Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas obyek berupa perjanjian lisensi hak cipta. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai tinjauan perjanjian lisensi hak cipta sebagai obyek jaminan dari perspektif hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan perjanjian lisensi hak cipta berdasarkan pengaturan tentang lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Ketiga, membahas mengenai praktek pemberian jaminan atas perjanjian lisensi hak cipta di negara Jerman, kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan uang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian lisensi hak cipta merupakan suatu hak kebendaan dimana di dalam perjanjian tersebut terdapat hak tagih yang dapat digolongkan sebagai piutang atas nama, yang termasuk dalam klasifikasi benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan obyek jaminan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak tidak berwujud atas piutang dalam perjanjian lisensi hak cipta, maka lembaga penjaminan yang paling tepat ialah gadai dan fidusia Masing-masing lembaga jaminan memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat disesuaikan baik untuk kebutuhan debitur maupun kreditur. Perbandingan dengan negara Jerman, dengan penjaminan gadai dan fidusia adalah pledge dan assignment.

---

This research is concerning the securities over copyright license agreement. This thesis mainly focusing about three problems. Firstly, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Secondly, explaining about which form of securities that suites the best for copyright license agreement regarding the securities law in Indonesia. Thirdly, comparing securities over license agreement in Indonesia with Germany. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures.

The result regarding the research stipulate that claim in the copyright license agreement is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over claim in license agreement applied in form of pledge and fiduciary. Each security has its own character that applicable according to debtor and creditor’s need. Comparing to Germany, pledge and assignment is basically nearly the same as in Indonesia."

"ABSTRAKPeningkatan kurs mata uimg dollar terhadap mata uang rupiah yang begitu cepat sejak 1997 menimbulkan suatu masalah besar bagi perusahaan, yaitu terjadinya peningkatan utang perusahaan dalam rupiah. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan proteksi terhadap utang mereka (hedging). Pada zaman Orde Baru perusahaan diperkenankan mengambil utang luar negeri karena terdapatnya kelangkaan dana investasi dalam negeri dan tingginya tingkat suku bunga dalam negeri. Perusahaan mencari dana luar negeri khususnya dolar dengan tingkat suku bunga relatif rendah.Selain masalah peningkatan nilai utang dalam rupiah tersebut, perusahaan juga menghadapi masalah bahwa utang-utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu yang relatif singkat. Masalah menjadi semakin rumit karena perusahaan juga menginvestasikan utang jangka pendeknya ke dalam proyek jangka panjangnya. Masalah ini menimbulkan mis-matched cash flow perusahaan yang berakibat perusahaan tidak dapat melunasi utangnya, baik itu utang bank jangka pendek maupun utang bank jangka panjang dalam rupiah dan US Dollar.Krisis moneter yang terjadi ini sangat memberatkan perusahaan yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini~ karena kesulitan untuk beroperasi tetapi tetap harus melunasi kewajibannya dengan membayar utang yang ada. Untuk menghindari hilangnya kepercayaan kreditor asing dan persepsi kreditor asing bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak layak kredit, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang memprakarsai usaha penyelesaian utang swasta tersebut. Pemerintah membentuk Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA yang kemudian mengeluarkan skim INDRA disusul den~n Prakarsa Jakarta atau Jakarta Initiative.INDRA yang dibentuk pemerintah pada bulan Juli 1998, dengan tugas mengusahakan restruki.urisasi utang perusahaan swasta. Sedangkan Prakarsa Jakarta bertugas merancang suatu mekanisme penyelesaian utang. Sejak mulai dirancangkannya sampai dengan saat ini, skim INDRA tersebut dan Prakarsa ternyata hanya sedikit diikuti oleh perusahaan-perusahaan.PT. X telah melakukan restrukturisasi utang dengan bantuan Joint Century Finance Limited ("JCFL") atas utang bank BNI 1946 dan BoA, perusahaan dapat melakukan pemilihan alternative strategi yang terbaik untuk melakukan restrukturisasi utang tersebut. Pemilihan altematif dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti tujuan utama perusahaan, kebijakan intern manajemen perusahaan, cash out flow .Di dalam evaluasi tersebut ternyata perusahaan lebih. baik melakukan restrukturisasi utang dengan pola pengalihan utang menjadi saham (debt to equity). Walaupun sulit, tetapi usaha ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan manajemen PT. X. Altematif kedua adalah sebaiknya PT. X melakukan restrukturisasi utang berdasarkan Prakarsa Jakarta."

"Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit adalah pelayanan pemeriksaan laboran yang diberikan oleh pegawai laboratorium. Kinerja pegawai laboratorium yang baik dalam pelayanan pemeriksaan laboran akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Makin baik mutu pelayanan kesehatan makin tinggi minat masyarakat menggunakan jasa rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kuantitatif, untuk mengetahui gambaran kinerja pegawai Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSAL Dr. Mintohardjo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lebih dari 50% pegawai mendapat pelatihan, kepemimpinan, supervisi yang baik dan memiliki motivasi yang tinggi serta imbalan yang cukup dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Kinerja pegawai Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSAL Dr. Mintohardjo sebagian besar sudah baik (68,6%). Jika dilihat dari masing-masing komponen, maka persentase tertinggi untuk kinerja yang baik adalah untuk komponen kualitas kerja dan tanggung jawab (77,1%), sedangkan persentase terendah adalah untuk komponen kerjasama (62,9 %).

---

One of the factors influencing the quality of hospital service is laboratory test service provided by laboratory officer. Laboratory officer that gives good service in holding laboratory service may increase the quality of health service. It can impact on public's interest to have hospital service. This study is using quantitative descriptive design, which aims to find performance description of Clinical Pathology Laboratory Installation Officer in RSAL Dr. Mintoharjo and any factors which are influencing. This study shows that more than 50% officers has got proper training, leadership, supervision, and has big motivation and also get reasonable repayment. In addition, they are supported by adequate resources. Officers' performance of Clinical Pathology Laboratory Installation Officer in RSAL Dr. Mintoharjo is good (68.6%). If we see each component, we find that the highest percentage for good performance is for work quality and responsibility components (77.1%), whereas the lowest percentage is for cooperation component (62.9%)."

"Kebutuhan untuk penilaian kredit dimulai ketika ada mekanisme yang berlaku secara masif untuk peminjaman dan pemberian pinjaman yang secara paralel berhubungan dengan kebutuhan untuk membayar kembali pinjaman di masa depan. Dalam praktiknya, pengembangan gagasan terkait metode penilaian kredit diperkenalkan oleh Durand pada tahun 1941. Pemerintah, melalui OJK, mengeluarkan peraturan nomor 1 POJK.05 tahun 2015 tentang manajemen risiko Lembaga Keuangan Non-Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25 / PBI / 2009 sebagai upaya untuk mengendalikan risiko kredit perusahaan pembiayaan. Kredit mikro adalah subjek yang menarik untuk penelitian ini karena identik dengan prinsip meniadakan penggunaan jaminan untuk penilaian kreditnya. Untuk itu, mengetahui faktor-faktor penyebab gagal bayar sangat penting. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 949 perempuan pra-sejahtera yang merupakan nasabah PNM Mekaar dan mewakili 34 wilayah operasional PNM Mekaar di Indonesia. 949 data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok data yaitu 258 yang termasuk kategori gagal bayar dan 691 nasabah dengan kategori non-gagal bayar. Dengan menggunakan metode estimasi probit, penelitian ini menunjukkan probabilitas gagal bayar pada pembayaran pinjaman yang ada di PNM Mekaar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu, siklus, umur, dan status perkawinan mempengaruhi probabilitas gagal bayar, sedangkan jumlah pinjaman tidak signifikan dalam mempengaruhi probabilitas gagal bayar.

---

The need for credit scoring begins when there is a mechanism that applies massively to lending and borrowing parallel with the need to repay loans in the future. In practice, the development of ideas related to the credit assessment method was introduced by Durand in 1941. The Government, through the OJK, issued 2015 regulation number 1 POJK.05 concerning risk management of Non-Bank Financial Institutions and Bank Indonesia Regulation No. 11/25 / PBI / 2009 as an effort to control the credit risk of finance companies. Microcredit is an interesting subject for this research because no collateral is being used for doing credit assessment. For this reason, knowing the factors that cause default is crucial. The sample used in this study involved 949 underprivileged women who were PNM customers and represented 34 Mekaar operational areas in Indonesia. 949 data used in this study were divided into 2 data groups, 258 which included the category of default and 691 customers with the non-default category. By using the probit estimation method, this study shows the probability of default on loan payments at Mekaar PNM. The results of this study indicate that the time period, cycle, age, and marital status affect the probability of default, meanwhile loan size statistically insignificant affects the probability of default."

"ABSTRAKKondisi krisis moneter saat ini sangat dirasakan oleh bank-bank di Indonesia sebagai pukulan yang berat bagi kelangsungan usahanya. Beberapa bank yang dilikuidasi oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terpaksa dilakukan karena berdasarkan tingkat kesehatan bank terutama daii sisi permodalannya, bank yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi untuk meneruskan usahanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia sangat terpuruk seperti sekarang mi, antara lain yaitu tingkat suku bunga Sertilikat Bank Indonesia (SBI) yang tinggi, fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar, meningkatnya non perfonning loans, serta kondisi perekonomian nasional yang mengalami depresi yang sangat dalam.Bagi bank, daii beberapa faktor penyebab tersebut daat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan (controllable) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (uncontrollable). Kredit bermasalah (non performing loans) merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan perusahaan (bank), sedangkan faktor-faktor lainnya berupa tingkat suku bunga pasar (SBI), nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing dan kondisi perekonomian nasional adalah merupakan faktor-faktor ekstemal di luar kendali perusahaan (out of control).Besamya kredit bermasalah sangat ditentukan oleh kebijakan perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank. Semakin efektif dan aplicable kebijakan perkreditan yang diterapkan disertai dengan supervisilmomtoring yang ketat maka akan semakin besar kemungkinan untuk dapat menghasilkan kualitas aktiva produklif (kredit) yang baik (performing loans), begitu juga sebaliknya. Kebijakan perkreditan yang akan diambil oleh bank sangat dipengaruhi oleh keadaan (environment) yang melingkupinya, terutama dalam Iingkungan ekonomi nasional maupun intemasional, kondisi sosial dan politik, serta perubahan budaya dan telmologi yang terjadi serta kondisi persaingan diantara bank-bank itu sendiri.Beberapa hal yang hams diperhatikan dalam menyusun kebijakan perkreditan bank antara lain meiputi posisi modal, tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dari berbagai jenis kredit, stabilitas dana masyarakat yang disimpan, kondisi ekonomi, pengaruh kebijakan moneter dan pajak, kemampuan dan pengalaman kaiyawanlmanajemen, serta posisi portofolio kredit yang telah dimiliki. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan perkreditan yang disusun bank secara umwn akan memuat; wilayah kredit (loan territory), jenis-jenis kredit yang dapat diberikan, jaminan (collateral) yang dapat diterima, jangka waktu kredit, pelampauan plafon kredit, likuidasi kredit, penanganan kredit bermasalah, rekening/saldo kompensasi, komitmen kredit serta besarnya portofolio kredit.Sebagaimana bank lainnya, Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan yang tertulis dan diterapkan sejak tahun 1996. Namun demikian, dalam menetapkan kebijakan perkreditannya masih berdasarkan metode top-down approach. Oleh karenanya, belum mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing cabang yang ada. Selain itu, kebijakan perkreditan yang ditetapkan belum bersifat menyeluruh yakni belum memuat hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat atau petugas pelaksana di cabang, sehingga kemungkinan terjadi missintepretation atau menjadi tidak workable dalam pelaksanaannya sangat tinggi.Agar Iebih efektif, kebijakan perkreditan yang selama mi dijalankan oleh Bank X perlu dilakukan penyempurnaan antara lain dalam hal; penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat mi, peran serta cabang dalam penyusunan kebijakan perkreditan, pembentukan unit kerja baru yang bertugas mengelola portofolio (portfolio management) dan pengawasan intern dalam umsan perkreditan, pembuatan pedoman yang dapat digunakan sebagai early warning signal, peningRatan (up grading) kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas potongan pokok kredit (hair cut facility) terhadap kredit yang macet, pemberian kredit hanya kepada calon debitur yang sudah running well serta penetapan tingkat suku bunga kredit berdasarkan sumber dana yang digunakan dengan lebih mengaktifkan peranan Asset & Liability Committee (ALCO) untuk melakukan review terhadap kemungkinan perubahan suku bunga."

"This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely LocalGovernment Revenues (PAD), Personnel Expenses, General AllocationFund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), OtherLocal Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy againstLocal Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square(PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 tocompare the condition of loan performance five years before and fiveyears after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of45 Local Governments following debt restructuring policy. The resultsshow that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policysimultaneously have significant effects on the Local Government DebtRepayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors,namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on theLocal Government Debt Repayment Performance, while DAU and povertylevel have no affect on Local Government Debt Repayment Performance.The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship betweendependent and independent variables, explaining 46,9% of the models,while the remaining 53,1% is contributed by other variables notexplained in this study.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktorKapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai(BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lainPendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjamanterhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknikanalisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data paneldari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkanuntuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahunsesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasipinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan RestrukturisasiPinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktorKapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BPberpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjamansedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkanbahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitianini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanyasebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidakdibahas dalam penelitian ini."

"Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam mengajukan permohonan PKPU harus diperhatikan mengenai pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu adanya aturan pembatasan jumlah utang maksimal dan ketentuan jangka waktu maksimal dalam menjadwalkan kembali pembayaran utang.

---

The focus of this study is discussing about Suspension of Payment (PKPU) as a method to debt rescheduling payment of the company and its implementation in practice according to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy And Suspension of Payment, and, as comparison, this study is discuss how debt restructurization in United States Of America and Singapore are regulated. This research is juridical normative which mean the data is according to the applicable law. The researcher suggest that a simple evidentiary regarding a due and collectible debt must be aware while submission of PKPU petition, and a regulation regarding maximum debt limitation and maximum term of debt repayment are necessary needs."

"ABSTRAKPT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACTPT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers.The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method .Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepadasalah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkaitdengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yangterkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga inbreng diterapkanpada saat ketentuan subjek dan objeknya terpenuhi. Berbeda dengan inkorting,inbreng dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan pada pemisahan hartapeninggalan dan dimaksudkan untuk terciptanya pemerataan pembagian warisanyang adil, bukan untuk pemenuhan bagian mutlak. Disarankan agar parapenyandang profesi hukum terutama hakim dan Notaris lebih mendalami danmemahami peran dan pelaksanaan lembaga inbreng, agar tidak merugikanmasyarakat dikemudian hari atas kesalahpahaman mereka.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about grants during the life time of a parent to one of her/hischildren, which compensated as debt repayment. Related to the grant, in theInheritance Law there is a legal institution such as inbreng which sometimesmisinterpreted with inkorting, so that incorrectly applied. This research useliterature research method in the form of normative juridical with qualitativeapproach in order to provide analytical descriptive data. Based on the research, itwas concluded that the inbreng applied when its subject and object are fulfilled.In contrast to inkorting, inbreng implemented at the time of registration on theseparation of inheritance and intended to create an equitable distribution ofinheritance, rather than for legitieme portie?s fulfillment. Suggested that the legalprofessions, especially the judges and Notary to further explore and understandthe role and implementation of inbreng institution, so as not be detrimental to thesociety in the future over those misconceptions."

"Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian Uang untuk menanganinya. Namun, karena proses pengadilan pidana dan perdata yang panjang terkadang membuat upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali asset/dana negara yang dicuri pelaku/korporasi tidak sebesar yang diharapkan. Putusan akhir pengadilan biasanya memberikan uang pengganti yang jauh lebih rendah dari dakwaan atau bahkan pengadilan dapat memutuskan bahwa pelaku/korporasi tidak perlu membayar apapun. Untuk mengisi kesenjangan antara uang/asset negara yang hilang akibat kejahatan korporasi dengan uang yang dapat diambil kembali dari korporasi pelaku, penelitian ini bermaksud memperkenalkan “Disgorgement of Profit” yaitu perintah/kewajiban pengembalian keuntungan dari perolehan harta tidak sah melalui penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) sebagai cara yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan prinsip unjust enrichment dan restorative justice demi terwujudnya kesejahteraan nasional berdasarkan sumbangan dari welfare criminology

---

Indonesian Legal System do not have a specific regulation to administers the misbehavior of financial corporations while the negative effect of this crime is very huge over the years. To solve the problem, law enforcements treat this crime by using Corruption Act and other related regulations such as Money Laundering Act. However, due to the long process of criminal and civil courts sometime waste the law enforcement effort to get maximum payment back from offenders and/or the corporations. The final court decision usually gives replacement money much lower than the indictment or even the court could be decided that the offenders/ corporations do not have to pay anything. In order to fill the gap between the loss money and the repayment money because of financial corporate crime, this research intends to study the possibility of using “Disgorgement of Profit” approach as a faster way to get the maximum repayment of stolen money/assets from the Financial Corporate Crimes in out of court settlements due to the respect of unjust enrichment policy and restorative justice wisdom in order to enhance national development as a beneficial of the implementation of welfare criminology."