Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetidakpastian ekonomi global membawa dampak bagi ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Krisis keuangan global pada tahun 2008, menyebabkan guncangan pada sistem keuangan dan memberikan dampak pada perekonomian suatu negara, baik pada sektor keuangan dan non-keuangan. Tesis ini membahas pengaruh risiko sistemik pada sektor keuangan dan non-keuangan di negara Indonesia, Cina dan Amerika, dengan metode pengamatan dari Januari 2007 s.d Desember 2017. Metode yang digunakan untuk mengukur risiko sistemik ini adalah metode pengukuran SRISK (Brownlees & Engle, 2017), dimana variabel yang digunakan adalah harga (price), market value, dan book value of debt.Dari hasil pengukuran ditemukan bahwa risiko sistemik tidak hanya berasal dari sektor keuangan, namun juga dipicu oleh sektor non-keuangan di ketiga negara. Pada tahun 2008, risiko sistemik negara Indonesia tidak dipicu oleh sektor keuangan, namun didominasi oleh sektor non-keuangan. Sedangkan negara Cina dan US masih di dominasi oleh sektor keuangan. Hal ini, kemungkinan besar risiko sistemik di Indonesia berasal dari risiko sistemik dari sektor keuangan dan non-keuangan negara lain (US dan Cina)

---

ABSTRACTGlobal economic uncertainty has impacted economic stability in various countries. The global financial crisis in 2008 caused a shock to the financial system and had impacted both financial and non-financial sectors. This thesis discusses the effect of systemic risk in the financial and non-financial sectors in Indonesia, China and US, with the observation data from January 2007 - December 2017. The method used to measure systemic risk is the SRISK (Brownlees & Engle, 2017), where the variables used are price, market value, and book value of debt.The results found that systemic risk not only came from the financial sector, but also the non-financial sector in sample countries. In 2008, the systemic risk of the Indonesian state was mainly caused by the non-financial sector, instead of the financial sector. Systemic risk in Indonesia is also highly contigent upon the stability of other countries (US dan China) where the financial sector mainly account for systemic risks"

"Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang pada akhir Pelita V merupakan propinsi yang banyak dituju oleh para migran, hal ini disebabkan pembangunan di propinsi NTB relatif pesat dibanding propinsi lainnya di kawasan Timur Indonesia, terutama pembangunan di bidang Pariwisata dan Pembangunan fisik. Beberapa studi mengungkapkan bahwa membengkaknya pekerjaan di sektor informal yang terjadi di kota-kota besar disebabkan terbatasnya daya serap pekerjaan di sektor formal (sektor modern) terhadap angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di perkotaan, diantaranya disebabkan oleh arus migrasi dari daerah pedesaan dan karena mereka tidak dapat tertampung di sektor formal. Sehingga alternatif yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan Cara memasuki pekerjaan di sektor informal. Tesis ini mencoba menganalisis apakah resiko atau kemungkinan memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih dipengaruhi oleh variabel demografisnya, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal, jenis kelamin dan kelompok umur, dengan menggunakan data Sensus Penduduk 1990. Responden yang digunakan dibatasi pada mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang bekerja disektor formal maupun informal. Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Model statistik yang dipakai untuk memperkirakan resiko atau kemungkinan migran atau non migran dalam memasuki kegiatan di sektor formal atau informal adalah model regresi logistik berganda. Variabel yang diperhatikan adalah status migran, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal dan status perkawinan. Selain variabel utama tersebut di atas juga diperhatikan adanya pengaruh variabel interaksi baik interaksi dua faktor maupun interaksi tiga faktor. Dari hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan sektor pekerjaan informal. Kemudian setelah memperhatikan tingkat pendidikan terhadap sektor pekerjaannya didapatkan hubungan yang negatif, artinya semakin rendah tingkat pendidikan migran atau non migran maka kemungkinannya memasuki pekerjaan di sektor informal semakin besar. Perbedaan resiko atau kemungkinan dalam memasuki pekerjaan di sektor informal antara migran dan non migran menurut tingkat pendidikan terdapat perhedaan yang menyolok antara migran yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD dibanding yang tidak sekolah dan SMTP ke atas. Berdasarkan perbedaan variabel jenis kelamin migran laki-laki mempunyai resiko atau kemungkinan sehesar 0,7811 kali resiko wanita migran dalam memasuki pekerjaan di sektor informal. Dari hasil perhitungan, hubungan antara status migran dan sektor pekerjaan di sektor informal, setelah memperhatikan kelompok umur ternyata migran yang berumur 10-19 tahun mempunyai resiko atau kemungkinan lebih besar 7,2551 kali resiko migran atau non migran yang berumur 30 tahun ke atas untuk memasuki pekerjaan di sektor informal, Sedangkan pada migran atau non migran yang berumur 20-29 tahun, mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,9142 kali resiko migran atau non migran yang berumur 30 tahun ke atas dalam memasuki pekerjaan di sektor informal. Apabila di perhatikan migran yang berstatus pernah kawin, ternyata mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,1278 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal dibanding migran yang berstatus belum kawin. Dan kalau diperhatikan status tempat tinggal migran, maka terlihat migran yang bertempat tinggal di perkotaan mempunyai resiko atau kemungkinan sebesar 0,3055 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal, dibanding migran yang bertempat tinggal di pedesaan."

"Penelitian ini menginvestigasi perbedaan gaji antara sektor publik dan swasta di Indonesia. Untuk memperoleh estimasi yang akurat, perbedaan upah yang muncul karena perbedaan karakteristik pegawai, karakteristik pekerjaan dan masalah selection bias perlu dieliminasi. Untuk itu, kajian ini menerapkan berbagai metodologi seperti Heckman Correction Method dan Quantile Wage Regression dengan menggunakan data terbaru yang diambil dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 tahun 2014. Kajian ini menemukan perbedaan upan yang positif antara sektor publik dan swasta di Indonesia, yang berarti bahwa pegawai pemerintah Indonesia memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja sektor swasta.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu di negara lain tetapi memberikan pola yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data Indonesia. Perbedaan upah yang ditemukan di kajian ini lebih tinggi untuk individu dengan tingkat pendidikan tinggi dan bervariasi sepanjang distribusi upah. 

---

This study investigates the wage differential between public and private sectors in Indonesia. To obtain robust estimations, it needs to eliminate the effects from differences in workers' and jobs' characteristic as well as the selection bias problem. Therefore, it applies various methodologies such as Heckman Correction Method and Quantile Wage Regression by using the newest data retrieved from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 in 2014. The results suggested that differences in wages among two sectors was positive, meaning that Indonesia's government workers earned higher wages with respect to their private counterparts. Some of those results were consistent with former studies in other countries but revealed different trends compared to previous Indonesian data. The wage gap found in this study was higher for individuals with tertiary education level and varied along the wage distribution."

"[ABSTRAKLatar belakang: Kelelahan yang dialami oleh pramugari dapat mempengaruhisebagian besar kemampuan dalam melaksanakan tugas. Tujuan penelitian iniuntuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan padapramugari sipil di Indonesia.Metode: Desain potong lintang dengan sampling purposif pada pramugari yangmelaksanakan pengujian kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan dan GarudaSentra Medika, tanggal 27 April?13 Mei 2015. Kelelahan diukur dengan FatigueSeverity Scale (FSS). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner , meliputidemografi, pekerjaan, kehilangan waktu tidur , beban kerja mental dan kelelahan.Hasil: Di antara 512 pramugari yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan, 373subyek termasuk kriteria inklusi, dengan prevalensi kelelahan 36,2%. Jumlahsektor, kehilangan waktu tidur, perubahan jadwal terbang dan kadar hemoglobinmerupakan faktor yang berhubungan dengan kelelahan. Jumlah sektor lebih darienam memiliki risiko 37% menyebabkan kelelahan [risiko relatif suaian(RRa)=1,37;p=0,095]. Kehilangan waktu tidur berisiko dua kali lebih besarmenyebabkan kelelahan (RRa=2,07;p= 0,000).Perubahan jadwal terbang dankadar hemoglobin rendah memiliki risiko 44%(RRa=1,41;p=0,011) dan33%(RRa=1,33;p=0,042) menyebabkan kelelahan.Simpulan: Jumlah sektor 7-9 dalam 24 jam terakhir, kehilangan waktu tidur,perubahan jadwal terbang dan kadar hemoglobin rendah meningkatkan risikokelelahan pada pramugari sipil di Indonesia.

---

ABSTRACTBackground: Fatigue among flight attendants could affect the capabilities inperforming duties. The aim of this study were to investigate factors on fatigueamong female flight attendant in Indonesia.Methods: Cross-sectional study with purposive sampling was directed to femaleflight attendant who were taking medical examination at Balai KesehatanPenerbangan and Garuda Sentra Medika, from April 27th-May 13th 2015.Fatigue was measured with Fatigue Severity Scale (FSS). Data were collected bycompleting an questionnaire on demographics, workload, sleep restriction, mentalworkload and fatigue.Results: Among 521 flight attendant were taking medical examination, 373 werechoosen as subject and the percentage of fatigue was 36.2%. Number of sector,sleep restriction, changed of duty schedule and hemoglobin level were the factorsrelated to fatigue. Subject with number of sector more than six had 37% increaserisk to have fatigue [adjusted relative risk(RRa)=1.37;p=0.095]. Subject withsleep restriction had 2-fold risk to have fatigue(RRa=2.07;p= 0.000). Subject withchanged of duty schedule and low hemoglobin levels have41%(RRa=1.41;p=0.011) and 33%(RRa=1.33;p=0.042) increase risk to havefatigueConclusions: Number of 7-9 sectors in the last 24 hours, sleep restriction,changed of duty schedule and low hemoglobin level have increased risk of fatigueamong flight attendant in Indonesia, Background: Fatigue among flight attendants could affect the capabilities inperforming duties. The aim of this study were to investigate factors on fatigueamong female flight attendant in Indonesia.Methods: Cross-sectional study with purposive sampling was directed to femaleflight attendant who were taking medical examination at Balai KesehatanPenerbangan and Garuda Sentra Medika, from April 27th-May 13th 2015.Fatigue was measured with Fatigue Severity Scale (FSS). Data were collected bycompleting an questionnaire on demographics, workload, sleep restriction, mentalworkload and fatigue.Results: Among 521 flight attendant were taking medical examination, 373 werechoosen as subject and the percentage of fatigue was 36.2%. Number of sector,sleep restriction, changed of duty schedule and hemoglobin level were the factorsrelated to fatigue. Subject with number of sector more than six had 37% increaserisk to have fatigue [adjusted relative risk(RRa)=1.37;p=0.095]. Subject withsleep restriction had 2-fold risk to have fatigue(RRa=2.07;p= 0.000). Subject withchanged of duty schedule and low hemoglobin levels have41%(RRa=1.41;p=0.011) and 33%(RRa=1.33;p=0.042) increase risk to havefatigueConclusions: Number of 7-9 sectors in the last 24 hours, sleep restriction,changed of duty schedule and low hemoglobin level have increased risk of fatigueamong flight attendant in Indonesia]"

"Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan.......The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision."

"ABSTRAKProgram Government Partnership Fund (GPF) adalah salah satu program yang berada dibawah naungan AusAID, lembaga donor Internasional. Program ini memiliki tujuan pertukaran keahlian, pengetahuan dan keahlian antara Australia Departemen dan Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik kunci di Indonesia; dan untuk jangka panjang membangun hubungan kelembagaan dan kemitraan antara lembaga-lembaga sektor publik Australia dan mitra Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja program GPF, dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Penelitian pengukuran kinerja program GPF dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendeskrispikan bagaimana mengukur kinerja program GPF dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard serta menganalisa faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh program GPF untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang. Konsep Balanced Scorecard memberikan kemudahan bagi manajer untuk mengetahui perusahaan secara cepat dan komprehensif termasuk didalamnya ukuran kinerja keuangan yang memberikan informasi atas langkah yang diambil dilengkapi dengan ukuran kinerja operasional berdasarkan kepuasaan pelanggan, proses internal dan inovasi yang telah dilakukan perusahaan serta kemajuan aktifitas perusahaan yang akan menjadi pemicu kinerja keuangan di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT

Government Partnership Fund (GPF) Program is one of the program under AusAID, International Donor Institution. The Purpose of the GPF is to exchange skills, knowledge and expertise between Australian Government Departments and Agencies and key public sector institutions in Indonesia; and to build long-term institutional linkages and partnerships between Australian public sector institutions and their Indonesian counterparts The objective of the research is to measure performance of the GPF Program, by using Balanced Scorecard approach. Research of measurement performance of GPF Program is an analytical descriptive for showing how to measure GPF program by using Balanced Scorecard approach and analyzing factors that needs attention by GPF Program to improve its future performance.

Balanced scorecard concept gives easy way to the manager in order to understand the company performance in fast and comprehensive manner. including financial performance measurement which giving comprehensive information about undertaken action. Supplemented with operational performance measurement base on customer satisfactions, internal processes and innovation had been done by the company with activity improvement which will be a trigger for the next financial performance."

"The amandement was made in article 27 paragraph (1) of UUD 1945 acknowledge the principle of equality before the law. On the the side, the position of women in all regulations in Indonesia is still discriminated, particularly when they want to work in public sectors. In act number 7, 1984 : The ratification of the Government Republic of Indonesia to the Convention of Elimination Discrimination Against Women, not automaticly to make the position of men and women become equal i Indonesia. The reality show that based on the regulations, customs and religion norms, the position of women is not clear yet enough."

"Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Anonymous, 1998).Pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1978).Menyoroti sudut pandang aspek ekonomi dikatakan Sjahrir (1997) bahwa pembangunan adalah proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan yang menyertai proses pertumbuhan itu. Perubahan atau transformasi ini mencakup banyak hal, mulai dari struktur produksi, kebijakan dan juga dinamika masyarakat.Untuk melewati proses itu serta mencapai tujuan yang dapat diharapkan maka tentu perlu dilakukan pembangunan dalam hal ini pembangunan ekonomi."