Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah mencoba memanfaatkan analisis demografi multiregional dengan data sensus penduduk tahun 1990. Adapun tujuan khususnya yaitu membuat dan memberikan arti serta penjelasan dari tiga bahasan pokok berikut: (1) Tabel kematian multiregional Indonesia tahun 1985 - 1990 (2) Indikator Fertilitas yaitu NRR (Net Reproduction Rate tahun 1985-1990 dan Indikator migrasi yaitu NMR (Net Migraproduction Rate tahun 1985 - 1990. (3) Hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 1995. Data yang dipakai adalah data sekunder yaitu data dari sensus penduduk Indonesia tahun 1990. Dalam penelitian ini digunakan dua skenario, skenario pertama adalah angka migrasi keluar menurut kelompok umur berasal dan "model skedule ", sedangkan skenario 2 angka migrasi keluar menurut kelompok umur, berasal dari data sensus penduduk Indonesia tahun 1990. Untuk penyederhanaan Indonesia dikelompokkan dalam enam wilayah yaitu Sumatera (Sum), Jawa dan Bali (Jabal), Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur (Nustim), Kalimantan (Kal), Sulawesi dan Maluku (Sulmal) dan Irian Jaya (Irja).

Abstrak :
Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini. ...... The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk memperoleh gambaran mengenai situasi kebahasaan di Sumatra Barat; khususnya Kepulauan Mentawai khususnya mengenai jalin­ menjalinnya bahasa daerah di sana satu sama lain di satu pihak dan jalinannya dengan bahasa Indonesia di pihak lain.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan setempat, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para responden,yang dipilih dengan mempertimbangkan berbagaifaktor sosial seperti jenis kelamin usia,pekerjaan dan daerah asal mereka. Data sekunder diperoleh berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980. Kedua jenis data diramu menjadi seru dan dibahas bersama-sama.

Dari penelitian awal ini diperoleh gambaran bahwa di Kepulauan Mentawai terdapat lima bahasa daerah setempat yang berbeda, dengan alokasi fungsinya masing-masing yang jelas sekali.

Di samping itu sebagai perbandingan dibahas juga hubungan antara bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan bahasa daerah umumnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Referendum tahun 1967 di Australia yang menuntut amandemen pasal l51(xxvi) dan pasal 127. Penelitian yang dilakukan Referendum ini berhasil karena sebanyak 90.77% pemilih menuntut dilakukanya perubahan pada kedua pasal tersebut sehingga orang-orang Aborigin dapat dimasukan kedalam Sensus Nasional dan Pemerintah Persemakmuran dapat menerapkan hukum atas mereka. Kemenangan dalam referendum ini juga tidak luput dari dukungan berbagai kelompok dan organisasi yang mengkampanyekan mengenai pentingnya mendukung orang Aborigin dengan merubah kedua pasal tersebut. Dengan kemenangan referendum ini, orang Aborgin untuk pertama kalinya mendapat pengakuan secara Nasional dari masyarakat kulit putih sebagai bagian dari Australia sehingga berujung pada munculnya banyak kebijakan lanjutan yang memberikan kemudahan bagi orang Aborigin sebagai warga negara.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the 1967 Referendum in Australia which calls for amendment of section l51 (xxvi) and section 127. This referendum is a successful referendum because as much as 90.77% of voters demand that changes be made in both chapters so that Aboriginal people can be included in the National Census and Commonwealth Government can Apply the law upon them. The victory in this referendum also supported by various groups and organizations that campaigned about the importance of supporting Aboriginal people by changing the two section With the victory of the referendum, Aborigines for the first time received national recognition from white communities as part of Australia that led to the emergence of many follow-up policies that made it easy for Aboriginal people as citizens.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada alasan dipilihnya Kebijakan Sensus Pajak Nasional dalam upaya memperluas basis pajak, bagaimana implementasi yang dilakukan serta mekanisme dan untuk mengetahui apa saja manfaat serta permasalahan yang akan muncul saat Sensus Pajak telah berjalan pada tahun 2011. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional. ......This research focus on the background of why government choosed national tax census as their policy to expand the taxbase, how about the implementation, the national tax census mechanism, to describe the benefits and also problems of national tax census in 2011. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview.