Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut maka penyelenggara telekomunikasi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besaran nilai dendanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah mengeluarkan tata cara pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi. Namun dalam peraturan perundang-undangan telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sanksi administrasi yang diamanatkan adalah berupa pencabutan izin yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni Bagaimana pengaturan tentang sanksi administrasi berupa denda dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya terkait kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika setelah adanya Peraturan Menteri dimaksud. Berdasarkan kepada kajian, Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan diskresi dengan menetapkan Peraturan Menteri dimaksud untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor telekomunikasi.

---

The existence of telecommunications provider in Indonesia is recognised by the government in a telecommunication operating license issued by the Ministry of Communication and Information Technology. The content is related to the yearly obligations and shall be reported to the government. Every year, these obligations are evaluated by the Ministry of Communication and Information Technology. In regards to the unfulfilled obligation by telecommunications provider as written in the regulation, telecommunications provider will be imposed by fines of administrative penalty which value was defined in Government Regulation Number 7 Year 2009 regarding Type And Tariff Of Non-Tax Revenue in Ministry of Communication and Information Technology. Based on the regulation, government decreed the procedure of fines of administrative penalty which defined in Decree of The Minister of Communication and Information Technology Number 11 Year 2014 regarding Procedure Of Fines Of Administrative Penalty To The telecommunications Provider. However, in the telecommunications legislation which is Law Of The Republic Of Indonesia Number 36 Year 1999 about telecommunication and Government Regulation Number 52 Year 2000 about telecommunication provider, administrative penalty is addressed in a form of permit revocation after written warning is granted. By using normative juridical research method, the goal of this research is to address solution of the regulation about administrative penalty in telecommunication provider, specifically related to the obligation of telecommunication provider which is written in Government Regulation Number 7 Year 2009 regarding Type And Tariff Of Non-Tax Revenue in Ministry of Communication and Information Technology. According to the research, Minister of Communication and Information Technology did discretion by setting a regulation intended to solve concrete problems encountered in the operation of telecommunication in the framework of regulation and supervision in the telecommunication sector.

Abstrak :
Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn. ......Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn.

Abstrak :
Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk mengurangi sanksi administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran. Hasil penelitian adalah sistem informasi akuntansi PPN memerlukan sinergi antara kantor pusat dan unit kerja, sehingga penerbitan Faktur Pajak tepat waktu, untuk mengurangi risiko sanksi administrasi PPN. Perusahaan membutuhkan dukungan dari manajemen, jaringan, pengetahuan karyawan yang memadai, dan sosialisasi mengenai optimalisasi sistem informasi PPN ......The Republic of Indonesia’s government appoints certain business entities as Value Added Tax collectors (VAT) , based on Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 37/PMK.03/2015. This creates problems for other companies, especially companies that are subsidiaries of certain business entities. This study aims to examine the ideal design of a VAT information system, using FAST method, to reduce administrative tax sanctions. The study uses a mixed-method research approach. The results of the study conclude that a VAT-accounting information system needs synergy between the head office and work units, so that the issuance of tax invoices can be timely, to reduce the risk of VAT administrative sanctions. In addition, the company needs support from management, networks, adequate employee knowledge, and socialization regarding optimalization of the VAT information system.

Abstrak :
Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum. ...... This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty.

Abstrak :
Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan ini telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dengan baik. Keputusan untuk menurunkan tarif sanksi administrasi pada penolakan keberatan dan banding dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipilih untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini memberikan dampak positif, tetapi keadilan perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek sanksi. Untuk mencapai keadilan sebenarnya, dibutuhkan perbaikan pada sistem administrasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi pada proses sengketa pajak sebaiknya dihapus karena proses tersebut adalah cara bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan yang diperlukan. ......The imposition of administrative sanctions at a rate of 50% for objections and 100% for appeals whose decisions are rejected or partially accepted is considered high, unfair, and burdensome for taxpayers. This research aims to analyze the formulation of a policy to reduce the magnitude of administrative penalty rates for the rejection of objections and appeals by taxpayers under the UU HPP. The research methodology employed is a qualitative approach within the post-positivist paradigm, using data collection techniques such as literature review and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy formulation has undergone several stages, including problem identification, policy agenda setting, policy alternatives selection, and policy determination, which were executed effectively. The decision to lower the administrative penalty rates for objection rejections and appeals under the UU HPP was made to ensure fairness, equality, and legal certainty for taxpayers. This policy has yielded positive impacts; however, tax justice cannot solely rely on the aspect of penalties. To achieve true justice, improvements in the administrative system and dispute resolution are needed. Furthermore, penalties within the tax dispute process should be abolished.

Abstrak :
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada negara Indonesia dalam aspek ekonomi, hal tersebut berdampak pula pada kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 sebagai bentuk penanganan atas kondisi tersebut. Penelitian skripsi ini membahas mengenai penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penghapusan sanksi administrasi pajak yang ditinjau dari tujuan umum perpajakan sebagai perlindungan hukum bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh seorang Gubernur dalam mengeluarkan peraturan tersebut serta untuk mengetahui kepastian hukum wajib pajak atas peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundangundangan, data sekunder berupa buku dan literatur lain, serta di dukung dengan wawancara dengan pihak terkait. Kesimpulan dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa terbitnya peraturan penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19 apabila ditinjau dari tujuan perpajakan sudah tepat. Kemudian peraturan tersebut merupakan kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh seorang Gubernur selaku kepala daerah dalam mengeluarkan peraturan tersebut serta sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak walaupun masih terdapat beberapa hal yang menimbulkan permasalahan. ......The 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic impacts Indonesian regarding economic aspect. It also affects tax compliance with tax obligations. In line with this, the Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 36 of 2020 concerning the Abolition of Regional Tax Administration Sanctions During the COVID-19 Disaster Emergency Response Status as the form of handling the condition. This undergraduate thesis discusses abolishing regional tax administration sanctions in Jakarta during the emergency response status for the COVID-19 disaster. This research aims to determine the abolition of tax administration sanctions in terms of general tax objectives as legal protection for taxpayers affected by COVID-19. This research also seeks to determine the discretionary authority exercised by a Governor in issuing these regulations and determining the legal certainty of taxpayers on these regulations. Moreover, this study was conducted using normative juridical analysis with primary data in the form of laws and regulations, secondary data in books and other literature, and supported by interviews with related parties. The conclusion of this study is to show that the issuance of regulations on the elimination of regional tax administration sanctions for DKI Jakarta during the emergency response status for the COVID-19 disaster when viewed from tax purposes is correct. The regulation is then a discretionary authority exercised by a Governor as the regional head in issuing the law. It is sufficient to provide legal certainty for taxpayers even though several things cause problems.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua, sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penyimpangan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai upaya sebagai solusi untuk lebih mengefektifkan fungsi-fungsi pengawasan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan diperlukan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan pajak daerah, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hasil penelitian menyarankan adanya peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan; peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur negara; dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku penyimpangan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. ......This research discuss about the supervision management of local taxes in Pesisir Barat District Government. The method used in this study is a yuridis normatif which uses descriptive approach in its data processing. This research discusses 2 (two) main problems. First, the implementation of supervision conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency for the management of local taxes. Second, the sanctions laid down by legislation regarding local taxes management irregularities in Pesisir Barat District Government. Research results indicate that many efforts is necessary as a more effective solution for the oversight function of the regional tax management conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency and needed sanctions which provide the deterrent effect against the perpetrators of irregularities local taxes, either in the form of administrative sanction or criminal sanctions. Results suggest an increase in the effectiveness of supervision of the state officers through coordination and synergy of internal controls, external and public supervision; acceleration the implementation of the follow-up supervision and inspection results; increase the competence, capability and professionalism of the human resources of the state officers; and serious sanctions for perpetrators of irregularities according to the provisions of local tax regulations.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 yaitu dalam rangka HUT RI ke-72, optimalisasi penerimaan dan peningkatan tertib administrasi serta perbaikan sistem pendataan. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan yang dilakukan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pelaksanaan razia bersama, pemberitahuan melalui media yang lebih luas, perpanjangan waktu pelayanan, dan peningkatan penerimaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. BPRD DKI Jakarta memiliki alternatif lain baik yang sedang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Saran untuk BPRD DKI Jakarta dan Samsat agar program ini, sosialiasinya dan alternatif lain untuk lebih dioptimalkan.

---

ABSTRACT This study discusses about the analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017. The researcher aims to describe the reasons for the re implementation of this policy, the difference of administrative sanctions write off policy of vehicle tax in 2017 with previous years and other alternatives owned by BPRD DKI Jakarta related to Vehicle Tax. This research is a qualitative approach research. The results of this study indicate the existence of several reasons for the program that exist in the framework of Indonesia rsquo s 72nd Year of the Independence Day, optimizing the acceptance and improvement of administrative order and improvement of data collection system. There are also some differences from the policies undertaken this year with previous years is the implementation of joint raids, notices through the wider media, extension of service time, and increased revenues than in previous years. BPRD DKI Jakarta has other alternatives both ongoing and in the planning process. Suggestions for BPRD DKI Jakarta and Samsat for this program, its socialization and its alternatives to be more optimized.

Abstrak :
Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii) pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. ......Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few of taxpayers who take advantage of the policy. This research is aimed to describe policy implementation factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation, there are some lackness. This is because there are obstacles associated with (i) timing of policy implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue.