Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber daya alam gambut banyak tersebar di daerah-daerah rawa di Indonesia. Jumlahnya mencapai 17 juta hektar atau sekitar 50 persen dari total sebaran gambut di dunia. Karena potensinya yang cukup besar para pakar menilai gambut dapat dijadikan salah satu alternatif dalam upaya menanggulangi permasalahan berbagai sektor yang menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya. Namun penelitian yang dilakukan oleh para pakarpada umumnya terfokus kepada upaya pemanfaatan dan peningkatan produktivitas usaha di lahan gambut dan sedikit sekali perhatiannya terhadap segi pelestariannya. Dengan berbagai teknik tertentu usaha pemanfaatan gambut terus berkembang ke berbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, energi, dsb, sehingga makin mengancam ketestariannya. Di lain pihak, gambut memiliki fungsi konservasi terutama kaitannya sebagai penambat air. Sebagai kawasan yang terletak pada daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi, lahan gambut merupakan kawasan tampung hujan yang sangat efektif. Dengan fungsi tersebut, gambut dapat mengendalikan siklus hidrologi pada wilayah yang bersangkutan.Penelitian untuk menyusun model perilaku hidrologi lahan gambut ini dilakukan dengan menganalisis data unsur-unsur meteorologi dan daerah aliran sungai pada suatu DAS. Lokasi penelitian terletak di DAS Silaut, Sumatra Barat yang memiliki sebaran gambut seluas 17.500 hektar yang sebagian sudah direkiamasi. Data mengenai curah hujan dan klimatologi diperoleh dari stasiun Lunang dan Tapan yang berjarak sekitar 5 km dan 30 km dari lokasi penelitian. Sedangkan untuk analisis DAS dilakukan pengumpulan data dan peta-peta dari berbagai instansi sehingga dapat dibuat peta Daerah Aliran Sungai dan sebaran gambut berdasarkan ketebalan dan tingkat dekomposisinya. Untuk mengetahui besarnya daya tambat gambut terhadap air, maka diambil sejumlah sampel gambut di lapangan untuk dianalisis di Laboratorium Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 3 buah untuk masing-masing tingkat dekomposisi, yaitu saprik (matang), hemik (sedang), dan fibrik (mentah). Pengambilan sampel mewakili lahan gambut yang sudah maupun yang belum direklamasi.Analisis terhadap data dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan air dalam suatu DAS dengan menggunakan modifikasi dan beberapa asumsi sesuai dengan kondisi dan sifat-sifat khususyang dimiliki oleh lahan gambut. Dari analisis tersebut dapat diketahui sisa air yang tidak tertambat dan kelebihan daya tambat gambut dalam periode waktu tertentu. Dengan membandingkan keseimbangan air sebelum dan sesudah reklamasi dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi pada sifat-sifat gambut kaitannya sebagai penambat air.Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan, diketahui bahwa jumlah air yang tidak tertambat pada lahan gambut sesudah reklamasi lebih kecil dibandingkan sebelum relkamasi. Sedangkan sisa daya tambatnya menjadi lebih besar. Di samping itu terdapat kecendrungan bahwa sisa daya tambat semakin besar dengan semakin mentahnya tingkat dekomposisi. Hal ini berarti reklamasi dapat mengendalikan jumlah air liar (berupa genangan dari limpasan) sehingga lahan dapat diusahakan untuk pertanian. Namun dengan bertambahnya sisa daya tambat berarti terjadi penurunan kelengasan lahan gambut. Penurunan kelengasan yang paling besar dialami oleh gambut dengan tingkat dekomposisi yang mentah (fibrik). Terjadinya peningkatan periode penurunan kelengasan lahan gambut disebabkan oleh penurunan muka air tanah akibat dilakukannya drainase. Karena itu periode penurunan kelengasan lahan gambut akibat reklamasi dapat dikendalikan dengan pengaturan penurunan muka air tanah.Hasil simulasi model menunjukkan bahwa untuk dapat mempertahankan kelestariannya, reklamasi (penurunan muka air) pada gambut saprik maksimum dapat dilakukan sampai kedalaman 40 cm. Pada kondisi ini akan terjadi periode penurunan kelengasan selama 8 bulan. Hal ini berarti dalam satu tahun masih terdapat periode kelengasan yang lebih tinggi selama 4 bulan. Dengan kondisi yang demikian diharapkan sifat-sifat fisik tidak akan terganggu. Jika dikaitkan dengan periode tanam, maka selama periode 8 bulan tersebut lahan gambut dapat diusahakan untuk budi daya 2 musim tanam palawija dan 4 bulan untuk tanaman padi. Sedangkan untuk gambut hemik dan fibrik, untuk mencapai periode penurunan kelengasan selama 8 bulan, muka air maksimum dapat diturunkan masing-masing sedalam 30 cm dan 25 cm. Pada penurunan muka air yang lebih dalam akan menyebabkan terjadinya periode penurunan kelengasan yang lebih panjang, sehingga diperkirakan gambut akan mengalami hidrofobi atau peristiwa kering tak terbalikan yang menyebabkan terjadinya kerusakan sifat fisik gambut sehingga sulit menambat air. Karena itu upaya pemanfaatan gambut melalui reklamasi rawa hendaknya hanya terbatas pada gambut dengan tingkat dekomposisi saprik. Sedangkan gambut dengan tingkat dekomposisi yang belum matang (hemik dan fibrik), sesuai batas maksimum penurunan muka airnya, pengusahaannya hanya terbatas untuk tanaman padi sawah. Namun mengingat kedua jenis gambut ini pada umumnya adalah berupa gambut tebal (> 3 meter) dan produktivitasnya sangat rendah, sebaiknya tetap dipertahankan sebagai daerah konservasi.Hasil pengujian model di lapangan menunjukkan bahwa model inidinilai cukup baik karena telah sesuai dengan pola dan jadwal tanam yang biasa dilakukan para petani setempat selama lebih dari 10 tahun dengan produktivitas pertanian yang cukup baik.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model pendugaan perilaku hidrologi lahan gambut yang menggunakan pendekatan daya tambat gambut terhadap air dapat diketahui pengaruh reklamasi lahan gambut terhadap sifat-sifat fisik gambut sehingga reklamasi yang dilakukan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan kelentingan lingkungannya. Dengan demikian model ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif kebijaksanaan pemanfaatan lahan gambut dari aspek lingkungan.

---

Peat natural resources was spread over on lowland areas in Indonesia. The total amount reaches about 17 million hectares or about 50 percent of the total existing peat land in the world. Then, the potency is big enough the experts have evaluate it as one of the alternative to solve problems of many sectors which faces lack of resources. Survey made by the experts has, however, generally focus on the efforts to utilize and enhance productivity of peat without or the little bit attention on the preservation. Through many particular techniques the effort to utilize peat have been ever expanding into several activities including agriculture, plantation, energy, etc., making its preservation more in crisis condition. On the other side, peat land has a conservation function in connection with the water retention. As an area with in an extremely high rainfall, peat land became the most effective cistern site, and thereby, peat land is able to control hydrological circle in the connecting area. investigation on peat land hydrological behavior model is made by analyzing data of meteorological elements and catchments river area. The research location is Silaut catchment area, West Sumatera, owning peat spread of 17,500 hectares which partially has been reclameted. Rainfall and climatological data are gained from Lunang and Tapan stations which are about 5 km and 30 km far away from research location. While catchments area analysis is done by several agencies is enable to make catchments area and peat spreading map based on the depth and decomposition degree. In order to recognize peat water retention capacity, a number of field peat samples should be taken to analyze in the Centre of Soil Research Laboratory and Agroclimate, Bogor. Three samples should be taken of each decomposition degree, namely, saprik (mature), hemik (sufficient), and fibrik (raw). The samples taken should be representing peat land both has already and has not ready in reclamation condition.

Data analysis is taken by applying principles of water balance in a Catchments Area and used modifications and a variety of assumption according peat conditions and specific characteristic. According the analysis the rest of the water which are not retent and the exceding tide capacity is known. Comparing water balancing before and after a reclamation, are known the changes which occur on the peat characteristics concerning with the peat water retention character.

Based on analysis and calculation result it is known that total untied-up water in peat lot after reclamation is smaller than before reclamation. While the rest capacity of becomes bigger. Besides, there is a tendency that the rest tether capacity becoming bigger due to the raw of decomposition degree. It means the reclamation is able to control wild water (puddle and run off) making the lot may be used for agriculture. However, the increasing capacity of tether will increase the degree and period of draught of peat lot. The most biggest draught faced by peat lot with a raw decomposition degree. The increasing degree and period of draught in peat lot is caused by the surface of ground water down turning resulted from drainage. It is, therefore, a draught of peat lot result from reclamation can be controlled by keeping down the ground water surface.

The simulation results model indicate that preservation is sustainable, reclamation (keeping down the water surface) of a saprik peat could be done at a maximum depth of 40 cm. in such condition a draught period will take place about 8 months. That mean yearly there are draught period of 4 months. Within this period a peat lot can be utilized for second crop cultivation. While for hemik and fibrik peat to reach 8 months draught period, water surface can be dropped at maximum 30 cm and 25 cm depth respectively. If deeper would cause longer draught period and hence will damage peat physical character. That's why utilization of peat by swamp reclamation should be confined for peat with saprik decomposition degree. While for hemik and fibrik degree, according to a maximum limit of the decrease of water surface, can only be used for paddy. But considering both types of peat are generally peat in (> 3 meters) and very low productivity, to sustain it as a conservation area is highly appreciated.

The result of the test in the field show that model is good enough, when it is already fit with the normal cultivation pattern and schedule which implemented by the local farmer for over 10 years with agood farm productivity.

The result of the investigation conclude, implementing prediction model of peat hydrological attitude with a peat water retention approach on water can prove that there are influence of peat reclamation on the peat physical character. So that the reclamation fit with the environmental carrying capacity and density. Then this model can be used as one of the alternatives policy in utilizing peat land from the environment aspect."

"ABSTRAKMemasuki Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II Pemerintah Indonesia telah mengambil suatu kebijaksanaan pembangunan yaitu pembangunan perekonomian nasional dengan menitikberatkan sektor industri sebagai penggerak utama dan sekaligus sebagai pendongkrak perekonomian nasional. Kebijaksanaan makro yang ditempuh ini cenderung bergeser dari agraris ke industrialis. ?Adanya aksesibilitas yang tinggi dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana di P. Jawa untuk tumbuh dan berkembangnya industri maka kegiatan industri tersebut cenderung terkonsentrasi di wilayah Jakarta terutama di Jakarta Utara. Selain menimbulkan dampak positif, kegiatan Lt, industri ini juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain adalah tingginya laju urbanisasi dan tingkat kepadatan penduduk. Pada umumnyapara pendatang ini mempunyai tingkat ekonomi yang relatif rendah (miskin) dengan tingkat keterampilan yang kurang memadai, sehingga mereka cenderung hidup di tempat-tempat kumuh dan daerah marginal. Pesatnya perkembangan kegiatan perekonomian (industri, perdagangan, jasa, pernerintah, dan lainnya) dan tingginya laju urbanisasi di wilayah Jakarta ini terutama di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang cukup kompleks. Persoalan lingkungan tersebut antara lain adalah meningkatnya kebutuhan lahan dan air, timbulnya permukiman kumuh, meluasnya daerah banjir dan genangan, pendangkalan muara sungai oleh lumpur dan sampah, memburuknya sistem drainase dan abrasi.Penelitian ini berlokasi di daerah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perubahan morfologi lahan daerah penelitian, pengaruh reklamasi lahan dan perubahan penggunaan lahan, serta kemampuan sistem drainase dan faktor-faktor fisik lahan yang mempengaruhinya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian melalul pengadaan akumulasi data dasar. Pendekatan yang digunakan adalah teknik penginderaan jauh (remote sensing). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Stratified Purposive Sampling dengan satuan lahan sebagai stratanya. Pada satuan lahan ini diambil sampel pewakilnya sebanyak 30 sampel.Berdasarkan hasil interpretasi foto udara pancromatic hitam putih skala 1 : 5000 tahun 1994 dan peta tata guna lahan tahun 1980 skala 1 : 20 000 serta didukung oleh peta geologi, peta tanah, peta dasar* dan peta lainnya maka diperoleh informasi bahwa daerah penelitian dipengaruhi oleh proses fluvial dan marin, sehingga dapat dibedakan menjadi lima (5) satuan bentuk lahan yakni : Dataran Aluvial (Fl), Tanggul Aiam (F2), Cekungan Fluvial (F3), Rawa Belakang (F4), dan Dataran Aluvial Pantai (Ml). Didasarkan pada jenis penggunaan lahannya di daerah penelitian ini terdapat 23 jenis satuan lahan, yakni : Fl-pk, Fl-sw, Fl-lk, Fl-ind, F2-lk, F3-pk, F3-sw, F3-lk, F3-ind, F3-js, F3-sp, F4-pk, F4-lk, F4-sp, F4-js, F4- tbk, Ml-pk, MMk, Ml-ind, Ml-sp, Ml-js, Ml-tbk, danMl-mgr.Untuk mengatasi kelangkaan lahan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi, di wilayah Kecamatan Penjaringan telah dilakukan kegiatan reklamasi lahan. Selama periode tahun 1980 - 1994, lahan di wilayah ini telah direklaraasi seluas 1.179,70 ha yang meliputi wilayah daratan dan perairan dangkal. Besamya lahan yang direklamasi adalah sebagai berikut satuan bentuk lahan F3 seluas 620, 6 ha atau 52,65 %; satuan bentuk lahan F4 seluas 322,0 ha atau 27,32 %; satuan bentuk lahan Ml seluas 63,2 ha atau 5,36 % dan wilayah perairan dangkal (pantai) seluas 172,8 ha atau 14,63 %.Melihat kondisi fisik lahannya, kegiatan reklamasi lahan tersebut sudah dapat dipastikan akan membawa dampak linkungan (banjir), dimana sejumlah air baik yang berasal dari curah hujan lokal (rainfall) maupun limpasan air permukaan (surface run off) akan kehilangan tempat, sehingga air tersebut cenderung mengalir ke tempat yang lebih rendah (perkampungan). Selain hal tersebut, faktor tingginya tutupan lahan (land cover) seperti jalan, perkantoran, dan permukiman serta adanya penyurnbatan muara sungai, juga akan mempercepat terjadinya banjir dan genangan.Bila ditinjau darl segi geomorfologi lingkungan, kegiatan reklamasi lahan ini akan berpengaruh langsung terbadap sistem drainascnya. Adapun pengaruh yang ditimbulkannya antara lain adalab berubahnya morfologi lahan, memburuknya sistem drainase, meluasnya daerah banjir dan genangan, dan terjadinya abrasi serta intrusi air laut. Dampak lain yang berpengaruh secara tidak langsung yaitu permukaan tanahnya mengalami penurunan secara kontinyu sebagai akibat dari sifat fisik tanahnya yang belum terkonsolidasi secara maksimum, sehingga tingkat sensitivitas dan kompresibilitas tinggi. Kedua dampak tersebut di atas akan menambah luas daerah banjir dan genangan.Sistem drainase di daerah penelitian ini dipengaruhi oleh faktor fisik lahan yaitu relief-topografi, geologi, tanah (tekstur dan struktur tanah), proses geomorfologi, iklim, dan penggunaan/penutup lahan. Masing-masing faktor fisik tersebut saling terkait dan bersifat akumulatifDari pengamatan lapangan, teiaah pustaka dan laporan penelitian terdahulu dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam perencanaan pengembangan wilayah (tata ruang) diperlukan data fisik lahan yang sifatnya mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui daya dukung wilayah dan meminimisasi dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan."

"Keterbatasan lahan menyebabkan dilakukannya reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Dasar hukum untuk melaksanakan reklamasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Atas tanah hasil reklamasi terdapat persoalan yaitu bagaimana pengaturan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol kepada pihak ketiga? Bagaimana pendaftaran hak atas tanah hasil reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai pelengkap. Data penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak atas tanah negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pihak ketiga dapat memperoleh hak atas tanah hasil reklamasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan meminta Surat Penunjukan Pelaksanaan (SPP) dan persetujuan tertulis ataupun rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol terlebih dahulu. Hak atas Tanah yang telah diberikan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberian Hak dibuat, dengan melampirkan Bukti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayahnya meliputi letak tanah yang dimohon. ......The reclamation of The North Coast Jakarta by PT Pembangunan Jaya Ancol is caused by the limitation of land. The base of the law to do this reclamation is the Presidential Decision Number 52 Year 1995 about reclamation of The North Coast Jakarta dan Regional Regulation Number 8 Year 1995 about Coordination of Reclamation and the plan of layout region. The North Coast (PANTURA) Jakarta. However, there is a cause for a new problem, which is how to set or limit the third party rights for the reclaimed land? How to register the land title of The North Coast Jakarta that is reclaimed by PT Pembangunan Jaya Ancol based on the government law Government Regulation Number 24 Year 1997 on Registration of Land? The writer studied this problem with normative research method with the data gained from the field reports as the support. The research data show that under the law of Agrarian State Minister Regulation/Head of National land agency Number 3 Year 1999 on Delegation Authority of distribution and cancellation of Decision in giving land title of state land and Agrarian State Minister Regulation/Head of National land agency Number 9 Year 1999 on Ways of distribution and cancellation State Land and Land Under Right of Management. The third party can get their land rights from reclaimation from National land agency (BPN) by requesting a letter ?SPP? and a written approval or recommendation from PT Pembangunan Jaya Ancol in advance. Land Title which was given have to register in Municipal Land Office North Jakarta at least in 3 months since the date decision of granting land was made, by attaching the receipt of Acquisition Duty of Right of Land and Building (BPHTB) which was issued by Land and Building Tax Office where the land is located."

"Laporan ini membahas pelaksanaan audit terhadap akun provisi biaya rehabilitasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh KAP MUA sebagai auditor eksternal perusahaan pertambangan PT ARD. PT ARD bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, dan produksi timah. Adapun yang menjadi lingkup pembahasan adalah proses audit terhadap realisasi rencana reklamasi dan pascatambang termasuk penghitungan kembali atas provisi di akhir pelaporan. Semua proses audit dilakukan sesuai standar audit yang berlaku di Indonesia SA ndash; Standar Audit . Berdasarkan pengujian terhadap bukti audit yang diperoleh, auditor KAP MUA menyimpulkan bahwa terdapat temuan selisih penghitungan provisi atas KAP MUA dan PT ARD. Namun selisih tersebut dianggap sebagai uncorrected misstatement disebabkan timbul karena hanya penggunaan judgment yang berbeda serta di bawah materialitas, sehingga tidak menyebabkan perlunya pengumpulan bukti lebih lanjut. Selain itu, terdapat reklasifikasi ke akun provisi jangka pendek dari akun provisi jangka panjang. Secara keseluruhan, praktik audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This report discusses the implementation of an audit of the provision for environment and rehabilitaion cost account by KAP MUA as external auditor of the mining company PT ARD. PT ARD engages in exploration, mining, and tin production. As for the scope of the discussion related to reclamation and mine closure plan realization including recalculation of provision at the end of reporting. All audit procedures are performed in accordance with Standard Audit in Indonesia. Based on testing of audit evidence obtained, KAP MUA auditors conclude that there are difference of provision calculated between KAP MUA and PT ARD. But the difference is considered as uncorrected misstatement due to only the use of different judgments as well as below the number of materiality, so it does not led to the need for further evidence collection. Otherwise, there is reclassification to the short term provision from long term provision. Overall, the audit practices performed are in conformity with applicable standards."

"Penelitian ini membahas pergerakan 'Bali Tolak Reklamasi' sebagai respon atas rencana reklamasi Teluk Benoa yang tertuang dalam skema pembangunan MP3EI. Sejak bergulir pada tahun 2013, rencana ini mencuatkan kemunculan ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). Dalam perkembangannya, pergerakan 'Bali Tolak Reklamasi' berkembang tidak hanya di Bali, namun juga di tingkat nasional dan transnasional, serta mampu melibatkan masyarakat dari berbagai sektor. Rumusan pertanyaan yang hendak dijawab adalah 'Bagaimana 'Bali Tolak Reklamasi' bergerak dalam struktur ekonomi pasar Indonesia?.Menggunakan Teori Kritis, penelitian ini menyoroti relasi ekonomi pasar dan pergerakan sosial dalam Hubungan Internasional. Pergerakan ganda (double movement) oleh Karl Polanyi digunakan sebagai kerangka utama penelitian ini bersama dengan pemikiran lainnya. Tesis ini berargumen bahwa ekonomi pasar acapkali menghadirkan pergerakan pasar swatata dan pergerakan perlindungan - perlawanan dalam masyarakat sekaligus.

---

This research explains social movement 'Bali Tolak Reklamasi' (Bali Rejects Reclamation) in response to Benoa Bay reclamation plan, which is envisaged in national development scheme, MP3EI. Since its inception 2013, the reclamation plan has given birth to ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). 'Bali Tolak Reklamasi' has been developing not only in Bali, but also in national and transnational level. Moreover, the movement also manages to involve various sectors in society. Thus, the research question is 'How does 'Bali Tolak Reklamasi' manage to move within Indonesia's market economy mechanism?.Using Critical Theory as perspective, this research highlights the relation between market economy and social movement in International Relations. Double movement in market economy by Karl Polanyi is used as theoretical framework along with several other frameworks. This thesis argues that market economy emerges both self - regulating movement and protective - counter movement in society 'Bali Tolak Reklamasi', market economy, social movement."

"Penelitian ini membahas berkaitan dengan regulasi reklamasi dan permasalahannya di Indonesia. Terutama menyoroti pembangunan Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera dalam Proyek Pluit City. Pada proses pembangunan reklamasi di Pulau G sebagai tanah yang akan dibangun proyek Pluit City oleh pengembang terdapat beberapa kendala diantaranya moratorium dan hambatan perpanjangan izin perpanjangan pembangunan reklamasi. Penelitian ini akan membahas berkaitan dengan sepanjang mana perjanjian jual beli dalam proyek Pluit City dapat dikategorikan sebagai force majeur dengan adanya hambatan yaitu moratorium pembangunan tanah reklamasi dan perpanjangan izin pembangunan reklamasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa memang terdapat berbagai regulasi yang menjadi payung hukum pembangunan reklamasi di Indonesia, kemudian juga bahwa dalam perjanjian jual beli proyek pluit city antara pengembang dengan konsumen terdapat sebuah peristiwa force majeur dengan adanya moratorium pembangunan lahan reklamasi dan juga adanya hambatan perpanjangan izin reklamasi.......This thesis discuss related to reclamation regulations and their problems in Indonesia. Especially highlighting the development of Island G by PT. Muara Wisesa Samudera in the Pluit City Project. In the process of building reclamation on Pulau G as the land of to be built by the Pluit City project by the developer, there are several obstacles including the moratorium and obstacles to the extension of the permit for the extension of the reclamation development. This study will discuss the extent to which the sale and purchase agreement in the Pluit City project can be categorized as a force majeur with obstacles, namely the moratorium on land reclamation development and the extension of the reclamation development permit. This thesis use a juridis normative research. The result of this study are there are indeend various regulation for reclamation development in Indonesia then also that in the sale and purchase agreement of the Pluit City project between the developer and the consumer there is a force majeur even with a moratorium on the development of reclamation land and also obstacles in extending the permit of reclamation"

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian Mollusca bentik di perairan pantai Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), Teluk Jakarta pada bulan September-Oktober 1993. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan mengetahui jenis-jenis mollusca yang ada serta sebaranya dalam jarak 100m dari pantai.Penelitian ini dilakukan dengan metode transek garis di lima stasiun, yaitu (1) Pantai Marina; (2) Pantai Indah; (3) Pantai Danau; (4) Pantai Binaria; (5) Pantai Bagus; Pada setiap stasiun ditentukan 10 substasiun berjarak antara 10m. Pengambilan sampel dilakukan 2 kali setiap substasiun dengan Ekman grab sampler (15x15 cm).Dari penelitian ini diperoleh 30 Jenis Mollusca yang meliputi 28 Jenis dari kelas Pelecypoca dan 2 Jenis dari kelas Gastropoda. Keanekaragaman jenis ini tertinggi ditunjukan Stasiun 1 (H'=1, 567), sedangkan yang terendah di stasiun II (H'=0,442). Sebaran Mollusca di perairan TIJA menunjukan pola merumpun. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) tipe dasaran perairan pantai TIJA sesuai untuk tempat hidup Mollusca, khususnya dari kelas Pelecypoda dan merupakan faktor penentu pola sebaran Mollusca; (2) Kegiatan reklamasai di perairan TIJA mengubah habitat sedemikian rupa, sehingga terdapat jenis yang diduga berasa dari tempat asal urukan. "

"ABSTRAKPertambahan penduduk yang pesat menuntut untuk disediakannya suatuIahan hunian baru yang Iebih Iuas sehingga kebutuhan Iahan menjadi masalahyang perlu pemecahan serius. Proyek Reklamasi Pantai Mutiara di MuaraKarang, Jakarta Utara, adalah upaya terobosan untuk pemecahan Iahan hunianyang semakin sempit.Secara keseluruhan areal yang terbangun mempengaruhi polahidrodinamika arus Iaut. Akibat adanya reklamasi tersebut menyebabkan polaarus yang sebenarnya menjadi tidak teratur dan terjadi putaran-putaran arusIaut disekitarnya. Selain itu, Iuas areal ?mixing zone" Iimbah air panas PLTUMuara Karang dengan air Iaut menjadi semakin sempit yaitu sekitar 1/3 darimixing zone sebelum pembangunan Pantai Mutiara.Akibat adanya penyempitanmixing zone ini, maka suhu air Iaut di perairan Muara Karang akan meningkatdari suhu semula. Air Iaut ini sejak Iama telah dimanfaatkan oleh PLTU MuaraKarang sebagai air pendingin. Dengan adanya kenaikan suhu air Iaut tersebuttentu akan mempengaruhi proses pendinginan peralatan suatu pembangkit.Akibat yang akan dilihat akibat kenaikan suhu air Iaut adalahpengaruhnya terhadap kondenser yang berfungsi sebagai pendinginan PLTUMuara Karang. Keandalan kondenser akan mempengaruhi unjuk kerja turbinyaitu turbine heat rate dan pemakaian bahan bakar spesitik (specific fuelconsumption) dari suatu pembangkit. Sedangkan nilai pemakaian bahan bakarspesifik juga akan mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk bahanbakar.

---

"