Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi selisih tarif INACBGsdan tarif rumah sakit pada kasus rawat inap pneumonia di rumah sakit X tahun2014 dengan tujuan mengurangi defisit rumah sakit. Disain penelitian adalahkuantitatif korelasional menggunakan data sekunder dan catatan rekam medis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama rawat maximal 9 hari, penggunaanmaximal 11 jenis obat dengan maximal 4 jenis obat paten tidak menimbulkanselisih negatif tarif INACBGS dan tarif rumah sakit. Defisit dapat dikurangidengan memperpendek lama rawat, meningkatkan peresepan obat generik,mengatur penggunaan obat, dan meningkatkan kualitas resume medis

---

ABSTRACTThis study concerns about factors that affect discrepancy between INACBGs andHospital Rates in pneumonia cases treated at X hospital in 2014 with the aim ofreducing hospital deficit. This study is a correlational quantitative research usingsecondary data and medical records. The results showed that maximum length ofstay of 9 days, maximum use of 11 kinds of pharmaceutical drugs with maximum4 kinds of brand name drugs do not cause hospital deficit due to discrepancy inrates. The deficit can then be reduced by shortening the length of stay, improvinggeneric drug use, regulating the use of pharmaceutical drugs, and improving thequality of medical resumes"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Skripsi ini menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur. Bupati, Dan Walikota, khususnya terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terjadi permasalahan akibat lahirnya undang-undang tersebut, terutama pada Pasal 158 yang mengatur adanya pembatasan selisih perolehan suara apabila pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota ingin mengajukan permohonan sengeketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terdapat pengaturan pembatasan selisih hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak semua pembatasan serta-merta adalah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, sepanjang batasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan kewenangan yang sifatnya sementara dan terbatas. Kewenangan sesungguhnya dimiliki oleh badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan kepala daerah. Lahirnya pengaturan pembatasan selisih perolehan suara apabila ingin mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota memiliki tujuan untuk membentuk rekayasa sosial guna membangun budaya hukum dan politik yang lebih dewasa di masyarakat

---

ABSTRACTThis thesis is about the regulation of the limitation in the difference of the votes in accordance to applying a request for disputes arising from the result of the Governer Eletion in Indonesia. This thesis analize the effect of the enforcement of the Governer Election Act, especially towards disputes arising from the election itself. There are problems occured as the result of the enforcement of the act, especially in paragraph 158 which states that there is a limitation involving the difference in the votes, meaning, when a party wants to apply a request for dispute regarding the result from the election, one must meet the requierment about the difference in the ballot. The method used in this thesis is a method called juridical normative, which uses secondary data for its resources. This research concludes that the enforcement of this Governer Election Act includes the regulation about limitation in the difference of the votes. However, The Constitutional Court of Indonesia in its award states that not all limitation is in opposition to the constitutional rights of the citizen as long as that restriction is established for the sake of ensuring a recognition, respecting the rights of the people, and the freedom for the people to comply to charges which are made righteously in accordance to moral consideration, religious value, security, and public order. Moreover, the Constitutional Court is authorized to solve disputes arising from the election, however, this right is temporary and limited. The actual right belongs to a special court which has exclusive authority to solve disputes arising from the outcome of Governer Election. The establishment of this regulation about the restriction of the difference in the votes if one is thinking of filing a request for dispute arising from the Governer Election has its own purpose, that is to create social engineering in order to establish a more mature and advance legal and political culture among the citizen."

"Perbandingan antara model TEC near-real time (TEC-NRT) regional Indonesia dan model TEC GIM (Global Ionospheric Map) berdasarkan variasi diurnal telah dapat dilakukan. Metode perbandingannya dengan mencari selisih nilai TEC kedua model secara spasial (lintang dan bujur) yang mencakup wilayah Indonesia. Perbandingan yang telah dilakukan hanya menggunakan data TEC kedua model tanggal 15 Maret 2009 dengan rentang waktu 0 â?? 10 UT. Kedua model memiliki pola yang sama dalam pola diurnal. Hanya saja, pola grafik diurnal TEC model GIM lebih landai dibandingkan model TEC-NRT sehingga terlihat waktu nilai puncak TEC kedua model berbeda. Jam 6 UT adalah waktu nilai TEC mencapai puncak dalam variasi diurnal untuk model TECNRT, sedangkan model GIM memiliki waktu puncak TEC pada jam 8 UT dalam variasi diurnal. Pemodelan TEC dari model TEC-NRT secara umum lebih rendah (underestimate) terhadap TEC model GIM. Dari jam 0 â?? 10 UT, selisih nilai TEC model TEC-NRT sekitar 2 â?? 20 TECU dari nilai TEC model GIM. Selisih terbesar pada jam 10 UT, yaitu sekitar 10 â?? 20 TECU. Pada jam tersebut, nilai TEC model TEC-NRT seluruh wilayah Indonesia model lebih rendah dibandingkan model GIM"

"Kerugian akibat selisih kurs terus dialami oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Meskipun PLN telah menerapkan kebijkan lindung nilai sejak tahun 2015, akan tetapi berdasarkan laporan keuangan PLN periode September 2018, PT PLN masih mengalami kerugian akibat selisih kurs sebesar Rp. 17,33 triliun. Apabila masalah ini tidak ditanggapi dengan serius, maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan PLN. Penelitian ini menggunakan simulasi Islamic cross currency swap untuk melihat efisiensi penerapan model Islamic cross currency swap pada PT PLN. ABSTRAK Berdasarkan fatwa DSN MUI No 96 Tahun 2015, kontrak swap merupakan transaksi hedging dengan skema spot dan forward agreement kemudian diakhiri dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta serah terima mata uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Islamic cross currency swap akan optimum diterapkan pada periode 16 April 2018 dan 19 November 2018 karena aliran kas keluar dengan menggunakan kurs forward lebih rendah dibanding menggunakan kurs spot jatuh tempo. Simulasi yang dilakukan pada periode 16 April 2018 dan 19 November 2018 juga menunjukkan bahwa kebijakan Islamic cross currency swap dengan komposisi 50% forward agreement dan 75% forward agreement efisien pada periode jatuh tempo 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari.

---

ABSTRACT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been losing due to foreign exchange differences. Although PLN has implemented hedging policies since 2015, based on PLN's financial statements for the period of September 2018, PT PLN is still  losing due to foreign exchange differences of Rp. 17.33 trillion. If this problem is not taken seriously, it will affect PLN's financial performance. This study uses the Islamic cross currency swap simulation to see efficient implementation of the Islamic cross currency swap model at PT PLN. Based on the 2015 MUI DSN fatwa No. 96, the swap contract is a hedging transaction with spot and forward agreements which then ends with a spot transaction at maturity and a currency handover. The results of the study indicate that the Islamic cross currency swap model will be optimum applied in the period April 16, 2018 and November 19 2018 because the cash outflow using the forward exchange rate is lower than using the maturing spot rate. Simulations conducted on April 16 and November 19 also showed that the Islamic cross currency swap policy with a composition of 50% forward agreement and 75% forward agreement are efficient in the maturity period of 30 days, 90 days, 180 days and 360 days."

"Keputusan untuk bermigrasi dipandang sebagai sebuah jalan dalam memberdayakan sumber daya dan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bermigrasi tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perhatian lebih pada kesenjangan penghasilan antara sebelum dan sesudah bermigrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data longitudinal IFLS 1993 dan 2000 dengan mengamati individu panel di tahun 1993 dan diikut perkembangannya di tahun 2000. Diharapkan diperoleh informasi dan estimasi yang lebih akurat dengan menggunakan data yang bersifat longitudinal.Kesenjangan penghasilan diperoleh dengan mengestimasi fungsi penghasilan untuk tahun 1993 dan tahun 2000. Fungsi penghasilan tahun 1993 dan 2000 dikoreksi dari bias pemilihan sampel karena data upah yang tersedia hanya bagi mereka yang bekerja. Penentuan status migrasi pekerja dilakukan pada tahun 2000. Karena migran selektif maka untuk tahun 2000 kembali dilakukan estimasi fungsi penghasilan yang terkoreksi untuk pekerja migran. Kesenjangan penghasilan diperoleh dari perbedaan upah pekerja migran di tahun 2000 dengan estimasi upah di tahun 1993. Partisipasi bermigrasi tenaga kerja diestimasi dengan rnenggunakan model regresi probit.Hasil estimasi memperlihatkan bahwa kesenjangan penghasilan merupakan faktor penentu yang paling besar dalam pcngambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Positifnya variabei ini mernbuktikan bahwa dengan bermigrasi kesejahteraan individu membaik. Setiap kenaikan kesenjangan penghasilan rnaka akan meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Ketika kenaikan kesenjangan penghasilan mencapai titik tertentu, justru akan mengurangi hasrat tenaga kerja untuk bermigrasi. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang yang bereferensi pada data, maka dapat dikatakan bahwa peluang bermigrasi sebagaj respon dan kesenjangan penghasilan masih tinggi.Dibutuhkan waktu sekitar 60 tahun lagi dari sekarang, atau tepatnya pada tahun 2060 dimana peluang bermigrasi akan perlahan mengalami penurunan, ceteris paribus. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan, status pasangan yang bekelja, keberadaan anak sekolah, jumlah anggota rumahtangga, bentuk keluarga dan nilai aset mempengaruhi keputusan dalam partisipasi bermigrasi tenaga kerja. Keberadaan balita dan transfer di pihak lain tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Tanpa rnengaitkan dengan kebijakan pemerataan antarwilayah, maka dilihat dari sisi kepentingan individu, diperlukan kebijakan yang dapat mempermudah akses untuk bermigrasi."

"ABSTRAKTeori kredibilitas membahas metode untuk menaksir premi dengan menggabungkan pengalaman risiko individu dengan pengalaman risiko golongan pemegang polis. Seiring perkembangannya, teori kredibilitas juga digunakan untuk menaksir ukuran klaim, banyaknya klaim, tingkat klaim, dan lain-lain. Prosedur Morris-Van Slyke adalah penerapan teori kredibilitas yang pada awalnya dikembangkan oleh Carl Morris dan Lee Van Slyke untuk asuransi kendaraan bermotor. Pada prosedur ini, pemegang polis digolongkan berdasarkan teritori, dan taksiran kredibilitasnya berupa selisih tingkat klaim yakni perbedaan nilai tingkat klaim di suatu teritori dengan tingkat klaim di keseluruhan teritori. Dalam penentuan taksiran kredibilitas untuk selisih tingkat klaim, prosedur Morris-Van Slyke menggunakan pendekatan Empirical Bayes untuk kredibilitas. Pada akhir dari skripsi ini, diberikan aplikasi dari prosedur Morris-Van Slyke untuk menaksir selisih tingkat klaim asuransi kendaraan bermotor pada tahun 2012 dengan menggunakan data tahun 2010 dan 2011 pada sepuluh negara bagian di Amerika Serikat.

---

ABSTRACTtheory discusses a method to estimate the risk premium by combining the individual risk experience with the class risk experience. In its development, credibility theory is also used to estimate claim size, number of claim, claim rate, and many more. Morris Van Slyke procedure is an application of credibility theory originally developed by Carl Morris and Lee Van Slyke for automobile insurance. In this procedure, policyholders are classified by territories, and the credibility estimator is the difference between the claim rate for each individual territory and the claim rate over all territories for the upcoming policy year. In order to determine the estimator of claim rate differentials, Morris Van Slyke procedure uses Empirical Bayes approach for credibility. At the end, this thesis gives an application of Morris Van Slyke procedure to estimate the claim rate differentials for automobile insurance of ten country states in United States of America in 2012 using the past 2010 and 2011 data."

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2% suara yang ditentukan dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU. Pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur ambang batas selisih suara sebagai bentuk upaya penyederhanaan serta membatasi banyaknya jumlah sengketa yang akan masuk ke lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada (Mahkamah Konstitusi). Ketentuan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional pemohon, karena berdasarkan desain penegakan hukum Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya melihat terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan, sehinga tidak mempertimbangkan peristiwa lainnya seperti tindak pidana Pilkada apabila ketentuan ambang batas selisih suaranya sudah tidak terpenuhi. Guna menjamin hak konstitusional pemohon, perlu segera membentuk Badan Peradilan Khusus sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta menghapuskan ketentuan ambang batas selisih suara, selama Badan belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tetap memperhatikan substansi pokok permohonan pemohon tanpa mengesampingkan ambang batas selisih suara.

---

Law Number 10 of 2016 mandates the decision on the resolution of the Regional Head Election results by the Special Judiciary Body, but the Constitutional Court authorized the dispute settlement on the result of Regional Heads Election before the Special Judiciary Body formed. In dispute settlement on the result of Regional Heads Election, the margin threshold of the difference votes between the petitioners and the winner of the Regional Heads Election is 0.5% to 2% determined from the decision of the vote result by the General Election Commission.

Basiclly the legislator stipulation of margin threshold as a form of simplification and to limit the number of disputes that be registered to dispute settlement on the result of Regional Heads Election institution (the Constitutional Court). This stipulation does not guarantee the petitioners constitutional rights, because based on the design of law enforcement in the Regional Head Election, the Constitutional Court only sees the significant dispute over the determination of votes, so that it does not consider other events such as the Regional Head Election criminal offense if the stipulation on the margin threshold is not fulfilled

In order to guarantee the petitioners constitutional rights, the government needs to establish immediately the Special Judiciary Body mandated by Law Number 10 of 2016 and abolish stipulation of margin threshold in the dispute settlement on the result of Regional Heads Election, as long as the Special Judiciary Body has not been formed, the Constitutional Court in settle disputes on the results of the Regional Head Election still considers the main substance of the petition of the petitioners without prejudice to the margin threshold."

"Mayoritas sengketa yang bersifat pembuktian di pengadilan pajak berasal dari sengketa pajak hasil penggunaan teknik pemeriksaan berupa analisis angka-angka, pengujian keterkaitan, dan ekualisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa pajak hasil penggunaan teknik pemeriksaan analisis angka-angka, pengujian keterkaitan, dan ekualisasi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak. Penulis menggunakan analisis konten putusan pengadilan pajak dan analisis tematik hasil wawancara. Penyebab-penyebab sengketa diidentifikasi dengan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu kewenangan, materi, fiskus, wajib pajak, dan metode. Dengan bantuan Root Cause Analysis dan Fishbone Diagram ditemukan penyebab utama terjadinya sengketa pajak ini yaitu ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan yang ada saat ini kurang jelas dan masalah pembuktian. Upaya untuk meminimalisasi sengketa dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan terkait metode dan teknik pemeriksaan dan menerbitkan ketentuan ataupun panduan yang jelas terkait pembuktian.

---

The majority of disputes related to evidence in tax courts come from tax disputes arising from the use of examination techniques such as numerical analysis, correlation testing, and equalization. This study aims to analyze the primary causes of tax disputes resulting from the use of numerical analysis, correlation testing, and equalization techniques, and to provide recommendations to minimize tax disputes. The researchers utilized content analysis of tax court rulings and thematic analysis of interview results. The causes of disputes were identified and grouped into five categories: authority, substance, tax officials, taxpayers, and methods. Using Root Cause Analysis and a Fishbone Diagram, the main causes of these tax disputes were found to be unclear regulations governing the guidelines for the use of current methods and examination techniques, as well as issues related to evidence. Efforts to minimize disputes can be undertaken by improving regulations related to examination methods and techniques and issuing clear regulations or guidelines on evidence."

"Penelitian ini bertujuan untuk membantu dan memberikan gambaran kepada pihak manajemen Hotel XYZ untuk memilih program pensiun yang tepat bagi karyawan Hotel XYZ. Selain itu juga bertujuan agar program pensiun karyawan yang dibentuk atau dipilih dari DPLK dapat memberikan nilai manfaat yang diharapkan tanpa memberatkan keuangan perusahaan. Dikarenakan belum adanya program pensiun yang dikelola dan diikuti oleh Hotel XYZ, penelitian ini diperlukan sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada karyawan dan pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta Undang-Undang BPJS No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hasil penelitian ini menunjukan pihak manajemen Hotel XYZ memerlukan pengikutsertaan tambahan program pensiun karyawan selain program pensiun BPJS. Perusahaan juga dianjurkan mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan hari tua BPJS. Selain itu penelitian ini juga menunjukan adanya selisih kekurangan nilai manfaat yang cukup besar khususnya bagi karyawan dengan sisa waktu bekerja dibawah 15 tahun, nilai manfaat yang diperoleh dari pengikutsertaan karyawan tidak sesuai dengan nilai manfaat yang diharapkan. Solusi dan saran diberikan mengenai penyelesaian agar nilai manfaat yang diterima karyawan dapat sesuai dengan nilai manfaat yang diharapkan. Selain itu juga diberikan solusi dan saran mengenai potongan iuran dan jumlah iuran yang dibebankan agar setiap karyawan menerima nilai manfaat yang diharapkan.

---

This study aims to help and provide an overview to the management of Hotel XYZ to form and choose the right pension program for XYZ Hotel employees. The aim of this research is that the employee pension plan which is eventually formed or selected from the DPLK can provide the expected value of benefits without overloading the financial aspects of the company. Due to the absence of a pension program managed and followed by the XYZ Hotel this research is very much needed as part of fulfilling company responsibilities to employees and the government. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1992, Labor Law No.13 of 2003, also the BPJS Law No.24 of 2011. Based on the research, the management of the XYZ Hotel requires the inclusion of an additional employee pension program in addition to the BPJS pension program. Companies are also encouraged to include employees in the BPJS old-age insurance program. The results of the study also show that there is a difference in the lack of substantial benefit values, especially for employees with the remaining time working under 15 years, the value of benefits obtained from employee participation is not in accordance with the value of expected benefits. The author provides solutions and suggestions in the final chapter regarding the settlement so that the value of benefits received by employees can be in accordance with the value of the expected benefits. The author also provides solutions and suggestions regarding contribution contributions and the amount of contributions charged so that each employee receives the expected value of benefits."