Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement. ...... E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets. This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President. The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement.

Abstrak :
Pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang luas dan dinamis harus didukung perangkat kinerja yang baik. Sebagai support systems pertama kepada Wakil Presiden, kedudukan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sangatlah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima. Namun pada kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat penurunan pada hasil capaian kinerja Setwapres. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Setwapres dalam memberikan dukungan kepada Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Kerangka 7S McKinsey. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder menggunakan penelusuran data dokumen relevan. Semua data disajikan secara deskriptif dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja Setwapres ditinjau dari Kerangka 7S McKinsey yaitu structure dimana sudah ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi serta adanya koordinasi yang baik; style dimana kepemimpinan demokratis membuat komunikasi berjalan baik disertai keterlibatan langsung pimpinan dalam pelaksanaan tugas; dan shared values yang disertai kegiatan internalisasi dan penguatan. Sementara faktor strategy dimana masih terdapat kegiatan unit kerja yang belum sesuai dengan program prioritas Wakil Presiden serta kegiatan evaluasi yang masih berfokus pada perubahan target kinerja; system dimana pengimplementasian SOP belum seluruhnya sesuai serta belum adanya mekanisme khusus dalam pengawasan; staff dimana masih kurangnya jumlah ASN sebagai Pramusaji Kepresidenan serta penempatan yang belum sesuai latar belakang pendidikan; dan skills yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan belum didukung oleh pelatihan yang menunjang. ......The implementation of the Vice President’s duties which are comprehensive and dynamic shall indeed be supported by apparatus with good performance. The position of Vice President Secretariat as the first support systems of the Vice Presiden is very strategic to enhance its performance in realizing excellent service. However, in the period 2015-2019 there was a decrease in the performance achievements of Vice President Secretariat. This research is aimed at analyzing factors affecting the Vice President Secretariat Organization’s performance in supporting the Vice President in terms of 7S McKinsey’s Framework. This research is a descriptive method with a qualitative approach. This research used data sources namely primary data and secondary data. The primary data source used an interview method and the secondary data was taken by tracing the relevant documents. All data were presented descriptively and analyzed through data reduction, data presentation, and verification. The research results show that structure in which there has been a celar job desk and functions, and coordination which is well conducted; style in which the democratic leadership causes the communication to be well conducted, in addition to the direct involvement of the leader in implementing duties; and there is a shared values accompanied with the internalization and the dissemination programs. Meanwhile strategy in which there are some program that are not in line with priority programs handled by the Vice President and evaluation activities that still focus on changing performance targets; system in which the implementation of SOP that has not fully been appropriately conducted and there is no mechanism for monitoring; staff in which there is lack of Civil Servant Human Resources having duties to support household services to the Vice President and the Human Resourse placement that has not fully been in line with the educational background; and skills that haven’t been supported by appropriate trainings.

Abstrak :
Perubahan konstitusi yang menekankan pada legislative heavy berada ditangan DPR RI menempatkan posisi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan tersebut juga di imbangi dengan perubahan stuktur organ kenegaraan (lemabaga negara) Republik Indonesia pada lembaga yudikatif yaitu dengan dibentuknya lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi control terhadap DPR RI dalam menjalankan kekuasaan legislatifnya Dalam proses penaganan pengujian undang undang, peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian dan administrasi terhadap Dewan, yang juga merupakan aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan sebagai bagian dari aparatur pemerintah wajib mewujudkan good governance dalam memberikan pelayanaan terhadap dewan yang merupakan cerminan dari rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya dalam penanganan pengujian undang undang terhadap UUD 1945. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang terhadap UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanakan tugas penyiapan keterangan DPR RI yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Salah satu penyebabnya adalah beban tugas unit kerja Bagian Hukum terlalu banyak, sumber daya manusia sebagai pendukung administratif dan keahlihan sangat terbatas. Tim Asistensi dan tim pengolah data yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menangani penyiapan keterangan DPR RI tidak optimal karena, belum ada mekanisme kerja yang jelas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). ......The 1945 constitution's reform emphasizes the heavy of legislative power and function in the hands of the Parliament as the law maker. Such power and function had previously been in the hands of the Government. The constitution reform contributes to the changes in the structure of the state organs of the Republic of Indonesia on the judiciary power by the creation of new institution, as called the Constitutional Court which has the function to control the House of Representatives in carrying out its legislative power. The role of the Secretariat General of the House of Representatives as an element of expertise and administrative support to the Council, which is also the government apparatus becomes very important as part of government officials in providing a good governance basis in giving supports and services toward the council which is a reflection of the people of Indonesia. Problem in this study is to what extend the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the House of Representatives in the judicial review process. What are the constraints faced in the judicial review process. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the Parliament, especially in the handling of the judicial review process in the Constitutional Court. The results can be concluded that the task of the Secretariat General of the House of Representatives in carrying out administrative support and expertise to the House of Representatives in judicial review process cannot be implemented optimally. The study shows that the Secretariat General Organs, as called the legal division, cannot work optimally in preparing the DPR's statement. The reason is that the legal division has too much tasks to do while the human resources and administrative support is very limited. The supporting team that temporarily formed as an 'ad hoc' team dealing with the preparation of testimony for the House of Representatives was not working optimally either; due to unclear mechanisms and lack of standard of operational procedure in supporting the Parliament task in front of the Constitutional Court. The thesis uses the method of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach).

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Sekretariat Negara. sebagai salah satu birokrasi nasional, dalam konstelasi politik dan pengaruhnya. dalam bidang perekonomian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kekuasaan Sekretariat Negara dalam perekonomian nasional pada. dekade tampil seperti 198121-1987. Karena. dalam perioda ini untuk mengendalikan beberapa. pos lembaga itu perekonomian, melalui Keppres 14A pengelolaan proyek APBN, Keppres 1121/1980 Tim pengendali pembelanjaan barang peralatan pemerintah baik departemen maupun non departemen dan pemusatan penanganan proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp. 5121121 juta, pelembagaan sektor produksi dalam negeri pada UP3DN, Badan Koordinasi Penanaman Modal CBKPM, dan dua Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pengungkapan skripsi ini tentang besarnya pengaruh Sekneg selama kepemimpinan Sudharmono dimulai dari sejarah berdirinya sejak tahun 1945. Tampilnya sekneg di bawah kepemimpinan Sudharmono sebagai suatu kekuatan politik bukanlah dicapai melalui prestasi dalam waktu yang singkat. Namun kelompok Sudharmono sejak masa Orde Lama telah membangun suatu hubungan dan karir yang panjang. Sudharmono, Ismail Saleh, Ali Said, Moerdiono, Ginanjar Kartasasmita telah meniti kekuasaannya melalui Peperti, Peperpu, G.V, KOTI, PTHM, Sekretariat Presedium Kabinet, hingga kemudian ke Sekneg. Tahap konsolidasi, tahap pengembangan pelayanan administrasi Presiden dilalui dengan suatu prestasi kerja yang penuh loyalitas dan berbagai tantangan. Dengan demikian Sekneg berupaya menyandang sebagai pembantu utama Presiden dan lembaga yang dipercaya Presiden. Dengan memakai pendekatan patrimonial dan 3 hipoteia, penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh Sekneg dalam perekonomian. Setelah menghadapi kelompok Teknokrat, kelompok ABRI/Hankam dan bekerja sama dengan Departemsn PerindLtstrian, BPPT/Habibi, dalam perioda 1983-1987, Sekneg berupaya mengusulkan dan mengembangkan kebijaksanaan ekonomi proteksi dan strategi industri substitusi impor supaya Presiden memberi kepercayaan atau wewenang dalam menguasai sumber-sumber perekonomian.

Abstrak :
Era globalisasi ditandai dengan adanya pertumbuhan perekonomian dunia yang tanpa batas, perubahan politik yang radikal dan inovasi teknologi yang tinggi. Bagi aparat pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan dan penggerak roda pembangunan maka ketiga hal tersebut perlu diantisipasi agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai yang digariskan dalam GBHN. Salah satu bentuk antisipasi di bidang kepegawaian adalah dengan meningkatkan kualitas aparat yang handal, profesional dan berdaya guna serta berhasil guna. Dalam upaya mendapatkan aparat tersebut, dari sekian banyak segi yang menentukan, salah satunya adalah segi perencanaan SDM. Namun demikian, di Jajaran Setjen Depdagri masih terdapat permasalahan, yaitu dalam penempatan pegawai baru. Di mana sering terjadi penolakan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Depdagri, akibatnya pegawai baru tersebut dipaksakan penempatannya pada organisasi lain yang dapat menampung. Selain itu dalam penentuan kualifikasi pendidikan, masih terjadi ketidaksesuaian. Atas dasar permasalahan tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja. yang berpengaruh terhadap kualitas aparat perencanaan SDM. Hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perencanaan SDM di lingkungan Setjen Depdagri dari aspek organisasi adalah forrrursi, jumlah personel, dan keterkaitan antar bagian, gaji, perumahan dan transportasi, metode dan prosedur kerja (waktu kerja, sumber informasi/data dan penanganan data), hubungan atasan dan bawahan serta perangkat pendukung. Dari aspek individu adalah pendidikan, ketranipilan, motivasi, loyalitas, kepatuhan, kreativitas, dan pengalaman perencanaan. Sedangkan dari aspek lingkungan adalah kondisi pasar tenaga kerja yang meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Berdasarkan temuan tersebut maka diupayakan peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana. Selain itu, dapat diambil kebijaksanaan strategis yang didasarkan pada misi yang jelas pada tiap aktivitas. Dengan demikian maka perencanaan SDM perlu dijalankan dengan menggunakan prosedur manajemen modern. Karena kesalahan perencanaan SDM ini akan berakibat pemborosan dan terhambatnya jalan pemerintahan akibat ditangani oleh personel yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Hal lain yang perlu ditinjau keinbali adalah keberadaan legalitas kepegawaian yang mengatur manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan Setjen Depdagri.

Abstrak :
Dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada otonomi daerah, membawa konsekwensi logis terhadap tuntutan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai bidang. Kebijakan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah hamslah diartikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu tidak ada pilihan Iain kecuali memberikan perhatian yang seksama tentang arti penting kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah untuk terus menerus ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi sumber daya manusia aparatur yang ada pada saat ini untuk menunjang kebijakan yang dimaksud. Kemudian seberapa jauh sumber daya manusia aparatur dalam memahami berbagai aspek desentralisasi dan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur tersebut sehingga semua itu dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengusaan kompetensi berdasarkan konsep kompetensi generik Civil Service Coiiege terhadap 30 orang pegawai negeri sipil golongan III di lingkungan Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantn Selatan. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dengan juga melakukan studi kepustakaan terhadap teori-teori yang relevan dan melakukan pengamatan dan observasi serta melakukan serangkaian wawancara dengan 30 orang responden yang dipilih secara purposive sampiing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil penelitian disimpuikan bahwa gambaran tentang persepsi pegawai tentang kompetensi secara generik berdasarkan konsep kompetensi Civil Service College sudah cukup memadai. Kemudian tingkatpemahaman para pegawai terhadap konsep desentralisasi sudah cukupmemadai.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Budaya Organisasi, Kompensasi dan Perencanaan Karier terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Sekretariat Negara. Dengan mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi yang merupakan pola terpadu dari tingkah laku individu dalam organisasi, bagaimana Cara pegawai bekerja dan bertingkah laku diharapkan turut serta memberikan kepuasan kerja kepada pegawai. Demikian pula dengan kompensasi yang telah diterima oleh pegawai selama ini dan perencanaan karier yang diprogramkan diharapkan dapat mewujudkan kepuasan kerja bagi pars pegawai di Sekretariat Negara. Di samping itu, pendidikan terakhir, masa kerja, umur, golongan, jenis kelamin, dan status juga turut memiliki pengaruh terhadap kepuasan pegawai. Melalui penelitian ini dicari korelasi pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan perencanaan karier terhadap kepuasan kerja pegawai. Karena itu hipotesis ini dibuat untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel batas: budaya organisasi, kompensasi dan perencanaan karier pada variabel terikat: kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Maka dilakukan pengujian statistik untuk mengukur seberapa besar kaitan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik lainnya dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows. Sedangkan populasi penelitian ini ialah para pegawai Sekretariat Negara, yang meliputi staf dan pejabatnya, mulai dan pegawai golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi, dengan jumlah keseluruhan 795 orang. Karena banyaknya populasi tersebut, maka penelitian dilakukan dengan menarik sampel yang menggunakan teknik sampling Stratified Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan parsial antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja pegawai mempunyai angka korelasi sebesar r = 0,281 pada taraf signifikansi 0,007. Sedangkan hubungan parsial antara kompensasi dengan kepuasan kerja karyawan mempunyai angka korelasi sebesar r = 0,814 pada taraf signifikansi 0,000. Sementara itu hubungan parsial antara perencanaan kerja dengan kepuasan kerja karyawan mempunyai angka korelasi sebesar r = 0,223 pada taraf signifikansi 0,035. Dengan demikian korelasi antara variabel kompensasi dengan kepuasan kerja karyawan lebih besar dibandingkan korelasi antara variabel budaya organisasi dan perencanaan karier dengan kepuasan kerja karyawan, sehingga variabel kompensasi lebih berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan dibandingkan dengan variabel persepsi terhadap budaya organisasi dan perencanaan karier. Dari hasil analisis regresi ganda antara budaya organisasi, kompensasi, dan perencanaan karier dengan kepuasan kerja didapatkan hasil nilai F = 0,000 pada taraf signifikansi 0,000 serta R2 = 0,673. Hal ini berarti kepuasan kerja karyawan dikontribusikan oleh budaya organisasi, kompensasi dan perencanaan karier sebesar 67,3%, sisanya 32,7% ditentukan oleh faktor lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat employee engagement, gaya kepemimpinan, dan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap employee engagement di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemdikbud). Penelitian ini menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) untuk mengukur gaya kepemimpinan, dan untuk mengukur employee engagement digunakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan general linear model. Hasil penelitian terhadap 274 pegawai menunjukkan tingkat employee engagement di Setjen Kemdikbud dikategorikan sedang. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di Setjen Kemdikbud adalah kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan kategori sedang dan laissez-faire dengan kategori rendah. Dari hasil penelitian ini diketahui kepemimpinan transformasional berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap employee engagement, termasuk juga terhadap dimensi employee engagement yaitu vigor, dedication, dan absorption. Sedangkan kepemimpinan laissez-faire tidak berpengaruh terhadap employee engagement, namun berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap dimensi absorption. Saran untuk penelitian lebih lanjut juga disajikan dalam karya akhir ini.

---

ABSTRACT The purpose of this research is to find out the employee engagement level, leadership styles, and the influence of leadership styles on employee engagement in Secretariate General of the Ministry of Education and Culture (Setjen Kemdikbud). This research utilize the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X) to measure the leadership styles, and to measure employee engagement, this research utilize Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Data was analyzed with descriptive analysis method and general linear model. Result of the research (n=274) showed that the engagement level of Setjen Kemdikbud?s employees are moderate. The leadership styles applied in Setjen Kemdikbud are transformational leadership and transactional leadership in moderate category, while laissez-faire in low category. This research found that transformational leadership significantly and positively impact on employee engagement, as well as the dimensions of employee engagement, namely vigor, dedication and absorption. Laissez-faire leadership has no effect on employee engagement, but significantly and positively affect the absorption dimension. Suggestions for further research were presented in this final report.