Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan laporan penelitian tentang implementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS) setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selama kurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektif pada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumah sakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yang tepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahan dalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasional di bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahan ketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara lain dicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UU PNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitu penerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengan sistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskan semua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negara sedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melalui sistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagi berjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehingga Departemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuangan agar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dari ketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UU yang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RS ini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan Usaha Milik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentuk Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegas mencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan dengan perkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukan penyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalam pengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga di lingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini.

Abstrak :
It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

Abstrak :
Rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit di wilayah DKI Jakarta saat initelah menggunakan teknologi mutakhir berbasis internet dan dinamakan SistemPenjadwalan Rujukan Online SPRO . Sistem ini mencakup 1 informasi jadwalpelayanan dokter poliklinik di rumah sakit per tanggal, hari, jam. 2 manajemen jadwalpelayanan dokter yang tersedia dan yang sudah terjadwal. 3 reservasi / appointmentbooking pelayanan dokter poliklinik rumah sakit. 4 laporan-laporan berkaitan denganrujukan pasien. Studi yang merupakan studi kasus tentang pemanfaatan SPRO di RSUDPasar Minggu ini menganalisis data primer dari wawancara mendalam dengan informandan data sekunder berupa dokumen-dokumen laporan rujukan SPRO dan laporankunjungan di RSUD Pasar Minggu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa elemen inputfaktor SDM memiliki kerja rangkap dan kurangnya pengetahuan tentang SPRO, SIRSyang belum terkoneksi dengan SPRO, serta belum adanya SOP. Elemen proses berupapemberian informasi dan sosialisasi di puskesmas berjalan tidak optimal, kuota rujukanSPRO rendah, tidak adanya reminding sistem di RSUD Pasar Minggu, tidakkonsistennya waktu pendaftaran pasien di RSUD Pasar Minggu, tidak adanyakomunikasi dan koordinasi dengan puskesmas perujuk, dan tidak optimalnyamonitoring dan evaluasi sistem. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan pemanfaatanrujukan SPRO menjadi rendah yaitu sebesar 21,61 . Saran untuk RSUD Pasar Mingguadalah pembuatan reminding sistem, pemisahan alur pasien SPRO dengan pasienumum, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas dan monitoringevaluasi.

---

Referral of BPJS patients from health center to public hospital in DKI region iscurrently implemented using internet based technology called the Online ReferralScheduling System SPRO . This system has advantages 1 Provide serviceschedule information of polyclinic doctor in hospital by date, day, and hour. 2 Service schedule management of the doctor and already scheduled. 3 Servicereservation or appointment booking of polyclinic doctor in hospital. 4 Reports whichrelate with patient referrals. This case study analyzed the utilization of SPRO in apublic hospital RSUD in Pasar Minggu using qualitative approach. Primary datawas collected using in depth interviews with informants and secondary data wascollected from documents of SPRO referral report and utilization in RSUD PasarMinggu. The study revealed that the challenges in input elements were work load ofstaffs, lack of knorwledge on SPRO, no bridging system to SPRO, no standarprocedure in place. Elements of the process were poor information anddissemination in Puskesmas, too small quota for SPRO patients set up by RSUDPasar Minggu, no reminding system, poor registration scheduling for patients inRSUD Pasar Minggu, no communication and coordination with Puskesmas and poormonitoring and evaluation. These factors have caused low utilization of SPRO 21,6 . The study suggested that hospital need to develop the reminding system,separate patient flows between SPRO and non SPRO, improve communication andcoordination with Puskesmas as well as monitoring evaluation.

Abstrak :
Suatu studi untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan rumah sakit swada telah dilakukan oleh Puslitbang Pelayanan Kesehatan, bekerja sama dengan Universitas Harvard. Lima rumah sakit pemerintah yang telah melaksanakan kebijakan swadana, tiga rumah sakit pemerintah yang belum melaksanakan swadana dan dua rumah sakit swasta telah dipilih sebagai sampel. Tujuan utama kebijakan rumah sakit swadana adalah memberi keleluasaan dalam mengatur pembiayaan rumah sakit dengan hak untuk menyimpan dan menggunakan pendapatan rumah sakit secara langsung sehingga efisiensi dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan tanpa mengurangi akses penderita yang kurang mampu. Hasil studi ini menunjukkan meskipun terdapat peningkatan pendapatn asli rumah sakit setelah menjadi swadana, tingkat ketergantungan pada subsidi pemerintah tidak berkurang. Perbaikan sistem insentif telah meningkatkan sistem manajemen dan tingkat kehadiran karyawan rumah sakit tetapi terdapat kecendrungan peningkatan tarip dan pengurangan jumlah tempat tidur untuk penderita kurang mampu sehingga mengurangi akses penderita miskin terhadap pelayanan rumah sakit. Peningkatan kualitas pelayanan mulai dilakukan melalui upaya Total Quality Management sedangkan peningkatan efisiensi belum dapat dibuktikan secara kuantitatif.

Abstrak :
Peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menyebabkan rumah sakit sebagai penyedia layanan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Kualitas pelayanan dan kepuasan pasien diukur berdasarkan apa yang dirasakan pasien secara langsung yang dikembangkan mengikuti lima dimensi SERVQUAL. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mendapatkan nilai tiap dimensi kualitas. Analisis independent t-test digunakan untuk membandingkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien antara RS Swasta dan RS Pemerintah. Data penelitian didapatkan dari hasil survei menggunakan kuesioner dengan sampel 351 pasien rumah sakit swasta atau pun pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 4 dimensi kualitas pelayanan (tangibility, reliability, assurance, empathy) dan kepuasan pasien RS Pemerintah tidak berbeda secara signifikan  dibandingkan RS Swasta. Namun, dimensi responsiveness menunjukkan bahwa RS Swasta memiliki responsiveness lebih tinggi dibandingkan dengan RS Pemerintah. ......The increasing need of health services for the society causes hospitals as health service providers to strive to provide the best service. This study aims to compare service quality and patient satisfaction between private hospitals and public hospitals in South Sumatera Province. Service quality and patient satisfaction were measured by patients' perceived experiences directly developed following the five dimensions of SERVQUAL. Confirmatory factor analysis was used to obtain the value of each quality dimension. Independent t-test analysis was used to compare service quality and patient satisfaction between private and public hospitals. The research data were obtained from the results of a survey using a questionnaire with a sample of 351 patients of private or public hospitals. This study shows that the 4 dimensions of service quality (tangibility, reliability, assurance, empathy) and patient satisfaction of government hospitals are not significantly different from those of private hospitals. However, the responsiveness dimension shows that private hospitals have higher responsiveness compared to public hospitals.