Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[PT Bank Commonwealth merupakan sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan salah satu jenis perusahaan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Dengan kerja sama tersebut, Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditawarkan kepada nasabah. Asuransi Benda Jaminan yaitu Objek Asuransi yangmengalami kerugian, pada dasarnya akan diganti oleh pihak asuransi sesuai dengan yang dinyatakan di dalam polis. Jika kerugian yang terjadi di luar yang dinyatakan di dalam polis, maka hal tersebut tidaklah diganti berapapun nilai kerugiannya. PT Bank Commonwealth berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP merekomendasikan kepada nasabah yang telah mengajukan KreditPemilikan Rumah (KPR) untuk mengasuransikan rumahnya dengan Lembaga Asuransi yang bekerjasama dengan PT Bank Commonwealth yaitu PT Asuransi X yang mana Lembaga Asuransi X juga merupakan nasabah PT Bank Commonwealth. Peran Bank disini terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi mitranya.Tulisan ini difokuskan pada penolakan klaim asuransi yang sesuai dengan Hukum dan juga rekomendasi yang di berikan oleh Bank Kepada nasabah diatur oleh hukum serta tanggung jawab dari Bank jika ada penolakan klaim asuransi nasabahnya oleh mitranya . Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan dan didukung wawancara kepada informan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yangdigunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/35/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), mengatur sampai sejauh mana tanggung jawab bank terhadap nasabah, yaitu tentang Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank), terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masingpihak dalam melakukan bancassurance, dalam hal untuk model bisnis Referensi dan/atau Kerjasama Distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual.;PT Bank Commonwealth is a company that works closely with one of the types of companies which may conduct insurance business. With this partnership, Credit Products (KPR) offered to customers. Insurance Guarantee Objects, Objects ofInsurance namely the loss, will essentially be replaced by insurance in accordance with the stated in the policy. If the losses which occur outside stated in the policy, then it is not changed regardless of the value of the losses. PT Bank Commonwealth by Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/35 / DPNP recommend to customers who have filed mortgage (KPR) to insure his home with the Insurance Institute in cooperation with PT Bank Commonwealth, namely PT Asuransi X whichthe X Insurance Institute also are customers of PT Bank Commonwealth. Bank role here is limited as intermediaries in transmitting information insurance products of its partners. This study focused on denial of insurance claims in accordance with the law and also the recommendations given by the Bank To the customers governed by thelaws and the responsibility of the Bank if there denial insurance claims its customers by its partners. This study is a normative juridical research by conducting legal research literature as well as informant interviews. The type of data used is secondary data. The analytical method used is qualitative method. Based on the Circular No. 12/35 / DPNP regarding Implementation of Risk Management for Banks Marketing Activities Cooperation with Insurance Company (Bancassurance), regulate the extent to which the responsibility of banks to clients, which is about the clarity of the rights and obligations of each party (Bank and Bank partner insurance companies), particularly the clause that states the responsibility of each party in conducting bancassurance, in terms of business models Reference and / orCooperation Distribution, the Bank does not bear the risk on insurance products sold., PT Bank Commonwealth is a company that works closely with one of the types ofcompanies which may conduct insurance business. With this partnership, CreditProducts (KPR) offered to customers. Insurance Guarantee Objects, Objects ofInsurance namely the loss, will essentially be replaced by insurance in accordancewith the stated in the policy. If the losses which occur outside stated in the policy,then it is not changed regardless of the value of the losses. PT Bank Commonwealthby Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/35 / DPNP recommend tocustomers who have filed mortgage (KPR) to insure his home with the InsuranceInstitute in cooperation with PT Bank Commonwealth, namely PT Asuransi X whichthe X Insurance Institute also are customers of PT Bank Commonwealth. Bank rolehere is limited as intermediaries in transmitting information insurance products of itspartners. This study focused on denial of insurance claims in accordance with the lawand also the recommendations given by the Bank To the customers governed by thelaws and the responsibility of the Bank if there denial insurance claims its customersby its partners. This study is a normative juridical research by conducting legalresearch literature as well as informant interviews. The type of data used issecondary data. The analytical method used is qualitative method. Based on theCircular No. 12/35 / DPNP regarding Implementation of Risk Management forBanks Marketing Activities Cooperation with Insurance Company (Bancassurance),regulate the extent to which the responsibility of banks to clients, which is about theclarity of the rights and obligations of each party (Bank and Bank partner insurancecompanies), particularly the clause that states the responsibility of each party inconducting bancassurance, in terms of business models Reference and / orCooperation Distribution, the Bank does not bear the risk on insurance products sold.]"

"Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu oleh Bawaslu dan jajaran sesuai dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Keduanya menggunakan mekanisme yang bebeda yaitu mekanisme penerimaan laporan, kajian dengan produk rekomendasi untuk pilkada dan mekanisme adjudikasi dalam persidangan terbuka umum dengan produk putusan untuk Pemilu. Pada praktiknya terdapat hambatan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada yang difokuskan pada pelanggaran Pasal 71 ayat (2) ayat (3) dengan sanksi administrasi pembatalan calon karena diparitas mekanisme dan produk akhir ini. Ditemui variasi tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ketika produk pelanggaran administrasi berupa rekomendasi meskipun baik putusan ataupun rekomendasi, UU Pemilu dan UU Pilkada sama mengatur kewajiban KPU dan jajarannya untuk melakukan tindaklanjut. Perbedaan terletak pada konteks pilkada karena setalah rekomendasi Bawaslu diberikan UU Pilkada juga memberikan kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pilkada oleh KPU dan jajarannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu dan bagaimanakah hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pilkada jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Putusan dan Rekomendasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu menggunakan mekanisme yang diatur oleh dua regulasi yang berbeda sehingga menimbulkan disparitas meskipun diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sama sebagaimana putusan MK 48/PUU-XVII/2019. Ditemui hambatan seperti perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu, sifat dan daya ikat rekomendasi, mekanisme non adjudikasi yang tidak berimbang dengan output rekomendasi pembatalan calon, peraturan KPU yang tidak sesuai. Saran adalah perbaikan kerangka hukum dengan revisi UU Pilkada berkenaan dengan kewenangan pelanggaran administrasi menyesuaikan dengan UU Pemilu untuk pelanggaran Pasal 71 ayat (2), (3) dengan sanksi pembatalan calon dengan output putusan, mengatur hukum acara sendiri, revisi PKPU Nomor 25 Tahun 2013 dan membangun kesepahaman antar lembaga penyelenggara pemilu

---

Settlement of Election and Election administrative violations by Bawaslu and its ranks in accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Both of them use different mechanisms, namely the mechanism for receiving reports, studies with recommendation products for the regional elections and adjudication mechanisms in public open trials with decisions for elections. In practice, there are obstacles in resolving election administrative violations which are focused on violations of Article 71 paragraph (2) paragraph (3) with administrative sanctions for canceling candidates due to the disparity of the mechanism and the final product. There were variations of follow-up carried out by the KPU and its staff when the product of administrative violation was in the form of a recommendation, even though it was a decision or recommendation. The Election Law and the Pilkada Law both regulate the obligations of the KPU and its staff to follow up. The difference lies in the context of the election because after the Bawaslu recommendation was given the Pilkada Law also gave the authority to examine and decide on violations of the election administration by the KPU and its staff. The formulation of the problem in this research is howhandling of election administrative violations and handling of election administrative violations by Bawaslu and how are the obstacles in handling election administrative violations when compared to handling election violations based on Decisions and Recommendations. The writing of this thesis uses a normative juridical legal research method. The results of the study indicate that the handling of administrative violations of the Pilkada and General Elections uses a mechanism regulated by two different regulations, causing disparities even though they are carried out by institutions that have the same authority as the Constitutional Court's decision 48/PUU-XVII/2019. Obstacles were encountered such as differences in understanding between the KPU and Bawaslu, the nature and binding power of the recommendations, non-adjudication mechanisms that were not balanced with the output of recommendations for the cancellation of candidates, Inappropriate KPU regulations. Suggestions are improvements to the legal framework by revising the Pilkada Law with regard to the authority for administrative violations to comply with the Election Law for violations of Article 71 paragraph (2), (3) with sanctions for canceling candidates with decision outputs, regulating their own procedural law, revising PKPU Number 25 of 2013 and build understanding among election management bodies."

"Penelitian ini bertujuan mendapatkan usulan kebijakan sustainable manufacturing menggunakan cluster analysis method dan gap analysis berdasarkan variabel yang mencerminkan indikator sustainable manufacturing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Sentra Industri Logam di Kabupaten Tegal. Indikator tersebut meliputi indikator kepedulian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemajuan teknologi dan kemampuan manajemen. Pengklasteran menghasilkan cluster growth dan cluster mature. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah pemberian insentif, penerapan punishment, pengembangan infrastruktur yang sustainable di kawasan industri, membangun sistem informasi industri hijau melalui pembentukan kelompok usaha dan pemberian kesempatan kelompok untuk berperan aktif, peningkatan kemampuan inovasi teknologi, melibatkan peran aktif lembaga pendidikan dan penelitian serta pengembangan, sosialisasi program dan pelatihan produksi bersih dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

---

This research aims to suggestions of sustainable manufacturing policy, using cluster analysis method and gap analysis, based on selected variables that reflect indicators sustainable manufacturing at Small Medium Enterprises (SMEs) on Metal Industrial District in Regency of Tegal. This indicators include indicators of economic growth, social well-being, technological advance, performance management and environmental stewardship. The clustering produces cluster growth and cluster mature. According to the characteristic of the cluster, the resulting recommendations of policy is the provisions of incentives, applications of punishment, development of a sustainable infrastructure in industrial areas, building a green industrial information system through the establishment of business groups and giving the group the opportunity to play an active role, increasing the ability of technological innovation, involving the active role of educational institutions and research and development, socialization programs and trainning about cleaner production and National Indonesia Standar (SNI)."

"Implementasi konsep material beton berkelanjutan yang sesuai dengan tiga pilar keberlanjutan sangat penting untuk meningkatkan konstruksi berkelanjutan Indonesia. Kemudian, kontraktor sebagai salah satu pemangku kepentingan konstruksi memiliki peran untuk menggunakan dan mengimplementasikan material beton. Dengan demikian, terlihat adanya interaksi antara implementasi konsep beton berkelanjutan dengan peran kontraktor. Penelitian ini mengkaji perspektif kontraktor, baik dari BUMN maupun swasta, mengenai hambatan, peluang, dan rekomendasi dalam menerapkan konsep beton berkelanjutan pada proyek konstruksi Indonesia. Hal ini dilakukan melalui tiga jenis investigasi yang terdiri dari validasi konten dan konstruk yang melibatkan para ahli di industri, survei pilot, dan kuesioner responden. Hasil penelitian menemukan bahwa kedua kelompok subjek memiliki pandangan yang sama mengenai sumber hambatan utama, yaitu aspek ekonomi. Aspek ini terkait dengan biaya dan keuntungan proyek konstruksi. Kemudian, kedua kelompok subjek juga memiliki pandangan yang sama mengenai peluang utama yang datang dari aspek ekonomi. Di sini, peluang terkait dengan pengurangan biaya material dan pemberian insentif finansial untuk proyek konstruksi yang menggunakan beton berkelanjutan. Terakhir, rekomendasi dalam mengatasi hambatan utama yang dipilih oleh kedua subjek adalah melakukan kegiatan pendidikan baik untuk klien dan pekerja untuk meningkatkan permintaan beton berkelanjutan, memfokukskan manfaat kegiatan pendidikan, dan berkolaborasi dengan para ahli saat melakukan program pelatihan.

---

Implementation of the sustainable concrete material concept is essential to increase Indonesia's sustainable construction following the three pillars of sustainability. In addition, the contractor, a part of the construction stakeholder, has the role to use and implement the concrete material. Thus, there is a visible interaction between sustainable concrete concept implementation and the contractors. This research examined contractors' perspectives, both from state-owned and private companies, on the barriers, opportunities, and recommendations in implementing the sustainable concrete concept in the Indonesian construction project. It was done through a three-part investigation consisting of content and construct validation that involved experts in the industries, pilot surveys, and questionnaire respondents. The research found that both subject groups share the same perspective regarding the source of the main barrier, namely the economic aspect. This aspect is associated with the cost and profit of construction projects. Then, both subject groups also share the same perspective regarding the main opportunities that come from the economic aspect. Here, the opportunity is related to reducing material costs and providing financial incentives for construction that utilize sustainable concrete. Lastly, the recommendation in tackling the main barrier chosen from the combination of both subject groups' perspectives is to conduct educational activities both for clients and workers to improve demand, focus on the benefits of the educational activity, and collaborate with experts when doing the training program."

"Makalah ini memiliki tujuan untuk menganalisa rekomendasi strategis untuk pengembangan bisnis pada Perusahaan Rntr., sebuah perusahaan rental pakaian, dimana perusahaan mempertimbangkan untuk menggandeng brand baju baru sebagai partner rental, atau menambahkan fitur servis baru. Melalui analisa internal dan eksternal, menggunakan kerangka kerja SWOT, PESTEL, dan Five Forces Porter, serta perumusan masalah menggunakan TOSCA, rekomendasi yang dihasilkan adalah untuk fokus pada penargetan merek klien baru, terutama di segmen fashion pria. Strategi ini memanfaatkan kekuatan Rntr., seperti database pelanggan yang luas dan kombinasi layanan unik, sekaligus mengatasi keterbatasan internal seperti pendanaan dan tenaga kerja yang terbatas. Bermitra dengan merek seperti M.J. Bale, Peter & Jackson, dan Ferrari East disarankan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan mendiversifikasi inventaris. Rencana implementasi strategis, bersama dengan metrik kinerja dan manajemen risiko, diuraikan untuk memastikan eksekusi yang sukses. Memfokuskan pada kemitraan klien baru menawarkan jalur yang skalabel dan hemat biaya bagi Rntr. untuk meningkatkan pertumbuhan, mencapai tujuan lingkungan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar penyewaan mode yang terus berkembang.

---

This paper aims to analyse strategic business development recommendations for Rntr., a clothing rental company, which is considering to partner with new clothing brands as rental partners or extending new service features. Through internal and external analyses, including SWOT, PESTEL, and Porter’s Five Forces, along with problem formulation using the TOSCA framework, the recommendation is to focus on targeting new client brands, particularly in the men's fashion segment. This strategy leverages Rntr.’s strengths, such as an extensive customer database and unique service combination, while addressing internal constraints like limited funding and manpower. Partnering with brands such as M.J. Bale, Peter & Jackson, and Ferrari East is suggested to enhance market reach and diversify inventory. A strategic implementation plan, complete with performance metrics and risk management, is outlined to ensure successful execution. Focusing on new client partnerships provides Rntr. with a scalable and costeffective path to boost growth, achieve environmental goals, and maintain a competitive edge in the evolving fashion rental market."

"Latar belakang: Wanita hamil berisiko lebih tinggi mengalami defisiensi vitamin D karena peningkatan kebutuhan kalsium dan vitamin D selama kehamilan. Meningkatnya kekhawatiran akan paparan sinar matahari dan kanker kulit, banyak orang menghindari paparan sinar matahari atau menggunakan pelindung sinar matahari. Makanan yang kaya akan vitamin D menjadi sumber potensial untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Hanya ada beberapa sumber makanan alami yang baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Di antara sumber makanan tersebut, ikan memiliki kandungan vitamin D yang paling tinggi dan merupakan sumber makanan alami yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan ketersediaan ikan kaya vitamin D di daerah penelitian, membandingkan asupan nutrisi dan pola makan, serta menyusun Panduan Gizi Seimbang berbasis Pangan Lokal (PGS-PL) bagi ibu hamil di daerah dengan ketersediaan ikan kaya vitamin D yang rendah dan tinggi.

"

Pekerja dengan obesitas, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol darah tinggi lebih sering ditemukan pada populasi pekerja minyak dan gas. Perubahan gaya hidup, terutama promosi mengenai diet yang sehat sangat dibutuhkan di kalangan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asupan gizi dan pola makan pekerja minyak dan gas, kemudian menyusun FBRs dan menu padat gizi untuk memperbaiki pola makan dan problem nutrient dari pekerja minyak dan gas laki-laki berkewarganegaraan Indonesia dan berusia 30-49 tahun. Studi pengembangan ini dilaksanakan di perusahaan minyak dan gas offshore dan onshore yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini diikuti oleh 31 orang pekerja. Pola makan mingguan pekerja dinilai dengan menggunakan dietary recall 24 jam, 5 hari food tally dan 1 hari weighed food record. Food-based Recommendations (FBRs) dikembangkan dengan menggunakan software linear programming, yaitu WHO-Optifood. Diet actual dari pekerja menggambarkan asupan asam lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi diikuti dengan rendahnya asupan asam lemak tidak jenuh ganda, termasuk omega-3 dan omega-6, EPA dan DHA. Permasalahan lainnya adalah rendahnya asupan serat pangan, asam folat dan kalsium, serta tingginya konsumsi natrium. Analisis LP menunjukkan bahwa kalsium, asam lemak tidak jenuh ganda, omega-6 dan serat pangan merupakan problem nutrient. Makanan padat gizi yang teridentifikasi salah satunya adalah ikan yang berminyak. FBRs yang terpilih dapat meningkatkan kecukupan vitamin C, omega 3, EPA, DHA, folate, vitamin B12, dan vitamin A. Akan tetapi, masih terdapat selisih problem nutrient. Menu padat gizi yang dialokasikan pada menu camilan dapat mencapai selisih tersebut. Perusahaan minyak dan gas direkomendasikan untuk melakukan beberapa modifikasi untuk menjadi lingkungan yang mendukung para pekerja melakukan diet sehat.

 

---

Obese workers with high blood pressure and high cholesterol level is usual to find in oil and gas industry. There is a clear need for lifestyle modifications, especially healthy diet promotion in the worksite. This study aimed to describe the nutrient intake and dietary pattern of oil and gas worker, thus developed sets of FBRs and nutrient-dense menu to improve dietary practices and problem nutrient among Indonesian male oil and gas workers aged 30-49 years old. This developmental study was conducted in offshore and onshore oil and gas company located in East Kalimantan Province, Indonesia. Accordingly, 31 workers completed this study. Weekly food consumption pattern was measured through 1-d 24-hour dietary recall (24HR), 5-d qualitative food record and 1-d weighed food record. Food-based Recommendations (FBRs) was developed using linear programming software, WHO-Optifood. The actual diet of workers reflected high intake of saturated fat and dietary cholesterol accompanied by low intake of polyunsaturated fat, including n-3 and n-6 PUFA, EPA and DHA. Other issues were low intake of dietary fiber, folate, and calcium, and excess intake of sodium. LP analysis showed that calcium, PUFA, omega-6 and dietary fiber was problem nutrient. Local fatty fish were potential nutrient-dense foods identified to fill the nutrient gaps. Final FBRs would ensure the adequacy of vitamin C, omega 3, EPA, DHA, folate, vitamin B12, and vitamin A. However, the gaps of problem nutrient remain. Nutrient-dense menu allocating at the coffee break snack time successfully cover all those gaps. It is advisable not only for the workers but also the worksite to modify their working environment into a supportive healthy eating environment.

 

"

"Penggunaan Youtube sebagai sumber informasi meningkat khususnya dalam konteks ketika konsumen ingin membeli sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh konten rekomendasi produk di Youtube untuk meningkatkan niat membeli secara impulsif produk yang direkomendasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuesioner digunakan sebagai instrumen untuk pengumpulan data. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 338 pengguna Youtube di Indonesia yang menonton saluran Youtube GadgetIn setidaknya di tahun lalu. Data diproses menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dan menggunakan perangkat lunak Lisrel 8.0. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik sinyal tertentu memiliki efek pada kepercayaan pada merekomendasikan dan kasih sayang produk untuk menciptakan perilaku pembelian impulsif pelanggan.

---

The use of Youtube as source of information is increasing specially in a context when consumers want to buy something. This study aims to understand the effect of product recommendation content on Youtube to increase the intention to buy impulsively the products recommended. This study uses a quantitative approach. The questionnaire is used as an instrument for data collection. Respondent who were included in this study are 338 Youtube users in Indonesia who watched GadgetIn Youtube channel at least in last year. Data is processed using the Structural Equation Modeling SEM method and using Lisrel 8.0 software. The result of the study concluded that certain signals characteristics have an effect on trust in recommender and product affection in order to create an impulsive buying behaviour of customers."

"Penelitian ini menganalisis jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas mudik menggunakan transportasi pribadi berfokus pada pemudik asal Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Emisi gas rumah kaca dari kategori transportasi, khususnya transportasi darat, memiliki kontribusi signifikan terhadap total emisi sektor energi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jejak karbon dalam aktivitas mudik serta memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hal ini. Metode perhitungan jejak karbon dalam penelitian ini mengacu pada metode fuel-based dari dokumen World Resources Institute (WRI) Indonesia. Faktor emisi (EF) bahan bakar di Indonesia digunakan untuk memastikan relevansi hasil perhitungan. Data dikumpulkan melalui kuisioner yang disebarkan kepada pemudik asal Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap jejak karbon, di mana hasilnya menunjukkan bahwa jarak perjalanan memiliki pengaruh paling signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jejak karbon dari pemudik asal Kota Tangerang mencapai 10396,8 kgCO2, sementara pemudik asal Kota Bekasi memiliki jejak karbon sebesar 7218,5 kgCO2. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran terhadap dampak jejak karbon dalam aktivitas mudik menggunakan transportasi pribadi, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk penurunan emisi di masa mendatang.

---

This research analyzes the carbon footprint generated from homecoming activities using private transportation, focusing on homecomers from Tangerang and Bekasi. Greenhouse gas emissions from the transportation category, particularly land transportation, significantly contribute to the total energy sector emissions in Indonesia. The aim of this study is to analyze the factors influencing the carbon footprint in homecoming activities and to provide a better understanding of this issue. The carbon footprint calculation method in this research refers to the fuel-based method from the World Resources Institute (WRI) Indonesia's document. Fuel emission factors (EF) in Indonesia are utilized to ensure the relevance of the calculation results. Data were collected through questionnaires distributed to homecomers from Tangerang and Bekasi. Pearson correlation analysis was conducted to identify the most influential factors on the carbon footprint, where the results showed that travel distance had the most significant impact. The calculation results indicate that the carbon footprint from homecomers from Tangerang reached 10,396.8 kgCO2, while homecomers from Bekasi had a carbon footprint of 7,218.5 kgCO2. The implications of this research underscore the importance of awareness regarding the carbon footprint impact in homecoming activities using private transportation, with the hope of generating better recommendations for emission reduction in the future."

"Peneliatian ini membahas mengenai pelaksanaan putusan Dispute Settlement Body (DSB) dalam sengketa rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada forum World Trade Organziation (WTO). Sengketa ini terjadi akibat regulasi teknis yang diterapkan Amerika Serikat melarang peredaran serta penjualan rokok kretek di wilayahnya, namun tidak melarang rokok menthol yang merupakan produk domestiknya. Penyelesaian sengketa rokok kretek ini melalui prosedur yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU). Panel yang memeriksa sengketa ini mengeluarkan laporan akhirnya yang menyatakan bahwa regulasi teknis Amerika Serikat melanggar TBT Agreement, sehingga direkomendasikan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan WTO. Amerika Serikat mengajukan banding atas hal ini, namun Appellate Body kembali menguatkan laporan Panel tersebut. Laporan akhir dari Appellate Body kemudian diadposi oleh DSB. Amerika Serikat sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan reasonable period of time guna melaksanakan putusan DSB. Namun setelah tenggang waktu berakhir rekomendasi putusan DSB tetap tidak dilaksanakan Amerika Serikat, sehingga Indonesia mengajukan permohonan retaliasi kepada DSB.Penelitian ini menggunakan analisa yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Sebagaimana karakteristik penelitian hukum, untuk memecahkan suatu masalah dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dan rekomendasi putusan DSB seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DSU. Menjamin dilaksanakannya implementasi dan rekomendasi putusan DSB sebenarnya merupakan kewajiban seluruh anggota WTO, terutama para pihak yang telah mempercayakan penyelesaian sengketanya melalui DSB. Dalam sengketa rokok kretek ini, Indonesia telah melakukan upaya hukum yang seharusnya dan telah sesuai dengan prosedur dan kaidah WTO. Indonesia mengajukan pemohonan kepada DSB untuk retaliasi dalam bentuk penangguhan konsesi tarif dan kebijakan lainnya terhadap Amerika Serikat, disertai tuntutan ganti rugi sebesar US$50.5 juta.

---

The focus of this study is the implementation of adopted Dispute Settlement Body (DSB) ruling in the clove cigarettes dispute between Indonesia and United States of America (USA) in the World Trade Organization forum. The dispute caused by technical regulation of USA which affecting the production and sale of clove cigarettes in its territory, yet excluded domestic product menthol cigarettes. The dispute settlement through the Dispute Settlement Understanding (DSU) procedure. The report of the Panel decided that USA technical regulation is inconsistent with TBT Agreement, and shall adjust with WTO agreements . USA appeal the report of the Panel, but Appellate Body uphold the report of the Panel. The report of the Appellate Body then adopted by the DSB. USA as loosing party requested the reasonable period of time to comply the DSB ruling. However USA has yet to comply the implementation of adopted recommendations or rulings of the DSB even expiry of the reasonable period of time, so that Indonesia requested for retaliation to the DSB.

This study uses literature study approach, which focus on rules or norms in the positive law. As a legal study characteristics, to solve an issue and provide a prescription, this study uses primary legal materials and secondary legal materials.

The result of this study shows that the implementation of adopted recommendations or rulings of the DSB shall be complied according to the DSU. Ensure the implementation of adopted recommendation or rulings of the DSB is the responsibility of WTO members, especially the parties who commited their dispute settlement to DSB. In this clove cigarettes dispute, Indonesia has reached an appropriate legal acts accordance to the rules and procedures of the WTO. Indonesia has requested the DSB for the suspending concessions or other obligations to USA for bring a measure into conformity with the same level of US$50.5 millions."