Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article focuses on the organization for security and cooperation in Europe (OSCE) that truly cares on human rights protection in Europe, particularly after the fall of the communist countries in the east of Europe and the Soviet Union. This article also describes the background of human rights tradition and its development up till the end of the 20 th century in Europe. It aims to show that human rights have been a central issue and become an important phenomenon in Europe, which are always taken into account by the Europe council and other European institutions."

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."

"Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini, karena kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer dari negara-negara yang ada didalam kawasan tersebut. Permasalahan keamanan yang terjadi di kawasan tersebut menjadi perhatian dunia dan Indonesia merasa perlu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, melalui mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia mengajukan sebuah gagasan pembentukan Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation untuk menjaga keamanan kawasan. Artikel ini bermaksud mengetahui makna dan tujuan gagasan pembentukan traktat ini, serta prospek dan masalah dalam mewujudkannya. Di akhir penelitian ditemukan simpulan bahwa gagasan dan tujuan dari pembentukan Indo-Pacific Treaty ini adalah menciptakan mekanisme untuk mempromosikan cara damai dan saling percaya dengan tidak menggunakan cara pengerahan kekuatan militer dan tidak merugikan pihak-pihak lain di dalam kawasan. Walaupun untuk saat ini prospek mewujudkan gagasan ini masih kecil dikarenakan adanya sejumlah masalah yang menghadang, namun gagasan ini tetap dapat diwujudkan di masa depan dengan menggunakan strategi yang mendapat dukungan dari negara-negara lain di kawasan."

"Indo-Pacific region is an area of concern for the world today, because of the power in politics, economics and military of the countries that are in this region. Security problems that occur in this region become the attention of the world and Indonesia felt it necessary to play an active role in establishing peace and security in the region. Therefore, through the former Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa, Indonesia proposed the idea of establishment an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation for maintaining regional security. This article intends to determine the meaning and purpose of the idea of this treaty, as well as the prospects and problems in realizing them. In conclusion, the idea and the purpose of the establishment of Indo-Pacific Treaty is to create mechanisms to promote peaceful means and mutual trust without deployment of military force and harming other parties in the region. Although for now the prospect of realizing this idea is still small due to a number of problems facing, but this idea can still be realized in the future by using a strategy that has the support of other countries in the region."

"Visegrad merupakan kerja sama regional di Eropa Tengah. Negara-negara anggota tersebut adalah Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia. Untuk mengkaji isu tersebut, penulis menggunakan teori geostrategi dalam menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama keamanan Visegrad. Dengan teori geostrategi yang dipelopori oleh Colin S. Gray, penulis menemukan tiga 3 faktor pendorong kerja sama keamanan. Ketiga faktor kerja sama keamanan tersebut antara lain letak geografis Eropa Tengah terhadap InterEuropean Gas Pipeline, antisipasi Eropa Tengah terhadap ancaman Rusia dan pemutakhiran teknologi militer negara anggota Visegrad. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga faktor tersebut mendorong kerja sama keamanan di Visegrad yang sejalan dengan pemahaman Colin S. Gray. Akhirnya, metode congruence digunakan sebagai metode penelitian. Metode ini menunjukkan relevansi yang kuat dalam menghasilkan penjelasan kerja sama keamanan Visegrad seperti yang diuraikan dalam beberapa literatur mengenai masalah yang dibahas.

---

Visegrad is a regional cooperation in Central Europe. The member countries are Czech, Hungarian, Polish and Slovak. To examine the issue, the authors use the theory of geostrategy in explaining the factors behind the Visegrad security cooperation. With the geostrategic theory pioneered by Colin S. Gray, the authors found three 3 factors driving the security cooperation. The three factors of cooperation include the European geographical location of the InterEuropean Gas Pipeline, Central European anticipation of the Russian threat and the upgrading of Visegrad member state military technology. The result of this research is the aforementioned factors drive the security cooperation in Visegrad as understood by Colin S. Gray. Finally, the congruent method is used as a research method. This method demonstrates strong relevance in generating an explanation of Visegrad security cooperation as in some literature on closed issues."

"Kerja sama keamanan Eropa mengalami perkembangan terbaru dengan aktivasi Permanent Structured Cooperation tahun 2017 oleh Uni Eropa. Aktivasi PESCO dilakukan pada waktu yang unik setelah United Kingdom memilih untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum di tahun 2016. Skripsi ini berusaha mencari tahu mengapa Uni Eropa mengaktivasi PESCO di tahun 2017. Tulisan ini menggunakan teori legitimasi yang ditulis oleh Tallberg dan Zurn dengan melihat legitimasi institusi berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki institusi yaitu otoritas, prosedur dan performa. Teori tersebut digunakan karena terdapat permasalahan legitimasi yang dihadapi oleh Uni Eropa ketika PESCO diaktifkan. Menggunakan teori legitimasi, tulisan menemukan bahwa aktivasi PESCO dilakukan sebagai salah satu upaya Uni Eropa untuk melanjutkan integrasi sekaligus meningkatkan legitimasi yang dimiliki oleh institusi. Berdasarkan fitur otoritas, di dalam PESCO Uni Eropa memiliki otoritas yang rendah bila dibandingkan dengan bentuk kerja sama di bidang lainnya seperti Euro Area sebagai upaya mengurangi defisit legitimasi Uni Eropa. Sementara itu, berdasarkan fitur prosedur, pengambilan keputusan yang ada di dalam PESCO berpusat dalam Dewan Uni Eropa memiliki tujuan meningkatkan legitimasi di mata pemerintah negara anggota. Terakhir, berdasarkan fitur Performa, PESCO dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas keamanan Uni Eropa dan legitimasi di mata audiens, namun lambatnya penyelesaian proyek menghalangi peningkatan legitimasi di fitur ini. Berdasarkan ketiga fitur tersebut, ditemukan bahwa PESCO dibentuk berdasarkan permasalahan legitimasi yang melanda Uni Eropa yaitu tingginya defisit legitimasi yang dihadapi, rendahnya kepercayaan dari negara anggota serta ketidakmampuan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah keamanan di lingkungan mereka. Dengan mengatasi ketiga hal tersebut, diharapkan aktivasi PESCO dapat meningkatkan legitimasi yang sebelumnya mengalami penurunan diakibatkan berbagai krisis.

---

European security cooperation underwent the latest development by the activation of Permanent Structured Cooperation (PESCO) in 2017 by the European Union. The PESCO activation was carried out in a unique time after the United Kingdom chose to leave the European Union through a referendum in 2016. This study seeks to find out why the European Union activated PESCO in 2017 and adopted the theory of legitimacy written by Tallberg and Zurn by looking at the legitimacy of the institutions based on the features of the institution, namely authority, procedure, and performance. Such theory was used because there were legitimacy problems faced by the European Union at the time when PESCO was activated. Using the theory of legitimacy, this study found that PESCO activation is carried out as one of the European Union's efforts to continue the integration while at the same time increasing the legitimacy of the institution. Based on the feature of the authority in PESCO, the European Union has low authority compared with forms of cooperation in other fields, as an effort to reduce the EU's legitimacy deficit. Meanwhile, based on the features of the procedure, the decision-making in PESCO is centered on the Council of the European Union with the aim of increasing legitimacy for its member state governments. Lastly, based on the feature of the performance, PESCO was activated to increase the EU security capabilities and legitimacy for the audience, however, the slow pace of project completion prevented the increase of legitimacy in this feature. Based on these three features, it was found that PESCO was formed on legitimacy problems that plagued the European Union, namely the high deficit of legitimacy, low trust from the member countries and the European Union's inability to resolve security problems in their environment. By overcoming those three things, it is hoped that PESCO activation may increase the legitimacy which has previously decreased due to various crises."

"Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia memperlihatkan hubungan yang harmonis pada kedua negara terutama dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan telah terjalin antara Indonesia dengan Australia. Hubungan pasang surut yang terjadi antara Indonesia dan Australia diakibatkan oleh dinamika politik internasional. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus Indonesia dan Australia dalam menjaga keamanan kawasan. Dampak perkembangan tersebut dapat menjadi perselisihan antara Indonesia dengan Australia terutama pada kasus penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia melalui penyadapan jaringan komunikasi Presiden Yudhoyono. Pasca kasus penyadapan oleh Australia telah memberikan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Namun, pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menandatangani MoU dalam cyber security cooperation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama keamanan dengan Australia melalui cyber security cooperation pasca kasus penyadapan oleh Australia pada tahun 2007 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan konsep complex interdependence yang kemudian dianalis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya soft power Australia, kredibilitas politik Australia, keunggulan Indonesia dan Australia sebagai negara demokratis, dan sifat saling ketergantungan Indonesia dan Australia kepada jaringan informasi ruang siber menyebabkan Indonesia dan Australia memilih untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan Australia pasca kasus penyadapan Australia tahun 2007 hingga 2013.

---

The geographical proximity between Indonesia and Australia shows harmonious relations in the two countries, particularly in the security sector. Security cooperation has been established between Indonesia and Australia. The tidal relation that occurs between Indonesia and Australia is caused by the dynamics of international politics. The development of information technology is one of the areas that becomes Indonesia and Australia’s focus in maintaining regional security. The impact of these developments could be a dispute between Indonesia and Australia, particularly on phone tapping by Australia against Indonesia through the tapping of President Yudhoyono's communication network. The post-signal espionage by Australia has provided strain in the relations of the two countries. However, in 2018 Indonesia and Australia signed an MoU on cyber security cooperation. This study aims to find out why Indonesia and Australia chose to continue security cooperation with Australia through cyber security cooperation after signal espionage by Australia in 2007 to 2013. This study used the concept of complex interdependence which then was analyzed by using qualitative analysis methods. The results of the study showed that Australia's soft power resources, Australia's political credibility, the advantages of Indonesia and Australia as democratic countries, and the interdependence of Indonesia and Australia to cyberspace information networks caused Indonesia and Australia chose to continue cooperation with Australia after Australian signal espionage in 2007 to 2013."

"ABSTRACTASEAN Way seringkali diagungkan oleh beberapa akademisi sebagai manifestasi dari kepercayaan bersama di Asia Tenggara. Sebagian dari mereka bahkan menganggapnya sebagai dasar fundamental dari identitas kolektif regional. Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara melibatkan negara besar secara berbeda dalam menangani agenda keamanan maritim melalui mekanisme normatif di kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika normatif terkait bagaimana norma maritim yang dibawa oleh negara besar diterima oleh negara-negara ASEAN. Norma-norma tersebut meliputi: Kebebasan Bernavigasi Freedom of Navigation dan Praktik Perikanan. Guna melakukannya, penelitian ini akan mengangkat dua studi kasus yaitu: sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serta aktivitas perikanan ilegal Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan mengenai titik potong antara norma, keamanan maritim, dan negara besar.

---

ABSTRACTASEAN Way has been frequently applauded by some scholars as the manifestation of shared belief in Southeast Asia. Some of them even recognize it as the fundamental basis of regional collective identity. However, Southeast Asian states engage great powers differently in addressing growing maritime security agenda through regional normative mechanism. Therefore, this research will investigate normative dynamics of how international maritime norms brought by great powers accepted by ASEAN member states. The aforementioned norms include Freedom of Navigation and Fishing. In so doing, this research shall proceed with two case studies which are territorial dispute in South China Sea, and illegal, unregulated, and unreported fishing. Thus, this paper shall discuss about the nexus between norms, maritime security, and great powers. "

"Kehadiran CSCAP dan ARF telah menjadi titik awal munculnya berbagai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin. Pada tataran empiris, kehadiran inisiatif ini turut diikuti dengan perkembangan pembahasannya dalam literatur. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin dengan menganalisis 47 literatur terakreditasi internasional yang membahas topik ini. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur tersebut dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: (1) inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin, (2) motif kehadiran aktor non-Asia Tenggara dalam inisiatif (3) persepsi aktor non-Asia Tenggara terhadap kepemimpinan ASEAN dalam mayoritas inisiatif keamanan di AsiaPasifik, (4) motif keterlibatan negara-negara Asia Tenggara dalam inisiatif, (5) persepsi negara-negara Asia Tenggara terhadap inisiatif, dan (6) pandangan akademisi terhadap inisiatif tersebut. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan menunjukkan sejumlah tren, seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta persebaran perspektif atas topik ini. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin merupakan tema paling dominan dalam pengkajian topik ini, sementara Realisme merupakan perspektif yang paling dominan digunakan dalam literatur. Tinjauan pustaka ini turut merekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan.

---

The presence of CSCAP and ARF has become the starting point for the formation of postCold War multilateral security cooperation initiatives in Asia-Pacific. At the empirical level, the presence of the initiatives were followed by its development in literatures. Therefore, this paper aims to review this topic by analyzing 47 internationally accredited literatures. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into six theme-based categories which consist of: (1) initiatives and characteristics of security cooperation in Asia-Pacific, (2) motives behind the presence of non-Southeast Asian actors, (3) perceptions of non-Southeast Asian actors towards ASEAN leadership in the majority of initiatives, (4) motives behind the involvement of Southeast Asian countries, and (5) their perceptions towards the initiatives, (6) academic views on the initiatives. This literature review seeks to unveil the consensus, debates, and gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of this topic such as the distribution of its themes, authors' origin, and the paradigmatic trend. This literature review identifies that initiatives and characteristics of Post-Cold War Multilateral Security Cooperation in Asia-Pacific is the most dominant theme in the literatures, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. It then recommends some proposed further researches

"