Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonan pernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya/advokat dalam mengajukan permohonan pailit kepada PT AAAS berdasarkan UUK-PKPU merupakan pihak yang keliru dan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Kedua, terdapat putusan yang berbeda dalam menyikapi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPU yaitu dalam kasus permohonan pernyataan pailit Kasus PT Antaboga Delta Securitas Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan melihat putusan PT AAAS maka nasabah perorangan dari perusahaan efek dapat dengan mudah memohonkan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, terjadi penarikan besar-besaran terhadap dana harta nasabah di perusahaanperusahaan efek lainnya dan membuat iklim investasi di pasar modal terganggu

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is the mistake made by judges at the Central Jakarta Commercial Court in deciding the case of bankruptcy of PT AAAS contained in Decision Case No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst which ended on June 29, 2015. The mistake was a violation of the provisions of Article 2 ayat (4) UUK-PKPU regarding about declaration of bankruptcy application procedure. This study uses normative juridical approach. The results of this study are as follows: First, the applicant in this case represented by the Legal Counsel in filing bankruptcy petition for PT AAAS under UUK-PKPU is wrong party and doesn?t have the Legal Standing to file an application for declaration of bankruptcy, because it is contrary to Article 2 ayat (4) UUK-PKPU. Secondly, there is a different decision in response to the provisions of Article 2 ayat (4) UUK-PKPU i.e. in case of declaration of bankruptcy petition Case of Antaboga Delta Securities, which can lead to legal uncertainty. By looking at the PT AAAS case, the impact is the individual customers of securities companies can easily call a bankruptcy declaration against securities firms, massive withdrawals to fund client assets in other securities firms and make the investment climate in the capital markets disrupted

Abstrak :
Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan tujuan penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tercapai dengan adanya satu institusi pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan diterbitkan ratusan kebijakan di sektor jasa keuangan dan secara khusus terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian, kebijakan dan pengaturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum memberikan dampak signifikan secara khusus kepada Perusahaan Efek, karena belum memperhatikan postur industri, inklusi Pasar Modal yang masih sangat kurang, dan beberapa kebijakan yang dirasa menjadi beban tambahan bagi Perusahaan Efek.

---

In order to do integrated supervision and regulation of financial services sector in Indonesia, the government and the House of Representatives of Indonesia established Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan. Through Otoritas Jasa Keuangan, it is expected that the strengthening of financial services sector in Indonesia can be achieved under one supervisory and regulatory institution. Since its establishment, Otoritas Jasa Keuangan issued many regulations and policies in financial services sector, specifically in the Capital Market sector. However, the regulations and policies issued by Otoritas Jasa Keuangan have not had any significant impact to Securities Companies, because the policies and regulations have not taken into account the structure of Indonesia Capital Market industry, insufficient Capital Market inclusion, and many of that policies and regulations are deemed to be additional cost by the Securities Companies.

Abstrak :
Pasar modal khususnya Bursa Efek merupakan industri yang rawan terhadap risiko sistemik dan crash yang dapat berdampak luas dan mengancam industri secara keseluruhan. Untuk itulah diperlukan berbagai perangkat atau prosedur untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Dana Jaminan Transaksi Bursa atau kadang disebut juga Dana Kliring merupakan salah satu sumber keuangan dalam rangka mencegah risiko sistemik. Di pasar modal Indonesia, dana ini dikumpulkan sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi. Karena dana ini sudah terkumpul cukup besar, berbagai kalangan terutama Perusahaan Efek melalui Asosisasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) meminta agar tidak lagi dikenakan pungutan Dana Jaminan, karena dana ini telah dianggap cukup. Bapepam selaku pengawas pasar modal telah menugaskan KPEI selaku pengelola Dana Jaminan dan APEI untuk inendiskusikan hal tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kecukupan Dana Jaminan saat ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Lembaga internasional BIS dan IOSCO telah memberikan rekomendasi terkait pengelolaan Dana Jaminan, termasuk di dalamnya adalah pengukuran kecukupannya. Beberapa rekomendasinya antara lain bahwa kecukupan Dana Jaminan diukur dengan menggunakan stress testing. Stress resting harus mencakup periode paling ekstrim yang pernah dialami oleh pasar. Stress testing juga harus mempertimbangkan kemungkinan kegagalan (default) beberapa partisipan pada saat yang bersamaan. Berbagai rekomendasi tersebut dijadikan dasar dalam pemodelan untuk mengukur kecukupan Dana Jaminan. Dengan pertimbangan bahwa pengukuran kecukupan Dana Jaminan melibatkan banyak faktor risiko dan dengan mempertimbangkan periode ekstrim yang pernah Saialami, maka dalam penelitian ini digunakan stress testing dengan teknik multifactor dan scenario analysis dengan inontecarlo simulation, Simulasi akan dibangkitkan dari pola dan paramctcr distribusi faktor-faktor risiko dari periode ekstrim yang dipilih. Secara garis besar langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi: - Identifikasi faktor-faktor risiko. - Mengembangkan model perhitungan dengan memasukkan variabel-variabel risiko. - - - Menentukan jenis dan parameter distribusi dari faktor-faktor risiko dengan mengacu pada periode ekstrim. - Menganalisis model dengan melakukan simulasi dan stress analysis. Dalam rangka memberikan keleluasaan dalam pengambilan kebijakan, dalam penelitian ini digunakan dua alternatifstress analysis, yaitu : 1. Stress testing yang hanya didasarkan pada pola dan parameter distribusi periode yang ekstrim. 2. Stress resting yang ditentukan dengan melakukan stressed atas faktor-faktor pendorong risiko yang didasarkan pada pola dan parameter distribusi periode ekstrim. Alternatif perhitungan pertama lebih moderat dan menghasilkan angka kebutuhan Dana Jaminan Transaksi Bursa sebesar 405 miliar rupiah. Sedangkan altematif kedua lebih konservatif dan menghasilkan angka kebutuhan Dana Jaminan Transaksi Bursa sekitar 1,487 triliun rupiah.

---

As a main part of capital market, stock exchange is obviously vulnerable to crash and systemic risk which could widely affect and threaten the industry as a whole. For that reason, it is necessary to set up various tools or procedures to prevent such risk. Stock Exchange Guarantee Fund or sometimes is called Clearing Fund is one of procedures to prevent such risks. In Indonesian capital market, this fund is collected as a certain percentage amount of stock brokerage companies trading value. Currently, there is an initiative to stop collecting the fund due to its total amount. This initiative to Bapepam comes from the Indonesia Securities Company (APED). In the point of view APED the current total amount of the fund is huge enough to cover the risk. Bapepam, as capital market supervisor has already asked KPEI to study the issue. Therefore, measuring the adequacy of guarantee fund becomes an urgent matter in order to formulate appropriate policy base on scientific reason. International organizations such as BIS and IOSCO have published recommendations concerning guarantee fund management, including the assessment of the adequacy of fund. The recommendations indicate the using of stress testing techniques to assess the adequacy of fund. Stress testing should include the most volatile periods that have been experienced by the markets for which KPEI as CCP provides its services. Stress testing should also evaluate the potential of defaults by two or more participants (particularly related group members or affiliates). Therefore the modeling for assessing the adequacy of guarantee fund takes into account the recommendation published by them. The recommendation is used in this paper in modeling for assessing the adequacy of guarantee fund. Not only the measurement of guarantee fund adequacy involves many risk factors but also time period factor that include the extreme periods that have been experienced by the markets. Therefore the study in this paper chooses to use stress testing, multifactor analysis, and scenario analysis with Monte Carlo simulation as methods or techniques to determine the adequacy of guarantee fund. The simulation data will be generated through distribution pattern and parameter from extreme period selected. Basically the steps in this study cover : - Identifying risk factors. - Develop calculation Model by applying the risk factors which have been identified. - Define the distribution type and parameter of risk factors referring to extreme period. - Analysis the model by simulation and stressing the risk factors. In order to give alternatives for rule making rule process, this study uses two alternatives of stress analysis: 1. Stress testing which is only based on pattern and parameter of distribution of extreme period. 2. Stress testing which is not only based on pattern and parameter of distribution of extreme period, but also based on stressing of risk factors simultaneously. The first alternative is more moderate and come up with the adequacy of fund only at amount of 405 billions rupiah, whereas the second alternative is much more conservative. The second method comes up with a quite large amount of fund needed that is 1,487 billions rupiah.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh OJK. Apabila permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukan oleh pihak selain OJK dikabulkan, maka putusan tersebut dapat diajukan kasasi dan akan dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuk peraturan yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan efek oleh karena tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut untuk menciptakan kepastian hukum dan Majelis Hakim perlu menganalisis fakta hukum dan doktrin dalam UUK dan PKPU lebih dalam.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the filing for bankruptcy of securities firms by its debtors. This study aims to analyze the authorities and procedures of filing a bankruptcy against securities firms. The method used is research literature, juridical normative, which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of this study is that securities firms can only be filed for bankruptcy by Indonesia Financial Services Authority (OJK), based on the provisions of Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK and PKPU). If any other party besides the Indonesia FSA (OJK) successfully filed bankruptcy against a securities firm, the verdict can be appealed and, if so, will be canceled. Due to the lack of legislation regulating this matter, this study recommends to establish regulations governing the bankruptcy of securities firms to create legal certainty. Moreover, Judges need to analyze the legal facts and doctrines in UUK and PKPU further.

Abstrak :
Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi marjin dan short selling dalam pasar modal indonesia. Transaksi marjin dan short selling mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi efek biasa. Transaksi marjin/atau short selling mempunyai daya ungkit guna meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih, namun disisi lain juga turut meningkatkan risiko yang ditanggung oleh investor tersebut. Sebagai sebuah transaksi dengan risiko yang relatif lebih besar dibandingkan dengan transaksi efek biasa maka kepastian dan penegakan hukum akan semakin diperlukan guna menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Transaksi marjin dan short selling disini diatur oleh instrumen undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dimana terhadap transaksi marjin dan short selling telah ditetapkan standarstandar yang patut dipenuhi baik oleh nasabah, perusahaan efek, dan bursa efek. Perusahaan efek dalam hal ini seringkali melakukan penyimpangan yang merugikan investor. Terhadap kerugian tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan perusahaan efek dalam transaksi marjin dan short selling dapat diminta pertanggungjawabannya apabila menyalahi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang ada. ......This mini thesis is discusses the legal issues related to margin trading and short selling transactions in Indonesian capital market. Margin trading and short selling has special characteristics compared to the regular securities transaction. Margin trading and short selling has leverage capability to increase potential profits that can be achieved, but on the other hand also increase the risk borne by investors. As a transcation with a relative risk greater than regular securities transaction then enforcement and certainty of law will be increasingly important to maintain confidence in Indonesian capital market. Margin trading and short selling here is governed by the laws and instruments implementing regulations. Where by that regulation margin trading and short selling, standars that should be met either by the customer, securities companies and stock exchange is set. Company in this case often make violation that cause losses to investor. Against these losses needs to be questioned how accountability of securities company can be provided. The results of research in this mini thesis concluded that the losses caused by the securities company in margin trading and short selling transaction can be accounted as long it.s violating the relevant regulation or contract between them.

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Penyedia Jasa keuangan dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau counter-party. Pada UU No. 8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Hasil penelitian menunjukkan praktek pencucian uang mempunyai akibat yang kompleks yaitu merongrong penyedia jasa keuangan, merugikan masyarakat, dan negara yang berdampak menghambat pembangunan nasional. Adapun perangkat hukum yang diterapkan berupa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Pasar Modal secara materi sudah cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif karena terdapat beberapa kendala baik di penyedia jasa keuangan sendiri yang belum optimal. Dalam perbandingan antara bank dan perusahaan efek pada penerapan prinsip mengenal nasabah dilihat dari pembukaan rekening terdapat perbedaan yang diantaranya berupa kewajiban pencantuman NPWP, kewajiban pengisian data pasangan, hubungan calon nasabah dengan perusahaan, sampai dengan penolakan nasabah. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu masyarakat yang belum memahami dan menerima pemberlakuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, adanya sikap kurang kooperatif dari pihak nasabah itu sendiri, dan belum tersosialisasikan dengan baik tentang adanya peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dalam masyarakat. Dalam hal ini perlunya Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tertinggi dalam lembaga keuangan di Indonesia untuk berperan aktif dalam memajukan perekonomian sekaligus melindungi dari kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya.

---

ABSTRACT
Know Your Customer Principles or abbreviated with KYC is one applied by Financial Service Provider to know customer(s) identity, to monitor customer(s) transaction activities including suspicious transaction report.This principle is not only benefit for detecting financial transaction from possible money laundry crime but also it protect Financial Service Provider from some risks connected with customer or counter-party. In Laws No. 8 of 2010, this Know Your Customer Principle had been changed as Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). Solely, both CDD and EDD had not been conducted only to customer prospective but also the old one. Research result had indicated that money laundry has complex risks, those are : undermining financial service provider as well as hurting public and state having impact to hamper national development. As to applied law instruments are: Laws on Money Laundry Crime as well as Bank Indonesia and Capital Market regulations both materially and adequately. But, its implementation had not been realized effectively, there are some obstacles either with such self financial service provider which had not implemented Principle of Know Your Customer optimally by considerations of possible customer(s) lost or even customer(s) who had not submitted data cooperatively. By comparison among bank and securities company in application of Know Your Customer Principle based on account opening there are discrepancies among them obligation of attaching Tax Clearance (NPWP), obligation of completing form of partner (husband/wife) through customer rejection. The faced obstacles are : community who had not understood and received enactment of Know Your Customer‟s Principles application, and apprehension feel will be leaven by customer when apply of Know Your Customer Principle, any uncooperative attitude of such self customer and regulation on Know Your Customer Principles had not been socialized to community kindly. In this case Financial Service Authority as the highest one in financial institution in actively, it should play role to develop economy and simultaneously to protect from money laundry and other crimes..

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT ABC Sekuritas dan prosedur audit untuk akun pendapatan kegiatan penjamin emisi efek yang dilakukan oleh KAP DEF. Perlakuan akuntansi untuk akun ini berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek PAPE dan PSAK 23. Pengukuran, pengakuan dan penyajian telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Walau begitu, pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. audit yang dilakukan KAP DEF sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

ABSTRACT
This report discusses the accounting treatment applied by PT ABC Sekuritas and the audit procedures of revenue from underwriting which is performed by KAP DEF. Accounting treatment for this account is based on Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek PAPE and PSAK 23. The measurement, recognition, presentation of this account is in accordance with the applicable accounting standards. However, the disclosure of this account is not fully in accordance with the standards. Furthermore, audit procedures conducted by KAP DEF is in accordance with the applicable auditing standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Sekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalian agunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapan pengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapat Perusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacak diberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untuk membuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepada Undang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepada penyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACT
The thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and Guarantee Institution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whose hold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation. The research was intended to analyze the repayment of collateral and legal protection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked as a result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field for using secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps of repayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untracked as in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member when Security Company in terms of untracked given in preventive that poured in concrete in the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement of Exchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to Indonesian Clearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment of collateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasis upon the completion about repayment of collateral when the subject of the law is untracked.