Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem yang bertujuanuntuk menanggulangi kejahatan. Sistem tersebut dibutuhkan dalam prosesperadilan pidana yang merupakan rangkaian kegiatan dari komponen-komponenyang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Komponen-komponen yangsaling bekerja sama itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LembagaPemasyarakatan. Peran masyarakat pun dibutuhkan dalam rangkaian kegiatantersebut sebagai pendukung agar tercapainya tujuan bersama yaitu memperbaikidiri pribadi si pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan yang samaterhadap orang lain, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Di dalam sistempemidanaan pun terjadi perubahaan mendasar yaitu mengganti sistem kepenjaraanmenjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistim baru pembinaan narapidana,Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu sarana bagi narapidanauntuk dapat kembali (reintegrasi) ke dalam masyarakat. Tidak semua wargabinaan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini. Untukmendapatkan kesempatan tersebut, narapidana harus diproses menurut ketentuandan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentangpenempatan narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 1999 Tentang asimilasi, PembebasanBersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yang pelakaanaannya diatur dalamKeputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-Pk.04.10 Tahun 1992Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan CutiMenjelang Bebas"

"Penelitian ini membahas peran Pemerintah Daerah (Pemda) Papua dalam mengelola repatrian dalam konteks reintegrasi sosial di wilayah perbatasan Papua Nugini Guna Mencegah Ekstremisme. Fokus utama penelitian adalah strategi dan kebijakan yang diterapkan Pemda Papua untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di daerah perbatasan dari ideologi ekstremisme. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis peran Pemda dalam memfasilitasi reintegrasi sosial guna mencegah ekstremisme, termasuk penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi repatrian. Melalui teori kesejahteraan dan budaya lokal, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah Papua, masyarakat lokal, dan repatrian menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan stabilitas keamanan, sosial dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan yang inklusif berkontribusi pada penguatan identitas nasional di Papua bagi para repatrian.

---

This study examines the role of the Papua Regional Government (Pemda Papua) in managing repatriates within the context of social reintegration in the Papua New Guinea border area to prevent extremism. The primary focus of the research is the strategies and policies implemented by the Papua Regional Government to strengthen the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in border areas against extremist ideologies. A qualitative approach is used to analyze the role of the Papua Regional Government in facilitating social reintegration to prevent extremism, including the provision of access to education, healthcare services, and skills training for repatriates. Using the theories of welfare and local culture, the research findings indicate that synergy between the Papua Regional Government, local communities, and repatriates is key to achieving stability in security, social, and economic aspects to realize prosperity. Additionally, inclusive policies contribute to strengthening national identity in Papua for the repatries."

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami reaksi sosial terhadap bekas narapidana wanita dari Lembaga Pemasyarakatan (disingkat : lapas) Wanita Tangerang yang menyandang label sebagai bekas penjahat. Padahal mereka sebenarnya adalah sosok anak manusia yang telah melakukan perilaku menyimpang terhadap norma sosial yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini meIiputi adat istiadat, taboo, kebiasaan-kebiasaan khusus, tingkah Iaku yang aneh dan menjadi mode, nilai - nilai moral dan sebagainya Sementara ilmuwan berpendapat perilaku yang menyimpang dapat berupa kelakuan-kelakuan yang nonkonform, yang asosial, yang anti sosial maupun kriminal. Namun, pendapat lain mengemukakan bahwa konsep penyimpangan pada dasarnya relatif, tergantung darimana melihat dan dari kacamata siapa.Menganalisa dan mendiagnosa secara tajam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh wanita antara lain diperlukan pancarian faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya tertentu dan ada saat tertentu. Artinya, Kita harus melihat faktor sosial dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi di dalam pandangan masyarakat memberikan label terhadap pelaku menyimpang. Kehidupan masyarakat yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dirasakan terganggu oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, sehingga label yang diberikan ternyata tidak Serta merta memudahkan mereka kembali kelingkungannya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta di dukung oleh data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dapat menjelaskan gejala sosial dengan memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri. Lokasi penelitian berawal dari penelitian di Lapas Wanita Tangerang yang dipilih karena Iapas ini merupakan Iapas wanita yang terbesar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan tiga Iapas lainnya. Kemudian dilakukan upaya menemui dan mewawancarai tiga bekas narapidana wanita dari lapas tersebut sebagai informan kunci.Berbagai macam bentuk reaksi sosial yang diwujudkan seperti mengamati, menggerebek rumah, menangkap dan menggiring, menjauhi dengan publikasi terhadap bekas narapidana wanita dimana mereka berdomisili. Namun ada juga yang diterima kembali sepenuhnya menjadi warga masyarakat. Kesemua ini tidak terlepas dari perilaku bekas narapidana wanita yang tertampil ketika diwawancarai yang berusaha menghilangkan identitas diri, tidak berterus terang serta mencoba menyangkal dirinya telah berbuat kesalahan.Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dalam melakukan kajian terhadap bekas narapidana wanita. Dari sejumlah teori dalam kriminologi penulis memilih teori paradigma interaksionis atau pendekatan reaksi sosial yang Iebih khusus lagi disebut teori labeling. Berdasarkan pada teori labeling dicoba untuk digambarkan bahwa bekas narapidana wanita adalah berperilaku menyimpang."

"Tesis ini membahaspelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagai strategi reintegrasi pasca konflik dengan mempelajari program pemberdayaan ekonomi BRA (Badan Reintegrasi Aceh) di Kab. Aceh Utara. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang, dengan kelompok sasaran mantan kombatan, tahanan politik/narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. Ditemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi berhasil mendukung strategi reintegrasi pasca konflik dalam jangka pendek, namun tidak berhasil mengembangkan tujuan jangka panjang sebagai pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan adalah: reintegrasi sebagai kesatuan; faktor keamanan; rasa memiliki; penetapan prioritas; dukungan internasional; dan kejujuran. Adapun faktor-faktor penghambat adalah: kurangnya kapasitas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya dukungan pemerintah lokal.

---

This thesis discusses the implementation of economic empowerment program as a post-conflict reintegration strategy by studying economic empowerment program of BRA (Aceh Reintegration Agency) in North AcehRegency.The program was implemented from 2006 to present, whereas the target group are former combatants, political prisoners, and conflict-affected communities. It was found that the economic empowerment program is successful for supporting postconflict reintegration strategy in the short term, but failed to develop a long-term goal as empowerment. Supporting factors found are: reintegration as a whole concept; security; ownership, the hierarchy of priorities; international support, and accountability. The limiting factors are: capacity building; limitations of time, funding scarcity, and unresponsive local government."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Batam. Upaya lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah dengan menyediakan layanan rehabilitasi sosial. Rumah Faye salah satu lembaga independen di Indonesia berfokus isu perlindungan anak menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Rumah Faye mendirikan Rumah Aman (Shelter) dijadikan sebagai rumah perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak penyintas kekerasan seksual di Rumah Faye serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat 6 informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 1 Manajer Program Pusat, 1 General Supervisor, 2 staf pendamping, dan 2 penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye dimulai dari penerimaan pengaduan, identifikasi awal, rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi yang berlangsung di Rumah Aman (Shelter). Adapun pada tahap reintegrasi sosial terdiri dari reunifikasi/pemulangan, monitoring dan terminasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan terdiri dari (1) hambatan internal: kondisi penerima manfaat, anggaran lembaga, sarana dan fasilitas lembaga; (2) hambatan eksternal: keluarga, aparat hukum, stakeholder dan jaringan.

---

This research was motivated by the high number of cases of sexual violence against children in Batam City. The efforts of government and non-government institutions to protect child victims of sexual violence are by providing social rehabilitation services. Rumah Faye, one of the independent institutions in Indonesia, focuses on child protection issues and organizes social rehabilitation as an effort to fulfill the rights of children who are victims of sexual violence. Rumah Faye established a safe house or shelter to serve as a safe house and temporary residence for child victims of sexual violence. The aim of this research is to describe the implementation of social rehabilitation for child survivors of sexual violence at Rumah Faye and the obstacles faced during the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye. The research was conducted from March to December 2023. This research used a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. There were 6 informants involved in this research consisting of 1 Central Program Manager, 1 General Supervisor, 2 accompanying staff, and 2 beneficiaries. The research results show that the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye starts from receiving complaints, initial identification, intervention planning and implementation of interventions that take place in the Safe House (Shelter). The social reintegration stage consists of reunification/repatriation, monitoring and termination. Obstacles faced in implementation consist of (1) internal obstacles: condition of beneficiaries, institutional budget, institutional facilities and equipment; (2) external barriers: family, legal apparatus, stakeholders and networks."

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan kelebihan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta pemenjaraan penyalah guna narkotika yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memjelaskan proses hukum yang harus dihadapi seorang penyalah guna narkotika, menjelajahi pemberian pidana penjara (pemenjaraan) bagi penyalah guna narkotika sebagai faktor penghambat tercapainya reintegrasi sosial dan menganalisa penanganan penyalah guna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio legal yang melaksanakan studi dokumen dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan perbedaan perlakuan bagi penyalah guna narkotika. Lebih lanjut, kondisi sebuah lapas yang kelebihan penghuni dapat menghambat tercapainya reintegrasi sosial serta menghasilkan pola interaksi tidak sehat ketika seorang penyalah guna bertemu dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

---

This research focuses on prison overcrowding issues in correctional institutions in Indonesia and imprisonment for drug abusers which tends to obstruct the aims and purposes of correctional institutions, which is social reintegration. The purposes of this research is to describe the legal process a drug abuser must proceed, explore the imprisonment of drug abusers as hindering factors to achieve social reintegration and to analyze the treatment of drug abusers in correctional institutions. The method used in this research is socio legal research method, which exercises document studies and field studies in order to answer the problem statement or this research. This research discovered that there are loopholes in Law No 35 of 2009 concerning Narcotics which leads to different treatments for drug abusers. Moreover, the overcrowding situation in correctional institutions hinders the pursuit of social reintegration and creates inhealthy interactions among inmates, especailly when drug abusers were put together with narcotics trafficker."

"Fenomena infanticide seringkali ditanggapi dengan mengabaikan pengalaman serta perasaan anak perempuan dan perempuan untuk melindungi masa depan anak yang mereka sayangi. Studi ini dilakukan terhadap KH, RH, dan AL yang merupakan tiga perempuan dewasa dimana pada usia anak mereka melakukan infanticide, telah menyelesaikan vonis hukuman penjara, dan memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Selain itu, studi ini juga melibatkan orang di lingkungan terdekat mereka untuk mengakomodasi sudut pandang dari lingkungan sosial KH, RH, dan AL. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon dan percakapan dalam jaringan. Dengan menggunakan kerangka kerja social-ecological model (SEM), studi ini menemukan bahwa tekanan berlapis dari individu, lingkungan pertemanan dan keluarga, komunitas, dan negara telah menempatkan anak perempuan pada kerentanan untuk melakukan infanticide. Keterlibatan anak perempuan dalam proses hukum telah  memperkuat label serta stigma yang diberikan kepada mereka sebagai sosok yang tidak patuh, jahat, dan amoral tanpa mempertimbangkan konteks pemaknaan dan kemampuan tanggung jawab mereka yang berbeda. Studi ini juga menemukan bahwa perbedaan latar belakang keluarga turut memengaruhi pengalaman reintegrasi anak ke masyarakat. Akhirnya, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi counter-narative agar memandang anak perempuan yang melakukan infanticide bukan sebagai pelaku, melainkan korban atas tekanan struktural sehingga memerlukan perlindungan khusus secara kolektif dari lingkungannya.

---

Infanticide is often responded to by the society without accommodating the experiences and feelings of girls and women to protect the future of their beloved children. This study involved KH, RH, and AL, three adult women who did infanticide when they were children, had completed their prison sentences, and came from diverse socio-economic backgrounds. In order to accommodate the viewpoints of KH, RH, and AL's social circle, this study also involved people in their immediate environment. The data collection was carried out through telephone interviews and online conversations. From the social-ecological model (SEM) framework, this study found that multiple stresses from individuals, peers and family, community, and the state have placed girls at risk for infanticide. The involvement of girls in the legal process also strengthens the label and stigma given to them as disobedient, evil, and immoral figures without considering the context of their different meanings and responsibilities. The study also found that the difference in the family background also influenced children's experience of reintegration into society. Finally, the results of this study are expected to be a counter-narrative to view girls who commit infanticide not as perpetrators, but as victims of structural pressures that require special collective protection from their environment."

"Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients."