Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terwujudnya MoU Helsinki Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Secara politis harus diakui merupakan “kemenangan politis” bagi GAM dikarenakan besarnya konsesi yang diberikan Pemerintah RI dalam pengelolaan pemerintahan, partisipasi politik, pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, HAM serta amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM. Dan setelah sepuluh tahun MoU Helsinki berlalu ternyata Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan lebih mengedepankan untuk mendapatkan syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Pemerintah Aceh (GAM) berusaha mewujudkan gagasan politik Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh melalui konsep “Succesor States” (negara sambungan). Gagasan politik Hasan Tiro tersebut menggunakan pendekatan sejarah masa lalu Aceh pada era Kesultanan yang diklaim telah memiliki kedaulatan sebagai sebuah “negara merdeka” sebelum Indonesia merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. Metode membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Orang yang dipilih sebagai informan kunci adalah orang yang bisa ”membuka pintu” untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:1) Tokoh elit GAM dan tokoh-tokoh GAM lainnya. 2) Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan dengan tujuan penelitian. 3) Bersedia menjadi informan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka untuk mengungkap ancaman skenario MoU Helsinki dijadikan pijakan Pemerintah Aceh (GAM) merdeka melalui jalur politik. Secara akademis, penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian lain yang berfokus pada penanganan konflik dan proses reintegrasi dan perdamaian GAM ke dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini mengungkap adanya indikasi ke arah perang politik untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalur politik, referendum. Sekaligus memberikan Deteksi Dini kepada pemerintah RI untuk melakukan Cegah Dini. Hal ini merupakan kekhususan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

---

The realization of the MoU between Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) on 15 August 2005 in Helsinki, Finland. Politically it must be admitted were "political victory" for GAM due to the large concession by the Government of Indonesia in the management of government, political participation, economic management and natural resources, human rights and amnesty and reintegration of former GAM members. And after ten years elapsed turns MoU Aceh government in running the government put forward to get the terms of the establishment of a state. The Government of Aceh (GAM) trying to realize political ideas Hasan Tiro to liberate Aceh through the concept of "Succesor States" (connection state). Hasan Tiro political ideas of the past history approach Aceh Sultanate era that claimed to have had sovereignty as an "independent state" before Indonesia's independence. The method used in this study is the case study method. Testing in detail against the background of a subject or a person or a particular event. Limiting methods case study approach as an approach by focusing on an intensive and detailed case. The person selected as key informants are people who could "open the door" to recognize the entire field extensively. To determine the key informants, researchers determined the following criteria: 1) Figures elite GAM and other GAM leaders. 2) It has a lot of useful information, related to the research objectives. 3) Willing to become informants. This study uses several theories as a framework to uncover the threat scenario used as the basis of the Helsinki MoU the Government of Aceh (GAM) independence through political way. Academically, different studies conducted with other studies that focus on conflict resolution and peace processes and reintegration into society of GAM in Aceh. Results of this study reveal the indication of the direction of the political war to gain independence through politics, referendum. Early detection while providing the Indonesian government to Prevent Early. This is a specificity in a study conducted by researchers

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana media massa yang beredar di Catalu a memberikan pandangannya terhadap proses referendum yang diadakan oleh pemerintah Catalu a pada 9 November 2014, serta mengungkap faktor-faktor penyebab kegagalan Referendum 2014 tersebut. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pemaparan deskriptif. Tesis ini menggunakan pendekatan tekstual untuk menjawab permasalahannya, yaitu dengan Teori Semiotik dan Analisis Wacana. ...... This study focus on how the mass media in Catalonia give their view on the referendum held by Catalonia rsquo s government on November 9, 2014, and also revealing the factors that caused the failure of 2014 Referendum. This study is qualitative descriptive interpretive. This study uses textual approach to answer the issues, namely, the Theory of Semiotics and Discourse Analysis.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pergerakan republikanisme yang telah lama ada di Australia sejak tahun 1960an ketika mulai kembali bangkitnya republikanisme hingga referendum 1999. Pada tahun 1963 Geoffrey Dutton menerbitkan sebuah artikel yang membawa semangat republikanisme, ia menghimbau Australia untuk menghilangkan British Subject dalam sumpah kewarganegaraan Australia serta mengajak untuk berdirinya Republik Australia. Hampir satu tahun berselang Donald Horne menerbitkan buku The Lucky Country yang mengkritik nilai konservatisme serta kemandegan yang ada di pemerintahan Australia , seharusnya pemerintah bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghilangkan cara lama yang sudah ada sejak zaman kolonial. Selanjutnya adalah Les Murray seorang penyair yang membawa nilai republikanisme khas Australia yaitu membawa suasana ala pedesaan dan melibatkan masyarakat pedesaan dan suku Aborigin yang kadang dilupakan oleh masyarakat kulit putih Australia. Hingga pada akhirnya di tahun 1988 Perdana Menteri Keating mencoba untuk membawa Australia ke bentuk republik di awal millenium nanti melalui referendum walaupun pada akhirnya gagal.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses about republican movement which already exist since the re emergence of republicanism in 1960s in Australia until public referendum in 1999. In 1963 Geoffrey Dutton publish an article which contains spirit of republicanism, he appealed to Australian government to remove British Subject in Oath to become Australian citizen. Almost one year later Donald Horne publish The Lucky Country, a critic social book which critic the existing conservatism value in Australian government. Les Murray who are an acclaimed poet brings a new flavour to Australian republicanism, that is bringing a bush like republikanism and involving rural people and aboriginal culture which are forgotten by the white society in Australia. Republicanism moves to the serious stage when in 1988, Prime Minister Keating promised to bring Australia to a Republic in the new millenium which was gained by holding a referendum, however the referendum failed to pass.

Abstrak :
The constitutional referendum has become a vital feature of modern constitution-making and reform. This book provides the first full-length analysis of the theoretical foundations of constitutional referendums, assessing their democratic credentials and the design decisions that affect the value and legitimacy of the referendum process.

Abstrak :
This book defining democracy looks both at the theory of why and the history of how different voting procedures have come to be used, or not, as the case may be, in the three fields of democratic structures. Firstly, in decision-making, both in society at large and in the elected chamber. Secondly, in elections to and within those chambers, and thirdly, in the various forms of governance, from no-party to multi-party and all-party, which have emerged as a result.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu upaya mempertahankan bangunan politik Orde Baru adalah dengan menciptakan struktur dan fungsi dari lembaga politik dan kenegaraan yang sesuai dengan keinginan rejim politik. Hal ini tentu berkaitan dengan keperluan (need) dan kepentingan (interest) yang telah diperhitungkan dalam strategi dan langkah-langkah yang lebih taktis.

Asas tunggal dihasilkan dari landasan perlunya mengurangi ideologi yang beredar dalam masyarakat, sementara referendum dimaksudkan untuk menjamin kelestarian suatu kesepakatan yang menjadi salah sendi berdirinya rejim Orde Baru.

Pengajuan azas tunggal oleh eksekutif didasarkan oleh trauma masih belum diterimanya Pancasila secara utuh oleh partai-partai politik, dan juga Golkar, yang ada. Penajaman ini ditunjukkan oleh aktivitas dalam kampanye pemilihan umum 1992.

Sementara itu pengajuan referendum dilihat sebagai suatu parameter dari keberhasilan pembangunan yang justru menumbuhkan sikap kritis dan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Abstrak :
Penolakan terhadap Konstitusi Europa yang telah terjadi, ternyata bukanlah dikarenakan sisi formil ataupun sisi materil yang riil dari konstitusi itu kan tetapi lebih pada masalah pendapat dan interpretasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terhadap isi konstitusi, dimana terdapat kecurigaan dan masih tersisanya tanda tanya besar akan masa depan mereka dengan peningkatan proses integrasi yang terus terjadi. Mereka membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam akan hal ini. Para pemimpin Eropa seharusnya menilai hasil referandum yang terjadi di Prancis sebagai suatu pengalaman positif, karena tidak jarang terjadi perdebatan besar dan intensif pada masyarakat Eropa dalam setiap langkah proses integrasi apabila menyangkut interpretasi terhadap teks suatu dokumen hukum yang akan di berlakukan. Perkembangan yang terjadi saat ini yang melibatkan bangsa-bangsa Eropa membuktikan, bahwa Uni Eropa perlu melakukan reformasi dalam setiap upaya integrasi yang dilakukan dengan cara lebih melibatkan dan mendekatkan diri kepada masyarakatnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa "Suatu traktat yng konstitusional membutuhkan pemahaman dan dukungan sepenuhnya dari seluruh bangsa Eropa".

Abstrak :
Sebuah integrasi ekonomi dan politik yang sudah lama dicita-citakan Eropa mulai terwujud dengan penandatanganan perjanjian yang menandai berdirinya Uni Eropam pada tahun 1992. Perjanjian ini kemudian harus diratifikasi oleh negara_negara anggota untuk disahkan. Di Prancis, proses ratifikasi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum menunjukkan perbedaan tipis antara masyarakat yang mendukung (51 %) dan yang menolak (49 %). Isi skripsi ini akan memaparkan golongan masyarakat yang menolak Perjanjian Uni Eropa dan alasan penolakan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan memaparkan isi perjanjian yang paling utama dan memaparkan situasi sosial ekonomi dan politik Prancis pada masa itu. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan masyarakat yang menolak ratifikasi didasari oleh kondisi sosial ekonomi dan bentuk Uni Eropa yang menuntut adanya penyerahan sebagian kedaulatan dari negara-negara anggota kepada Uni Eropa.