Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Kendala penerapan sanksi administrasi terhadap industri yang beroperasi tidak memenuhi kelengkapan ijin (Studi kasus CV.SGM Randuagung ,Singosari,Malang M.A.Safa'at,M.Fadli

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Intan Retno Heryanti, author

Pengenaan sanksi administratif berupa denda terhadap pemenuhan kewajiban penyelenggara telekomunikasi pada izin penyelenggaraan telekomunikasi = Imposition of administrative financial sanctions toward telecommunication operators compliance on telecommunication operating license

Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44173

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Majifi Azzam, author

Analisis evaluasi penerapan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian dan pembetulan surat pemberitahuan, serta keterlambatan penyetoran pajak: studi kasus Kanwil DJP Jakarta Selatan II = Analysis evaluation of policy implementation reduction or removal of administrative sanctions delayed submission and correction of tax return as well as delay in remittance of tax :case study Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S66538

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arsa Mufti Yogyandi, author

Penerapan pilihan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara menurut hukum keuangan publik = The application of administrative sanctions and criminal in procuring government goods and services which are potential adverse state finances according to law on public finance

Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S45030

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suci Pratiwi, author

Desain sistem informasi akuntansi pengelolaan PPN (Studi Kasus PT. XYZ) = Design of VAT accounting information system (Case Study in PT. XYZ)

Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ashrinov Hanum Salsabila, author

Kewenangan Gubernur dalam menghapus sanksi administrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana covid-19 ditinjau dari hukum perpajakan = The authority of The Governor in abolishing DKI Jakarta regional tax administration sanctions during covid-19 disaster emergency response status using taxation law approach.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada negara Indonesia dalam aspek ekonomi, hal tersebut berdampak pula pada kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Krisna Fikri Adli, author

Analisis Formulasi Kebijakan Penurunan Besaran Tarif Sanksi Administrasi atas Penolakan Keberatan dan Banding Wajib Pajak = Analysis of Policy Formulation for Reduction of Administrative Sanction Tariff on Taxpayer Objection and Appeal Rejection

Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rara Yunisda Pangesti, author

Analisis program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2017 = The Analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendi Handoko Suryandono, author

Penegakan hukum undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap permasalahan kerusakan hutan: studi kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)-Adelin LIS

Skripsi ini membahas penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana, tindak pidana korporasi serta asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan berdasarkan kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. Penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif menarik asas hukum. Pengumpulan data menggunakan studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25480

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Primayani Yustyasari, author

Pengawasan pengelolaan pajak daerah di pemerintah Kabupaten Pesisir Barat = Supervision management of local taxes in Pesisir barat district government

Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45258

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian