Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menitikberatkan pada permasalahan dalam penerapan quantitative restrictions yang dirumuskan dalam Pasal XI:1 GATT dalam WTO karena terdapat risiko tidak adanya kepastian hukum akibat terminologi yang digunakan tidak spesifik. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh WTO dan wajib ditaati oleh seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Quantitative restrictions secara umum dilarang oleh WTO, terutama jika berbentuk kuota, lisensi, ataupun “other measures” sehingga pembatasan ekspor melalui tindakan ini melanggar Pasal XI:1 GATT. Namun, beberapa justifikasi dapat digunakan untuk mengecualikan penerapan tindakan quantitative restrictions yang dirumuskan dalam Pasal XI:2(a), (b), (c), serta Pasal XX GATT sebagai general exceptions. Permasalahan muncul ketika Dispute Settlement Body di WTO menetapkan beberapa tindakan di luar terminologi Pasal XI:1 GATT sebagai “other measures”. Unsur tidak memiliki standar hukum konkret sehingga sulit menentukan tindakan apa saja yang dapat ditentukan sebagai quantitative restrictions. Pasal pengecualian dalam GATT pun tidak memiliki kekuatan yang signifikan karena unsur yang terlalu sulit bagi responden untuk penuhi akibat parameter yang sangat buram. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya reformasi kebijakan dalam WTO beserta Indonesia terutama dalam peraturan ekspor dan impor sehingga kepastian hukum penerapan tindakan quantitative restrictions dapat dilindungi.

---

This paper analyzes the quantitative restrictions complexities applied under Article XI:1 GATT at the WTO due to the legal uncertainty risk proneness from the terminologies. This paper employs normative legal research based upon the regulations obliged by the WTO for its members, including Indonesia. Quantitative restrictions are generally prohibited, particularly if implemented through export or import quotas, licenses, and “other measures”. However, several justifications have been set forth to exclude several measures from this provision by utilizing Article XI:1(a), (b), (c), and Article XX GATT as general exceptions. Perplexment arises when the WTO’s Dispute Settlement Body states several measures outside the explicit scope of Article XI:1 GATT as “other measures” with no concrete standards. These occurrences lead to difficulties in determining the ambit of Article XI:1 GATT. Justifications provided by GATT are inadequate as the parameters of each element are hardly structured straightforwardly bringing about respondent’s failures to meet the criteria. Regulatory reformations are direly necessary at the WTO and in Indonesia to ensure the assurance of legal protection for every member enacting quantitative restrictions measures."

"Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, Pemerintah Indonesia diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam nomor Perkara 230/G/TF/2019/PTUN-JKT atas kebijakan yang dilakukannya yakni Throttling atau pelambatan akses/bandwith dan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh beserta perpanjangan terhadap kebijakan tersebut di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2019 yang mana Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Bahwa penulisan ini menganalisis mengenai kaitan antara hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berpendapat serta berekspresi dengan hak asasi manusia dan Good Governance yang dilanjutkan dengan analisis mengenai bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia tersebut diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan Prinsip Good Governance hingga pada akhirnya penulisan ini, menganalisis mengenai bagaimana peran ideal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menjamin penegakan hak asasi manusia dan prinsip Good Governance dalam kebijakannya terhadap hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi serta berpendapat di Indonesia. Bahwa untuk selanjutnya, penulisan ini didasarkan dengan teori keadilan, teori administrasi publik dan teori perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta konsep dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana penulisan ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal terhadap hukum. Bahwa putusan yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat terhadap informasi dan kebebasan berpendapat serta bereskpresi khususnya akses terhadap internet yang dibuktikan melalui pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam perkara tersebut telah melanggar hak asasi manusia dan prinsip Good Governance. Dimana seharusnya Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan yang bijak dan tepa dengan instrument hukum yang dimilikinya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada perkara ini.

---

That on June 3, 2020, the Indonesian Government was adjudicated to have committed an unlawful act (Onrechtmatige Overheidsdaad) by the Jakarta Administrative Court in Case Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT for its policy of throttling or slowing down access/bandwidth, blocking data services, and/or completely cutting off internet access, along with the extension of this policy in the regions of West Papua Province and Papua Province, implemented by the Indonesian Government from August 19, 2019, to September 9, 2019. The Indonesian Government did not file an appeal, making the decision legally binding. This writing analyzes the relationship between the public's right to information and freedom of opinion and expression with human rights and Good Governance principles. It further analyzes how the Indonesian Government's actions are classified as a violation of human rights and Good Governance principles. Ultimately, this writing examines the ideal role the government should play in ensuring the enforcement of human rights and Good Governance principles in its policies regarding the public's right to information and freedom of expression and opinion in Indonesia. This writing is based on the theories of justice, public administration, and the protection of freedom of expression, as well as the concept of good governance. The writing employs a doctrinal legal approach. The case decision studied in this writing represents recognition and protection of the public's right to information and freedom of opinion and expression, particularly internet access, as evidenced by the Judges' considerations that the actions taken by the Indonesian Government in this case violated human rights and Good Governance principles. The Indonesian Government should have taken wise and appropriate actions using the legal instruments at its disposal in addressing the issues in this case."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"Penutupan institusi pendidikan sebagai salah satu langkah penerapan kebijakan pembataan sosial berskala besar, menyebabkan mahasiswa berisiko mengalami kesepian. Kesepian yang terjadi pada mahasiswa dapat berdampak pada kesehatan mental mahasiswa, salah satunya berisiko mengalami psychological distress. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesepian selama pandemi Covid-19 dengan psychological distress pada mahasiswa. Penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasi dan teknik potong lintang melibatkan 591 mahasiswa, didapatkan melalui teknik virtual network sampling. Hasil analisis bivariat dengan uji kai kuadrat didapatkan ada hubungan antara kesepian selama pandemi Covid-19 dengan psychological distress (p=0,000). Penelitian ini membantu pelayanan, penelitian, dan pendidikan keperawatan terkait kesepian dan psychological distress. Peningkatan concern dan awareness perawat terhadap fenomena kesepian dan stresor lainnya yang dapat mengancam kesejahteraan psikologis mahasiswa direkomendasikan.

---

The closure of educational institutions as one of the steps in implementing large-scale social restriction puts college students at risk of experiencing loneliness. Loneliness can dangerously affects students’ mental health, one of negative mental health risk caused by loneliness is psychological distress. This study aims to determine the relationship of loneliness during Covid-19 pandemic and psychological distress in college students. Quantitative research with descriptive-correlation design and cross-sectional technique involving 591 students, obtained through virtual network sampling technique. The result of the bivariate analysis with the Chi-square test found a relationship between loneliness during Covid-19 pandemic and psychological distress (p=0,000). This research supports the development of nursing services, research, and education related to loneliness and psychological distress. It is recommended to increase nurses’ concern and awareness of the phenomenon of loneliness and other stressors that can affect students’ psychological well-being."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui pentingnya penerapan pembatasan nominal utang dalam permohonan Pailit dan PKPU, maka pentingnya juga dibahas jenis dan metode penerapan pembatasan nominal utang yang diterapkan di beberapa negara. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa prosedur permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia hanya berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) sebagai syarat diajukan pailit dan juga terpenuhinya suatu pembuktian sederhana yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga dengan syarat tersebut tidak dapat dipungkiri jika permohonan pailit lebih mudah untuk dimohonkan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sutau instrument pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia......This thesis discusses the importance of limiting nominal debt as a condition in bankruptcy and PKPU applications in Indonesia. For this reason, in order to know the importance of implementing nominal debt restrictions in Bankruptcy and PKPU, it is also important to discuss the types and methods of applying nominal debt restrictions applied in several countries. This thesis is compiled by the method of writing normative laws to produce data that is descriptive analytical. The results of this study imply that the procedure for applying for Bankruptcy and PKPU in Indonesia is only based on Article 2 paragraph (1) as a condition for filing for bankruptcy and also the fulfillment of a simple proof based on the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 so that with this condition it cannot be denied that the bankruptcy application is easier to request. Thus, to overcome this problem, it is necessary to limit the nominal debt as a condition."

"Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap mudahnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, negara melakukan tanggapan dengan adanya upaya pembatasan yakni otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital dilakukan melalui berbagai cara seperti pembatasan akses, pembatasan konten, kekerasan digital, dan pembentukan wacana digital. Oleh Althusser, pelaku dari otoritarianisme digital kemudian turut mengikutsertakan aktor non-negara dalam praktiknya. Penulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana otoritarianisme digital dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta menggunakan teori dari realitas sosial Quinney, serta konsep dari kejahatan negara. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan langkah-langkah yang digunakan oleh negara dalam melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang mencoba mengganggu legitimasi pemerintah melalui otoritarianisme digital.

---

The development of technology has brought about changes in how easily people can express their opinions. However, the state responds to this development by implementing restrictive measures known as digital authoritarianism. Digital authoritarianism is implemented through various means such as access restrictions, content censorship, digital violence, and the shaping of digital discourse. According to Althusser, actors involved in digital authoritarianism also involve non-state actors in their practices. This paper aims to elucidate how the Indonesian government has implemented digital authoritarianism from 2018 to 2023. The study employs qualitative content analysis and draws on Quinney's theory of social reality and the concept of state crime. The findings of the data analysis reveal the adoption of measures by the state to suppress individuals or groups attempting to challenge the government's legitimacy through digital authoritarianism."

"Pengaruh yang kuat paham Relativisme Budaya dalam konteks negara-negara Timur, Komunis, maupun Gerakan Non-Blok yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan kebudayaan sehingga menganggap paham Universalisme merupakan bagian dari Imperialisme Budaya. Penolakan tersebut termanifestasi dalam batasan-batasan hak asasi yang termuat secara eksplisit pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara sehingga perlu ditelaah secara komprehensif tentang pembatasan hak asasi dalam konstitusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Doktrinal dalam mengkaji secara teoritis dan historis-filosofis perumusan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 perihal pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai historis-filosofis yang ditelisik mulai dari para pendiri bangsa hingga konsolidasi reformasi Indonesia yang tetap mempertahankan kekhas-an nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Demikian, korelasi paham Relativisme Budaya dengan pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi menjadikan paradigma pembatasan hak asasi di Indonesia menemukan formula hak asasi dalam perpaduan paham antara Universalisme dengan Relativisme Budaya menjadi Pluralisme yang berlaku secara preskripsi di Indonesia.

---

The strong influence of the understanding of Cultural Relativism in the context of Eastern countries, Communists, and Non-Aligned Movements that uphold the values of collectivity and culture so that they consider the understanding of Universalism to be part of Cultural Imperialism. This rejection is manifested in the limitations of human rights that are explicitly contained in the Constitution or the country's constitution, so it is necessary to comprehensively examine the restrictions on human rights in the constitution. The legal research method used is Doctrinal in studying theoretically and historically-philosophically the formulation of Article 28J of the 1945 Constitution regarding the restriction of Human Rights in Indonesia. The results of the study show that the historical-philosophical values examined starting from the founders of the nation to the consolidation of Indonesian reform that still maintains the uniqueness of the values of the nation and state. Thus, the correlation of the understanding of Cultural Relativism with the restriction of Human Rights in the Constitution makes the paradigm of human rights restriction in Indonesia find a human rights formula in the combination of the understanding of Universalism and Cultural Relativism into Pluralism which applies by prescription in Indonesia."

"ABSTRAKDalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACTIn the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number."

"Kewajiban internasional yang terdapat dalam GATT 1994 dapat menghambat Negara Anggota dalam memerangi Pandemi Covid-19. Mengingat adanya peningkatan permintaan global terhadap produk medis dan alat pelindung diri, Negara-Negara Anggota harus menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa pasokan produk tersebut, serta bahan untuk memproduksinya cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Walaupun pembatasan ini merupakan pelanggaran terhadap GATT 1994, kewajiban tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul general exceptions dan carve-out method. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar dapat dijustifikasi, suatu kebijakan harus memenuhi beberapa elemen atau unsur yang terdapat dalam pasal pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dan memberikan analisis tentang kesesuaian kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan Indonesia dan India terhadap bahan baku masker selama Pandemi Covid-19. Menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan kualitatif, penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan antara carve-out method dan general exceptions, seperti objektif dari kebijakan, penggunaan necessity test, dan durasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang konsisten dengan salah satu pengecualian dapat tidak sesuai dengan pengecualian yang lainnya. Kedua, Indonesia telah memenuhi unsur-unsur dalam kedua pengecualian tersebut, sedangkan India tidak memenuhinya.

---

The international obligations under GATT 1994 could pose as an obstacle to Member States in fighting the Covid-19 Pandemic. Given the rise in the global demand for medical products and personal protective equipment, Member States must take measures to ensure the availability of these products, as well as the factors of production required to manufacture it. As a result, numerous states have imposed export restrictions on the raw materials of masks. Despite the fact that these restrictions may be a violation of GATT 1994, these measures could be exempted from liability through the use of the WTO general exceptions clause and the carve-out method. However, it must be noted that in order to be exempted, the measure in question must fulfill several cumulative criterion or elements. This study aims to elaborate the criterion that must be fulfilled and provide an analysis on the consistency of the measures imposed by Indonesia and India towards the raw materials of masks as a response to the Covid-19 Pandemic. Using a normative-juridical method and a qualitative approach, this study resulted in two conclusions. First, there are several differences between the carve-out method and the general exceptions clause, such as the objective of measure, the use of the necessity test, and the duration of the measure. As a result, a measure that is justifiable using one clause may not be justifiable by the other. Second, Indonesia has fulfilled the elements required in both clauses, while India has failed to do so."

"Konflik di Papua telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak masih dikenal dengan nama Irian Jaya. Sejarah panjang proses integrasi Papua yang bermasalah telah melahirkan konflik yang hingga kini tidak kunjung mencapai kata selesai. Dalam perkembangannya, kini ancaman tidak hanya datang dari kelompok bersenjata yang menginginkan kemerdekaan Papua. Studi terbaru juga menunjukkan besarnya potensi konflik, baik di antara orang Papua itu sendiri, maupun antara orang Papua dengan penduduk pendatang. Untuk menangani situasi di Papua, pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan yang patut diduga membatasi Hak Asasi Manusia, seperti pengerahan aparat bersenjata dan pembatasan akses terhadap informasi dan media. Pada masa orde baru, secara faktual Papua bahkan pernah menjadi Daerah Operasi Militer. Uniknya, terlepas adanya indikasi kedaruratan yang nyata, pemerintah tidak pernah mendeklarasikan keadaan darurat secara resmi berdasar hukum. Padahal, menurut doktrin Hukum Tata Negara Darurat, tindakan-tindakan khusus yang membatasi Hak Asasi Manusia tersebut hanya dapat dilakukan dalam suatu keadaan darurat yang dideklarasikan secara resmi. Melalui studi pustaka, penelitian ini berusaha menelusuri norma pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat, baik dalam teori, hukum positif di Indonesia, dan pengaturannya dalam konstitusi negara-negara lain. Uraian-uraian menyangkut konflik yang terjadi di Papua juga disajikan untuk menambah pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan tindakan-tindakan khusus yang dilakukan dalam penanganan konflik di Papua telah bertentangan dengan asas proklamasi yang dikenal dalam Hukum Tata Negara Darurat. Selain itu, kasus-kasus pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan juga menunjukkan pelanggaran serius terhadap non-derogable rights yang dijamin Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights. Lebih-lebih lagi, ketiadaan pengawasan oleh parlemen dan pengadilan menyebabkan tidak terdeteksinya tindakan-tindakan lain yang patut diduga tidak beralasan dan tidak proporsional terhadap ancaman bahaya yang ada.

---

The conflict in Papua has been ongoing for decades, dating back to when it was known as Irian Jaya. The troubled integration process has led to a conflict that remains unresolved. Recently, studies have shown that threats come not only from armed groups seeking Papuan independence. Recent studies also show the potential conflicts, both between Papuans themselves, and within the Papuan community and between Papuans and the migrant population. The government's efforts to handle the situation, including the deployment of armed forces and restrictions on information access and the media, have raised concerns about human rights restrictions. Despite indications of an emergency, the government has never officially declared a state of emergency based on law, as required by the Emergency Constitutional Law doctrine. This study aims to explore how human rights restrictions during state of emergency in theory, Indonesian law, and in the constitutions of other countries. In addition, it presents descriptions of conflict in Papua to shed light on existing problems. The research reveals that the special measures used to manage the conflict in Papua conflict with the proclamation principle outlined in the Emergency Constitutional Law doctrine. Furthermore, cases of extrajudicial killings and torture demonstrate serious violations of the non-derograble rights guaranteed by the Article 28I of Constitution of the Republic of Indonesia and the Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The absence of oversight by parliament and the courts has led to the failure to detect other actions alleged to be unreasonable and disproportionate to the gravity of the events."