary. This Violation known by the MPD but they don’t followedup the case. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah and and the power of authentic deeds made by a Notary who holds multiple positions. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions he occupies. Optimalization of supervision and development from MPD is still minimum hence administrative reasons, and authentic deeds made by notaries who carry out concurrent positions are degraded.  This study founds that a precise mechanism is needed in choosing the MPN component/members, thus a strong foundation of law enforcement in supervising the MPD performance is needed. MPD needs to improve their supervising perfomance and routine investigation of notary, while a notary needs to fully alert that he must carry his duty with full responsibility."

"Tesis ini meneliti aturan pasal 17 huruf f UUJN Perubahan yang mengatur notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai swasta. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan agar notaris tetap independen dan netral. Penelitian ini mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu pertama tanggung jawab notaris akibat melakukan rangkap jabatan, mengenai otentisitas akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan, peran MPD menindaklanjuti notaris yang merangkap sebagai pegawai swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan jabatan notaris, buku, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban notaris akibat menjalankan rangkap jabatan sebagai pegawai swasta yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Terkait sanksi administratif, sesuai Pasal 12 huruf d dimana notaris tersebut dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Mengenai otentisitas akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai swasta akta tersebut hanya memiliki kekuatan di bawah tangan. Peran majelis pengawas daerah menindaklanjuti notaris yang menjalankan rangkap jabatan adalah memanggil notaris untuk menyelenggarakan sidang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran jabatan notaris.

---

AbstractThis thesis about article 17 letter f on the law of Notary rsquo s occupation asserted that notary forbidden to performing double profession as employee at private company. On this research, author raise some main issues, first one is how the responsibility of notary who performing double profession as employee at private company. The second is authenticity of deed made by notary who performing double profession as employee at private company. The last is what is the role of the district chamber of notary supervisory in addressing a notary who performing double profession as employee at private company. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched.The result of this research indicates that a notary who performing double profession as employee at private company will cause a deed the notary made only had a proofs as the underhand certificate or become a void by law can be the reason for parties who suffer the loss to demand reimbursement of the cost , compensation and interest to the notary. While the administrative sanctions the notary will get is dismissal. The last is role of the district chamber of notary supervisory is to do the notice towards the notary in order to hold a hearing to check the alleged violations from code of conduct of the notary or violation of the implementation of notary position. "

"ABSTRAKRangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkanpemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPATakan diberhentikan sementara jika telah diangkat dan mengangkatsumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT jika telah diangkat danmengangkat sumpah jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT.Pengaturan pasal ini belum diberlakukan hingga penulisan tesis ini dibuatsehingga penulis hendak menganalisa jika pasal tersebut diberlakukan.Adapun permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana pemberlakuanefektif pemberhentian sementara itu dan bagaimana status hukum sertapenerapan pemberhentian sementara itu sendiri. Penelitian inimengunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwapemberhentian sementara PPAT ini akan menimbulkan kerancuan padastatus PPAT itu sendiri. Pengaturan pasal ini dapat menyebabkandegredasi akta sebelum dikeluarkannya SK Pemberhentian SementaraPPAT.

---

ABSTRACTMultiple positions of Notary outside the jurisdiction of PPAT can cause adiscontinuation as PPAT. It is stipulated under Government RegulationNumber 24 of 2016. Under Article 10 verse (4) Government Regulationregarding Amendment of Government Regulation Number 37 of 1998regarding Regulation of The Position of The PPAT, stated that PPAT canbe temporarily discontinued if they have taking the oath/Notary pledgeoutside the jurisdiction of PPAT, if they have taking oath/ Notary pledgeoutside the jurisdiction of PPAT. The regulation of this Article has notbeen validated until this thesis completed, therefore Writer would like toanalyze in case the event of the regulation officially applied. As for theresearch question in this thesis, that is how the temporary discontinuationcan be applied effectively, and what is the effect that can be caused in theterm of legal status, along with the implementation of the temporarydiscontinuation itself. This research used juridical method, normativewith secondary data. Based on this research, Writer found that temporarydiscontinuation of PPAT has a tendency to create a confusion toward thestatus of the PPAT. The governance of this Article can lead to a deeddegradation before the Decree of the temporary discontinuationestablished."