Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat ketatnya kompetisi persaingan dunia perikianan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, menuntut perusahaan X dapat bertahan dan terus mengembangkan usaha serta meningkatkan profit perusahaan. Selain ketatnya persaingan yang ada pada saat ini, tingkat turn over karyawan perusahaan X pada tahun 2005 relatif tinggi. Dalam satu tahun, perusahaan X kehilangan Iebih dari 30% jumlah karyawannya.Terdapat kecenderungan hubungan langsung antara produktivitas yang tinggi dengan semangat yang tinggi (Kossen, 1993). Kenyataan itulah yang harus dihadapi, dan membuat perusahaan mulai memperhatikan kepuasan pekerja dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu faktor yang terkait adalah imbaIan atau gaji (remunerasi) yang sesuai menurut Dr. Amy Wrzesniewski, psikolog organisasi dan bisnis dari New York University (dalam Swastoko, 2004).Sistem gaji (remunerasi) merupakan hal yang krusial dalam konteks pengelolaan SDM. Selain merupakan hal yang sensitif, kesalahan dalam mengelola remunerasi perusahaan dapat mengakibatkan gejolak di internal perusahaan. Sistem remunerasi perlu disusun dengan mempertimbangkan beberapa ha!: internal equity, external competitive, dan sejalan dengan arah dan strategi bisnis perusahaan. Sistem gaji adalah pengaturan dalam organisasi mengenai apa dan bagaimana karyawan harus dibayar atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan melihat kondisi internal perusahaan yang tidak adil dalam memberikan gaji kepada karyawan karena tidak sesuai dengan beban kerjanya, perusahaan X mencoba melakukan berbagai perubahan didalam sistem manajemen termasuk sistem gaji.Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk Membuat rancangan proposal sistem gaji yang equitable balk secara internal maupun eksternai sehingga dapat bermanfaat mengurangi angka turn over yang tinggi pada perusahaan X.Rancangan pernecahan masalah dengan dimulai dari pemilihan metode yang sesuai dalam pelaksanaan job evaluation, dalam hal ini menggunakan point factor method dengan melihat keuntungan dari metvde ini yang cara yang paling sering digunakan dan dinilai paling adii. Rancangan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan job evaluation, meliputi rancangan waktu pelaksanaan dan estimasi anggaran, serta rancangan penyelesaiannya yang berisikan tahap persiapan, persiapan lanjutan, tahapan pelaksanaan analisa jabatan, tahapan evaluasi jabatan dan penetapan nilai harga jabatan."

"Laju pertumbuhan penduduk dunia, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang, tumbuh dengan begitu cepat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap penduduk dunia. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 tercatat sebanyak 73,34 juta orang dan pada tahun 2004 telah mencapai kurang lebih sekitar 225 juta orang atau naik sekitar 206,7 persen dengan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 3,5 persen.Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mengalami penurunan dari 2,34% pada tahun 1970-an menjadi 1,96% pada tahun 1980-an dan 1,66% pada tahun 1990-an; serta pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun terus menjadi sekitar 261 juta jiwa pada tahun 2025; namun jumlah penduduk Indonesia secara absolut terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bertambahnya jumlah penduduk secara absolut tentunya akan berdampak pada jumlah angkatan kerja di Indonesia.Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, pada tahun 2004 di Indonesia terdapat sebanyak 153,9 juta orang penduduk usia kerja dimana 67,5% diantaranya adalah angkatan kerja atau sekitar 104,0 juta orang dan sebagian besar berpendidikan rendah serta tidak terampil."

"Latar belakang pemikiran dalam tesis ini adalah beratnya beban tugas anggota Polri yang membutuhkan kesiapsiagaan 24 jam, disebabkan rasio jumlah anggota Polri dengan masyarakat yang masih jauh dari ideal, karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dengan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat, seperti: Terorisme, illegal logging, Illegal mining, illegal fishing, kejahatan terhadap Iingkungan hidup, perjudian, cyber crime, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sementara besaran gaji yang diterima tidak mencukupinya untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Hal tersebut memotivasi anggota Polri untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ruang lingkup tugasnya, yang akhimya anggota Polri terjebak dalam berbagai penyimpangan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya perbaikan sistem penggajian.Menyadari akan akar permasalahan dari penyimpangan yang terjadi tersebut, maka Kapolri Jenderal Sutanto telah mengusulkan perubahan gaji Polri kepada Presiden RI melalui surat Kapolri No. Pol. : B/1735NII tanggal 31 Juli 2006 perihal permohonan kenaikan gaji anggota Polri dan PNS Polri, yang didukung oleh hasil penelitian yang tertuang dalam Naskah Akademik Kebutuhan Minimal Anggota Polri/PNS Polri. Untuk mendukung hasil penelitian tersebut dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah pembiayaan kebutuhan hidup yang dihadapi anggota Polri beserta dampaknya, maka penulis melakukan penelitan terhadap Unit Babinkamtibmas. Penulis memilih unit ini karena seringkali dihindari oleh anggota Polri dan dianggap sebagai unit yang tidak menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini disebabkan beban tugasnya yang cukup berat, sementara peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahannya kecil. Namun kenyataannya sampai saat ini Babinkamtibmas dapat tetap bertahan hidup, menyekolahkan anak, memiliki rumah dan kendaraan pribadi, dan sebagainya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Babinkamtibmas membiayai kebutuhan hidupnya? Masalah penulisan ini merupakan miniatur dari permasalahan umum anggota Polri, karenanya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, namun untuk menunjang penelitian, diperlukan juga data kuantitatif. Adapun sumber datanya terdiri dari data primer, yaitu diperoleh melalui metode pendamatan terlibat dan wawancara babas dengan berpedoman dan data sekunder, yaltu diperoleh dari pengkajian terhadap dokumen¬dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.Masalah penelitian ini adalah pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dengan fokus penelitian adalah corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang.Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Poisek Serang dipengaruhi oleh status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan usia Anak dengan tingkat sekolahnya. Corak pembiayaan kebutuhan hidupnya diperoleh dan gaji yang diterima setiap bulannya yang diberikan oleh negara dan dari sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan peranannya dengan cara kerja sama dan pertukaran ganjaran dengan masyarakat yang berpotensi secara materi. Bagi Babinkamtibmas yang merangkap dengan tugas utamanya, maka pendapatan tambahan juga diperoleh dari pelaksanaan tugas utamanya.Corak pembiayaan kebutuhan hidup Babinkamtibmas di Polsek Serang melalui pemanfaatan perannya termasuk penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut terjadi disebabkan besaran gaji yang ditetapkan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga anggota Polri tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi Polri tetapi Iebih termotivasi untuk mengatasi masalah pembiayaan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, selama pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap peraturan penggajian anggota Polri, maka tujuan organisasi Poiri sangat sulit tercapai dan Poiri akan terus terjebak dalam perilaku penyimpangan.

---

The background of the thesis is the heavy burden of Indonesian National Police (fold) officers who must be in alert for twenty four hours due to several factors, such as the inadequate ratio of police : people, the characteristic of Indonesian heterogenic people, the increasing crime rate either quantitatively or qualitatively (terrorism, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, crimes against natural resources, gambling, cyber crime, drugs abuse, etc.). On the other side, salary that is accepted by Paid members is not sufficient due to the increasing cost of living. Such situation has motivated Polri members to look for additional incomes by making use the available opportunities which finally lead them to various deviances. Based on this condition, the author proposes an improvement on salary system of Polri members.Realizing the root of the problems, the Polri Chief has proposed a change on salary system of Polri members to the President of Republic of Indonesia through his letter No. Pol.: B/1735Ni1 dated 31 July 2006 regarding the request of a wage hike of Polri members and Polri civil servants. Such request is supported by a research on minimal or basic needs of Polri members and Polri civil servants. In order to support the result of the research and to give a clearer description on the problems of funding the living cost of Polri members, the author is interested to conduct a research on Babinkamtibmas (an NCO for guiding the security and public order) Unit.The author chooses this unit because Polri members often avoid working in the unit. Such unit is regarded not promising in order to get side incomes due to its heavy burden. However, Babinkamtibmas officers have survived. They can give proper education to their children, have houses and cars and some others.The research aims at finding out how Babinkamtibmas fund their living cost. The problem that the author discusses is a miniature of general problems belong to Polri members. That is why, it is expected the thesis can give either theoretical or practical advantages. The author employs qualitative approach and also quantitative data in order to support the research. Primary data is collected through involved observation and free interview, meanwhile secondary data is collected through documents and books review related to the topic of the research.The problem of the research is the funding of living cost of Babinkamtibmas officers in Serang Sector Police and the focus of the research is the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers.The results of the research reveal that the funding of the lives of Babinkamtibmas officers is influenced by marital status, their dependants, and the age of their children and their education. The sources of fund for their lives come from their salaries they get each month as their main income and other additional sources through making use their roles in cooperating with public members who have the potential to give something back to them in a form of material or money. Those Babinkamtibmas who have double roles with their main duties, they get additional incomes from implementing their main duties.Deviances and power abuse also color the pattern of the funding the lives of Babinkamtibmas officers due to the insufficient salary determined by the government. They are motivated to look for other side incomes rather than to work properly because of insufficient salary in order to fund their lives. As long as the government does not change the regulations regarding the salary system of Polri members, it is difficult to achieve the expected goals. Paid members, therefore, are continuously trapped in such deviant behavior."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana persepsi tenaga pengajar tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dan peningkatan penghasilan bagi tenaga pengajar di Kabupaten Serang berdasarkan perbedaan lama bekerja tenaga pengajar. Metode penelitian ini menggunakan metode survei terhadap sejumlah tenaga pengajar pegawai negeri sipil (PNS) tingkat pendidikan menengah kejuruan SMK Negeri di Kabupaten Serang, dengan jumlah responden 89 tenaga pengajar.Indikator pada variabel desentralisasi pendidikan yang digunakan meliputi aspek kewenangan, kelembagaan, penataan personil dan pembinaan, sedangkan indikator untuk variabel penghasilan yang digunakan meliputi gaji, insentif, tunjangan dan pola pembinaan yang didapatkan.Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis secara crosstabulation didapatkan bahwa: (1) Terdapat dua kelompok responden yang memberikan tanggapan yang positif dan negatif dalam menanggapi setiap aspek yang ditanyakan. Kedua kelompok tersebut memiliki porsi yang hampir sama, namun kelompok responden yang memberikan tanggapan yang positif memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan yang memberikan tanggapan yang negatif. Profil responder dengan masa kerja di atas 10 tahun lebih mendominasi jawaban karena kelompok memiliki jumlah yang terbesar dibandingkan reponden yang mempunyai masa kerja 10 tahun ke bawah. (2) Untuk aspek-aspek desentralisasi pendidikan di Kabupaten Serang sebagian besar responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memberikan tanggapan yang positif, demikian halnya dalam menanggapi aspek-aspek peningkatan penghasilan tenaga pengajar. Kelompok responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memang merupakan kelompok yang hidupnya sudah mapan, sehingga tanggapan yang diberikan sebagian besar positif."

"Penerimaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan yang diterima karyawan asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing sangat berperan guna memberikan kontribusi penerimaan negara. Salah satu cara penghitungan penghasilan karyawan asing dengan menggunakan pedoman standar gaji karyawan asing yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan penghasilan yang meliputi unsur-unsur gaji, imbalan lain yang diterima dan atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima karyawan asing. Serta penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing baik yang dilakukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak dan apa yang menjadi dasar dirubahnya pedoman standar gaji karyawan asing. Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan Pembuat Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak, Petugas pelaksana lapangan, wajib pajak dan konsultan yang terkait, dan mengetahui tentang pedoman standar gaji karyawan asing.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pedoman standar gaji karyawan asing tahun 1993 tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman standar gaji karyawan asing. Bahwa pedoman standar gaji karyawan asing yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh fiskus apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan sulit memperoleh data untuk menghitung penghasilan karyawan asing yang seharusnya terhutang, dalam prakteknya wajib pajak pemberi kerja sudah melaporkan sendiri penghasilan karyawan asingnya dengan menggunakan pedoman standar gaji karyawan asing.Dasar menghitung pedoman standar gaji karyawan asing adalah tingkat pertumbuhan gaji karyawan asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. Dari hasil penelitian, penulis menyarankan untuk diadakan perbaikan terhadap dasar penghitungan pedoman standar gaji karyawan asing dengan dasar tingkat pertumbuhan biaya hidup atau living cost."

"Proses pengendalian biaya pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi sangat penting, agar pelaksanaannya tidak mengalami penyimpangan yang besar dari perencanaan yang ada. Pengendalian dapat- dilakukan melalui tiga tahap, mulai dari membandingkan kemajuan pekerjaan dengan suatu standar perencanaan, menganalisa penyimpangan yang terjadi, sampai dengan tindakan koreksi (corrective action) yang diperlukan untuk memperkecil penyimpangan tersebut Corrective action yang dilakukan sebaiknya mencakup semua unsur biaya yang ada, seperti: biaya tenaga kerja, material, peralatan, sub-kontraktor serta biaya overhead. Dengan adanya pengendalian biaya pada manajemen tenaga kerja diharapkan kinerja biaya proyek meningkat.Metode yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengaruh tindak, koreksi pada manajemen tenaga kerja adalah dengan studi literatur dan survey dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada kontraktor yang mempunyai proyek gedung bertingkat di wilayah Jabodetabek.Dari hasil analisa diperoleh 53 model simulasi tunggal dan 26 model simulasi kombinasi berdasarkan risk level dan nilai R2 yang cukup signifikan (>0.5) untuk tindakan koreksi yang dapat meningkatkan kinerja biaya tenaga kerja dimana nilai probabilitasnya diatas 50%."

"Struktur gaji karyawan Bank Indonesia yang terutama ditentukan berdasarkan golongan jabatan dan masa dinas jabatan tidak dapat senantiasa menjamin terdapatnya reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang sama. Hal tersebut menyebabkan besarnya potensi untuk timbulnya gangguan atas keadilan internal dari struktur gaji. Terjadinya hal tersebut terutama dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan nilai jabatan dalam menentukan struktur gaji, sementara masa dinas jabatan dijadikan faktor penentu struktur gaji tanpa dikaitkan dengan kinerja.Analisis hubungan antara nilai jabatan dengan gaji bertujuan untuk melihat peranan variabel nilai jabatan di dalam penentuan struktur gaji karyawan Bank Indonesia. Dengan melihat signifikansi peranan nilai jabatan tersebut, dapat dievaluasi keadilan internal dari struktur gaji. Sehubungan dengan hal tersebut, suatu struktur gaji akan memiliki keadilan internal apabila struktur gaji tersebut mampu memberikan reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang sama.Berdasarkan pendekatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa nilai jabatan memiliki hubungan yang erat dengan gaji sebagaimana tampak pada angka koefisien korelasi yang mencapai 0,92. Sementara itu, berdasarkan pendekatan regresi multivariate, tampak bahwa variabel nilai jabatan memiliki peranan yang cukup nyata dalam menentukan struktur gaji. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan struktur gaji karyawan Bank Indonesia yang ditetapkan berdasarkan golongan jabatan telah memperhatikan nilai jabatan dari masing-masing golongan jabatan.Adapun potensi timbulnya gangguan atas keadilan internal terindikasi pada adanya kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut : (1) terdapatnya reward yang berbeda bagi golongan jabatan yang sama; atau (2) reward yang sama bagi jabatan yang memiliki nilai jabatan yang berbeda.Kondisi pertama terjadi sebagai konsekuensi dari digunakannya masa dinas jabatan dalam menentukan struktur gaji berdasarkan jenjang golongan pada suatu golongan jabatan. Kondisi kedua terjadi sebagai dampak dari semakin bervariasinya jabatan-jabatan yang tercakup di dalam suatu golongan jabatan. Adanya variasi tersebut menyebabkan semakin nyatanya perbedaan nilai jabatan dari jabatan-jabatan yang tercakup di dalam suatu golongan jabatan. Sementara itu, struktur gaji yang ada tidak mengakomodasi adanya perbedaan nilai jabatan yang cukup nyata di dalam suatu golongan jabatan. Dengan demikian, di dalam suatu golongan jabatan, dimungkinkan untuk terdapatnya reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang berbeda secara nyata.Dengan mendasarkan pada analisis tersebut, penyempurnaan struktur gaji diarahkan untuk menjamin terdapatnya reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang sama. Adapun penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan struktur gaji karyawan Bank Indonesia yang mengacu pada golongan jabatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyempurnaan struktur gaji yang disarankan adalah melalui penetapan struktur gaji berdasarkan jenjang golongan yang tidak hanya memperhatikan masa dinas jabatan, melainkan juga didasarkan pada terdapatnya peningkatan kinerja yang signifikan sejalan dengan semakin bertambahnya masa dinas jabatan. Adapun efektifitas dari saran tersebut sangat bergantung pada keberadaan pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan bagi karyawan sejalan dengan meningkatnya mass dinas jabatan.Di samping itu, disarankan pula untuk menyempurnakan penentuan nilai jabatan yang tercakup pada suatu golongan jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempurnaan diawali dengan tahap pengidentifikasian jabatan-jabatan yang tercakup di dalam suatu golongan jabatan dan selanjutnya jabatan-jabatan tersebut dikelompokkan dalam rangka membentuk job cluster. Dengan-demikian; penentuan-nilai-jabatan-dilakukan-dengan mengacu pada job cluster tersebut, di samping tetap memperhatikan golongan jabatan."