Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan ruang udara terbuka memberikan kebebasan bagi maskapai penerbangan asing untuk beroperasi di wilayah udara suatu negara. Negara-negara anggota ASEAN akan segera merealisasikan penerapan ruang udara terbuka ASEAN pada tahun 2015. Penelitian ini fokus terhadap pembahasan mengenai pengaruh kebijakan ruang udara terbuka terhadap kedaulatan negara atas ruang udara dan mengkaji kesiapan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia segera mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mendapat keuntungan dari pasar penerbangan bebas ASEAN. ......Open sky policy provides freedom to foreign airlines to operate in the airspace of a country. ASEAN member countries will immediately realize the application of ASEAN Open sky in 2015. The focus of this study is to find out the effect of open sky policy towards the sovereignty of States over the air and to assess the readiness of Indonesia in facing of the ASEAN open sky competition. This study is a qualitative normative study, while the data has been collected from literature study. This study suggests that Indonesia must prepare itself as best as possible so that Indonesia can take advantage of the ASEAN free flight market."

"Penataan ulang pelayanan ruang udara adalah salah satu aspek untuk mengantisipasi meningkatnya risiko keselamatan penerbangan akibat dari pertumbuhan pergerakan pesawat udara dan meningkatnya kebutuhan pelayanan ruang udara. Saat ini masih ada beberapa bandar udara yang berdekatan menggunakan frekuensi radio penerbangan yang sama, akibatnya terjadi interferensi. Dengan meningkatnya pergerakan pesawat udara maka terjadinya interferensi tidak dapat ditolerir lagi. Tesis ini mengkaji upaya untuk menghilangkan interferensi melalui penataan ulang pelayanan ruang udara di bandar udara Hang Nadim - Batam, bandar udara Minangkabau - Padang dan bandar udara Depati Amir - Bangka. Proses penataan ulang pelayanan ruang udara ini meliputi unsur frekuensi radio penerbangan, unsur fasilitas komunikasi dan unsur pelayanan ruang udara (termasuk SDM). Kegiatan penataan ini dikaitkan dengan rencana peremajaan fasilitas komunikasi VHF-A/G pada ketiga bandar udara tersebut. Kelayakan dalam pemilihan fasilitas komunikasi VHF-A/G tersebut dihitung menggunakan teori ekonomi teknik. Dari tiga unsur yang diteliti dalam penelitian ini didapat tiga alternatif yang bisa diterapkan untuk kondisi saat ini yaitu : pertama, melakukan penataan layanan ruang udara pada beberapa bandar udara yang mengalami interferensi, kedua, melakukan penataan frekuensi radio penerbangan di seluruh ruang udara yang mengalami gangguan; ketiga, mengurangi pelayanan ruang udara suatu bandar udara untuk selanjutnya menyerahkan pelayanannya ke bandar udara lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan, alternatif 3 dengan mengurangi pelayanan ruang udara suatu bandar udara untuk kemudian diserahkan pelayanannya ke bandar udara lain menunjukkan bahwa secara ekonomi menunjukkan hasil yang lebih optimal. ......Air space service rearrangement is one aspect in anticipation of increased risk due to aviation safety of aircraft movement growth and increasing demands for services of air space. While there are several adjacent airport uses aviation radio frequencies on the same, resulting in interference. With the increasing movement of aircraft then the interference can not be tolerated anymore. This thesis examines the efforts to eliminate the interference by the rearrangement of service in the air space Hang Nadim airport - Batam, Minangkabau airport - Padang and Depati Amir airport - Bangka. The arrangement process of the air space services including the element of aviation radio frequency, communications facilities and services of the air space (including HR). Structuring activity is associated with rejuvenation plan communications facilities VHF-A/G in the third airport. Eligibility in the selection of communications facilities VHF-A/G was calculated using economic engineering theory. Of the three elements examined in this study obtained three alternatives that could be applied to current conditions : first, to the arrangement of the air space services in some airports are experiencing interference; second, to the arrangement of radio frequencies across the air space flights have been affected; third, reducing the air space of a service airports to deliver its services further into other airports. From the results of research conducted, alternative 3 by reducing the air space of a service to the airport and then transferred his service to other airports indicates that the economy showed more optimal results."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan ruang udara terbuka ASEAN yang direncanakan akan diwujudkan pada tahun 2015 dengan tujuan akhir pembentukan Single Aviation Market di kawasan ASEAN. Kebijakan ruang udara terbuka sendiri bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam dunia penerbangan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia-New Zealand telah menerapkan terlebih dahulu kebijakan yang merupakan konsep liberalisasi dari transportasi udara tersebut. Kebijakan ruang udara terbuka di kawasan ASEAN juga merupakan suatu kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN. Kebijakan ruang udara terbuka ASEAN menjadi sebuah keniscayaan pasca dibentuknya ASEAN Framework Agreement on the Integration of Priority Sectors dimana transportasi udara merupakan salah satu sektor yang akan direncanakan yang akan diintergrasikan dalam lingkup ASEAN. Penerapan kebijakan ini di negara-negara anggota ASEAN dilakukan secara bertahap dan progresif. Namun, sebagai suatu kebijakan, penerapannya juga memiliki implikasi-implikasi tertentu bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN seperti terhadap bidang pariwisata, industri transportasi udara nasional, serta terhadap maskapai penerbangan. ......This thesis tells about ASEAN open skies policy which will come into realization by 2015 with final aim on the creation of Single Aviation Market in the ASEAN region. Open skies policy itself was not a new policy in aviation industry. United States, European Union, and Australia-New Zealand had been implemented this liberalization policy since long time ago. The implementation of open skies in ASEAN region is one of ways to envisage the creation of ASEAN Economic Community. ASEAN open skies became closer to the reality after the commencing of ASEAN Framework Agreement on the Integration of Priority Sectors where air travel is one of sectors which will be integrated in the context of ASEAN region. This policy will be implemented in ASEAN member countries by a gradual and progressive basis. But as a policy, the implementation of this open skies will bring some implications in some areas such as tourism, national aviation industry, and air carriers, to Indonesia as an ASEAN member country."

"Studi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan perkembangan Proyek Loon di berbagai negara saat ini dari berbagai aspek hingga awal tahun 2017. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Google melakukan trial Loon di Selandia Baru, Brazil, dan Australia, saat ini Proyek Loon masih mengusahakan uji coba dan komersialisasi di negara-negara Asia yaitu di India, Sri Langka dan Indonesia terutama negara dengan banyak penduduk di wilayah terpencil yang masih belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Dalam perjalanannya, uji coba dan komersialisasi Proyek Loon di beberapa negara tersebut terkendala beberapa hal, terutama perizinan, baik lisensi frekuensi maupun perizinan ruang udara."

"ABSTRAKLatar Belakang: Audiometri impedans belum digunakan secara rutin dalam uji tekanan khususnya di Indonesia. Calon penyelam sering langsung menerima pajanan tekanan dalam Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT) tanpa diketahui keadaan telinga tengah dan fungsi tuba Eustachius. Pemeriksaan audiometri impedans sangat penting untuk mengetahui fungsi ventilasi tuba Eustachius (TE). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai tekanan telinga tengah yang berhubungan dengan fungsi ventilasi TE pada calon panyelam. Metode: Penelitian ini melibatkan 29 subjek calon penyelam berusia 20-40 tahun tanpa gangguan pendengaran konduktif. Semua subjek menjalani pemeriksaan audiometri impedans yang dimodifikasi untuk kepentingan penyelaman baik sebelum maupun sesudah uji tekanan dalam RUBT beruang ganda. Hasil: Didapatkan perubahan nilai tekanan di telinga tengah yang bermakna sebelum dan sesudah uji tekanan dengan perasat Toynbee pada telinga kanan dan kiri, masing-masing p < 0,001 dan p = 0,018. Kesimpulan: Pemeriksaan audiometri impedans sangat diperlukan dalam seleksi calon penyelam khususnya dalam uji tekanan dalam RUBT.

---

ABSTRACTBackground: Impedance audiometry is not yet used in the pressure test routinely, especially in Indonesia. Prospective divers often receive exposure of pressure in hyperbaric chamber directly without assesment of the middle ear and Eustachian tube (ET) ventilation function. Impedance audiometry examination is very important to asses the ET ventilation function. Objective: This study determined the middle ear pressure value changes associated with ET ventilation function of prospective divers. Method: This study involved 29 prospective diver subjects aged 20-40 years without a conductive hearing loss. All subjects underwent a modified diving impedance audiometry examination both before and after the pressure test in hyperbaric double lok chamber. Result: Obtained value changes of pressure in the middle ear meaningful before and after the pressure test with Toynbee maneuver on the right and left ear, respectively p <0.001 and p = 0.018 Conclution: Impedance audiometry examination is needed in the selection of candidates divers who underwent pressure test within hyperbaric chamber."

"Keterlambatan operasi penerbangan terjadi jika ada tundaan di darat ataupun wilayah udara. Hal tersebut disebabkan apabila permintaan lalu lintas penerbangan melebihi dari kapasitas yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas ruang udara berdasarkan beban kerja Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/ Air Traffic Controller (ATC) guna mendukung keselamatan, kelancaran, dan keteraturan operasi penerbangan yang menjadi tanggung jawab personil ATC. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh ATC saat memberikan pelayanan pada suatu sektor ruang udara selama 1 jam saat jam puncak dalam kurun waktu 30 hari. Data sekunder yang diperlukan untuk mendukung analisis yaitu terkait jumlah penerbangan saat jam puncak, kondisi cuaca, dan rencana penerbangan. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan kapasitas ruang udara adalah Pessimistic Sector Capacity. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas teoritis sebanyak 31 pesawat per jam dan kapasitas praktis 25 pesawat per jam dengan waktu kerja petugas ATC adalah 33 menit yang termasuk dalam kategori beban kerja berat."

"Aviasi sipil merupakan salah satu industri yang mengakselerasi globalisasi. Dengan aktivitas lintas batas yang semakin meningkat, penerbangan udara telah mempercepat proses mobilisasi manusia, barang, dan kapital setiap harinya. Aktivitas lintas batas ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk adanya tata kelola global yang dapat mengkoordinasi dan merespon isu-isu yang muncul akibat pelaksanaan aviasi sipil. Dengan metode tipologi, tulisan ini akan mengeksplorasi perkembangan tata kelola aviasi sipil global dengan meninjau 30 literatur yang akan dibagi menjadi dua tema besar: aktor dan isu dalam tata kelola aviasi sipil global. Penulis menemukan bahwa prinsip fundamental berupa kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya menyebabkan proliferasi aktor non-negara tidak mengeliminasi sentralitas negara dalam tata kelola aviasi sipil global. Adapun globalisasi yang memperluas ruang lingkup tata kelola aviasi sipil global memunculkan dinamika baru dalam tata kelola aviasi sipil global berupa koordinasi dan kolaborasi yang terinstitusionalisasi dengan tata kelola global area isu di luar aviasi sipil....... Civil aviation is one of the industries which have accelerated the process of globalization. With the ever-increasing frequency of transboundary activity, air transport has facilitated the mobilization process of humans, goods, and capital daily. The transboundary activity hence calls for an urgency for global governance that can coordinate activities among various actors and respond to emerging issues as a result of civil aviation. With the typology method, this literature review explores the development of global civil aviation governance by reviewing 30 pieces of literature which will be divided into two major themes: actors and issues in global civil aviation governance. This review finds that the fundamental principle of exclusive state sovereignty for its airspace causes the proliferation of non-state actors to not have an impact on state centrality in global civil aviation governance. Additionally, globalization that has widened the scope of global civil aviation governance induced a new dynamic in global civil aviation governance in the forms of coordination and institutionalized collaboration with the global governance of relevant issue areas."