Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai negara netral, Swiss tidak tergabung dalam banyak organisasi regional. Absennya Swiss dalam keanggotaan organisasi internasional menjadi pemicu dari anomali Swiss dengan keanggotaannya dalam Schengen yang dimulai pada tahun 2008. Latar belakang masuknya Swiss dalam Schengen merupakan sebuah tanda tanya jika disandingkan dengan netralitas Swiss. Sebagai sebuah negara yang mengandalkan perdagangan internasional, aktivitas perpindahan orang dan barang merupakan poin penting perekonomian Swiss. Kerja sama bilateral dan multilateral pun menjadi senjata bagi Swiss untuk mempertahankan pendapatan negara. Banyaknya imigran juga menjadi perhatian khusus bagi Swiss. Sebagai dampaknya, isu-isu negatif seputar ekonomi dan keamanan meningkatkan instabilitas di tingkat federasi. Melalui metode penulisan sejarah, penulis memaparkan data-data yang terkait dengan Swiss terhadap Schengen, di balik minimnya keanggotaan Swiss dalam Uni Eropa. Hingga pada akhirnya, aspek ekonomi dan keamanan menjadi latar belakang utama dari masuknya Swiss dalam Schengen.

---

ABSTRACTAs a neutral country, Switzerland is not incorporated in many regional organizations. The absence of Switzerland in the membership of international organizations became the trigger of the Swiss anomaly with its membership in Schengen which began in 2008. The background of Swiss entry in Schengen is a question mark when juxtaposed with Swiss neutrality. As a country that relies on international trade, the movement of people and goods is an important point of the Swiss economy. Bilateral and multilateral cooperation also became a weapon for Switzerland to maintain state revenue. The number of immigrants is a particular concern to Switzerland. As a result, negative economic and security issues increase instability at the federation level. Through the method of historical writing, the authors describe the data associated with Switzerland against Schengen, behind the lack of Swiss membership in the European Union. Until finally, the economic and security aspects became the main background of Switzerland 39;s entry into Schengen."

"Artikel ini membahas mengenai Perjanjian Schengen dan Maastricht. Perjanjian ini pada awalnya hanya bekerjasama di bidang ekonomi. Namun, setelah kerjasama ekonomi berkembang, negara-negara anggota ingin memperluas kerjasama di bidang politik, budaya, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Perluasan kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar negara-negara Eropa sehingga dapat mewujudkan integrasi Eropa yang kuat. Perjanjian Schengen dan Perjanjian Maastricht merupakan langkahlangkah ke kesatuan Eropa yang utuh. Kedua perjanjian ini menghasilkan berbagai keputusan di bidang politik dan ekonomi yang semakin meningkatkan kerjasama antar negara Eropa.

---

This article discusses the Schengen and Maastricht Treaty. This treaty was originally only in the field of economic cooperation. However, after developing economic cooperation, the member states want to expand cooperation in the fields of politics, culture, education, law, and etc. Expansion of cooperation is intended to increase the sense of unity amongst European countries so as to realize a strong European integration. Schengen and the Maastricht Treaty are the steps to European unity intact. Both of these treaty resulted in numerous decisions in the political and economic fields that are increasing cooperation among European countries."

"ABSTRAKFreedom of movement dalam sistem Schengen merupakan salah satu instrumen kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk memfasilitasi warga UE dan warga nonUE, untuk bergerak secara bebas, baik sementara maupun permanen, di wilayah Schengen. Namun demikian, apabila dilihat dari waktu ke waktu, masih ditemukan perdebatan serta permasalahan, khususnya dalam penerapannya. Oleh karena itu, Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen. Dalam pengorganisasian literatur, penulis menggunakan metode kronologi dan taksonomi. Melalui metode kronologi, literatur terbagi ke dalam empat periodisasi mengenai penerapan freedom of movement dalam sistem Schengen; di antaranya: [1] awal tahun 1990-an, integrasi Eropa dan ambiguitas posisi hukum warga nonUE, [2] pertengahan tahun 1990-an, restriksi dan diskriminasi terhadap warga nonUE, [3] tahun 2000-an, implikasi agenda enlargement di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur, [4] tahun 2011-2015, isu pencari suaka dan pengungsi pasca Arab Spring dan krisis pengungsi. Sedangkan dalam metode taksonomi, terdapat peningkatan penggunaan sudut pandang politik dan keamanan oleh scholars dalam membahas topik tersebut. Lebih lanjut, sebagian besar literatur melihat bahwa penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen menjadi semakin restriktif dan diskriminatif terhadap warga nonUE.

---

ABSTRACTFreedom of movement within Schengen system aims to facilitate the movement of individuals-both EU-nationals and non-EU nationals-either for temporary or permanent purpose. However, from time to time, there are still debacles and problems, especially regarding its implementation. Therefore, this literature review aims to analyze the evolution on the implementation of freedom of movement within Schengen system. For the literature organization, the writer used chronology and taxonomy as its method. Chronologically, literatures regarding the implementation of freedom of movement within Schengen system were divided into four periodization; they were: [1] early 90s, European integration and ambiguity of the legal position of non-EU nationals, [2] mid 90s, restriction and discrimination towards non-EU nationals, [3] 2000s, the implication of EUs enlargement agenda in Central and Eastern Europe, [4] 2011-2015, asylum seekers and refugee at the time of Arab Spring and refugee crisis. In addition to that, there was increasing intensity of scholars using both political and security perspectives in discussing the topic. Furthermore, most of the literatures captured that the implementation of freedom of movement within Schengen system had turned out to be more restrictive and discriminative towards non-EU nationals."