Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pengalaman perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pengalaman yang digali berkaitan masalah-masalah perkawinan yang mereka hadapi, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi problem perkawinan dan sebagai upaya terakhir adalah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis berperspektif perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, yaitu perempuan yang melakukan cerai gugat dan mendapat keputusan cerai dari Pengadilan Agama Banjarmasin serta berdomisili di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cerai gugat, pihak perempuan (istri) makin berada dalam posisi yang dirugikan. Hal ini disebabkan perceraian ini adalah khuluk, yaitu perceraian terjadi dengan pembayaran tebusan (iwadh) dari istri dan tidak ada biaya hidup (nafkah iddah) serta membayar semua biaya perceraian. Bagi istri yang suaminya PNS ,dia (istri) tidak mendapat bagian gaji dari suaminya, sedangkan jika suami yang mengajukan cerai (cerai talak), istri mendapat bagian dari gaji suaminya. Bagi istri sebagai PNS, proses cerai gugat harus melalui birokratis yang panjang dan rumit. Konsekwensi dari cerai gugat. perempuan mengasuh anak, menjadi orangtua tunggal (single parent) dan kebanyakan menanggung biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Walaupun menurut peraturan ayah yang seharusnya menanggung biaya tersebut.

---

The Experience of Women Who Filed Divorce (A Case Study of Divorce Filing to The Religious Court in Province of Banjarmasin, South Kalimantan)This thesis intends to shed light on the experience of women who filed a divorce to the Religious Court in Banjarmasin, focusing on their experience in dealing with marriage problems as well as their efforts to overcome the problems including filing divorce. Using qualitative method with feminist perspectives, data gathered by means of in depth interviews with 10 women residing in Banjarmasin and having filed divorce to the court in Banjarmasin as subjects. Results show that the act of filing a divorce has placed women in more disadvantageous position: women must pay all expenses for filing divorce while they no longer receive financial supports from their former husbands. For those who file divorce against their civil-servant husbands, they will no longer receive parts of their ex-husband's salary. On the other hand, they will still get financial supports from ex-husbands in case the divorce is filed by the husbands. In general as results for filing divorce, women are merely left as single parents and breadwinners with no financial support from their ex-husbands while in compliance with the prevailing regulation; father shall still give financial support for their children even though parents are divorced.

Abstrak :
Tata cara atau prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama tidaklah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-undang tersebut hanya mengatur dan menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga peraturan hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Agama menggunakan, terutama, pasal-pasal yang terdapat dalam HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) sebagaimana yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sampai saat ini perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agana Yogyakarta adalah perkara perceraian (gugatan cerai dan permohonan talak), yang sebagian besar diajukan oleh pihak wanita. Dalam hal suami tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, pihak isteri dapat segera mengajukan gugatan perceraian. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan perlindungan dan kemudahan tata cara atau prosedur pengajuan gugatan perceraian, yaitu cukup diajukan di tempat domisili hukum pihak wanita. Eksekusi putusan Pengadilan Agana secara umum dapat dijalankan. Namun, eksekusi, dalam prakteknya terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala yaitu ketidakhadiran pihak-pihak ketika eksekusi dilakukan, ketidakmauan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi putusan yang berisi beberapa hukuman atau perbuatan hukum sekaligus yang harus dilakukan pihak-pihak yang berperkara (kumulasi), dan hilang atau tidak adanya barang/harta (objek eksekusi), atau karena disita oleh pihak lain yang berhak (pengadilan lain atau bank) yang baru diketahui saat sita eksekusi atau eksekusi dijalankan. Meskipun terdapat faktor-faktor yang membuat terhambatnya atau tertundanya eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara umum eksekusi putusan tetap dapat dijalankan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahkan, eksekusi putusan itu semua dapat diselesaikan tanpa ada yang melalui tahap penjualan lelang.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permohonan wali adhol menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana yang menjadi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan peran wali hakim yang menggantikan wali adhol tersebut ditinjau dari hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana upaya hukum yang dilakukan calon mempelai wanita dan pria menanggapi keengganan wali adhol dan apakah Penetapan Pengadilan Agama Kota Tegal (No.08/Pdt.P/2008/PA.TG, No.10/Pdt.P/2007/PA.TG dan No. 11/Pdt.P/2007/PA.TG) telah sesuai dengan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen. Salah satu rukun perkawinan adalah harus ada wali bagi calon mempelai wanita. Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dan wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama di tempat kediamannya. Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi alasan dari wali adhol tersebut apakah berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak. Pada Penetapan Pengadilan Kota Tegal ditetapkan bahwa yang menjadi alasan keengganan wali atau adholnya wali yaitu karena hari lahir jeblok, calon suami yang miskin dan belum mempunyai penghasilan tetap serta karena wali nikah mempunyai permasalahan pribadi dengan calon mempelai pria. Untuk itu majelis hakim menjatuhkan penetapan bahwa wali tersebut adhol dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan untuk menjadi wali hakim. Jadi kesimpulannya apabila wali (wali nasab) adhol atau enggan menjadi wali nikah maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim apabila yang menjadi alasannya enggannya wali tidak berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan akan lebih sempurna apabila yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bukan wali hakim. Setelah perkawinan dilangsungkan, hendaklah pasangan suami isteri ini menjalin silaturahmi dengan orang tua atau wali nikah agar terjaga hubungan baik di antara mereka.

---

This undergraduate thesis describes File to Request for Adhol Guardian pursuant to Islamic Law and Matrimony Law Number 1 Year 1974, where the subjet how is the position and the role of hakim guard who replace adhol guardian in the view of the Islamic law and matrimony law number 1 year 1974, what legal effect maybe done by the bride and the groom responding to the rejection of the bride`s biological father (adhol guardian), Was the Verdict of Tegal`s Religious Court (Number 08/Pdt.P/2008/PA.TG, Number 10/Pdt.P/2007/PA.TG and Number 11/Pdt.P/2007/PA.TG) adjust to Islamic Law and Matrimony Law Number 1 year 1974. This analysis uses qualitative methode which is analizing the literatures in order to find secondary data by studying documents. One of Matrimony terms is that the bride must have a guardian to be married. But there is time when between the bride and the guardian have a conflict about the groom (that the guardian doesn`t like/ doesn`t accept the groom to married the bride). Responding for the conflict, the Bride can file to request Guardian Adhol to the Relgious Court in her domicile. Judge Council can give consideration pursuant to the Islamic Law and Matrimony Law Number 1 year 1974 the reason for the Guardian Adhol. On the Verdict decided that the reason for the guardian reject/disagree to the groom or the adhol`s of the guard is because of the down birth day, the groom is financially poor doesn`t have decisive job also because of personal problem with the groom. Therefore the judge council sentece that the guard is Adhol and appointed the Head of the subdistrict KUA/ Office of Religious Matters to be the judge guard. So that if the guard (nasab guard) adhol or doesn`t want to be the married guard, his guardianship right moved to the judge guard in condition that the reason is impursuant to the Islamic Law and Matrimony Law Number 1 year 1974. Marriage will be more perfect if the guard is the nasab guard not a judge guard. After the marriage was held, it will be better if the newlywed still pursue or keep the good relationship between the parents the guard or mariagge guard.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perubahan prosedur dispensasi kawin setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Penelitian disusun dengan menggunakan metode doktrinal dengan studi kasus pada dua penetapan dispensasi kawin yang dipilih. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman yang lebih ketat dalam proses permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi angka pernikahan usia dini. Studi kasus pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pwl dan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pwl mengungkapkan adanya peningkatan tuntutan pembuktian bagi pemohon dispensasi serta peran aktif hakim dalam menggali alasan dan urgensi permohonan. Penetapan dalam kedua kasus tersebut mencerminkan penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 yang lebih detail dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak. Perma No. 5 Tahun 2019 berpengaruh signifikan terhadap proses dan hasil putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar, dengan adanya penekanan pada aspek perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. ......The objective of this study is to examine the changes in marriage dispensation procedures that took place after the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 5 of 2019 and its implications for the determination of marriage dispensation in the Polewali Mandar Religious Court. The research was prepared using the doctrinal method with case studies on two selected marriage dispensation decisions. Data were obtained through document studies and interviews with relevant parties. The findings indicate that Perma No. 5 of 2019 introduces stricter guidelines for the marriage dispensation application process, aimed at safeguarding children's rights and reducing the incidence of early marriages. Case studies of Stipulations No. 1/Pdt.P/2023/PA.Pwl and No. 121/Pdt.P/2024/PA.Pwl reveal an increase in evidentiary requirements for dispensation applicants and the active role of judges in exploring the reasons and urgency of the application. The stipulations in both cases reflect a more thorough application of Perma No. 5/2019 and prioritize the protection of the child's best interests.. Perma No. 5/2019 has a significant effect on the process and outcome of marriage dispensation decisions at the Polewali Mandar Religious Court, with a focus on child protection and prioritizing the best interests of the child.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kehadiran peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah yang efektifitas keberadaannya belum dirasakan maksimal sampai dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2013. Tesis ini memberikan gambaran serta mengungkap sejauh mana peradilan agama mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan industri perbankan syariah sebagai satu kesatuan sistem hukum ekonomi Islam. Penelitian dilakukan secara normatif, yaitu dengan menganalisa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum secara faktual. Adanya fakta bahwa selama kurun waktu keberadaan industri perbankan syariah, para pelaku di dalamnya justru cenderung untuk memilih lembaga peradilan umum apabila terjadi sengketa menunjukkan realitas keraguan atas kompetensi pengetahuan para hakim peradilan agama, kekhawatiran kepentingan perbankan yang tidak terakomodir secara baik, dan juga faktor sosial dimana peradilan umum lebih familiar untuk dipilih daripada peradilan agama. Oleh karenanya agar cita-cita akan sebuah sistem hukum perbankan syariah yang utuh di Indonesia terwujud, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga dan juga sinkronisasi ketentuan di dalamnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the presence of religious courls as a dispute resolution institution of sharia banking that the effectiveness of its existence has not been felt maximized until the publication of the Constitutional Court decision in 2013. This thesis provides an overview as well as reveal the extent to which the religious courts were able to accommodate the needs and interests of the sharia banking industry as a whole legal system of Islamic economics. Research conducted normative, by analyzing the execution or implementation of the provisions of the law. The fact that during the period of existence of the sharia banking industry, in which actors tend to choose a general court in the event of a dispute showed the reality of doubt on the competence of knowledge of the judges of religious courts, which do not concern the interests of banks are well accommodated, and also social factors which more familiar to the general court chosen rather than religious courts. Therefore, in order that the ideals of the legal system will be a complete sharia banking in Indonesia realized, needed a better synergy between institutions and also synchronize the regulation in it.