Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis struktur rangka beton bertulang biasa dilakukan dengan anggapan bahwa balok dan kolom beton dalam keadaan utuh, tidak retak, dan tidak memperhitungkan efek tulangan dalam perhitungan kekakuan atau momen inesia elemen-elemennya. Padahal, balok dan kolom beton retak pada beban layan sehingga momen inersia atau kekakuannya berubah. Perubahan kekakuan ini menimbulkan redistribusi momen ultimate. sehingga momen desain untuk perhitungan penulangan juga berubah. Perlu dikaji seberapa signifikan rediatribusi momen ini dengan analisis struktur rangka beton benulang dengan kekakuan yang dimodifikasi pasca-retak.

---

ABSTRACT
Structural analysis of reinforced concrete frame is usually done under assumption that the beams and columns in non-crack stadium and the effect of reinforcement to the moment of inertia or elements stiffness. In fact, the beams and columns crack under service load, so the moment of inertia or stiffness on the elements changes. This stiffness change brings the redistribution of ultimate moment. So the design moment also change. It is necessary to know how significant the ultimate moment redistribution is with the modified stiffness analysis in crack stadium.

Abstrak :
Tanah-tanah yang telah diberikan kepada para petani dalam rangka pelaksanaan program landreform dengan cara meredistribusikannya merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dalam memeratakan kepemilikan tanah kepada warga Negara Indonesia. Pemberian hak-hak atas tanah kepada para petani melalui redistribusi ini dilakukan oleh menteri Agraria dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (Sk-Kinag) sebagai dasar bukti pemberian tanah-tanah tersebut dan bukti kepemilikan atas tanah-tanah yang diterima oleh para petani. Tanah-tanah yang diberikan berdasarkan SK-Kinag ini dikenal sebagai tanah-tanah Kinag, yang dalam pengertiannya adalah tanah-tanah yang diperoleh para petani melalui surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria atas tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan landreform, dan pelaksanaan pemberian ini dilakukan dengan meredistribusikan tanah-tanah. Bagi para petani yang telah memperoleh hak atas tanah dengan SK-Kinag, harus melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam syarat-syarat untuk menerima tanah-tanah Sk-Kinag ini. Bagi para petani yang tidak melaksanakan ketentuan dan syarat dari tanah-tanah Sk-Kinag ini sesuai ketentuan yang telah diatur bagi penerima Sk-Kinag, maka SK-Kinag ini dibatalkan dan tanah dapat dimiliki oleh orang lain dengan cara mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sehingga terdapat hak-hak pihak lain dengan timbul bukti sertipikat hak atas tanah di atas tanah petani yang diberikan berdasarkan SK-Kinag ini. Dalam penelitian ini masih banyaknya para pemegang Sk-kinag yang tidak terdaftar dan tercatat dikantor pertanahan, sehingga data mengenai kepemilikan tanah-tanah tersebut tidak diketahul. Penertiban yang lebih serius harus dilakukan oleh kantor pertanahan terhadap tanah-tanah yang telah diberikan kepada para petani berdasarkan Sk-Kinag ini agar tidak tumpang tindih dalam bukti kepemilikan suatu objek tanah.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadi sempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatu pembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapat dikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang – undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini adalah berbentuk yuridis normatif yang sifatnya preskriptif analitis yang pada akhirnya memberikan saran agar saksi ahli yang berkompeten di bidangnya dapat dihadirkan dalam suatu persidangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan dirasa perlunya untuk merevisi beberapa peraturan hukum dalam bidang pertanahan.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the conditions that must be met by the party that conducting the liberation of land rights to land that has been liberated to be perfectly legitimate and legally binding, as well as regarding to the concept or limitation of rights over the land liberation as well as the limitation or concept to the land that can be said to be displaced. From the results of research, the author argues that the decision of the Tribunal of judges in the Supreme Court Verdict Number 160/PK/PDT./2011 still felt less precise on laws and less based on justice. The research in this thesis is the juridical normative that shaped in prescriptive analytical that ultimately provide recommendations to make a competent expert witnesses in their field can be presented in a trial/court, particularly related to land and felt the need to revise some of the legal regulations in the field of land.

Abstrak :
Redistribusi tanah sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria adalah usaha pemerintah dalam menata kembali distribusi kepemilikan tanah agar tercipta penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak redistribusi tanah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan metode instrumental variable. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Desa Sukamulya meningkat 2 prob 0 01 akibat dari program redistribusi tanah dibandingkan kelompok kontrol. Oleh karenanya reformasi agraria perlu diteruskan dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan memberikan akses dan pemilikan lahan kepada petani. ...... Land redistribution as part of land reform is government's initiatives to reorganize the distribution of land to make equality in land tenure issues. The aim of this research is to analysis the impact of land redistribution toward social welfare in Sukamulya village Rumpin sub district Bogor Regency using a quasi experimental with instrumental variables method. The result of this research show positive effect on household's income beneficiaries as an impact of the program. The income are increase about 2 prob 0 01 relative to the control group. Overall the findings suggest that landreform's quantity and quality need to be continued and improved by giving access andland ownership for peasant.

Abstrak :
Penulisan disertasi ini terbagi dalam 3 bagian utama: Pertama, menghitung biaya pokok penyediaan tenaga listrik tahun 2014 dibedakan menurut karakteristik pembangkit di masing-masing wilayah dan waktu (peak dan off-peak) menggunakan metode revenue requirement. Penggunaan biaya universal memperlihatkan bahwa subsidi lebih banyak dinikmati oleh wilayah Jawa, sedangkan penggunaan biaya pokok yang berbeda memperlihatkan sebaliknya. Penggunaan biaya pokok yang berbeda juga menghasilkan total alokasi subsidi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan biaya universal. Di masa depan, penerapan biaya menurut wilayah dan waktu dalam menghitung alokasi subsidi hendaknya diikuti dengan penerapan tarif regional serta melibatkan pemerintah daerah setempat terkait cost sharing subsidi. Kedua, menghitung biaya penyediaan listrik di masing-masing kelas pelanggan dibedakan menurut wilayah menggunakan metode Long Run Marginal Cost berdasarkan rencana jangka panjang penyediaan listrik 2015-2024. Terjadi distorsi tarif (subsidi silang antar kelas pelanggan) dimana kelas pelanggan industri mensubsidi kelas pelanggan rumah tangga. Tingginya selisih biaya penyediaan dan tarif berlaku, menyebabkan PLN kehilangan kesempatan untuk membiayai investasi ketenagalistrikan di Indonesia yang rata-ratanya per tahun mencapai US$ 6,94 miliar. Ketiga, mengaplikasikan metode Frisch untuk menghitung elastisitas permintaan terhadap harga melalui elastisitas pengeluaran. Nilai elastisitas harga yang diperoleh digunakan untuk menganalisis perubahan kesejahteraan rumah tangga, redistribusi dan inefisiensi subsidi menggunakan data triwulanan Susenas 2014 berdasarkan tiga skenario kenaikan tarif. Pencabutan subsidi untuk rumah tangga dengan daya minimal 1.300 VA dan pengurangan subsidi untuk rumah tangga dengan daya maksimal 900 VA memperlihatkan adanya penurunan kesejahteraan rumah tangga, dan peningkatan persentase penduduk miskin namun redistribusi subsidi menjadi lebih baik serta inefisiensi subsidi pada rumah tangga daya terpasang 450 VA. Sebelum kebijakan menaikkan tarif diimplementasikan hendaknya dilakukan verifikasi rumah tangga melalui pencocokan dan penelitian di lapangan dengan harapan di masa depan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

---

The writing of this dissertation is divided into three main ideas: First, calculate the cost of supplying electricity in 2014 is differentiated according to the characteristics of the plant in each region and time (peak and off-peak) using the revenue requirement method. The use of universal costs shows that more subsidies are enjoyed by the Java region, whereas the use of different basic costs shows otherwise. Different cost of use also resulted in a lower total subsidy allocation than the use of universal costs. In the future, the implementation of costs by region and time in calculating the subsidy allocation should be followed by the application of regional tariffs and involving local governments on the cost-sharing of subsidies. Second, calculate the cost of providing electricity in each class of customers differentiated by region using Long Run Marginal Cost method based on long-term plan of electricity supply 2015-2024. There is a tariff distortion (cross-subsidy between customer classes) where the class of industrial customers subsidizes the class of household customers. The high cost of provisioning and tariffs is prevailing, causing PLN to lose the opportunity to finance an electricity investment in Indonesia, which averaged US $ 6.94 billion per year. Third, apply the Frisch method to calculate the elasticity of demand for prices through the elasticity of expenditure. The value of elasticity of prices obtained is used to analyze changes in household welfare, redistribution, and inefficiency of subsidies using quarterly data of Susenas 2014 based on three tariff increment scenarios. The abolition of subsidies for households with a minimum power of 1,300 VA and a reduction in subsidies for households with a maximum of 900 VA shows a decrease in household welfare, and an increase in the percentage of the poor but better redistribution of subsidies and the inefficiency of subsidies in installed households of 450 VA. Before the policy of raising tariffs implemented, household verification should be conducted through matching and field research in the hope that in the future subsidies will be more targeted.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi spasial dari pertumbuhan ekonomi, redistribusi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode Susilo Bambang Yudhoyono (yaitu, dari 2004 hingga 2014 menggunakan metode   dekomposisi kemiskinan, growth incidence curve, dan beberapa indeks pertumbuhan yang pro-poor.  Data yang digunakan berasal  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan yang diadakan di Indonesia antara tahun 2004 dan 2014. Tesis ini menyajikan tiga wawasan ekonomi utama selama periode Susilo Bambang Yudhoyono: 1) insiden kemiskinan menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2014, 2 ) pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode ini umumnya tidak berpihak pada orang miskin, dibuktikan dengan kurva insiden pertumbuhan yang miring ke atas, dan 3) perbedaan regional ada dalam bentuk kurva insiden pertumbuhan; karena itu pro-poor pertumbuhan ekonomi bervariasi antar provinsi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dilakukan oleh Kakwani dan Pernia (2000), penulis mengklasifikasikan provinsi ke dalam lima kelompok berikut ini sehubungan dengan pro-poor growth index (PPGI). Hasil empiris  mendukung pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Namun, beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Gorontalo dan Bengkulu mengalami pertumbuhan untuk non-pro-poor  dan  pro-poor yang lemah. Untuk mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin di semua provinsi, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat penting untuk provinsi-provinsi yang tertinggal tersebut.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis explores the spatial dimensions of economic growth, redistribution, and poverty reduction in Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono period (i.e., from 2004 to 2014) using the poverty decomposition method, the growth incidence curve, and several pro-poor growth indices. I gathered my data from the annual National Socio-economic Surveys conducted in Indonesia between 2004 and 2014. Analyzing this data, my thesis presents three key economic insights about the Susilo Bambang Yudhoyono period:1) poverty incidence significantly declined between 2004 and 2014, 2) the economic growth that occurred during this period was generally not pro-poor, made evident by an upward sloping growth incidence curve, and 3) regional differences exist in the shape of the growth incidence curve; the pro-poorness of economic growth therefore varies between provinces. Using the classification system proposed by Kakwani and Pernia (2000), I classify provinces into the following five groups with respect to their pro-poor growth index (PPGI). Our empirical results support the pro-poor growth in a nation. However, some provinces such as North Maluku, Gorontalo and Bengkulu experienced non-pro-poor growth and weakly pro-poor. To promote the pro-poor growth in all provinces, the governmental supports in infrastructure and human capital development are essential for the above lagged provinces.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun dalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan. Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang Hak Milik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena memperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusi dari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat membantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuan permohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
The increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising number of disputes over the land property control between the parties who have vested interest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, the law that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government to implement land registration, in addition to the obligation of the landowners to register property rights. The system of land registration in Indonesia is a system of registration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership. The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holder of the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of this study has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificates by means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellation of certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data. Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in the one hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they should be because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they have purchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail to provide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process of registration of land property in accordance with the law of land registration in Indonesia.