Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas akhir ini hanya membahas sebatas kasus sengketa transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk tahun pajak 2007. Penulis membahas sebatas penyebab-penyebab apa yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus sengeketa transfer pricing. Setelah penulis meneliti lebih jauh, penyebab-penyebab yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus ini dikarenakan menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat transaksi yang tidak sesuai kelaziman di penjualan ekspor, penjualan lokal, dan biaya royalty. Tujuan penulisan ini juga untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing hingga dia mendapatkan sengketa transfer pricing. Selain itu untuk melihat bagaimana DJP, dan Mejelis Hakim dalam menangani kasus ini.

---

ABSTRACT
This study is aim to analyze the extent of transfer pricing disputes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation for fiscal year 2007. The author discusses the extent of the causes of what makes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this transfer pricing disputes cases. After the authors examined further, the causes that made Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this case because according to the Directorate General of Taxation are no transactions that do not fit to the norm in export sales, domestic sales, and royalty fees. The objective for this study is also to see what has been done by Toyota Motor Manufacturing Corporation until he got a transfer pricing disputes. In addition to seeing how the DGT, and The judges in charge of this case.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas biaya royalti dalam laporan keuangan pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang membandingkan sengketa Pajak Penghasilan Badan dan Bea Masuk yang dimenangkan otoritas pajak atau bea cukai dan sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan biaya royalti dalam laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan dapat diinterpretasikan sebagai bukan biaya pengurang penghasilan bruto atau dianggap sebagai dividen. Sedangkan di sisi lainnya diinterpretasikan sebagai biaya royalti yang dikenakan bea masuk. Namun kebanyakan sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the tax disputes on royalty expense in the financial report on multinational companies. This study uses qualitative method with analytical descriptive approach that compares the tax disputes specifically on Corporate Tax and Import Duty won by the tax or customs authority and the tax disputes won by the tax payer. The results of this study show that the acknowledgement of royalty expense in the financial report that has been prepared in accordance with the Financial Accounting Standard can be interpreted as non deductible expense against the gross revenue or as dividend. On the other hand it is interpreted as dutiable royalty expense. However most of tax cases were won by Tax Payers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai nilai royalti impor film di dalam nilai pabean. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Permasalahan difokuskan pada fenomena adanya penambahan nilai royalti atas impor film ke dalam nilai pabean. Namun, pada penerapan atas ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean bukan hal yang tepat, mengingat pembelian atas film impor merupakan barang yang dikenakan pajak, sehingga mengacu pada Peraturan Pajak Nilai Lain Atas Film Cerita Impor yang menjadi dasar pemungutan PPN. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk membahas permasalahan ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean dengan perbandingan atas persepsi perpajakan. ...... This paper discusses the royalty value of imported films in the customs value. The author uses descriptive qualitative research methods. The problem is focused on the phenomenon of the addition of royalties on the value of imported films into the customs value. However, the adoption of value added royalty to the customs value is not appropriate, considering the purchase of goods over imported films are to be taxed, so the reference to Rule of Other Value Tax of Imported Film on which the collection of VAT. Therefore, in this paper, the author attempts to discuss the issue of royalties to the value added in the customs value by comparison of the perception of taxation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perolehan hak milik berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). Pasal 1963 mengatur tentang syarat-syarat memperoleh hak milik benda tak bergerak (Tanah) dengan cara daluwarsa. Pasal 1963 yang merupakan Pasal pelaksana dari Pasal 610 KUHPerdata yang berada pada Buku II KUHPerdata, setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya pasal ini tidak lagi dapat digunakan sebagai suatu dasar. Namun pada kenyataannya Pasal ini masih digunakan sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar nomor 05/PDT.G/2012/PN-TK Tahun 2012. Walaupun penggunaan Pasal 1963 KUHPerdata merujuk pada suatu Yurisprudensi, penggunaannya menjadi Tidak Tepat karena Pasal 1963 KUHPerdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder ini, akan melihat bagaimana pengaturan terkait hak milik tanah berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang sudah dicabut tetapi masih digunakan dan juga melihat bagaimana ketentuan hukum tanah saat ini dan bagaimana ketentuan pasal 1963 KUHPerdata yang masih digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim sesuai dengan kondisi hukum saat ini. ...... This thesis is focused on royalty based on Article 1963 Indonesian Civil Code and Principle Agrarian Law regarding Unmoveable Things (Land). Article 1963 regulates the requirements of taking the right of unmoveable things (Land) by Expired Method. The article which is implementer of Article 610 in Indonesian Civil Code Book II has not been valided anymore since Principle Agrarian Law is officially committed. As a consequence, the article should not be implemented as the reference. However, in fact this article is still used as consideration in Decision of Takalar District Court in the case number 05/PDT.G/2012/PN-TK in 2012. Although the using of Article 1963 Indonesian Civil Code is based on a Jurisprudence, the decision is not approppriate because of its expiry. Regarding to the problem mentioned above, this essay which use metode Yuridis Normatif formed by the base of literature study observes how the revoked Article 1963 Indonesian Civil Code land law regulation is still bing used. Furthermore, this thesis also examines how is the provision of Article 1963 Indonesian Civil Code which still being used as the principle of consideration to the Judges is corresponding to the present law condition.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Pembebanan Jaminan Fidusia pada Hak Cipta bagi Perjanjian Utang Piutang dalam tiga pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok bagi Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutannya. Pembahasan kedua adalah mengenai kedudukan Hak Cipta dari perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Pembahasan ketiga adalah permasalahan yang dihadapi dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Hak Cipta bagi Perjanjian Utang Piutang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia bagi perjanjian utang piutang dilakukan dengan menentukan identitas Hak Cipta dalam rangka pembuktian dan nilai dari Hak Cipta tersebut karena identitas Hak Cipta dan nilai Hak Cipta tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah juga menyarankan pemerintah melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MaPPI merumuskan Standar Penilaian Hak Cipta untuk Tujuan Penjaminan Utang dan Standar Profesi Penilai Hak Cipta sehingga Bank Indonesia dapat mengakui Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dan dengan demikian perbankan dan Lembaga jasa keuangan nonbank dapat menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. ...... This research discusses about fiduciary on Copyright in loan agreement. This thesis mainly focuses on three discussions. The first discussion is about The Loan Agreements as The Main Agreement for the Fiduciary Agreement which is The Following Agreement. The second discussion is about the state of Copyright in Private Law of Indonesia. The third discussion is the problem faced in the imposition of a Fiduciary Guarantee on Copyright for loan agreement. This research is a doctrinal research based on the related literatures. The results regarding this thesis are to state The Copyright identity in the framework of proof and the value of copyright because the Copyright identity and Copyright value are listed in the Fiduciary Guarantee Certificate. In addition, the results of this study are also suggesting the government through the Financial Professional Development Center in collaboration with the Indonesian Professional Appraisal Societ or MaPPI to formulate a Copyright Assessment Standard for Fiduciary Purpose and Standards Copyright Appraisal Professionals so that Bank Indonesia can recognize Copyright as an object of fiduciary and thus banks and nonbank financial services can accept copyright as an object of fiduciary.

Abstrak :
Sebagai salah satu negara sedang berkembang Indonesia menganggap bahwa proses pembangunan nasional memerlukan peranan investasi asing, khususnya investasi langsung (direct investment) dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan multinasional PMA. Tetapi di sisi lain tugas Direktorat Jenderai Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dimana salah satu obyeknya adalah penghasilan investasi asing harus mengakui kenyataan bahwa obyek pajak tersebut akan meliputi wewenang yurisdiksi perpajakan dua negara, yaitu Indonesia sebagai negara tempat investasi dan negara domisili investor, dimana proporsi pembagian hak pemajakan tersebut akan dirumuskan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Sehubungan dengan hal tersebut maka pokok permasalahan dari tesis ini meliputi : bagaimana ketentuan perpajakan domestik Indonesia dan ketentuan perpajakan internasional mengenai penghasilan investasi asing (foreign direct investment) melalui perusahaan multinasional PMA, faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu negara untuk menyelenggarakan suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan peraturan perpajakan atas penghasilan investasi asing, bagaimana ketentuan tax treaty Indonesia khususnya dengan negara-negara yang mempunyai tingkat investasi cukup besar di Indonesia dalam hal keseimbangan alokasi hak pemajakan penghasilan investasi asing, bagaimana pengaruh ketentuan tax treaty tersebut terhadap tarip efektif pemajakan penghasilan investasi asing serta kaitannya dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan?perusahaan modal asing dengan memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku literatur, peraturan perpajakan domestik dan internasional, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Untuk melengkapi studi literatur tersebut Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan inventarisasi dan analisa data serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kekurangan modal dan kebutuhan terhadap peranan investasi asing di Indonesia merupakan salah satu faktor lemahnya posisi Indonesia dalam penyusunan suatu tax treaty dengan negara-negara maju yang merupakan negara investor. Dari 5 tax treaty Indonesia dengan negara-negara investor diketahui bahwa sebagian besar tax treaty tersebut disusun dengan kerangka dasar UN Model dimana proporsi pembagian hak pemajakan antar dua negara ditentukan berdasarkan negosiasi kedua negara. Tetapi terdapat 1 tax treaty yaitu tax treaty Indonesia - Jepang yang dapat dinilai memberikan hak pemajakan yang lebih menguntungkan kepada Jepang sebagai negara domisili. Secara umum bahwa ketentuan perpajakan internasional dalam bentuk tax treaty telah membatasi otoritas dari peraturan perpajakan domestik. Ketentuan perpajakan domestik telah memperlakukan disparitas perlakukan perpajakan atas penghasilan investasi antara dividen dibanding bunga, royalti dan imbalan jasa, karena dividen dikenakan pajak dua kali atau disebut dengan istilah pajak berganda ekonomis. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut menjadi lebih signifikan ketika terhadap obyek tersebut harus diberlakukan peraturan perpajakan international yang tertuang dalam tax treaty, karena selain tarip witholding tax yang lebih rendah masih terdapat obyek-obyek pajak yang hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili atau dibebaskan dari pemajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut telah mendorong investor untuk melakukan tax planning melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menerima penghasilan dalam bentuk selain dividen, yang berakibat pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara sumber. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut tidak terlepas dari apa yang disebut transfer pricing, karena tidak sedikit pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa luar negeri dilakukan kepada perusahaan induk atau afiliasi di luar negeri. Sehingga hal yang lebih lanjut harus diperhatikan adalah apakah transfer pricing tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar sesuai prinsip arm's lenght atau sebaliknya direkayasa dalam rangka penghindaran pajak di Negara sumber. Bila kasus pembayaran imbalan bunga, royalti atau imbalan jasa tersebut diindikasikan sebagai rekayasa transfer pricing maka untuk pembuktiannya di lapangan masih banyak mengalami hambatan. Sehingga upaya preventif dari DJP dalam bentuk pembatasan pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa, di antaranya melalui debt equity ratio maupun advanced pricing agreement merupakan alternatif yang lebih efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dari sisi Wajib Pajak maupun Fiskus, serta lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti, menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

---

ABSTRACT
This thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are, how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalty disputes.

Abstrak :
Non Tax Government Revenue (PNBP) from mining is among one of the potential government revenues for Indonesia. Unfortunately, it is not optimally managed. The Contract of Work stipulated for copper mining is only stated that, the contractor is required only to pay royalty of gold, silver, and copper, but not for other minerals contained within the copper concentrate. The objective of this research is to evaluate whether the scope of Contract of Work of copper mining could be optimized by evaluating the potential of other minerals contained in the copper concentrate. The result of the analysis to explain the reasons to levy royalty from other minerals, this study also estimates the potential royalty that could be derived from other minerals of copper mining for year 2003 - 2007. To achieve those goals, the qualitative and quantitative approaches are used, the technique of collecting data through study of literatures and survey, and the technique forecasting has been used to estimate of other minerals contained within the copper concentrate. The study employs moving average method and simple linear regression analysis. The result shows that most of minerals from the copper mining can be used and sold. According to the principle of user charges as stated in the Law No. 20/1997 about PNBP, the extraction and usage of natural resources must be levied to royalty. Thus, all minerals from the copper mining should also be levied to royalty. Base on this research, it is recommanded to revise the Article 13th in the Contract of Work, which states that the scope of Contract of Work related to royalty is narrower than the principle of that user charges.

---

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pertambangan umum merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, namun belum dikelola secara optimal. Dalam Kontrak Karya (KK) pengusahaan pertambangan tembaga, kontraktor hanya menyetorkan royalti atas mineral emas, perak dan tembaga sedangkan mineral ikutan lainnya tidak dikenakan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cakupan KK pengusahaan pertambangan tembaga, menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengenakan royalti atas mineral ikutan pertambangan tembaga dan perkiraan potensi royalti dari mineral ikutan pertambangan tembaga untuk periode 2003 - 2007. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil survei, dan untuk memperkirakan besarnya kandungan mineral ikutan yang berada di luar sampel digunakan teknis forecasting menggunakan metode rata-rata dan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis menunjukan bahwa hampir seluruh mineral ikutan pertambangan tembaga dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai jual. Sesuai dengan prinsip PNBP yang ditegaskan dalam UU No.20/1997 tentang PNBP bahwa semua pemanfaatan sumber daya alam harus membayar royalti. Demikian juga dengan mineral ikutan pertambangan tembaga sudah semestinya dikenakan royalti. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan untuk merevisi Pasal 13 kontrak karya yang kurang menguntungkan pihak Pemerintah RI, dimana cakupan KK mengenai royalti lebih sempit dibandingkan dengan prinsip PNBP tersebut.

Abstrak :
Character merchandising is the exploitations of fictional characters which aims to attract people who have the affinity with such fictional character in buying merchandises or goods sold in the market. Fictional characters which are being exploited are protected by copyright law. Character merchandising involves the adaptations and reproductions of copyrighted works which are the economic rights of the creator or copyright holder as stipulated under the copyright law. Therefore, lawful character merchandising activities shall be based on the permission of the creator or copyright holder of such fictional character. In order to get the economic rights served, fictional character creators or copyright holders shall achieve economic benefit in the form of royalty fee paid by the authorized party who uses its fictional characters. ...... Penggunaan karakter untuk barang dagangan adalah eksploitasi karakter fiksi yang bertujuan untuk menarik pembeli yang menyukai karakter fiksi tersebut, untuk membeli barang dagangan yang dijual di pasaran. Karakter fiksi yang dieksploitasi tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan karakter untuk barang dagangan melibatkan proses adaptasi dan reproduksi karya cipta yang merupakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, untuk menggunakan karakter fiksi secara sah menurut hukum, haruslah didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karakter fiksi tersebut. Pencipta karakter fiksi atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan ekonomi berupa royalti yang dibayarkan oleh pihak yang diberikan izin untuk menggunakan karakter fiksi.

Abstrak :
ABSTRAK
Finding distinguishing characteristics of Southeast Asia has proven to be a significant challenge: by focusing on the encounters which primarily colonial British writers had with the region state rulers, it becomes possible to recover the early conceptualizations of regional governance. The writings of Henry Yule, Anna Leonowens, Sir George Scott, and Hugh Clifford all document the orientalist features of Western discourses because these writers at once were affected by it as they contributed to it. The discourse about royalty and rulers was central to many of the tropes associated with orientalism, but also with ornamentalism. David Cannadine has shown that ornamentalism (in which British conceptualized many imperial practices in relation to their own hierarchical conceptions of society) was as critical a feature of imperial outlook as was orientalism. The need to understand ruling elites was at the heart of the imperialist project. Tracing the ways in which colonizing powers represented the region ruling elite offers a new avenue for recognizing the affinities of the regional experience. Beyond orientalism, the paper explores questions about the representation andpresentation of authority. Understanding the conceptualizations of rulers is connected to the comprehension of social organization including representations of traditional society.