Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Liza Priandhini, author

Aspek hukum ketentuan daluwarsa dan kebatalan akta-akta Perseroan Terbatas dalam aplikasi melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Legal aspects provisions act expired and nullification deed of company limited through application system legal administration (SABH)

Perseroan Terbatas lahir sebagai Badan Hukum sejak anggaran dasarnya yang dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahannya sebagai Badan Hukum. Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur ketentuan jangka waktu (daluwarsa) untuk setiap jenis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35147

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luqman Rahmadi, author

Analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH)

Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notans. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37404

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kurnia Oetama Noviansyah, author

Implementasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Bogor) = Implementation of Ratification of the Deed of Amendment to the Articles of Association of Cooperatives After the Entry into force of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 of 2019 Concerning Legalization

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farhansyah Pradana, author

Tanggung jawab Notaris sebagai akibat tidak diberitahukannya perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016 = Responsibilities of a Notary as a result of not being notified of changes to company data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Supreme Court Number 1840 K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melissa Louisiana, author

Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) = Role and Responsibility of a Notary to Notify the Amendment of Article of Association of Limited Liability Company To The Ministry of Law and Human Rights Through the Administrative System for Legal Entities (SABH)

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31868

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri, author

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...

2016

T46692

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mutia Karina Norman, author

Hilangnya Kepemilikan Saham dari Daftar Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas yang Terdapat pada Sistem Administrasi Badan Hukum = Loss of Share Ownership from the Register of Shareholders of a Limited Liability Company in the Legal Entity Administration System

Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luqman Rahmadi, author

Analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) = Analysis on legalization of establishment of limited liability company through Legal Entity Administration System (LEAS)

Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26006

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rika Masirila Septiari, author

Tanggung jawab notaris dalam aplikasi sistem administrasi badan hukum: studi kasus putusan nomor 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks = Notary liability concerning application of legal entity administration system: case study verdict no. 109/Pdt.G/2018/Pn.Mks

Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53424

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ketty Astari, author

Pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum: analisis hukum terhadap sistem administrasi badan hukum = The settings of association as legal entity legal: analysis on legal entity administration systems

Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian