Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai kewajiban pembayaran pajak menggunakan self assessment system, yang pada intinya mekanisme tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kriteria pengenaan PPnBM, dimana pada saat ini pengenaan PPnBM hanya dikenakan terhadap sedikit jenis barang. Penenlitian ini menganalisis mekanisme penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPnBM menggunakan mekanisme self assessment system yang ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum dan menganalisis kriteria pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan sifat penelitian preskriptif. Analisis terhadap mekanisme self assessment system dilakukan dengan menggunakan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sedangkan analisis terhadap kriteria pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PPnBM) dilakukan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menggunakan teori-teori alasan pembenar negara memungut pajak, teori four maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan teori yang memuat mengenai prinsip pembentukan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPnBM dengan mekanisme self assessment system telah sesuai dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mendapatkan nilai kebahagiaan lebih besar dibandingkan nilai kerugiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kriteria pengenaan PPnBM bagi barang yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor berdasarkan PP 61/2020 tidak selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya sehingga perlu dilakukan perluasan terhadap jenis barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM dengan melakukan perubahan PP 61/2020.

---

Article 12 of Law Number 6 on 1983 about General Provisions and Tax Procedures Law regulate about tax payment obligation using self assessment system, in wich the core is that the mechanism gives trust to taxpayer to make tax calculating, depositing, and reporting independently. Beside that, there is a problem about the criteria of sales tax on luxury goods (hereinafter referred to as PPnBM) imposition wich is PPnBM imposition now a days is only taxed for a few kinds of goods. This study analyzes the mechanism of calculating, collecting and reporting sales tax on luxury goods using self-assessment system mechanism reviewed from the law utilitarian aspects. And it analyzes criteria of sales tax on luxury goods imposition based on the law and regulation being applied. The method which is used in this study is the doctrinal study method with prescriptive study nature. The analysis on the self-assessment system mechanism is conducted using utilitarian theory stated by Jeremy Bentham, while the analysis on the criteria of PPnBM is conducted based on the Government Regulation No 16 of 2020 about the categories of taxable goods classified as luxury goods except motor vehicles which are taxed on sales tax on luxury goods using justification principles theory that the government collects taxes, four maxims theory stated by Adam Smith, and theory that contains the principles of law construction. The result of the study indicates that calculation, collection and report of sales tax on luxury goods using self-assessment system mechanism has been suitable for utilitarian theory stated by Jeremy Bentham getting more advantages value rather than the disadvantages ones. The result of the study indicates that the regulation about the criteria of sales tax on luxury goods imposition for the luxurious goods except motor vehicles based on the Government Regulation no. 16 of 2020 is not aligned with the regulation in Law number 8 of 1983 on Value-added Tax of goods and services and sales tax on luxury goods and the alteration, therefore the extension should be carried out for the luxurious goods which is taxed on sales tax on luxury goods."

"Abstract. In their effort to amend the legislation of Value Added Tax (VAT), the government and the House of Representativeshave amended the latest Law Number 8 of 1983 with Law Number 42 of 2009 pertaining to the third amendments of VAT onGoods and Services and Luxury Sales Tax (LST). Substantial changes, occurred in the policy of Input VAT refund for TaxableEnterprise experiencing production failures, is the focus of this research. This study aims to describe the background of theissuance of the Input VAT restitution refund policy for Taxable Enterprise experiencing production failure, and create inventoryof the potential problems that may arise in relation to the issuance of the aforementioned policy. This study uses qualitativeapproach and library and field research as its data collection techniques. The result shows that there are incongruities amongthe Law, the general concept and the legal character of VAT. On the other hand, the regulation is amended to prevent anyabuse on the mechanism of VAT restitution. The problems that may potentially arise from this new regulation are the issuesrelated to the regulation consistency within the basic concept of VAT, and economic disincentives that can be experienced byTaxable Enterprises from certain industries. Therefore, at the macro level, this policy may hamper the growth of investment inIndonesia."

"ABSTRAKSalah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah pada tanggal 31 Desember 1983 adalah mengganti Undang undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dengan tujuan utama untuk penerimaan yang sebanyak-banyaknya mendapatkan Dalam membahas masalah Undang-undang Perpajakan perlu diperhatikan tentang syarat-syarat umum yang merupakan penerapan asas perpajakan baik secara yuridis, ekonomis dan finansial yang dijabarkan dalam beberapa pokok pembahasan, baik terhadap Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan menggunakan asas perpajakan diharapkan dapat diketahui apakah secara yuridis, ekonomis dan finansial Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu menggantikan kedudukan dan peranan Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Penelitian yang dilakukan guna penulisan skripsi ini bersifat Deskriptis-Analitis, dan untuk pengumpulan data digunakan metode Library Research serta Field Research. Dari hasil penelitian didapatkan ternyata baik Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 telah mengikuti asas perpajakan yang ada baik yuridis, ekonomis maupun finansial walaupun dari masing masing undang-undang ada terdapat pokok bahasan yang tidak diindahkan. Dan ternyata secara yuridis, ekonomis maupun finansial Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 lebih baik dibandingkan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, sehingga mampu menggantikan kedudukan dan peranan Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Yang perlu diperhatikan kembali adalah mengenai penerapan prinsip accrual basis dalam Undang-undang Pajak Pertam bahan Nilai 1984, terutama terhadap penjualan dengan cara kredit jangka panjang. Perlu diperhatikan pula adanya dualisme penerapan prinsip saat terhutangnya pajak baik accrual basis untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendahului pernbayaran, maupun cash basis untuk pembayaran yang mendahului penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hendaknya diupayakan pula agar setiap keputusan dan penegasan yang dikeluarkan dapat berlaku secara umum dan untuk jangka waktu yang cukup lama."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor beroda dua yang hanya dikenakan bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 CC adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihak perindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian pun menginginkan adanya tarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri.This thesis discusses the application of luxury sales tax to the two-wheeled motorized vehicles are only charged for two-wheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc. The study was a descriptive qualitative research. The results suggest that the reason for the imposition of luxury sales tax for twowheeled motor vehicles with a cylinder above the 250 CC is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, as well as changes in consumption patterns. Sides of industry are represented by the Ministry of Industry also wanted the luxury sales tax rate of 0% for the twowheeled motor vehicles with a cylinder above 250 cc, so as to promote domestic industries."

"Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan pemerintah, target yang ingin dicapai pemerintah, dan analisis insentif kebijakan PPnBM ditinjau dari teori daya saing nasional dalam mengeluarkan insentif kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mendukung peningkatan daya saing nasional melalui pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan.

---

This research disscusses the basic of consideration of the government, the target of government to be achieved, and analysis incentives luxury sales tax policy from review of the theory of national competitiveness in issuing the incentive policy of the imposition of luxury sales tax policy for motorized vehicles in order to support the enhancement of national competitiveness. This study was a qualitative research with descriptive type of research. The result suggest that the government support the enhancement of national competitiveness through the provision of incentives to the sales tax on luxury motorized vehicles low cost green car."

"Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi lebih besar pula. Hal ini menyiratkan adanya tujuan pengendalian emisi dari PPnBM kendaraan bermotor, khususnya melalui fungsi regulerend. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan PPnBM ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend dan bagaimana penerapan PPnBM Kendaraan Bermotor menurut PP No. 73 Tahun 2019 dapat berpengaruh terhadap emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini ditulis dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM memiliki kedua fungsi budgeter maupun regulerend, adapun PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini tidak berkaitan langsung dengan emisi, namun kaitan antara PPnBM dengan emisi dapat dipertegas melalui earmarking pendapatan PPnBM kendaraan bermotor.

---

In theory, taxes commonly know two functions, the budgeter function to increase revenue and the regulerend function to regulate people and achieve certain goals. When re-regulated through Government Regulation No. 73 of 2019, the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) on motorized vehicles is modified to be based more on emission levels in order to encourage the use of energy-efficient and environmentally friendly motor vehicles, by imposing a larger tax base on vehicles that produce more emissions. This implies the objective of controlling emissions of PPnBM on motor vehicles, particularly through the regulerend function. This study discusses how PPnBM is implemented according to the budgeter and regulerend functions and how the application of PPnBM on motorized vehicles, according to Government Regulation No. 73 of 2019, can affect motor vehicle emissions. This research is written by combining secondary data in the form of regulations and literature with a legal-doctrinal analysis method. The result of the study shows that PPnBM has both budgeter and regulerend functions, as for the current PPnBM on motorized vehicle is not directly related to emissions, but the connection between PPnBM and emissions can be emphasized through earmarking the revenue of PPnBM on motorized vehicles."

"Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran mengenai barang mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyelundupan impor barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. Namun dalam hal regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secara rinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas regulasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” untuk mengoptimalkan pemasukan dan menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

---

Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people, especially for the upper class. The increasing demand for luxury goods is used as an opportunity for smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and play a major role in state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will certainly affect state income. Smuggling is the illegal entry of goods to avoid import duties or because of the smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. However, the specific regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through optimal state revenue."